Menteri Kesehatan Saudi: Vaksin COVID-19 akan menjadi prasyarat untuk haji

Gambar selebaran yang disediakan oleh Saudi Press Agency (SPA) pada 23 Juni 2020, menunjukkan Menteri Kesehatan Saudi Tawfiq Al-Rabiah. (File / AFP)

Dubai - Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa menerima vaksin virus corona akan menjadi prasyarat bagi para peziarah, harian Arab Okaz melaporkan.

Tawfiq Al-Rabiah mengatakan pihak berwenang harus mempersiapkan tenaga yang sesuai di sektor kesehatan di Makkah dan Al-Madinah menjelang ibadah haji atau haji tahunan, tambah laporan itu.

Berdasarkan persiapan tersebut, “jadikan vaksin virus corona sebagai prasyarat bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji,” Okaz mengutip Al-Rabiah.

Persyaratan Kesehatan Haji dan Umrah

Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengunjung untuk mendapatkan Visa Masuk Haji dan Umrah di Kerajaan Arab Saudi untuk musim Haji 1434 H.Peraturan kesehatan tersebut antara lain:

1. Demam Kuning
   
   
   1. Sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, semua pelancong yang datang dari negara atau daerah yang berisiko demam kuning harus menunjukkan sertifikat vaksinasi demam kuning yang valid yang menunjukkan bahwa orang tersebut divaksinasi setidaknya 10 hari dan paling lama 10 tahun sebelum kedatangan di berbatasan. Jika sertifikat tersebut tidak ada, individu tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat selama 6 hari sejak tanggal vaksinasi atau tanggal terakhir potensi pajanan terhadap infeksi, mana saja yang lebih awal. Kantor kesehatan di titik masuk akan bertanggung jawab untuk memberi tahu Direktur Jenderal Kesehatan yang sesuai di wilayah atau gubernur tentang tempat tinggal sementara pengunjung.
      
      Negara / wilayah berikut ini berisiko menularkan demam kuning:
      

      Angola	Equatorial Guinea
      Argentina	Ethiopia
      Benin French	Guyana
      Bolivia	Gabon
      Brazil	Gambia
      Burkina Faso	Ghana
      Burundi	Guinea
      Cameroon	Guinea Bissau
      Central African R	Guyana
      Chad	Kenya
      Colombia	Liberia
      Liberia	Mali
      Cote d’Ivoire	Mauritania
      Congo	Niger
      DR of the Congo	Nigeria
      Ecuador

   
   
   
   2. Pesawat udara, kapal laut, dan alat transportasi lain yang datang dari negara yang terkena demam kuning diminta untuk menyerahkan sertifikat yang menunjukkan bahwa disinfeksi telah diterapkan sesuai dengan metode yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, semua kapal yang tiba akan diminta untuk memberikan kepada pihak yang berwenang Sertifikat Sanitasi Kapal yang valid. Kapal yang tiba dari daerah berisiko penularan demam kuning mungkin juga diharuskan menjalani pemeriksaan untuk memastikan bebas dari vektor demam kuning, atau didesinfeksi, sebagai syarat untuk memberikan pratique gratis (termasuk izin untuk memasuki pelabuhan, untuk naik atau turun dan untuk membongkar atau memuat kargo atau penyimpanan).
   
   
   
2. Meningitis Meningoccocus
   
   
   1. Pengunjung dari semua negara: Pengunjung yang datang untuk tujuan umrah atau haji (haji) atau untuk pekerjaan musiman diharuskan menyerahkan sertifikat vaksinasi dengan vaksin quadrivalent (ACYW135) untuk meningitis yang diterbitkan tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 10 hari sebelum kedatangan di Arab Saudi. Otoritas yang bertanggung jawab di negara asal pengunjung harus memastikan bahwa orang dewasa dan anak-anak di atas usia 2 tahun diberikan 1 dosis vaksin quadrivalent polysaccharide (ACYW135).
   
   
   
   2. Pengunjung dari Negara Afrika: Untuk pengunjung yang datang dari negara-negara di sabuk meningitis Afrika (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Cad, Pantai Gading, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal dan Sudan), selain persyaratan yang disebutkan di atas, tablet ciprofloxacin (500 mg) kemoprofilaksis akan diberikan di pelabuhan masuk untuk menurunkan kecepatan pembawa.
   
