TANJUNG BALAI BUKAN INTOLERAN ITU ISSUE POLITIK

Menengok peristiwa kemaren di Tanjung Balai, beberapa hari yang lalu, itu bukanlah masalah intoleran. Tapi yang menyeruak kepermukaan adalah intoleran. Semua membangun penilaian - penilaian picisan.

Penilaian - penilaian picisan itu, yang kebetulan yang tidak suka umat islam di Indonesia memanfaatkan ini untuk membagi bagaimana sikap pemerintah dan umat islam di Arab, kaya di Saudi. Yang membawa sentimen agama islam dari barat dan timur tengah terhadap yang demikian menjadi ajang sempurna untuk menyudutkan persoalan aqidah dan syar'i.

Dan yang ditangkap kemaren di jagakarsa adalah ekses lanjutan dari kerja politik untuk menyebarkan issue permusuhan. Jadi bukan murni dalang, karena dalang dari semua dalang itu adalah arah politik yang mengambang, mengujudkan satu masyarakat minim bekal hidup, minim penghidupan. Sempitnya lapangan kerja sulitnya mendapatkan kerja yang layak.

Sementara usaha - usaha yang dilakukan untuk menciptakan niagawan baru atau bahasa kerennya enterpreneur, tidak ada, bahkan wilayah ini dimanfaatkan betul oleh para motivator jadi lahan duitnya. Mereka undang mereka yang kebingungan dengan jati dirinya dengan masa depannya, diceramahi trik tips berniaga dengan harga merogoh duit buat tempat duduk dan pengganjal perut.

Kemudian motivator lainnya datang membawa misi dari luar merekrut masyarakat yang kebingungan dengan jati diri dan masa depannya untuk menjadi kader yang mereka inginkan, seperti penggalangan dana dan sdm untuk direkrut jadi kader alQaeda dan ISIS.

Banyak lagi yang lainnya, yang merusak mental dan masa depan generasi bangsa Indonesia. Dari jadi pengedar narkoba, makelar organ tubuh, pasukan nasi bungkus dan lain sebagainya. Sementara pemerintahnya di sibukkan dengan urusan mereka dan masa depan mereka sendiri. Sampai duit bantuan buat usaha sudah mereka tongkrongin salah satunya duit hibah.

Sekalipun tidak ada duit buat membangun cari pinjaman, sampai - sampai rela memasukan orang World Bank masuk dalam barisan meski yang bersangkutan WNI sendiri, yang sempet diselamatkan World Bank setelah sukses menggerayangi duit negara ini, kini kembali menduduki jabatan strategis, yang penting duit cair. Itulah mental yang berakar yang sudah permanen merusak mental bangsa.

Informasi detail, dapat dihubungi di :

Kembali masalah pembakaran Vihara di Tanjung Balai. Setelah mengikuti rentetan beritanya, ini bukan masalah ada asap ada api, juga bukan masalah intoleran. Ini adalah masalah politik yang dihembuskan dari luar yang berpadu dengan kondisi di dalam.

Politik adu domba yang paling efektif adalah issue sara. Ini yang dilakukan orang - orang yang punya kepentingan dengan NKRI, para makelar yang bekerja melakukan pengrusakan ini. Itu serangan dari bawah seperti hembusan angin yang mereka tiupkan. Sementara angin dari arah atas mereka mencoba mempengaruhi kebijakan dalam negeri.

Satu dari seribu contohnya adalah upaya yang dilakukan USA mengenai persoalan LGBT, terus mendesak agar ini di akui di Indonesia bukan masalah kejiwaan. Yang mana upaya UNDP dengan menyebar tagline dan yang upaya lain - lainya tentang LGBT kurang nendang.

Mereka terus melakukan perlawanan terhadap apa yang diberi peringatan nyata oleh Sang Pencipta. Itulah mereka yang mengklaim dirinya pembangun kehidupan, pembela HAM. Dan mereka yang demikian sesungguhnya adalah perusak kehidupan penghancur nilai - nilai hidup mulia yang memenuhi nilai kemanusiaan.

