Pence Balas Permohonan Amandemen ke-25: 'Saya Tidak Akan Mengalah pada Upaya untuk Bermain Permainan Politik'
Pence Balas Permohonan Amandemen ke-25: 'Saya Tidak Akan Mengalah pada Upaya untuk Bermain Permainan Politik'
Wakil Presiden Mike Pence telah ditekan untuk meminta Bagian 4 dari Amandemen 25, yang akan menyatakan Donald Trump "tidak layak" untuk menjadi presiden dan mencopotnya dari jabatannya, setelah kerusuhan mematikan di Capitol AS yang terjadi minggu lalu.
Mike Pence dalam surat yang dikirim ke Ketua DPR Nancy Pelosi pada hari Selasa menyatakan penentangannya untuk meminta Amandemen ke-25 terhadap Trump, memperingatkannya bahwa menggunakan undang-undang dengan cara seperti itu akan "memberikan preseden yang buruk".
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa "tindakan seperti itu adalah untuk kepentingan terbaik Bangsa kita atau sesuai dengan Konstitusi kita", mengingat bagaimana dia tidak setuju untuk "menggunakan kekuasaan di luar kewenangan konstitusionalnya" untuk menentukan hasil pemilu dan menyatakan bahwa dia tidak akan "menyerah pada upaya DPR untuk memainkan permainan politik".
"Saya mendorong Anda dan setiap anggota Kongres untuk menghindari tindakan yang akan semakin memecah belah dan mengobarkan gairah saat ini," kata Pence dalam surat itu. "Bekerja sama dengan kami untuk menurunkan suhu dan mempersatukan negara kami saat kami bersiap untuk melantik Presiden terpilih Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan terus melakukan bagian saya untuk bekerja dengan itikad baik bersama administrasi masuk untuk memastikan transisi kekuasaan yang tertib."
Menjelaskan posisinya kepada Pelosi, Pence menguraikan bahwa dialah yang bersikeras bahwa Amandemen ke-25 harus didasarkan pada keputusan medis, bukan "penilaian atas dasar komentar atau perilaku yang tidak kita sukai".
"Madam Speaker, Anda benar", kata wakil presiden. "Di bawah Konstitusi kami, Amandemen ke-25 bukanlah sarana hukuman atau perampasan. Menerapkan Amandemen ke-25 dengan cara seperti itu akan menjadi preseden yang buruk."
Niat untuk menggunakan Amandemen untuk menggulingkan Trump muncul tak lama setelah ratusan pendukung Trump menyerbu Capitol AS pada 6 Januari, ketika hasil pemilu disertifikasi di Kongres. Kerusuhan tersebut mengakibatkan 5 orang tewas, termasuk seorang petugas polisi.
Trump, yang melakukan unjuk rasa sebelum para pendukungnya menyerang Capitol, dituduh menghasut kekerasan, meskipun ia berbicara kepada para pengunjuk rasa setelah awal kerusuhan, mendesak mereka untuk "pulang". Presiden membantah bertanggung jawab atas kekacauan Capitol, dengan alasan bahwa dia tidak pernah menginginkan kekerasan di jalanan AS.
Trump mengatakan bahwa upaya untuk meminta Amandemen ke-25 tidak menimbulkan risiko apa pun baginya. Dia juga menjuluki upaya untuk mendakwa dia, yang diprakarsai oleh Demokrat DPR, "perburuan penyihir terbesar dan paling keji dalam sejarah negara kita".
Kerusuhan di Capitol: Garis Waktu Bagaimana Itu Terjadi
Kerusuhan di Capitol: Garis Waktu Bagaimana Itu Terjadi
Peristiwa hari itu ditangkap oleh pengunjuk rasa dan saksi yang menyiarkan langsung aksi tersebut atau memposting adegan tersebut di media sosial. Rekaman tersebut menunjukkan perspektif simultan dan bergantian dari Trump di podium, anggota parlemen di dalam Capitol dan jumlah yang membengkak - dan meningkatnya kekerasan - dari para perusuh di lapangan.
Selama berminggu-minggu, Trump telah mendesak para pendukungnya untuk pergi ke Washington untuk menghentikan sertifikasi hasil pemilu, dan beberapa aksi unjuk rasa serentak direncanakan untuk hari Rabu.
Saat pagi tiba, ratusan orang berkumpul di halaman Capitol, lebih dari satu mil jauhnya dari tempat Trump akan segera berbicara di dekat Gedung Putih. Di antara mereka adalah Proud Boys, kelompok sayap kanan, yang dapat dikenali di sini dari topi oranye mereka.
