Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya memastikan dirinya tidak pernah mengeluarkan larangan untuk warga nasrani melakukan perayaan Natal di wilayahya. Termasuk di Kecamatan Maja, yang belakangan menjadi sorotan publik
"Saya tidak pernah melarang untuk orang beribadah," tegas Bupati Iti Jayabaya kepada wartawan, pada hari Minggu, 18/12/2022.
Bahkan, Iti mengaku sempat ikut dalam kegiatan Natal bersama umat kristiani di wilayahnya. Seperti pada tanggal 27 Desember nanti, dia bersama-sama dengan seluruh umat Nasrani Kabupaten Lebak akan ikut dalam perayaan Natal rutin.
Namun demikian, dia ingin agar kegiatan ibadah dilakukan di tempat ibadah yang sudah berizin agar tidak meresahkan warga.
Iti menjelaskan imbauan bagi umat Kristen beribadah Natal di gereja yang berada di kawasan Rangkasbitung bukan untuk melarang mereka ibadah Natal di Lebak. Ia menyayangkan muncul anggapan dirinya telah melarang peribadatan Natal.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada gereja di daerah Maja. Oleh sebab itu, warga yang beragama Kristen selama ini banyak yang beribadah di rumah-rumah maupun ruko.
"Sebetulnya dari pengembang sendiri juga keberatan itu digunakan, karena ruko-ruko dan rumah itu sudah jadi milik pribadi. Nah, menanggapi hal itu, kami harus lakukan kewaspadaan dini, jadi difasilitasi oleh Kemenag dengan FKUB dan BKSAG Kabupaten Lebak," katanya.
"Jadi ini kan harus ada izin lingkungan, di situ peruntukannya adalah ruko dan permukiman yang tidak boleh secara undang-undang itu izinnya harus sesuai," ujar Iti menambahkan.
"Keresahan warga, ada ibadah-ibadah di rumah-rumah di Kecamatan Maja, di kompleks itu, dan juga menggunakan ruko," tegasnya.
Atas alasan itu, Iti menyarankan agar ibadah digelar di lokasi yang sudah terbit perizinannya sesuai peruntukannya. Hal ini juga merupakan hasil kesepakatan dari musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bahwa pelaksanaan ibadah (bersama) Natal hanya boleh dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan perizinannya.
Iti lantas meminta umat Kristen di Maja untuk segera mengurus perizinan pendirian gereja di kawasan itu. Menurutnya, sampai saat ini belum ada yang pihak yang mengajukan izin pembangunan gereja.
"Makanya saya tantangin untuk segera urus izin untuk rumah peribadatan, termasuk saya bilang Maja ini akan besar penduduknya, ada 10 ribu unit rumah di situ, tolong fasilitasi semua agama di situ rumah peribadatannya, saya malah sarankan gitu," kata Iti.
Lebih lanjut, Iti menyarankan umat Kristen di Maja untuk beribadah Natal di Rangkasbitung semata-mata demi alasan keamanan.
Iti khawatir aparat kepolisian tak mampu menjaga keamanan masyarakat yang beribadah Natal di rumah atau ruko.
"Makanya di Maja itu kita tak bisa awasi. Tim pengamanan tak bisa awasi karena itu bukan rumah ibadah. Makanya saya sarankan ibadahnya di Rangkas saja. Supaya tadi itu untuk kondusifitas dan keamanan," ujarnya.
Iti mengklaim Lebak adalah kawasan yang ramah bagi semua golongan agama. Ia juga menegaskan Pemda Lebak terus berupaya menjaga toleransi kehidupan beragama di masyarakat.
"Saya juga akan hadir Natal bersama 27 Desember nanti. Saya diundang di wihara, saya datang. Jadi jangan persoalan ini hanya untuk menguntungkan sendiri yang memecah belah bangsa," katanya.
Sebelumnya diberitakan umat Kristen di Kecamatan Maja, Lebak, Banten sempat diminta untuk menjalankan ibadah Natal di Kota Rangkasbitung. Hal ini dikarenakan belum ada gereja di wilayah Maja.
Permintaan itu disampaikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat rapat koordinasi pengamanan Natal dan tahun baru 2023.