Ada 7 divisi yang akan mereka serang dalam upaya merubah kultur satu bangsa. Masyarakat yang miskin, pemegang kebijakan yang korup dan sudah rusak mentalnya adalah sebuah arena yang paling menguntungkan bagi mereka untuk mengibarkan pengaruhnya yang dibaliknya adalah penghisapan kekayaaan tanah air ini.

download

USD

IDR

PERANAN IGGI-MDGs SEBAGAI KENDALI BARAT TERHADAP INDONESIA

IGGI, berdiri 1967, cita - citanya sudah di gagas sejak 1966. Setelah sukses menggulingkan rezim Soekarno, dengan latar belakang kekhawatiran setelah Soekarno mendeklarasikan Guidev Democracy", demokrasi terpimpin, dan Soekarno berhasilkan mengendalikan politik di MPR.

Ini juga harus dilihat latar belakang sejarahnya, yakni sebagai bentuk kekhawatiran USA dan Inggris terhadap situasi di tanah air saat itu, berdirinya CSIS sebagai telegram yang mencatat setiap peristiwa disetiap jengkal tanah NKRI. Yang perlu disadari adalah dari mana dana Pemerintah Soekarno untuk membangun NKRI?

Tahun 1950s USA mengirim USAID, untuk memberikan bantuan tenaga ahli dan alih teknologi, yang menjadi satu paket bantuan dana pembangunan dari Barat, di bawah komando Inggris. Masih ingat hadis mereka "tidak ada makan siang yang gratis?"

Kondisi ekonomi kian buruk ditambah Sorkarno dibawah "Guide Democracy" , makin menggila dengan gerakan non blok. Soekarni mengibarkan "10 dasa sila bandung" di KAA.

Kekhawatiran barat bukan karena takut kalau kelak Soekarno bakal jadi figure baru sekaligus kekuatan baru di dunia yang lepas dari pengaruh blok Barat maupun blok Timur. Tapi menyangkut masalah ekonomi.

Barat bukan peduli tapi khawatir duit yang sudah digelontorkan bakal sia - sia dan semua bentuk investasi yang sudah ditanam terutama di pertambangan bakal terusik.

Maka langkah yang diambil barat adalah menggulingkan Soekarno. Dan issue nasakom yang dihembuskan Soekarno adalah ide dari intelejen USA, yang pada akhirnya ini menjadi titik awal proses kearah itu diarahkan, menggulingkan dengan memanfaatkan basis kekuatan politik terbesar saat itu.

Setelah sukses melengserkan Soekarno dan menjebloskan Soekarno dalam tahanan rumah virtual melalui koleganya Soeharto. Kemudian sebagai bentuk realisasi imbalan atas dukungannya terhadap Soeharto, didirikan IGGI, berikutnya G8, memberikan bantuan dana pembangunan.

Barat tidak pernah ikut campur persoalan kebijakan politik. dan pembangunan dalam negeri atau dalam negara mana pun. Tapi mereka akan membangun pengaruh politik jika kepentingannya terusik dan atau ada kepentingan secara ekonomi.

Semua gagasan tahapan kerja Pelita adalah advis barat melalui anak bangsa didikan barat. Ini dalam rangka mengamankan kepentingan Barat di Indonesia dibawah kontrol Soeharto. Hampir tiap tahun IGGI memberikan dana bantuan dan hibah, IMF dan World Bank memberikan bantuan pinjaman kapanpun rezim Soeharto butuh.

Hasil dari dana yang bergulir itu tidak berputar secara produktif menetes rembesannya ke semua lapisan, sebaliknya hanya berputar dikalangan militer yang mengendalikan birokrasi dan badan usaha milik negara. Kejadian yang sama seperti di era Orla, namun tak separah di rezim Soekarno, dimana di era Soekarno lapisan masyarakat sangat jomplang.

Kondisi dimana dibelahan sana bergelimpang penyakit dan kekurangan sandang pangan disebelah atas bisa hidup seribu tahun dari duit pembangunan. Ini adalah akar dari instabilitas.