   
   
   3. Jemaah Dalam Negeri dan Pekerja Haji: Vaksinasi dengan vaksin quadrivalent (ACYW135) diperlukan untuk:
      
      
      • Seluruh warga dan penduduk Madinah dan Makkah yang belum divaksinasi selama 3 tahun terakhir
      
      
      • Semua warga negara dan penduduk yang melaksanakan haji
      
      
      • Semua pekerja haji yang belum divaksinasi dalam 3 tahun terakhir
      
      
      • Setiap individu yang bekerja di titik masuk atau kontak langsung dengan peziarah di Arab Saudi.
   
   
   
3. Polio
   
   Semua pelancong yang datang dari negara endemik polio dan negara penularan kembali, yaitu Afghanistan, Chad, Nigeria dan Pakistan, tanpa memandang usia dan status vaksinasi, harus menerima 1 dosis vaksin polio oral (OPV). Bukti vaksinasi polio setidaknya 6 minggu sebelum keberangkatan diperlukan bagi pengunjung dari negara endemik polio dan negara penularan kembali untuk mengajukan visa masuk ke Arab Saudi dan pelancong juga akan menerima 1 dosis OPV di titik-titik perbatasan pada saat kedatangan di Saudi. Arab. Persyaratan yang sama berlaku untuk pelancong dari negara endemik baru-baru ini yang berisiko tinggi untuk mengimpor kembali virus polio, yaitu India.
   
   
   
   
   Semua pengunjung di bawah usia 15 yang bepergian ke Arab Saudi dari negara-negara yang melaporkan polio setelah impor atau karena virus polio yang diturunkan dari vaksin yang beredar dalam 12 bulan terakhir (mulai pertengahan Februari 2013, lihat daftar di bawah) harus divaksinasi terhadap poliomyelitis dengan OPV . Bukti vaksinasi OPV atau IPV diperlukan 6 minggu sebelum aplikasi visa masuk. Terlepas dari riwayat imunisasi sebelumnya, semua pengunjung di bawah 15 tahun yang tiba di Arab Saudi juga akan menerima 1 dosis OPV di titik perbatasan.
   
   Kasus polio yang terkait dengan impor virus polio liar atau virus polio yang diturunkan dari vaksin yang bersirkulasi telah terdaftar selama 12 bulan terakhir di negara-negara berikut: Chad, Kenya, Niger, Somalia, dan Yaman.



4. Influenza Musiman :
   
   Kementerian Kesehatan Saudi merekomendasikan agar peziarah internasional divaksinasi terhadap influenza musiman sebelum tiba di Kerajaan Arab Saudi, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit influenza parah, termasuk wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang tua, dan individu dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya. kondisi seperti HIV/AIDS, asma, dan penyakit jantung atau paru kronis. Di Arab Saudi, vaksinasi influenza musiman direkomendasikan untuk jemaah haji internal, terutama mereka yang berisiko seperti yang dijelaskan di atas, dan semua petugas kesehatan di tempat haji.

AS dan UE Memberi Sanksi Rusia Atas Keracunan Alexey Navalny

©AP Photo/Virginia Mayo

Menurut UE, keempat warga Rusia ini bertanggung jawab atas hukuman terhadap Alexey Navalny

Moskow sebelumnya memperingatkan bahwa pihaknya berhak untuk menanggapi sanksi Uni Eropa yang "melanggar hukum dan merugikan diri sendiri" atas kasus Navalny.

Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap individu Rusia "terkenal" sehubungan dengan situasi seputar vlogger Alexei Navalny yang dipenjara, menurut Jurnal Resmi Uni Eropa.