"Di Maja itu kan belum berdiri gereja yang izinnya legal. Tadi disampaikan oleh Pak Camat akan ada kebaktian dan saya sampaikan bahwa hasil rapat sebelumnya kita akan mengizinkan beribadah di sana (ruko) tetapi kalau memang izin gerejanya sudah keluar. Jadi kalau izinnya, peruntukannya buat ruko, maka tidak diperbolehkan. Jadi silakan beribadah, kami tidak menghalangi, tapi beribadah di gereja-gereja yang sudah ada," kata Iti.
A rescuer crew member pats a sniffer dog being used to aid in the search for victims of the landslide in Batang Kali, Selangor, Malaysia, December 17, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain
Polisi Malaysia telah memanggil anggota staf dari tempat perkemahan untuk membantu penyelidikan atas tanah longsor yang meratakan tanah kamp dan menewaskan sedikitnya 24 orang, saat pencarian orang hilang berlanjut untuk hari ketiga pada hari Minggu.
Para korban, termasuk tujuh anak, meninggal setelah tanah longsor merobek tempat perkemahan pada Jumat pagi saat mereka tidur di tenda-tenda di Batang Kali, daerah perbukitan yang populer sekitar 50 km (30 mil) utara ibukota Kuala Lumpur.
Dari 94 orang yang terjebak dalam tanah longsor, 61 selamat dan sembilan masih hilang, kata departemen pemadam kebakaran dan penyelamatan negara bagian Selangor.
Tim pencari dan penyelamat telah meningkatkan jumlah ekskavator dan anjing penyelamat untuk menemukan para pekemah yang mungkin terjebak di bawah lumpur dan puing-puing, dengan hujan lebat meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya tanah longsor lebih lanjut.
Kepala polisi Hulu Selangor Suffian Abdullah mengatakan polisi telah menanyai operator dan dua pekerja di perkemahan di peternakan Father's Organic Farm.
Pihak berwenang mengatakan pemiliknya diizinkan untuk mengoperasikan pertanian organik, tetapi belum mengajukan izin untuk menjalankan tiga tempat perkemahan di properti itu.
Pemilik peternakan tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Hati kami terhubung erat dengan Anda, semoga almarhum beristirahat dalam damai... Doakan para korban yang selamat dan yang terluka," katanya di Facebook dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para korban dan keluarga mereka.
Kepala pemadam kebakaran dan penyelamatan negara bagian Norazam Khamis pada hari Sabtu mengatakan peluang untuk menemukan lebih banyak orang yang selamat sangat kecil karena kurangnya oksigen dan beratnya lumpur yang menekan di lokasi.
Penyelidikan awal menunjukkan tanggul sekitar 450.000 meter kubik tanah telah runtuh. Bumi jatuh dari perkiraan ketinggian 30 meter (100 kaki) dan menutupi area seluas sekitar satu acre (0,4 hektar).
UPACARA PEMAKAMAN
Pada Sabtu malam, keluarga Nurul Azwani Kamarulzaman, 31 tahun, yang tewas dalam tragedi tersebut, berduka saat mereka mengadakan pemakaman di sebuah pemakaman di Kuala Lumpur.
Nurul Azwani, pembantu dapur di kantin sekolah, melakukan perjalanan dua malam bersama guru dan siswa. Dia dijadwalkan untuk kembali pada hari Jumat, hari bencana.
"Kami tidak pernah mengharapkan bencana alam terjadi," kata saudara iparnya, Mohd Shazwan Ashraf Mohamad Saberi kepada Reuters. "Kami masih tidak dapat memproses ini."
Tanah longsor biasa terjadi di Malaysia tetapi biasanya hanya terjadi setelah hujan lebat. Banjir juga biasa terjadi, dengan sekitar 21.000 orang mengungsi tahun lalu akibat hujan lebat di tujuh negara bagian.
Kepala pemadam kebakaran dan penyelamatan negara bagian, Norazam Khamis, mengatakan kemungkinan lebih banyak orang yang selamat sangat kecil, mengingat beratnya lumpur yang terjadi di lokasi tersebut.
Operasi pencarian dan penyelamatan dilanjutkan di hari kedua yakni pada hari Sabtu, setelah terhenti semalam karena hujan lebat.