Tahun 90an, krisis melanda dunia, setelah serangan badai USA di Irak. Yang diharapkan barat dari Soeharto tidak terjadi, Bahkan Soeharto mulai seperti Soekarno dalam hubungan internasional, tadinya Soeharto bergaya low profile, berani menentang IGGI, masalah Timor Timur, tahun 1992.

Pada akhir 1990-an, OECD, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan bikin ide "gagasan pembangunan internasional" dengan tolok ukur upaya donor dana buat menghalau krisis ekonomi.

Kemiskinan oleh gaya hidup corrupt yang diproteksi oleh pengaruh nepotism yang kuat sebagai penyebab utama krisis dan mendorong lahirnya ide itu. Kemudian proposal OECD ditandatangani oleh para pemimpin dari IMF, Bank Dunia, dan PBB, kofi annan.

Konrad Raiser, kepala Dewan Gereja Dunia, sempat protes atas gagasan itu ia menulis Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, menyampaikan kekecewaan pada Annan telah mengesahkan "propaganda uji coba kebijakan lembaga keuangan internasional, yang kebijakannya secara luas justru menjadi akar dari banyak masalah sosial yang paling serius yang dihadapi masyarakat miskin di seluruh dunia.

Pada tahun 1992, seperti merespon Soeharto yang telah menghentikan bantuan dari IGGI, kemudian pertemuan di Den Haag pemimpin G-8 mengambil langkah besar ke depan membuat kebijakan pembatalan - hutang.

Dari juga muncul gagasan USA mau memberikan bantuan di negara asia terutama Asia Tenggara, meski tidak di amini Belanda karena kondisi keuangan negara super power saat itu sedang rapuh diterjang biaya perang Vietnam, Irak vs Iran dan perang Irak. Namun gagasan ini tetap disetujui.

Puncak krisis terjadi 1998 yang merambat sejak 1996. Moment ini diambil oleh Inggris dan USA untuk menggulingkan Soeharto dengan dua arus, pertama masalah pengembalian hutang dan hutang, kedua menggunakan sebagian rakyat Indonesia dengan issue KKN di seluruh negara yang ada WNI.

Kemudian Tahun 1999 pada pertemuan puncak G-8, di Cologne, Jerman, melahirkan kebijakan baru, bahwa negara bisa menerima bantuan hutang dengan syarat bahwa mereka dialokasikan untuk tabungan pendidikan atau kesehatan. Ini membantu reorientasi pemerintah terhadap belanja di sektor sosial setelah bertahun-tahun pemotongan.

Itulah yang sering kita dengar, didengungkan sampai sekarang tentang dana pendidikan dan kesehatan, tujuannnya supaya dapat bantuan dana, bukan murni bagi kecerdasan dan kesehatan bangsanya sendiri. Lahirlah kartu - kartu dana bantuan masyarakat miskin dengan beraneka label.

Pada tahun 2000 UN Millennium Summit merupakan pertemuan terbesar para pemimpin dunia, tekanannya, bahwa setiap kepala negara perlu bekerja sama untuk membantu orang termiskin di dunia.

Akhirnya, dengan semangat yang ditularkan, yaitu "melihat tantangan baru yang dihadapi di abad baru", semua negara anggota PBB menyetujui, Deklarasi Milenium, dengan kerja program target terukur dan terencana, yang melahirkan MDGs.

Yang santer kepermukaan latar belakang didirikannya MDGs adalah tidak ada kerangka kerja umum untuk mempromosikan pembangunan global setiap dana dialirkan. Dan pasca Perang Dingin berakhir, banyak negara kaya memotong anggaran bantuan luar negeri mereka, beralih fokusnya ke dalam, prioritas dalam negeri. Misalkan di Amerika Serikat, anggaran bantuan luar negeri mencapai semua-waktu rendah pada tahun 1997, di 0,09 % dari pendapatan nasional bruto, kecuali bantuan ke Israel tidak berubah bahkan bertambah.