Jaksa Agung Igor Krasnov, Kepala Komite Investigasi Alexander Bastrykin, Kepala Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal Alexander Kalashnikov, dan Direktur Pengawal Nasional Viktor Zolotov termasuk di antara mereka yang terkena tindakan hukuman.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa keempat orang tersebut akan dilarang bepergian ke UE dan aset mereka akan dibekukan. Selain itu, orang dan badan hukum di UE tidak diizinkan untuk mentransfer dana kepada individu yang terkena sanksi.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

AS Mengikuti Pemimpin Uni Eropa

Segera setelah sanksi UE diumumkan, AS memberlakukan sanksi individu, serta pembatasan perdagangan dan visa, terhadap Rusia sehubungan dengan kasus Navalny.

Sanksi Rusia pertama Presiden Joe Biden sejak menjabat pada Januari dikoordinasikan dengan tindakan UE terhadap empat pejabat tinggi penegakan hukum dan keadilan Rusia. Seorang pejabat senior AS mengatakan komunitas intelijennya secara terbuka menilai "dengan keyakinan tinggi" bahwa petugas Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia meracuni Navalny menggunakan agen saraf Novichok yang dirancang Soviet.

"Hari ini, sebagai bagian dari tanggapan antar-lembaga yang kuat terhadap keracunan dan pemenjaraan tokoh oposisi Alexei Navalny, Departemen Keuangan menunjuk tujuh anggota senior pemerintah Rusia," kata perwakilan pemerintahan Biden kepada wartawan.

Dia menambahkan bahwa Departemen Keuangan AS juga telah memasukkan empat belas entitas ke daftar hitam. Tiga belas di antaranya adalah perusahaan swasta, sembilan di antaranya berlokasi di Rusia. Tiga di Jerman dan satu lagi di Swiss. Entitas sanksi yang tersisa adalah lembaga penelitian negara Rusia.

Pejabat tersebut mengklaim bahwa entitas tersebut di atas terlibat dalam produksi senjata biologi dan kimia.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa lebih banyak tindakan terhadap Rusia akan menyusul dalam beberapa minggu mendatang.

Juru bicara Kremlin menyatakan pada hari sebelumnya bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia pasti akan gagal.

Layanan Pers Pengadilan Moskow

Kasus Navalny

Navalny akan menghabiskan lebih dari 2,5 tahun di balik jeruji besi setelah hukuman yang ditangguhkan diganti dengan hukuman penjara yang sebenarnya. Vlogger itu ditangkap di Moskow pada Februari karena beberapa pelanggaran masa percobaan dalam kasus penipuan Yves Rocher 2014.

Pekan lalu, kepala diplomatik Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa menteri luar negeri negara anggota UE telah setuju untuk memperluas sanksi terhadap Rusia atas situasi yang menyangkut Navalny.

Pada 20 Agustus, Alexei Navalny pingsan dalam penerbangan domestik di Rusia. Setelah dirawat di kota Omsk di Siberia, dia dipindahkan ke rumah sakit Charite yang berbasis di Berlin untuk perawatan lebih lanjut. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa dokter menemukan jejak agen saraf dari kelompok Novichok di sistemnya. Moskow menanggapi dengan menunjukkan kurangnya bukti dalam klaim Berlin dan mencatat bahwa dokter Rusia tidak menemukan zat beracun di Navalny.

Bima Arya Beri Jatah Vaksin Miliknya kepada Mahfud

Bima Arya Beri Jatah Vaksin Miliknya kepada Relawan Lalulintas Mahfud

Vaksinasi massal di Kota Bogor sudah memasuki tahap kedua. Setelah sebelumnya menyasar tenaga kesehatan, kali ini target penerima vaksin adalah pelayan publik, pedagang pasar, pengemudi ojek/taksi online, hingga wartawan. Pelaksanaan vaksinasi digelar di Gedung Puri Begawan, Baranangsiang, Bogor Timur, pada hari Senin, 01/03/2021.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang seharusnya menerima vaksin pada tahap kedua ini, secara sukarela memberikan jatah vaksinnya kepada yang lebih memerlukan. Kenapa?

Sebagai penyintas yang sempat terinfeksi Covid-19 setahun yang lalu, Bima Arya rupanya masih memiliki antibodi yang cukup bagus. Angka titer antibodi Bima Arya adalah 197,9.