Penyelidikan awal menunjukkan tanggul sekitar 450.000 meter kubik tanah telah runtuh. Tanah jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter dan menutupi area seluas sekitar 0,4 hektar.
Saya hadir bagi mendengar taklimat dari agensi dan pasukan penyelamat yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa-mangsa tanah runtuh di Gohtong Jaya. pic.twitter.com/PbbXBNGVRQ
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 10.000 ringgit kepada keluarga dari setiap orang yang terbunuh, sementara yang selamat akan menerima 1.000 ringgit per rumah tangga.
Menyusul bencana tersebut, Departemen Kehutanan di beberapa negara bagian memerintahkan penutupan tempat perkemahan dan jalur hiking dan off-road yang dianggap berisiko tinggi.
Menyusul pengakuan kemerdekaan republik rakyat Donetsk dan Lugansk pada 24 Februari, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina untuk "mendemiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina, dan membebaskan Donbass sepenuhnya. Sputnik merangkum jalannya operasi dan hasilnya.
Operasi militer khusus Rusia di ukraina, permusuhan Rusia-Ukraina, perang proksi Nato Ukraina, kemajuan operasi Rusia di Ukraina, bagaimana operasi Rusia di Ukraina.
Twitter bans accounts on dodgy “doxxing” accusations, and the State Department creates a “China House” to better coordinate and concentrate anti-Beijing efforts.
Managing Editor of CovertAction Magazine Jeremy Kuzmarov joins Misfits hosts Michelle Witte and John Kiriakou to discuss the current military buildup in East Asia, the role the Phillipines plays in Washington’s encirclement of China, the State Department's establishment of a new Office of China Coordination, the release of further documents relating to the JFK assassination, and the projected length of the Ukrainian crisis.
Executive director of the Human Rights Defense Center Paul Wright discusses the arrest of five Louisiana troopers over the death of Ronald Greene, a San Antonio police officer that fed multiple homeless men sandwiches made of human feces, the conclusion of the Atatiana Jefferson case, a school principal charged with prison time for investigating a sexting incident, and an ongoing legal battle between the Human Rights Defense Center and Centurion Health over medical malpractice in prisons.
Republican strategist, grassroots activist Eugene Craig discusses Jill Biden greenlighting a 2024 campaign for Joe Bide, Donald Trump loyalists jumping ship after the former president released digital trading cards, tension between Ron DeSantis and Trump ahead of the GOP primaries, as well as Kevin McCarthy’s lack of support for House Speaker and who else could be speaking in the new congress.
Host of the podcast District 34 and reporter for Status Coup Tina Desiree Berg discusses the inauguration of Los Angeles Mayor Karen Bass and her plans to reduce homelessness, the failure of privatize efforts to permanently house people in LA, and the ongoing Twitter drama.
The Misfits also discuss News of the Weird this week, including New York installing “Urine Detectors” in subway stations, the establishment of a rent-a-chicken business, and a Georgia criminal feeling left out of a local fugitive list.
Twitter suspends journalists from NYT, CNN, more; Musk claims his location data was shared
Twitter on Thursday suspended the accounts of journalists who cover the social media platform and its new owner Elon Musk, among them reporters working for The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America and other publications.
The company hasn’t explained to the journalists why it took down the accounts and made their profiles and past tweets disappear. But Musk took to Twitter on Thursday night to accuse journalists of sharing private information about his whereabouts that he described as “basically assassination coordinates.” He provided no evidence for that claim.
The sudden suspension of news reporters followed Musk’s decision Wednesday to permanently ban an account that automatically tracked the flights of his private jet using publicly available data. That also led Twitter to change its rules for all users to prohibit the sharing of another person’s current location without their consent.
Several of the reporters suspended Thursday night had been writing about the new policy and Musk's rationale for imposing it, which involved his allegations about a stalking incident he said affected his family on Tuesday night in Los Angeles.
The official account for Mastodon, a decentralized social network billed as an alternative to Twitter, was also banned. The reason was unclear, though it had tweeted about the jet tracking account.
“Same doxxing rules apply to ‘journalists’ as to everyone else," Musk tweeted Thursday. He later added: “Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not.”
“Doxxing” refers to disclosing online someone’s identity, address, or other personal details.