Pada tahun 2001,  disusun dalam delapan target MDGs:

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. mencapai pendidikan dasar universal;
   
3. mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. mengurangi angka kematian anak
5. meningkatkan kesehatan ibu
6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. memastikan kelestarian lingkungan
8. menjalin kemitraan global di antara berbagai negara dan aktor untuk mencapai tujuan pembangunan

Setiap tujuan selanjutnya dipecah menjadi target yang lebih spesifik. Misalnya, gol pertama melibatkan pemotongan setengah "antara 1990 dan 2015, proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $ 1 per hari". Itu target programnya.

MDGs berhasil dimobilisasi oleh setiap pemerintah dan para pemimpin bisnis (cikal bakal lahirnya csr) yang menjadi anggota untuk menyumbangkan puluhan miliar dolar untuk alat yang menyelamatkan jiwa, seperti obat antiretroviral dan kelambu yang modern (to life-saving tools, such as antiretroviral drugs and modern mosquito nets).

Di Indonesia, Bappenas, disibukan untuk memberikan progress program MDGs. Bayangkan semua negara berkembang masuk dalam barisan ini. Jadi ini adalah kontrol desentralisasi barat terhadap provisinya di sepenjuru dunia. Kenapa mereka siap setia melaporkan semua program MDGs?

Ini tentunya ada kaitan dengan dana.

Kesetiaan ini ekivalen dengan ketidakmandirian. Potret dari sebuah negara yang tidak digjaya tidak berdaya membangun negaranya dengan kekuatan sendiri menjadi bangsa yang mandiri. Jadi neoliberal dengan anti neoliberal ya itu - itu juga, Makelar.

Dan pencanangan dari tujuan MDGs akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pada saat itu awal tahun 2014, terjadi perdebatan apa program selanjutnya setelah program MDGs. Ini ada perdebatan cikal bakal yang melahirkan SDGs.

Dan sering dalam setiap kesempatan pidato SBY saat itu, menyebut sustainable development, good goverment, good goverment. Itu bukan semata keren tapi menunjukkan ketidakmandirian, semua ide mengikuti apa yang digulirkan oleh barat.

Dan pada kesempatan di tahun yang sama, dalam pertemuan tingkat tinggi PBB, yang diketuai oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, akan diajukan rekomendasi untuk agenda baru, melahirkan SDGs, Sustaible Development Goals.

Tahun 2015 telah berlalu, tidak ada impact besar terhadap negara berkembang dari semua program MDGs, kecuali hutang semakin bertambah dan kemiskinan tetap stagnan. Inilah pengikat sempurna membikin negara berhutang tunduk terhadap pemberi hutang.

Sementara mimpi mereka ingin membangun negara yang mandiri, sejahtera dan maju. Kenyataan yang mengingkari semangat piagam bangsa dan pembukaan UUD'45. Dan mimpinya adalah mimpi para bandit kemanusiaan.

Dan cerita seru abu al shabaab adalah boneka usa menjaga kepentingan uranium dan hidro karbon di somalia selain area transit beta yahudi.

Today RRC The Great Leaf Forward Effect

Tulisan ini membahas fenomena yang terjadi setahun ini, issue seputar eksodus tenaga kerja illegal warga negara china ke Indonesia, dimulai di tangkap kelompok cyber crime di bali dan jakarta selatan, sebelumnya di batam. Kemudian proyek - proyek nasional dimenangkan RRC, membawa serta sdmnya yang bukan sekedar tenaga ahli, tapi juga termasuk tenaga kerja lepas.

Untuk pembahasan tentang "PERANAN IGGI-MDGs SEBAGAI KENDALI BARAT TERHADAP INDONESIA.

" yang dijanjikan disini, akan dibahas nanti setelah pembahasan ini. Karena berita tentang issue warga negara china ini menarik untuk dikupas dalam hubungan fenomena merk palsu yang sedang merebak terutama vaksin dan kartu bpjs. Yang belum ada mungkin narkoba palsu ya?!.