Angka tersebut didapat setelah Bima Arya melakukan tes kuantitatif serologi yang berfungsi sebagai baseline kuantitatif antibodi terhadap SARS COV-2 untuk mengevaluasi respons imun individu terhadap virus SARS-CoV-2, sehingga memungkinkan dokter menilai perubahan relatif respons imun individu terhadap Covid-19 baik pada penyintas COVID-19 maupun pada individu penerima vaksin dari waktu ke waktu.

Baca juga: Walikota Bima Arya Gagal Disuntik Vaksin.

Baca juga: Direktur STIK Tamalatea Meninggal, Sudah 2 Kali Vaksinasi Covid-19.

“Hasil pemeriksaan antibodi saya titernya masih tinggi, di angka 197,9. Saya diberikan saran oleh dokter-dokter spesialis, juga kemarin telepon Menkes Pak Budi Gunadi menyarankan saya untuk ditunda dulu vaksinnya karena titernya masih tinggi,” ungkap Bima Arya di sela memantau pelaksanaan vaksinasi.

Tak mau slot vaksinnya mubazir, Bima Arya kemudian memberikan ‘jatah’ tersebut kepada yang lebih memerlukan. Kemudian, ia ‘menghadiahi’ vaksin tersebut kepada sukarelawan ikonik Kota Bogor, yakni Mahfud (49).

Saya ada jatah (vaksin). Jadi, saya berikan slot atas nama saya ini kepada orang yang lebih memerlukan. Kebetulan tadi siang Kang Mahfud mampir ke Balaikota, silaturahmi. Saya tanya saja mau vaksin tidak, ternyata mau. Kemudian kita cek, di screening dan hasilnya fit untuk di vaksin. Alhamdulillah tadi vaksinnya berjalan dengan lancar,” jelas Bima.

“Dosis vaksin yang dikirim juga masih terbatas. Targetnya kita ada 86.000, tapi slot yang ada hanya 34.000. Masih kurang. Jadi, karena saya hitung-hitungannya masih ada antibodi, diberikan dulu ke yang lebih memerlukan. Kang Mahfud juga masih ingin tugas di lapangan dan berisiko juga,” tambah Bima.

Sementara itu, Mahfud tampak semangat diberi ‘hadiah’ vaksin oleh Bima Arya. Setelah melalui proses pendaftaran hingga screening kesehatan, sukarelawan pengatur lalu lintas di Jalan Sancang, Bogor Tengah ini dinyatakan lolos menerima vaksin.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Tak terlihat wajah tegang pada dirinya saat akan disuntik. Seperti banyak orang Bogor ketahui, Mahfud selalu memancarkan keceriaannya.

“Terima kasih Pak Wali. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi. Biar Allah yang membalas. Alhamdulillah dikasih jatah vaksin Pak Wali ke saya. Terima kasih juga semuanya sudah membantu. Walaupun sudah divaksin, kita harus tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan. Harus dijaga semuanya,” pungkasnya.

Setelah menunggu 30 menit untuk observasi, Mahfud pun diperbolehkan pulang karena tidak ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Dan Mahfud bersama penerima vaksin tahap kedua hari ini akan kembali menerima vaksin kedua di tempat yang sama dua pekan kemudian atau 15 Maret 2021.

Digital Green Pass: Inggris Pertimbangkan Membahas Pengenalan Paspor Vaksin COVID-19 Dengan UE

Pada hari Senin, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengonfirmasi bahwa Brussels akan mengajukan paspor vaksinasi digital di seluruh UE yang akan "memberikan bukti bahwa seseorang telah divaksinasi" terhadap COVID-19.

Inggris dan Uni Eropa berencana untuk membahas proposal blok tersebut untuk membuat paspor vaksin karena pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk membuat sistem yang memungkinkan orang yang memiliki suntikan untuk bepergian lebih bebas ke luar negeri.

Sky News mengutip juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson yang mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah "telah mengatakan" bahwa mereka "melihat masalah paspor vaksin".

"Seperti yang Anda harapkan, DfT (Departemen Transportasi) akan bekerja (dengan) dan berbicara dengan negara-negara di seluruh dunia dalam hal bagaimana mereka akan memperkenalkan paspor," kata juru bicara tersebut.