The Washington Post’s executive editor, Sally Buzbee, called for technology reporter Drew Harwell’s Twitter account to be reinstated immediately. The suspension “directly undermines Elon Musk’s claim that he intends to run Twitter as a platform dedicated to free speech,” Buzbee wrote. “Harwell was banished without warning, process or explanation, following the publication of his accurate reporting about Musk.”
CNN said in a statement that “the impulsive and unjustified suspension of a number of reporters, including CNN’s Donie O’Sullivan, is concerning but not surprising.”
“Twitter’s increasing instability and volatility should be of incredible concern for everyone who uses Twitter,” CNN's statement added. “We have asked Twitter for an explanation, and we will reevaluate our relationship based on that response.”
Another suspended journalist, Matt Binder of the technology news outlet Mashable, said he was banned Thursday night immediately after sharing a screenshot that O’Sullivan had posted before his own suspension.
The screenshot showed a statement from the Los Angeles Police Department sent earlier Thursday to multiple media outlets, including The Associated Press, about how it was in touch with Musk's representatives about the alleged stalking incident, but that no crime report had yet been filed.
“I did not share any location data, as per Twitter’s new terms. Nor did I share any links to ElonJet or other location tracking accounts,” Binder said in an email. “I have been highly critical of Musk but never broke any of Twitter’s listed policies.”
Binder said a message he received while trying to access his Twitter account showed that his suspension was permanent. But Musk later suggested the penalty would last a week in response to a question about his suspension of former ESPN and MSNBC host Keith Olbermann.
Late Thursday, Musk briefly joined a Twitter Spaces conference chat hosted by journalist Kate Notopoulos of Buzzfeed. He reiterated his claims that the journalists Twitter banned were “doxxing" him when they were reporting on the jet tracking accounts being banned.
“There is not special treatment for journalists,” Musk said, after being asked by the Post’s Drew Harwell if he had a connection between the stalking incident and posting of real-time information.
“You dox, you get suspended, end of story,” he added, before abruptly signing out. The Spaces ended abruptly shortly after 9 p.m. Pacific time.
Moscow launched a military operation in Ukraine on February 24 after Kiev intensified attacks on the people's republics of Donetsk and Lugansk.
President Vladimir Putin noted that Russia's aim is to end the eight-year-long war being waged by Kiev against the people of Donbass.
Russia has been carrying out precision strikes against Ukrainian infrastructure since October, in retaliation for terrorist attacks on Russia organized by Kiev, including the fatal blast against the Crimean Bridge.
According to Ukrainian authorities, about 50% of the country's energy infrastructure had been damaged. Kiev has urged Ukrainians to reduce their use of electricity and resorted to regular blackouts.
Over the past months, air raid alerts have been sounded in Ukrainian regions every day. At the same time, Ukrainian forces continue intensive attacks on the Donetsk and Lugansk regions of Russia, resulting in massive civilian casualties.
Crimea's Permanent Representative to the Russian President Georgiy Muradov called the US statement on the peninsula "a declaration of war," which Washington instructs to wage with other people's hands.
"Kirby's statement on Crimea is a declaration of war on Russia, which the US instructs to wage with other people's bloody Nazi hands. I believe that without a direct reminder to Washington of our cudgel of nuclear deterrence, which rises above the stupid head of the Washington madmen, it will not do," Muradov told Sputnik.
On Friday, US National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby said that Washington recognizes Ukraine's right to plan and conduct military operations in Crimea, since it considers the peninsula to be Ukrainian territory.
Crimea became part of Russia in a referendum held in March 2014 in which nearly 96% of Crimeans voted for accession to Russia. Ukraine still considers the peninsula to be its own territory that was illegally occupied by Russia. Moscow has repeatedly stated that the decision made by the Crimean people was in full compliance with international law and the UN Charter.
Lugansk Militia Says Ukrainians Lost Up to 90 Troops During Day of Fighting
"The enemy suffered losses in manpower and hardware during an offensive launched by the LPR militia in the past day. Up to 90 personnel, three tanks, five armored personnel carriers, two artillery systems, and 16 specialized vehicles were destroyed," the LPR militia said on social media.