Lompatan jauh kedepan yang menjadi jargon Mao Zedong, dijadikan judul dari uraian ini Today "RRC THE GREAT LEAF FORWARD EFFECT ", Tiongkok sekarang adalah buah dari lompatan jauh ke depan yang di usung Tse Tung. Den Xioping yang mengklaim revolusi kebudayaan yang memakan korban jutaan rakyat China menjadi tanggung jawab tunggal yaitu Mao.

Itu politik untuk memuluskan lompatan jauh kedepan idea, karena Den adalah murid Mao. Cuma mau bikin hidung Lee kembang kempis. Ujungnya Singapore jadi bagian dari boneka RRC sekarang yang berbagi sedikit dengan Inggris dan USA.

Sikap Den Xioping yang berdiplomatis pada Lee Kuan Yu berdasarkan ucapan Lee, bahwa dia adalah guru Den, mentor Den. Itu semua politis, rangkaian diplomatis divalik agenda politik guna suksesi Lompatan Jauh ke Depan. Mao yang mengirim intelejennya, Tan Malaka ke Indonesia. Ini semua proses kerja terpadu semua lini yang memaksimalkan sumber daya ada di RRC, baik SDM, SDA, Culture, Cuaca dan geografis tanahnya dibasah satu komando gerakan intelejen desentralisasi oleh seorang anak petani.

Lalu kenyataan hari ini kita bamgsa Indonesia, kebanyakan memaki - maki, menggerutu, cemas dengan berduyun - duyunnya tenaga kerja Tiongkok. Bangsa ini bangsa yang pelupa, kalau mau gusar marahin tuh Chairul Tanjung, yang bikin KEK, kawasan Ekonomi Khusus tahun 2012, ini bagian dari pertunjukan dari lemahnya perekonomian bangsa meski secara kekayaan sumber alam terbesar ke 3 di dunia.

Jadi apa yang terjadi sekarang tentang issue tenaga kerja illegal China atau tenaga kerja china yang diserap di proyek yang dikerjakan investor China, dari sudut Pemerintah China ini adalah bagian dari kepentingan China, satu segi sebagai bentuk konkrit pemberdayaan rakyatnya, segi yang lain, ketangguhan ekonomi membuat RRC bisa teguh dalam kepentingannya, bukan cuma di asia, di hampir eropa sebagian besar industri di kuasai RRC.

Banding dengan Indonesia, yang selalu pengen bermimpi, jadi kaya China, terus rubah lagi pengen kaya brasil, terus rubah lagi pengen kaya Finlandia dan seterusnya..

Terus tenggelam dalam mimpi - mimpinya, yang diatas mau pun yang dibawah, ujungnya berhadapan dengan konflik hidup, demi kejayaan maka jalan pintas jadi pilihan, baik yang ditawarkan maupun dari yang menawarkan keduanya dibuai oleh mimpi - mimpinya yang menenggelamkannya. Terus tertinggal di setiap perjalanan peradaban.

Pemalsuan produk yang marak adalah fakta efek sampingnya. Ini konflik yang tidak dikelola. Bangsa menjadi saja terus premature dalam bersikap membuatnya selalu reaktif terhadap apa yang tidak diketahuinya dan selalu berharap jalan pintas, seperti doa - doa yang mereka taburkan siang malam berharap duit turun dari langit.

Selama ini terus begini, dalam perjalanannya kemiskinan selalu ada di setiap wilayah, tidak akan berdampak pada kemajuan apa - apa kecuali jadi konsumen dan penonton peradaban.

Dan Reshufle Kabinet itu, tidak akan berdampak apa - apa. Karena itu hanya bagian dari episode nyanyian pelantun orang yang tidak berdaya tapi bergaya digjaya.