Pada saat yang sama, di dekat Gedung Putih, Donald Trump Jr. memfilmkan presiden dan lingkaran dalamnya di belakang panggung sebelum pidato ayahnya. Dalam video yang diunggah ke halaman Facebook-nya, mereka mendengarkan lagu "Gloria" dan mengagumi jumlah penonton.
Sekitar 15 menit setelah pidatonya, Trump memberi tahu peserta rapat umum untuk berjalan ke Capitol. “Anda harus menunjukkan kekuatan,” katanya.
Pada saat ini, halaman Capitol dilindungi oleh pagar pembatas sementara, dan hanya ada sedikit petugas yang diperlengkapi untuk mempertahankannya.
Pendukung meninggalkan rapat umum dengan tertib sebelum pidato Trump berakhir, dan mereka menuju ke Capitol.
Ketika mereka tiba, kerumunan pendukung Trump lainnya yang telah berkumpul di sepanjang pagar perimeter barat menjadi lebih gelisah.
Sekitar waktu ini, sebuah bom pipa dilaporkan terjadi di gedung Komite Nasional Republik, hanya satu blok dari Capitol. Tidak lama kemudian, perangkat lain ditemukan di dekatnya di markas besar Komite Nasional Demokrat.
Putusan Hakim Pengadilan Peru Dugaan Soros, Bill Gates adalah Pencipta Pandemi COVID-19
Putusan Hakim Pengadilan Peru Dugaan Soros, Bill Gates adalah Pencipta Pandemi COVID-19
Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia tahun lalu mengonfirmasi bahwa virus corona berasal dari hewan, teori konspirasi bahwa COVID-19 adalah buatan manusia terus beredar.
Mahkamah Agung di wilayah Ica di Peru sedang menyelidiki resolusi oleh pengadilan lokal, mengklaim bahwa COVID-19 ditemukan oleh "elit kriminal" dari filantropis Hongaria-Amerika George Soros, keluarga Rockefeller, dan salah satu pendiri Microsoft Bill Gates .
Kami "telah memerintahkan penyelidikan awal terhadap Ketua Majelis Banding Kriminal Chincha dan Pisco untuk mendapatkan bukti yang akan membantu menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran," kata Mahkamah Agung Ica dalam pesan yang diterbitkan di halaman Facebook-nya.
Penyelidikan dilakukan setelah pengadilan Chinch dan Pisco dilaporkan bergerak untuk membenarkan petisi untuk perpanjangan penahanan pra-sidang dalam satu kasus pidana karena sifat pandemi virus corona yang tidak dapat diprediksi yang diciptakan oleh "elit kriminal yang mendominasi dunia".
Pengadilan sebelumnya berpendapat : "Tidak ada pemerintah dunia, perorangan dan badan hukum, maupun pembelaan tergugat yang dapat mempertahankan bahwa pandemi ini memiliki kualitas yang 'dapat diprediksi', kecuali pencipta tatanan dunia baru seperti Bill Gates, Soros, Rockefeller dan lain-lain, yang menanganinya dan terus melakukannya dengan kerahasiaan yang ekstrim dalam lingkungan mereka dan perusahaan global".
Ini terjadi di tengah teori konspirasi yang sedang berlangsung tentang asal-usul COVID-19 buatan manusia, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia pada Mei 2020 mengonfirmasi bahwa virus itu berasal dari hewan.
Teori-teori tersebut telah berulang kali dipicu oleh berita palsu yang mengklaim bahwa Bill Gates atau George Soros adalah promotor rencana yang seharusnya untuk mengendalikan populasi melalui vaksin COVID-19 dan jaringan 5G.
"[…] Sangat mudah untuk mengkliknya, terutama ketika penjelasan sederhana untuk pandemi ini — bahwa ada seseorang yang jahat di baliknya — entah bagaimana lebih mudah daripada biologi sebenarnya, yang sebenarnya agak rumit. Jadi kita harus membuat kebenaran lebih menarik. Kita harus melabeli sesuatu dengan kebenaran ", Gates menunjukkan dalam sebuah wawancara dengan" The Daily Show "Trevor Noah pada November 2020.
SRIWIJAYA AIR SJ 182 : Black Box Diduga Tertumpuk Puing, Penyelam Pakai Ping Locator
SRIWIJAYA AIR SJ 182 : Black Box Diduga Tertumpuk Puing, Penyelam Pakai Ping Locator
Ilustrasi black box. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Tim penyelam yang bertugas mencari kotak hitam atau black box dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182 akan menggunakan alat ping locator untuk memperjelas sumber sinyal yang dipancarkan dari alat perekam data penerbangan itu.