Half of Kiev Residents Remain Without Heating and a Third Without Electricity, Mayor Says
"Water supply has been restored to all residents of the capital. Half of Kiev residents already have heating, and we are working to restore it to all residents of the city. Two-thirds of Kiev have been reconnected to power supply," Kiev Mayor Vitali Klitschko said on Telegram.
Klitschko added that blackouts were still in place as there was a significant power generation deficit, and rationing would continue.
MoD Holds Briefing on Special Military Operation in Ukraine
Russian Forces performed massive missile strikes on the military control systems, military-industrial complex and the energy facilities of Ukraine that provide them with high-precision, long-range air and sea-based weapons. The aim of the strikes was achieved and all assigned targets were hit;
Russian troops destroyed the radar stations of four Ukrainian S-300 missile system in the Dnepropetrovsk and Zaporozhye regions;
The Russian Army eliminated up to 40 Ukrainian troops, as well as destroyed a Ukrainian armored combat vehicle and four other vehicles near Kupyansk;
Russian troops eliminated and wounded up to 30 Ukrainian servicemen, as well as destroyed two armored combat vehicles and two pick-up trucks near Krasny Liman;
Russian Forces eliminated more than 30 Ukrainian troops, as well as destroyed seven vehicles near Donetsk;
The Russian Army eliminated up to 35 Ukrainian troops, as well as destroyed two armor carriers in the DPR;
Russian troops eliminated two Ukrainian sabotage and reconnaissance groups in the DPR;
Russian troops hit 53 Ukrainian artillery units at their firing positions;
The Russian Army hit a temporary deployment point of foreign mercenaries near Krasny Liman;
Russian air defense destroyed two Ukrainian UAVs, as well as intercepted three Uragan rockets and four HIMARS rockets.
On the final day of US President Joe Biden’s Africa Summit, to which he invited most of the continent’s nations, Sputnik spoke with two experts on African politics about Washington’s goals in holding the summit for the first time in eight years.
Ivan Loshkarev is a specialist in the Horn of Africa at the Institute of International Studies and an associate professor in political theory at the Moscow State Institute of International Relations (MIGMO). He told Sputnik that Biden wanted to patch things up with Africa after four years of neglect by his predecessor, Donald Trump, including preserving the rapidly failing position of the West in Africa in general.
On the one hand, the Biden administration “wants to draw a radical line of demarcation between its own policies and those of the previous administration,” but on the other, he said, it is also driven by “the fact that not everything is going well for the Biden administration on other foreign policy tracks.”
“It is clear that the attempts of the Biden administration to impose their own version of resolving the failed situation around Ukraine failed. Since February, we have observed an option that the Biden administration has tried in every possible way to somehow direct in the right direction, but they have not yet succeeded, and the advancement of the Russian Armed Forces in Donbass testifies to this. In addition, the Biden administration was faced with a completely unsuccessful organized exit from Afghanistan, which was compared to the events in South Vietnam. And, accordingly, there is a need (for them) to then whitewash (their) image and find some foreign policy successes,” he explained.
At the same time, the Biden administration is “completely out of touch” with its Middle East allies, including Turkey and Saudi Arabia, which have begun pursuing a more self-interested foreign policy. SImilarly, Biden is struggling to convince South and Southeast Asian nations to “unambiguously take the side of the United States in the confrontation with China,” Loshkarev observed.
“The logic here is quite simple,” he said of the Asian states’ careful balancing act. “On the basis of such balancing, one can try, in any case, to bargain for bonuses from both sides. Washington doesn't like it. But, despite the visits of (US Vice President) Kamala Harris to Vietnam and Biden's recent summit with the leaders of the countries of the region, it was not possible to achieve any progress in the position of the countries of South and Southeast Asia. Accordingly, it remains possible for Americans to somehow grope for opportunities for foreign policy success in Africa, simply because that in all other regions of the world they can no longer achieve such success,” he said.
Returning to the Pre-Trump Path
♧
Loshkarev explained that former US President Donald Trump’s “America First” foreign policy orientation meant a generalized withdrawal from the country’s commitments and engagement with many parts of the world, including Africa as both US Africa Command and US-directed economic programs were limited or pulled out of the continent completely. Even after Biden took office in 2021, it took his administration nearly two years to reverse some of that.