Dilihat fakta hari ini, dengan perintisan Lompatan Jauh Kedepan RRC, kedepan Indonesia bisa dipastikan tidak akan sebesar RRC ketangguhan ekonominya. Juga dilihat perintisan Negara USA.

download

USD

IDR

Informasi detail, dapat dihubungi di :

Politiside Tahun 1965- 1966 di Indonesia Peranan Barat

Aktivis kemanusiaan Indonesia sejak tahun 2014 memperjuangkan apa yang mereka sebut genosida PKI di tahun 1965 sd 1966, ke International People's Tribunal ( IPT ) atau Pengadilan Rakyat Internasional. Dimotori NT, mereka mengajukan tuntutan, permintaan maaf dan ganti rugi pada Negara Indonesia, serta melanjutkan penyelidikan perkaranya, hingga sempat akan membongkar tanah yang di duga menjadi kuburan masal.

Dan sejak era jokowi, mereka merasa mendapatkan angin segar, mereka terus menghembuskan issue genoside mencari simpati dan dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Ini satu - satunya yang dapat merealisasikan keputusan hakim Jacoob, bulan november 2015.

Disini ada 3 harapan berbeda dalam satu payung, melihat pergerakan mereka masing - masing. Pertama para simpatisan PKI, yang bagaikan bunglon berkamuflase dalam berbagai judul pergerakannya termasuk ikut dalam tim sukses pemilu kemaren. Kedua mantan PKI dan anak - anak PKI yang menetap di Belanda, Inggris, german dan Rusia. Ketiga NT, ini sedang membangun popularitas dengan kasus ini, jika menang dan terealisasi putusan hakim Jacoob, maka akan mengibarkan benderanya.

Dalam kasus yang dibawa ke IPT ini, pertama tidak jelas siapa yang dituntut sekalipun disebut Negara Republik Indonesia. Dan peristiwa tahun 1965 sd 66 yang mereka ajukan sebagai data tahun peristiwa juga tidak sepenuhnya benar, jika terjadi genoside terhadap orang - orang PKI, simpatisan PKI dan korban salah sasaran.

Sebab di tahun 1965, justru banyak peristiwa pembantaian kaum muslim. Bahkan tahun tersebut dn aidit yang meminta petani dan nelayan di persenjatai. Sebaliknya jika ini disebut kudeta, ini peristiwa kudeta gagal yang membayarkan harga dengan penculikan para Jenderal oleh PKI. Itu fakta sejarahnya.

Dan tahun 1966 jika yang dituntut adalah individu atau Orde Baru, ini juga salah alamat, tidak jelas alasan ilmiahnya. Karena di tahun tersebut, perintah untuk menertibkan politik dan keamanan negara datang dari Soekarno kepada Soeharto.

Bagaimana bisa Rezime yang sudah tidak ada dan penguasa rezimenya sudah meninggal dimintai ganti rugi kemudian di wariskan kepada rezime berikutnya?

Jadi apa Jacoob tidak faham ini?

Apa dia tidak tahu kalau ini hanya berlaku pada sebuah negara monarki?

Apa Jacoob tidak tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tahun 1965 - 66?

Australia terlibat dalam masalah ini, sepertihalnya Australia melibatkan lagi dengan supportnya atas perkara ini untuk di bawa ke IPT. Jadi kalau mau minta ganti rugi, tuh ke Australia, ke Belanda, ke Inggris dan USA. Mereka yang sama - sama membikin upaya penggulingan Soekarno. Seperti opini yang mereka bangun hingga Soeharto jatuh tahun 1998.

Mereka pecah belah bangsa ini hingga bergelimpangan darah demi eksistensi kepentingan mereka di Tanah Air. Mereka bangun opini hingga terbentuk opini pada sebagian anak bangsa beropini mereka.

Sekalipun Luhut Panjaitan, mewakili sikap bangsa Indonesia atas putusan IPT. Tulisan ini bukan ingin membela luhut dan atau NT cs. Ini sekedar memberi tambahan kekuatan moril dan keyakinan saja. Hal lainnya, morat marit ini ada pada konstitusinya, yang membikin bangsa ini menjadi opportunis tulen.

Bersambung dengan judul lain: PERANAN IGGI-MDGs SEBAGAI KENDALI BARAT TERHADAP INDONESIA.