"Rencananya akan kita urai. Apa namanya, situasi tertumpuk oleh material [pesawat]. Kita akan urai dengan menggunakan ping locator yang ada di kita, semoga secepatnya bisa maksimal lagi," kata Komandan Satuan Tugas Laut Operasi SAR (Dansatgasla Ops) Sriwijaya Air SJ 182 Laksamana Pertama Yayan Sofyan, di KRI Semarang, Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, pada hari Selasa, 12/01/2021.
Ia menjelaskan ping locator berfungsi untuk memastikan lokasi ping atau sinyal yang dikirim black box pesawat Sriwijaya Air. Meski saat ini sinyal atau sonar dari black box pesawat nahas itu telah ditemukan, ping locator dibutuhkan untuk melacak titik pasti sumber sinyalnya di dasar laut.
Apalagi, kata Sofyan, sinyal yang terdeteksi menunjukkan lokasi dengan banyak bongkahan pesawat yang menutup jarak pandang penyelam.
"Itu (sinyal black box) memang sudah menjurus di satu lokasi. Tetapi di situ masih ada bongkahan. Kita masih harus mencari cara," kata dia.
Tim pengurai ini, lanjutnya, terdiri dari berbagai unsur, di antaranya penyelam dari Angkatan Laut baik Itu Denjaka, Kopaska, hingga Dinas Penyelam Bawah Air (Dislamb Air) TNI.
"Kemudian diselami satu persatu bongkahan (akan) dibuka, dibawa ke permukaan," katanya.
Terkait lokasi pencariannya, Sofyan memastikan itu masih tetap sama. Sejak kemarin malam, pihaknya juga memanfaatkan sinyal sonar yang berasal dari KRI Rigel dan KRI Ngurah Rai.
"Artinya bukan berarti black box itu sudah ketemu, tapi sudah dilokalisir. Namun demikian volume pesawat yang begitu besar dan impact ke permukaan laut yang begitu besar sehingga barang Itu masih ketimbun oleh bongkahan pecahan itu sendiri," jelas Sofyan.
Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito menyebut, hingga hari Senin, 11/01/2021, Pukul 19.30 WIB, tim SAR gabungan belum bisa menemukan kotak hitam karena kondisi cuaca kurang baik.
"Terkait material black box juga kita laksanakan. Namun mencari sesuatu di bawah tidak mudah, tidak juga bisa mengatakan 'kemarin di situ', kemudian kita datangi lagi ada di situ. Apalagi dengan kondisi cuaca kemarin hujan lebat dan badai yang cukup kuat di area itu," kata di Pelabuhan JICT II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Senin, 11/01/2021.
Updates - FBI memperingatkan protes bersenjata yang mengarah ke pelantikan Biden
Updates - FBI memperingatkan protes bersenjata yang mengarah ke pelantikan Biden
Anggota Garda Nasional berdiri di luar gedung Capitol AS di Washington, DC [Sarah Silbiger/Bloomberg]
FBI, dalam buletin internal, telah memperingatkan kemungkinan protes bersenjata di semua 50 negara bagian dan ibukota AS pada hari-hari menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari.
Demokrat DPR telah memperkenalkan artikel pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump karena menghasut para perusuh yang melanggar Capitol AS minggu lalu.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan bahwa jika Wakil Presiden Pence tidak mematuhi permintaan Amandemen ke-25 untuk menggulingkan Trump, majelis tersebut akan melanjutkan pemakzulan.
Trump tetap dilarang dari semua akun media sosial utama setelah kerusuhan, yang menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas Kepolisian Capitol.
Beberapa Partai Republik telah bergabung dengan Demokrat dalam menyerukan pengunduran diri atau pencopotan Trump, sementara petinggi partai mengatakan pemakzulan akan menabur perpecahan lebih lanjut.
Senator mengecam tanggapan militer selama tiga jam terhadap pelanggaran Capitol
Senator Chris Murphy, Kirsten Gillibrand, dan Martin Heinrich mengirim surat kepada Penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller meminta penjelasan lengkap tentang apa yang perlu diubah setelah penundaan yang signifikan setelah pelanggaran Capitol.
Surat tersebut menyatakan "lebih dari tiga setengah jam... telah berlalu di antara pelanggaran awal dari penghalang di sisi Barat Capitol AS."
Banyak permintaan dibuat untuk Garda Nasional untuk menanggapi pendudukan Capitol, meskipun otorisasi datang lambat.
This is the letter @SenGillibrand@MartinHeinrich and I sent to the Acting Sec. of Defense today. On Jan 6 it took 4.5 hours before the U.S. military arrived to defend the Capitol. That is not acceptable and we request a full accounting of what needs to change. pic.twitter.com/XZKiOqbA4R
"Di masa depan, penyebaran darurat penegakan hukum federal dan Angkatan Bersenjata AS ke Capitol AS harus jauh lebih cepat", kata surat itu.