Mereka tidak merinci kapan tinjauan pemerintah Inggris tentang masalah tersebut akan selesai, tetapi mengatakan bahwa "tentu saja Anda dapat mengharapkan kami [pemerintah] untuk berbicara dengan UE dan negara lain tentang bagaimana mereka dapat menerapkan jenis kebijakan serupa" .

©AFP 2021/VICTORIA JONES
Simon Stevens (kanan), Kepala Eksekutif NHS, mengawasi saat perawat (C) memberikan dosis vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19 kepada Frank Naderer (kiri), 82, di Guy's Hospital di London pada 8 Desember 2020 saat Inggris memulai program vaksinasi terbesarnya.

Pernyataan itu menyusul Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang mengatakan pada hari Senin bahwa Brussels akan mengajukan proposal legislatif tentang pengenalan paspor vaksinasi digital di seluruh blok pada bulan Maret nanti.

“Tiket hijau digital [yang disebut] harus memfasilitasi kehidupan orang Eropa. Tujuannya adalah untuk secara bertahap memungkinkan mereka untuk bergerak dengan aman di Uni Eropa atau luar negeri - untuk bekerja atau pariwisata, ”kata von der Leyen dalam tweetnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan pembuatan paspor tersebut adalah untuk memberikan bukti bahwa seseorang telah divaksinasi dan bahwa dokumen digital tersebut akan menghormati “perlindungan data, keamanan dan privasi”.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated
•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet
•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021

Pengumuman itu datang ketika sejumlah negara yang terpukul parah oleh penurunan terkait COVID-19 dalam industri pariwisata, seperti Israel dan Yunani, telah mengadopsi sertifikat vaksin, sementara Swedia dan Denmark telah mengadakan pembicaraan tentang pengembangan langkah-langkah serupa.

Kanselir Austria Sebastian Kurz, pada bagiannya, mendesak izin digital yang mirip dengan Israel dan menjanjikan kunjungan kenegaraan ke Tel Aviv bersama dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen akhir bulan ini.

©REUTERS/POOL
Merkel: Pimpinan Uni Eropa Setuju Memperkenalkan Sertifikat Vaksinasi, Mereka Akan Siap Dalam 3 Bulan

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa sebagian besar negara UE setuju bahwa sertifikat vaksinasi digital mungkin diperlukan pada musim panas, yang diharapkan memungkinkan orang untuk bepergian lebih leluasa pada waktu liburan.

Namun, beberapa negara di blok beranggotakan 27 orang itu menentang langkah-langkah tersebut, dengan Prancis menyatakan terlalu dini untuk mengizinkan paspor vaksinasi karena data yang lemah tentang kemanjuran vaksin.

Public Health England (PHE), sementara itu, melaporkan bahwa setidaknya enam kasus varian COVID-19 Brasil, yang dikenal sebagai P1, telah diidentifikasi di Inggris, karena pemerintah sudah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan perbatasan yang lebih keras untuk menahan ketegangan.

5 Penjelasan Kemenaker Soal Perubahan Rumus Upah Buruh

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang memaparkan lima pokok kebijakan upah buruh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Lima pokok kebijakan pemerintah tersebut sebagai berikut:

• Pertama, upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Di sini, pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.



• Kedua, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.



• Ketiga, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Salah satu ketentuannya, yakni minimal 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.



• Keempat, upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha jika buruh bekerja melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan. Upah kerja lembur juga berlaku jika buruh diminta bekerja pada hari libur resmi.



• Kelima, upah tidak dibayar bila buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Namun, poin ini tak berlaku bagi buruh yang memang berhalangan untuk masuk kerja, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya, dan bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha itu sendiri.

"Lalu nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi," ucap Haiyani dalam Bincang Informatif PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada hari Selasa, 02/03/2021.

Haiyani berharap pengusaha dapat mematuhi seluruh ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, ia juga meminta pengusaha menjadikan buruh sebagai mitra dan aset yang harus dikelola dengan baik.

"Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat," pungkas Haiyani.

Pemerintah Buka Lowongan 1,3 Juta ASN di 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menetapkan jumlah formasi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2021 sebanyak 1,3 juta orang. (CNN Indonesia/ Dhio Faiz)

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah ini berlaku apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat.