Loshkarev said that Biden’s goals in organizing the summit were threefold:
Resumption of the continuity of US foreign policy with the methods first proposed during the 2009-2017 Obama administration, especially the “soft democratization” of the continent and engagement with business and youth spheres;
Advancement of the anti-Russian agenda and attempting to consolidate support for anti-Russian resolutions in the United Nations, for example, as well as the conflict in Ukraine;
To claim an “external policy success” that will draw attention away from its other policy failures both foreign and domestic, the continuing controversies around Hunter Biden, as well as the Democrats’ failure to hold onto the US House of Representatives or to significantly advance their position in the Senate in last month’s midterm elections.
“To be frank, American claims about Russia and China and their actions on the African continent are nothing new,” Loshkarev said. “Here it is necessary to recall that for most African countries, China is indeed the external economic partner. But in second place is India, the United Arab Emirates often, and these are some European states or the European Union as a whole.”
“Accordingly, putting forward some special role for Russia here, of course, is an exaggeration, because we are just starting to develop some industries, niches of cooperation with the continent,” Loshkarev said of Russia. “And so far, we cannot seriously compete with either China, or India, or even the United Arab Emirates. With regard to claims against China and the attempts of the Americans and, more broadly, westerners to undermine the credibility of Chinese investment or Chinese credit lines, it seems to me that this is an element of normal market competition. Here, Americans are simply afraid that China and, more broadly, the BRICS countries, can offer much more profitable products for the African continent compared to American and European ones.”
However, Loshkarev said there was a great contradiction between US rhetoric about African independence and the realities of its foreign policy, which is based on a belief “that the United States has some special responsibility for certain regions of the world, including Africa.”
“And what if the US does not show some activity in this region, then this region will, as it were, go to the opponents, adversaries or rivals of the United States, primarily China. And such an attitude can be called rather than neglect, but some kind of attempt to rationalize messianic ideas about one's own role in the world. By messianism, I mean here a complex of ideas about America's special place in this world, about that this is some kind of special social experiment, almost the most successful one, and that it is a beacon of freedom, democracy and some similar value orientations. Which is far from obvious given the domestic political situation in the United States,” the professor explained.
Saving ‘Françafrique’
The professor noted that a number of African nations were not invited to the summit. Those not invited have demonstrated an independence that the US “cannot like,” such as Mali, Sudan, Guinea, Eritrea, and Burkina Faso, including throwing off pro-European governments in coup d’etats.
Indeed, Abdoulaye Diallo, a columnist and activist from Mali, also told Sputnik that the Pentagon had “clearly expressed dissatisfaction with the partnership of Russia and China with Africa,” which has expanded in recent years to include Mali, Sudan, and the Central African Republic, among others.
“Africa today can choose anyone as its partner. Today, Africa is able to cope thanks to new partnerships, for example, with China, Russia, India and other countries of the world, which are ready to interact with many African countries in the framework of mutually beneficial partnerships,” Diallo explained.
“The US is afraid of losing face. They consider themselves the first in everything and want to control everything. Today they are afraid of losing this position. People are starting to discover the truth about partnership with the United States,” Diallo said. “Washington's attitude shows that, in the view of Americans, African states cannot choose their own partners. It is insulting, humiliating and shows contempt. This is insulting not only to African leaders, but to all Africans.”
By contrast, another country also considered by some to have suffered a coup - Chad - was invited to Washington. This, Loshkarev said, was due to a specific crisis facing an important NATO ally.
“The fact is that the collapse of French Africa, the so-called Françafrique, which is now actively taking place, is in many ways impossible without such a large state as Chad and also without such a state as Niger,” he noted, calling Chad the “key card in this house of cards.”
N’Djamena is the headquarters of France’s counterterrorism campaigns in the Sahel, and Niger is an important partner to the French wars as well as the host of a large US air base near Agadez.
“But if in the case of Niger the French and Americans maintain a large military presence in this country, which can stop any possible political or economic threats, then in the case of Chad there is no such military presence. And, of course, some kind of political support measures are needed here, which will make it possible to detain, stop or even reverse the collapse of the Françafrique - that is, the influence of the West, France and the United States, as allies of France - in Central and West Africa,” Loshkarev noted.
Hujan sore hari di sekitar Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur disertai hujan es. Akibatnya, sejumlah pemotor yang sedang melintas langsung menepi untuk menghindari hujan es tersebut.