ACLU meminta penasihat khusus untuk menyelidiki peran Trump dalam kerusuhan
American Civil Liberties Union (ACLU) meminta Penjabat Jaksa Agung Jeffery Rosen untuk menunjuk seorang penasihat khusus untuk menyelidiki keterlibatan presiden, rekan-rekannya, dan pejabat federal yang mungkin terlibat dalam kekacauan Capitol.
Trump telah dituduh "menghasut pemberontakan" karena memberikan pidato yang menuduh Demokrat "mencuri" pemilu sebelum para pendukungnya melanggar Capitol saat sesi bersama Kongres memverifikasi hasil pemilu.
Ronald Newman, direktur politik nasional ACLU, mengatakan dalam siaran persnya "ada sedikit keraguan bahwa penyelidikan diperlukan dalam masalah ini".
BREAKING: We're calling for the appointment of a special counsel to investigate and, if warranted, prosecute Trump, his associates and any other federal officials who may have been involved in attempts to subvert the outcome of the election, including the violence at the capitol.
Memilih adalah hak fundamental, kata Newman, "dan merupakan kejahatan untuk dengan sengaja mengganggu pelaksanaannya - apalagi mendesak massa untuk mengancam dan mengintimidasi anggota parlemen dalam proses kewajiban konstitusional mereka untuk mengesahkan hasil pemilu."
Trump saat ini menghadapi seruan untuk dicopot dari jabatannya. Demokrat DPR telah memperkenalkan pasal pemakzulan. Dia sebelumnya menjadi subjek penyelidikan oleh Penasihat Khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Beberapa polisi sedang diselidiki atas keterlibatan kerusuhan
Beberapa petugas polisi yang sedang tidak bertugas dari seluruh AS sedang diselidiki karena berpartisipasi dalam kerusuhan, termasuk dua petugas polisi Capitol, menurut seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat.
Perwakilan Tim Ryan, kepala subkomite House Appropriations yang mengawasi Kepolisian Capitol, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa "ada dua orang yang diskors. Salah satunya adalah petugas selfie dan seorang lagi adalah seorang petugas yang telah memakai topi MAGA dan mulai mengarahkan beberapa orang ”.
It’s a dark day in America when a UNITED STATES Capitol police officer decides to take a selfie with a TERRORIST! And they wonder why WE don’t feel safe! pic.twitter.com/UZsLnS2s68
Polisi Capitol telah menghadapi kritik atas gambar seorang petugas yang berfoto selfie dengan para perusuh dan laporan kolaborasi dengan mereka yang melanggar kompleks Capitol.
Lima orang, termasuk Petugas Kepolisian Capitol Brian Sicknick, tewas akibat luka yang dideritanya selama kerusuhan tersebut.
Departemen kepolisian di Virginia dan negara bagian Washington juga telah menempatkan petugas cuti ketika pihak berwenang memeriksa apakah mereka mengambil bagian dalam tindakan yang melanggar hukum saat tidak bertugas.
Penjabat Sekretaris DHS Chad Wolf mengundurkan diri
Penjabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf mengundurkan diri, pejabat senior pemerintahan Trump terbaru mengundurkan diri setelah kerusuhan di Capitol Hill.
Presiden Donald Trump menarik pencalonan Wolf untuk menjadi sekretaris keamanan tanah air permanen pekan lalu setelah pengadilan federal menyatakan bahwa pengangkatannya pada tahun 2019 ilegal.
Wolf mengatakan dalam sebuah surat pengunduran dirinya akan berlaku pada pukul 23:59 pada hari Senin, dan "dijamin oleh kejadian baru-baru ini, termasuk putusan pengadilan yang sedang berlangsung dan tidak pantas mengenai validitas otoritas saya sebagai Penjabat Sekretaris."
Pete Gaynor, administrator Badan Manajemen Darurat Federal, akan mengambil alih sebagai penjabat sekretaris, menurut surat itu.
Tingkat persetujuan Trump pasca kerusuhan Capitol
Peringkat persetujuan Presiden Trump telah mencapai titik terendah sepanjang masa setelah kerusuhan pro-Trump minggu lalu di Capitol AS, menurut jajak pendapat yang dirilis Senin.
Jajak pendapat baru dari Universitas Quinnipiac menunjukkan bahwa 33 persen pemilih Amerika menyetujui kinerja pekerjaan Trump, dengan 60 persen tidak setuju. Itu turun dari peringkat 44-51 persen di bulan Desember.