"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta seperti dikutip dari Antara News, pada hari Senin, 01/03/2021.

Tjahjo menyebutkan formasi kebutuhan ASN tersebut terdiri atas satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekitar 189 ribu untuk pemerintah daerah, dan kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat.

Ia mengatakan formasi guru itu dilakukan melalui skema yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni PPPK di seluruh daerah. Menurutnya, program itu untuk menyelesaikan kekurangan guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Dia menjelaskan tenaga pendidik yang ingin mengikuti Program Satu Juta Guru PPPK harus sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kemendikbud.

Sementara itu, untuk keperluan instansi pemerintah pusat, Tjahjo menyebutkan terdapat 83 ribu formasi. Perinciannya 50 persen untuk PPPK dan 50 persen lainnya CPNS sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Selain itu, kebutuhan PNS di pemerintah daerah sebanyak 189 ribu formasi itu di luar Program Satu Juta Guru PPPK inisiasi Kemendikbud. Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70 ribu PPPK jabatan fungsional nonguru dan 119 ribu CPNS pegawai teknis.

Persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan tersebut, kata dia, akan ditentukan oleh setiap instansi sesuai dengan kualifikasi lowongan jabatan.

"Mengenai waktu pengumuman, itu akan dilakukan pada bulan Maret setelah pembagian untuk masing-masing instansi selesai," ujarnya.

Heboh Hujan Es di Leuwisadeng, Ini Kata Satpol PP

hujan es Bogor @pojokBogor

Hujan es membuat heboh warga Warga Leuwisadeng, pada hari Senin sore, 01/03/2021. Para warga mengabadikan peristiwa tersebut dan membagikannya di media sosial.

Seperti terjadi di Kampung Leuwi Isuk, Desa Leuwisadeng, salah satu warga mengabadikan hujan es tersebut.

“Tadi sekitar jam 4 kejadiannya, hujan lebat disertai es seukuran kuku jari,” ungkap Alvi(25) warga Kampung Leuwi Isuk RT 1/1.

Menurutnya, peristiwa ini yang pertama kalinya terjadi di wilayah rumahnya. Hujan lebat sendiri terjadi sejak hari Senin dini hari, 01/03/2021 dan dilanjut pada sore hari.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Sementara itu, Kanit Satpol PP Kecamatan Leuwisadeng, Checep Tarmiji membenarkan kejadian tersebut.

Dirinya pun menyaksikan hujan es saat berada di Kantor Kecamatan Leuwisadeng.

“Banyak hujan esnya, karena hujannya besar jadi kami hanya fokus bila terjadi bencana,” tandasnya

Hujan es di Daerah Tropis bukan hujan hail

Hujan butiran es terkadang ini terjadi di daerah tropis, hujan es ini bukanlah hujan hail yang diperkenalkan oleh pembuat teori. hujan es tidak selalu terjadi di daerah pegunungan, juga tidak selalu karena hujan yang disertai angin puting beliung bahkan disertai kilatan petir.

Hujan es di daerah tropis, berkaitan erat dengan intensitas hujan dan suhu diatas permukaan bumi saat terjadi hujan dengan kandungan air hujan didalamnya.

Secara umum kandungan air hujan dapat diukur berdasarkan derajat keasamaannya. Seberapa jauh kadar asam yang terkandung dalam air hujan dapat diukur dengan skala pH air hujan tersebut. Kita tahu skala pH adalah 1- 14 di mana nilai tengah 7 dinyatakan sebagai pH netral.

Semakin rendah pH suatu zat atau semakin kurang dari 7 semakin bersifat asam. Sebaliknya, semakin tinggi pH suatu zat (lebih besar dari 7) maka semakin bersifat basa.

Hujan normal sendiri memiliki pH sekitar 5,6 atau bersifatsedikit asam karena adanya karbon dioksida (CO₂) larut ke dalamnya membentuk asam karbonat lemah.

Hujan asam sendiri biasanya akan memiliki pH antara 4,2 dan 4,4.

Keasaman air hujan ditentukan oleh unsur dalam kandingan air hujan yang terkondensasi di atmosfer.