Noval Manaf (28), salah seorang saksi mengatakan, para pemotor itu terasa seperti dipukuli hujan es. Para pemotor pun menepi ke sisi jalan untuk berteduh.
"Pemotor sekitarnya jadi berasa dipukulin. Banyak pemotor yang minggir menghindari hujan es," ujar Noval kepada detikcom.
Noval mengatakan hujan es mulai terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Hujan es terjadi sekitar 3-4 menit.
"Berlangsung cuma sebentar aja. Sekitar 3-4 menit," ujarnya.
Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Hujan Es di Cawang
Fenomena hujan es terjadi di Cawang, Jakarta Timur. BMKG mengatakan hujan es merupakan fenomena cuaca alami yang biasa terjadi dan termasuk dalam kejadian cuaca ekstrem.
Noval menyebut hujan es itu terdengar cukup keras dari dalam ruangan. Menurutnya, hujan es ini juga terjadi di Tebet, Jaksel.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BMKG Hary Tirto Djatmiko menjelaskan hujan es disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus (Cb). Dia menyebut ada tiga partikel di dalam awan tersebut, yakni butir air, butir air super dingin, dan partikel es.
“Sehingga hujan lebat yang masih berupa partikel padat berupa es atau hail dapat terjadi tergantung dari pembentukan dan pertumbuhan awan cumulonimbus (Cb) tersebut,” kata Hary saat dihubungi, pada hari Sabtu, 17/12/2022.
Hary mengatakan awan cumulonimbus (Cb) itu berbentuk berlapis-lapis bak bunga kol. Awan cumulonimbus, lanjut Hary, dapat terbentuk dari dua proses, yakni strong updraft dan downdraft, dan lower freezing level.
Pertama, awan Cb dapat terbentuk karena proses pergerakan massa udara naik dan turun yang sangat kuat alias strong updraft dan downdraft. Strong updraft diketahui dapat membawa uap air naik hingga suhu udara menjadi sangat dingin dan uap air membeku menjadi partikel es.
“Partikel es dan partikel air super dingin akan bercampur dan teraduk-aduk akibat proses updraft dan downdraft hingga membentuk butiran es yang semakin membesar. Ketika butiran es sudah terlalu besar, maka pergerakan massa udara naik tersebut tidak akan mampu lagi mengangkatnya sehingga butiran es akan jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan es,” terang Hary.
Kedua, awan Cb juga dapat terbentuk karena adanya lapisan tingkat pembekuan atau freezing level yang lebih rendah dari ketinggian normalnya. Freezing level ini merupakan lapisan pada ketinggian tertentu di permukaan bumi yang suhu udaranya bernilai nol derajat celcius.
“Pada fenomena hujan es, lapisan tingkat pembekuan atau freezing level mempunyai kecenderungan turun lebih rendah dari ketinggian normalnya. Hal inilah menyebabkan butiran es yang jatuh ke permukaan bumi tidak mencair sempurna,” jelas Hary.
“Pada ketinggian ini, butiran air umumnya akan membeku menjadi partikel es. Di Indonesia umumnya lapisan tingkat pembekuan berada pada kisaran ketinggian antara 4-5 km di atas permukaan laut,” sambungnya.
Hary mengatakan hujan es bersifat sangat lokal dan biasanya berlangsung kurang dari 10 menit dengan luasan wilayah 5 hingga 10 kilometer. Hujan es ini diketahui lebih sering terjadi pada musim peralihan atau pancaroba dan sering terjadi antara siang dan sore hari.
Hary menuturkan bahwa hujan es hanya bisa diprediksi 30 menit hingga satu jam sebelum kejadian. Dia menyebut hujan es ini kecil kemungkinannya untuk kembali terjadi di tempat sama dalam waktu yang singkat.
“Tidak bisa diprediksi secara spesifik, hanya bisa diprediksi 30 menit hingga satu jam sebelum kejadian. Jika melihat atau merasakan tanda-tandanya dengan tingkat keakuratan kurang dari 50 persen,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, fenomena hujan es terjadi di sekitar Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Akibatnya, sejumlah pemotor yang sedang melintas langsung menepi untuk menghindari hujan es tersebut.