Sementara itu, mayoritas pemilih, 56-42 persen, menganggap Trump bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut, sementara mayoritas tipis, 52-45 persen, mengatakan dia harus dicopot dari jabatannya dan 53-45 persen pemilih mengatakan dia harus mengundurkan diri.
Peringkat persetujuan Presiden Trump telah mencapai titik terendah sepanjang masa setelah kerusuhan pro-Trump minggu lalu di Capitol AS, menurut jajak pendapat yang dirilis Senin.
Jajak pendapat baru dari Universitas Quinnipiac menunjukkan bahwa 33 persen pemilih Amerika menyetujui kinerja pekerjaan Trump, dengan 60 persen tidak setuju. Itu turun dari peringkat 44-51 persen di bulan Desember.
Sementara itu, mayoritas pemilih, 56-42 persen, menganggap Trump bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut, sementara mayoritas tipis, 52-45 persen, mengatakan dia harus dicopot dari jabatannya dan 53-45 persen pemilih mengatakan dia harus mengundurkan diri.
"Mayoritas orang Amerika menganggap Presiden Trump bertanggung jawab atas kekacauan di Capitol, dan sebagian kecil percaya bahwa dia harus dicopot dari jabatannya," kata analis jajak pendapat Universitas Quinnipiac, Tim Malloy.
Jajak pendapat 1.239 pemilih terdaftar yang mengidentifikasi dirinya sendiri secara nasional disurvei dari 7-10 Januari dengan margin kesalahan +/- 2,8 poin persentase.
NY State Bar meluncurkan pertanyaan profesional tentang hasutan Rudy Giuliani terhadap massa Capitol
Asosiasi Pengacara Negara Bagian New York telah meluncurkan penyelidikan untuk menghapus keanggotaan pengacara Trump, Rudy Giuliani, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.
"Beberapa jam sebelum massa yang marah menyerbu tembok Capitol, pengacara pribadi Trump Rudolph Giuliani berpidato di depan ribuan orang di Gedung Putih, mengulangi klaim tak berdasar tentang kecurangan pemilu yang meluas dalam pemilihan presiden dan pemilihan Senat AS di Georgia," kata pernyataan NY Bar.
Bar mencatat bahwa berbicara dengan pendukung pro-Trump di Ellipse pada 6 Januari, Giuliani berkata, "Jika kami salah, kami akan dibodohi, tetapi jika kami benar, banyak dari mereka akan masuk penjara...”
"Mari kita uji coba dengan pertempuran, kata Giuliani.
Serangan berikutnya di Capitol adalah "tidak kurang dari percobaan kudeta, yang dimaksudkan untuk mencegah transisi kekuasaan secara damai", kata NY Bar.
Perwakilan AS Ted Lieu dan Mondaire Jones telah menulis kepada Bar pada 8 Januari meminta untuk mengambil tindakan disipliner terhadap Giuliani. Pelanggaran hukum dan kode etik pengacara negara bagian dapat menyebabkan hilangnya izin praktek hukum di negara bagian tersebut.
Gunung Mas Longsor, Jalur Kendaraan Dialihkan ke Jalur Alternatif
Gunung Mas Longsor, Jalur Kendaraan Dialihkan ke Jalur Alternatif
Kawasan Gunung Mas Bogor longsor, jalur puncak ditutup, kendaraan dialihkan ke jalur alternatif (Foto: Ismet Selamet/detikcom)
Hari Minggu malam, 10/01/2021, terjadi bencana tanah longsor di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, jalur Puncak ditutup sementara.
Material longsor menutup badan jalan dan membuat jalur utama dari Cianjur menuju Bogor dan Jakarta ataupun sebaliknya tertutup.
Arus kendaraan pun sementara dialihkan ke jalur alternatif. “Arus sementara ditutup. Kendaraan yang akan mengarah atau dari Cianjur, agar menggunakan jalur Sukabumi atau Jonggol,” begitu bunyi informasi yang disampaikan Satlantas Polres Bogor melalui akun Instagram @tmcpolresbogor.
Sementara itu, Hingga Senin dini hari, 11/01/2021, kurang lebih pukul satu setengah malam dini hari, akses masih ditutup. Anggota Satlantas Polres Cianjur masih bersiaga dan mengarahkan pengendara yang hendak ke Puncak atau Jakarta untuk melalui jalur alternatif.
“Karena ada longsor di Puncak tepatnya kawasan Gunung Mas. Arus lalu lintas ditutup dan pengendara kami alihkan untuk melalui jalur alternatif Sukabumi atau Jonggol, karena memang akses jalur Puncak tidak bisa dilalui,” kata KBO Lantas Polres Cianjur, Iptu Yudhistira, paada haru Senin, 11/01/2021.