Peningkatan emisi gas-gas hasil pembakaran bahan bakar dan biomassa seperti Karbon Dioksida (CO₂), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x), Dinitrogen Oksida (N₂O), Metana (CH₂), hidrokarbon lain dan aerosol ke udara akan memengaruhi konsentrasi Ozon (O₂) dan berdampak pada terjadinya hujan asam.

Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai macam gas penyebab hujan yang bersifat asam, seperti karbondioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida.

Penguapan berasal dari berbagai macam sumber air karena pemanasan sinar matahari.

Setelah itu uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida dan sulfur oksida sehingga menyebabkan terjadinya hujan asam.

Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah.

Jadi turunnya hujan es di daerah tropis bukanlah fenomena alam, ini hanya kejadian alam biasa.

Duta besar 27 negara Uni Eropa memberlakukan sanksi anti-Rusia atas situasi di sekitar Navalny

©AP Photo/Francisco Seco

Duta besar dari 27 negara Uni Eropa telah menyetujui sanksi anti-Rusia lebih lanjut atas situasi di sekitar blogger Rusia Alexey Navalny, seorang sumber di salah satu delegasi mengatakan kepada TASS pada hari Senin.

"Perwakilan tetap memberlakukan sanksi sebagai bagian dari sanksi hak asasi manusia terhadap individu yang bertanggung jawab atas putusan Alexey Navalny," kata sumber itu.

The Guardian memblow up berita "Orang Rusia yang bertanggung jawab atas "penangkapan, hukuman, dan penganiayaan" terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny akan terkena sanksi Uni Eropa dalam penggunaan pertama tindakan blok yang disebut tindakan Magnitsky."

Josep Borrell, perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, mengatakan 27 negara anggota telah setuju untuk memberlakukan langkah-langkah pembatasan di bawah kekuasaan yang diadopsi sebelumnya untuk menargetkan orang-orang di balik pelanggaran hak asasi manusia.

Peraih Nobel Perdamaian, yang memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tidak terlihat di depan umum sejak pemerintahannya digulingkan dan dia ditahan bersama dengan para pemimpin partai lainnya.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Nama-nama mereka yang terlibat belum diumumkan, tetapi Borrell mengatakan dia tidak memperkirakan akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk persetujuan resmi pembekuan aset dan pengenaan larangan perjalanan.

Borrell, mantan menteri luar negeri Spanyol yang secara luas dianggap dipermalukan selama konferensi pers dengan mitranya dari Rusia di Moskow awal bulan ini, mengatakan Kremlin telah menolak jalan keluar diplomatik dari krisis.

Setelah pertemuan para menteri luar negeri di Brussel pada hari Senin, Borrell mengatakan telah ada kesepakatan bahwa Rusia menjadi negara otoriter yang "menjauh dari Eropa".

Dia berkata: “Menanggapi peristiwa seputar situasi Tuan Navalny, kami mencapai kesepakatan politik untuk memberlakukan tindakan pembatasan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penangkapannya, dan hukuman serta penganiayaan, dan dalam melakukan itu, untuk pertama kalinya, kami akan memanfaatkannya dari rezim hak asasi manusia global Uni Eropa untuk tujuan ini."

Hukuman penjara dua setengah tahun Navalny karena melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya - saat memulihkan diri di Jerman dari percobaan pembunuhan oleh individu yang diidentifikasi sebagai agen FSB - dikonfirmasi oleh pengadilan banding Rusia pada hari Jumat.

Pemerintah Rusia mengatakan juga akan mengabaikan keputusan dari pengadilan hak asasi manusia Eropa bahwa Navalny harus dibebaskan karena kurangnya perlindungan untuk keselamatannya, meskipun ada persyaratan untuk mematuhinya sebagai anggota Dewan Eropa. Kremlin menggambarkan keputusan pengadilan tersebut sebagai "campur tangan yang mencolok dan kasar dalam urusan peradilan negara berdaulat".