Dia belum bisa memastikan kapan akses akan kembali dibuka. Namun kemungkinan jalur puncak baru bisa dilalui Senin pagi.
“Kami terus koordinasi dengan Polres Bogor. Informasinya sudah dilakukan penanganan, tapi membutuhkan waktu. Paling cepat subuh, tapi kemungkinan pagi baru bisa normal dan bisa dilalui,” kata Yudhistira.
Hong Kong Blokir Situs Web Anti-Pemerintah di Bawah UU China
Hong Kong Blokir Situs Web Anti-Pemerintah di Bawah UU China
Hong Kong memblokir situs anti-pemerintah. (Foto: iStockphoto/ymgerman)
Hong Kong mulai memperluas upaya membungkam warga yang menyuarakan sikap pro demokrasi dengan menutup situs yang menerbitkan konten-konten anti-pemerintah.
Situs media HKChronicles yang memuat konten anti-pemerintah Hong Kong dikabarkan diblokir oleh penyedia layanan internet (ISP) kota.
Pemimpin redaksi HKChronicles, Naomi Chan mengatakan jika pihaknya menerima laporan dari pengguna yang berbasis di Hong Kong yang mengatakan mereka tidak dapat mengakses situs tersebut sejak hari Rabu malam, 06/01/2021.
"Setelah berdiskusi dan menyelidiki dengan pendukung kami, kami menemukan bahwa beberapa ISP di Hong Kong telah dengan sengaja memutus koneksi ke server kami, sehingga pengguna tidak dapat menerima respons dari server kami, mengakibatkan ketidakmampuan mengakses konten kami," ujar Chan dalam sebuah pernyataan.
South China Morning Post mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya pada hari Minggu , 10/01/2021 mengatakan, polisi Hong Kong menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk pertama kalinya untuk membungkam media anti-pemerintah.
SCMP melaporkan jika kepolisian meminta ISP untuk memutus akses dengan mengutip Pasal 43 UU Keamanan Nasional yang disahkan China pada 30 Juni 2020.
Polisi Hong Kong menolak mengomentari laporan tersebut. Senada, pemerintah juga menolak berkomentar.
Di bawah undang-undang yang memicu kontroversi, polisi dapat meminta penyedia layanan untuk membatasi akses ke platform atau pesan yang dianggap memicu ancaman bagi 'keamanan nasional'.
Selain situs HKChronicles, pengguna juga melaporkan jika pemerintah Hong Kong memblokir situs Smartone, China Mobile Hong Kong, PCCW, dan lainnya.
Undang-undang keamanan nasional telah mengkriminalisasi tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing disertai dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.
Selain menutup akses situs anti-pemerintah, pekan ini otoritas Hong Kong juga menangkap sedikitnya 53 orang aktivis pro-demokrasi, termasuk salah satunya Joshua Wong. Penangkapan dilakukan atas dugaan ingin menumbangkan kekuasaan negara.
Ketua DPRD Minta Bansos Diberikan dalam Bentuk BLT, Sekda : Sepakat Agar tak Ada yang Disunat
Ketua DPRD Minta Bansos Diberikan dalam Bentuk BLT, Sekda : Sepakat Agar tak Ada yang Disunat
Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menyiapkan bantuan sosial pada tahun 2021, sebagai upaya jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 masuk dalam bantuan tahap ketiga dari Pemkab Bogor yang bersumber dari APBD.
Rudy menyarankan, ketika Pemkab Bogor kembali melanjutkan bansos sebaiknya tidak dalam bentuk beras 30 kilogram, melainkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“DPRD akan mendukung, tapi kita rekomendasikan bantuan langsung tunai, karena non tunai bantuan ditransfer langsung ke penerimanya,” ucapnya.
Rudy mengatakan, dengan bantuan dalam bentuk BLT, jangan berfikir uang tersebut tidak digunakan sesuai kebutuhan mendasar. Karena, ketika warga pemerima membutuhkan pasti akan digunakan untuk membeli beras.
“Dan permasalahan kualitas beras di Kabupaten Bogor tidak ada lagi,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengaku sepakat ke depan harus ada upaya ekstra dalam penanganan Covid-19.
Pertama, Pemkab Bogor harus menyiapkan dari sisi SDM, penyiapan sarana, termasuk penyiapan pembiayaan, juga langkah strategi seperti edukasi, atau prefentif.
Karena, kata dia, penanganan Covid-19 bukan hanya yang terpapar tetapi urusan warga yang terdampak juga harus menjadi perhatian.
“Banyak yang lapar, masalah sosial akan kami lanjutkan sesuai kemampuan kita. Hanya mungkin, banyak masukan dari DPRD, untuk mengurangi masalah bansos sampai tepat sasaran,” katanya.
DPRD meminta, agar penyaluran bantuan diberikan dalam bentuk langsung tunai. Pemkab Bogor, saat ini tengah menjalin kerjasama dengan BJB dan BRI untuk menyiapkan rencana tersebut.
“Istilahnya tidak ada lagi yang nyunat bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam rapat gabungan tersebut, kata dia, meminta agar Pemkab Bogor melakukan pemutakhirkan data penerima bansos. Karena, menurut DPRD masih ada warga yang belum mendapatkan.
“Saya sudah jawab, ada harapan bantuan pusat tapi kurang, Jabar juga kurang, dan kabupaten karena tahunya dibantu pusat dan Jabar, sehingga tidak terbantu,” ucapnya.
Burhanudin mengatakan, Kabupaten Bogor sempat mengusulkan bantuan yang bersumber dari APBDes, hanya mungkin ada yang tidak kebagian bantuan.
Namun, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor itu mengapresiasi DPRD yang memberikan support pada pergeseran kegiatan yang dapat ditunda.
“Pergeseran (anggaran,red) Itu diserahkan kepada eksekutif, oleh sebab itu, saya rapat senin. Mulai rapat teknis. Kebutuhan RS Cibinong apa, termasuk dinsos, sangat banyak, unsur pimpinan dewan hadir, semua memberikan masukan. Hal yang kurang pada 2020 akan diperbaiki,” tukasnya.
Pakar Keamanan : Sama Sekali Tidak Ada Alasan untuk Berbicara Tentang Memberhentikan Trump
Pakar Keamanan : Sama Sekali Tidak Ada Alasan untuk Berbicara Tentang Memberhentikan Trump
Partai Demokrat DPR telah menyusun artikel pemakzulan baru terhadap Presiden Donald Trump berjudul "Menghasut Pemberontakan" menyusul protes Capitol Hill oleh para pendukungnya pada 6 Januari. Pakar keamanan Derek Maltz membahas inisiatif impeachment baru partai Demokrat dan relevansinya.
"Donald John Trump terlibat dalam kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan dengan sengaja menghasut kekerasan terhadap Pemerintah Amerika Serikat," klaim Partai Demokrat, seperti dikutip NBC News pada 9 Januari. Jika presiden terbukti bersalah, dia akan dilarang mencalonkan diri sebagai presiden lagi, menurut outlet media.
Para pemimpin Demokrat dari Kongres akan melanjutkan proses pemakzulan paling cepat minggu depan kecuali Trump mengundurkan diri, seperti yang diisyaratkan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi pada hari Jumat. Sebelumnya, dia dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer meminta Wakil Presiden Mike Pence untuk meminta Amandemen ke-25 untuk mencopot Trump dari jabatannya sebelum pelantikan Joe Biden.
Dewan Demokrat Mencoba Memaksakan Trump, Lagi
"Saya rasa tidak masuk akal sama sekali untuk mengejar impeachment," kata Eksekutif Keamanan Publik Keamanan Nasional Derek Maltz. "Mereka sudah melakukan itu. Dan itu benar-benar memalukan bagi negara, apa yang mereka alami selama pemakzulan Presiden Trump di DPR."
Ini bukan pertama kalinya Partai Demokrat mencoba mendakwa Donald Trump. Setelah memenangkan mayoritas di DPR pada tahun 2019, Partai Demokrat memulai penyelidikan pemakzulan terhadap presiden dan menyetujui pasal pemakzulan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres pada 18 Desember 2019. Demokrat DPR mendapat kecaman keras dari Partai Republik mereka rekan sejawat karena dugaan kurangnya transparansi dan tuduhan yang tidak konsisten. Inisiatif Dems tidak menghasilkan apa-apa ketika Senat membebaskan Trump pada 5 Februari 2020.
"Pada tahap negara ini, dalam apa yang terjadi dalam empat tahun terakhir, mungkin yang terbaik adalah mereka mencoba menyatukan negara sebagai lawan dari politik konyol di akhir," kata Maltz. "Presiden Trump memiliki sisa 12 hari di kantor, dia telah melakukan pekerjaan yang fenomenal. Dia menjadi salah satu presiden terhebat yang pernah kami miliki di negara ini, sejauh hasilnya."
Eksekutif keamanan tersebut menekankan bahwa Presiden Trump telah membongkar korupsi di pemerintahan Amerika dan media arus utama AS dan selalu mengutamakan Amerika. "Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk membicarakan pemakzulan," katanya.
"Faktanya, poin penting lainnya: selama beberapa bulan terakhir protes, dan kebakaran serta penjarahan, kami tidak pernah mendengar terlalu banyak Demokrat keluar dan mengutuk tindakan semacam itu," tambah Maltz, merujuk pada protes Black Lives Matter yang meletus setelah kematian George Floyd saat dia berada dalam tahanan polisi.
"Presiden Amerika Serikat muncul di media tidak lama setelah peristiwa bencana ini terjadi. Dan dia sangat kritis terhadap para pengunjuk rasa yang melanggar batas dan melanggar keamanan Capitol," lanjutnya.
"Jadi, Presiden Trump menanganinya sebaik mungkin, mengingat situasinya. Tapi saya tidak melihat ada anggota Partai Demokrat yang keluar, Anda tahu, berbicara tentang semua kekerasan yang terjadi di kota-kota dan semua pemilik bisnis, pemilik bisnis sah yang kehilangan bisnisnya karena penjarahan, serta protes dan kerusuhan yang berlangsung selama beberapa bulan. Jadi ada standar ganda dalam pemberitaan pers, bahkan publik."
Dari Narasi 'Kolusi Trump-Rusia' hingga Impeachment 2.0
Inisiatif pemakzulan baru Partai Demokrat hanyalah episode lain dalam rangkaian panjang upaya untuk memfitnah Trump selama masa jabatan empat tahun, menurut pakar keamanan. Sejak hari pertama kepresidenan Trump, Dems dan media sayap kiri mengedarkan tuduhan "kolusi dengan Rusia," yang terbukti menjadi panas setelah Penasihat Khusus Robert Mueller menyelesaikan penyelidikan selama dua tahun atas masalah tersebut pada Maret 2019.
"Presiden sudah terbakar sejak hari pertama dia menjabat, dia diperlakukan tidak adil," kata Maltz. "Tapi terlepas dari perawatannya, dia masih mencapai kesuksesan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sangat tidak adil cara dia diperlakukan. Dan bahkan sampai garis finis di sini."
Eksekutif keamanan mengungkapkan keraguan bahwa pemilihan presiden 2020 itu adil dan menunjukkan bahwa penipuan besar-besaran terjadi, mengacu pada banyak pernyataan tertulis dan kesaksian yang disampaikan oleh pemantau pemilu dan orang lain yang mengajukan diri. Mengingat hal ini, tidak mengherankan jika orang begitu frustrasi, menurutnya. "Namun, tidak dapat diterima untuk menyerbu Capitol. Tidak ada yang setuju dengan itu. Itu seperti melangkah terlalu jauh," Metz menambahkan.
Namun, dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa tidak benar menyalahkan Trump, sambil mengklaim bahwa media arus utama AS telah sangat bias dan memperlakukan presiden dan pendukungnya secara tidak adil selama empat tahun. "Saya pikir media memiliki tanggung jawab besar di sini. Dan mereka ingin menyalahkan Presiden Trump, tetapi saya lebih menyalahkan media," katanya.
Tanah Longsor di Sumedang, 11 Orang Tewas Tertimbun
Tanah Longsor di Sumedang, 11 Orang Tewas Tertimbun
Tanah longsor di Sumedang menewaskan 11 orang. (Dok. Istimewa)
Sebanyak 11 orang tewas dalam bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari Sabtu malam, 09/01/2021. Sementara 18 warga lainnya terluka akibat bencana ini.
Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dalam keterangan tertulisnya mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi dan kondisi tanah tidak stabil.
Longsor terjadi sekitar pukul 19.30 WIB tadi malam. Saat itu petugas tengah mengevakuasi korban dari longsor yang terjadi sebelumnya pada pukul 16.00 WIB.
"Kabupaten Sumedang termasuk wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor dengan kategori sedang hingga tinggi. Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 26 kecamatan teridentifikasi berpotensi bahaya dengan kategori tersebut, sedangkan luas bahaya sekitar 60.872 hektar," kata Raditya.
Ia mengatakan BNPB berharap masyarakat dapat tetap waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang.
BNPB menurutnya juga telah mengingatkan BPBD Provinsi untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan, khususnya di BPBD kabupaten dan kota.
Danramil Sumedang Jadi Korban Tewas Longsor Sumedang
Sebuah ambulans turut tertimbun dalam bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat. (Dok. Istimewa)
Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Kapten (Inf) Setio Pribadi turut jadi korban tewas dalam bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Sabtu malam, 09/01/2021. Turut jadi korban tewas Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang.
Dalam keterangan tertulisnya, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan dalam catatan saat ini ada 11 orang korban tewas dan 18 terluka.
"Dari jumlah meninggal, Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang turut menjadi korban," kata Raditya, Minggu.