Photo Video - Bentrokan aksi anti kudeta vs pro kudeta militer Myanmar Kian Memanas

Photo - Bentrokan aksi anti kudeta vs pro kudeta militer Myanmar Kian Memanas

24 image slide shows

Pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi muncul dalam sidang pengadilan melalui tautan video dan didakwa dengan pelanggaran pidana tambahan pada hari Senin, ketika pengunjuk rasa anti-kudeta berkumpul di seluruh negeri lagi untuk menentang tindakan keras pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya 18 orang sebelumnya.

Sementara itu, para pendukung berbaris di beberapa kota besar dan kecil untuk menentang tindakan keras setelah hari paling berdarah sejauh ini setelah kudeta, dengan pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 18 orang dalam protes pada hari Minggu.

Suu Kyi, 75 tahun, terlihat dalam keadaan sehat selama penampilannya di depan pengadilan di ibu kota Naypyidaw, kata salah satu pengacaranya. Dua dakwaan lagi ditambahkan pada mereka yang diajukan terhadapnya setelah kudeta, katanya.

Police fired teargas and stun grenades to disperse more than 300 demonstrators near the Sin Yay Twin bus stop on Yangon's Insein Road at 10:45am. The protesters have retreated north to Butar Yone bus stop. Local residents are helping teargas victims.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/TESzaORqUu

— Frontier Myanmar (@FrontierMM) March 1, 2021

"Saya melihat A May di video, dia terlihat sehat," kata pengacara Min Min Soe kepada Reuters, menggunakan istilah sayang yang berarti "ibu" untuk merujuk pada Suu Kyi.

"Dia meminta untuk bertemu dengan pengacaranya."

Peraih Nobel Perdamaian, yang memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tidak terlihat di depan umum sejak pemerintahannya digulingkan dan dia ditahan bersama dengan para pemimpin partai lainnya.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Dia awalnya dituduh mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal. Belakangan, tuduhan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus korona ditambahkan.

Security forces used stun grenades and tear gas to disperse the protesters on Bargayar Road in Sanchaung township. #WhatsHappeningInMyanmar #2021uprising pic.twitter.com/3fwLHWZNRJ

— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 1, 2021

Pada hari Senin, dua dakwaan lagi ditambahkan, satu di bawah bagian dari hukum pidana era kolonial yang melarang publikasi informasi yang dapat "menyebabkan ketakutan atau alarm", dan yang lainnya di bawah undang-undang telekomunikasi yang mengatur lisensi untuk peralatan, kata pengacara itu.

Sidang berikutnya akan diadakan pada 15 Maret. Para pengkritik kudeta mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh NLD secara besar-besaran, dengan protes harian yang semakin keras ketika polisi dan pasukan berusaha membasmi mereka.

Polisi di kota utama Yangon menggunakan granat setrum dan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa pada hari Senin, kata saksi mata.

Tidak ada laporan langsung tentang adanya korban tetapi pada hari sebelumnya, polisi menembaki kerumunan di berbagai bagian negara itu menewaskan 18 orang, kata kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kami harus melanjutkan protes apapun yang terjadi," kata Thar Nge melalui telepon setelah polisi menembakkan gas air mata memaksanya dan yang lainnya untuk meninggalkan barikade di jalan Yangon.

“Ini lingkungan saya. Lingkungan yang indah, tetapi sekarang kami mendengar suara tembakan dan kami tidak merasa aman di rumah. ”

Militer belum mengomentari kekerasan hari Minggu dan polisi serta juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon.

Demonstran berbaris di kota barat laut Kale memegang foto Suu Kyi dan meneriakkan "demokrasi, tujuan kami, tujuan kami".

Video langsung di Facebook menunjukkan kerumunan kecil dengan topi keras berkumpul di seberang jalan di kota timur laut Lashio, meneriakkan slogan-slogan saat polisi berbaris ke arah mereka. Para pengunjuk rasa juga berbaris di pusat kota Bagan.

MENGERIKAN'

Kudeta menghentikan langkah tentatif Myanmar menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer dan telah menarik kecaman dari negara-negara Barat dan meningkatnya keprihatinan di antara tetangganya.

Menteri luar negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar adalah anggotanya, akan mengadakan video meeting khusus di Myanmar pada hari Selasa, kata menteri luar negeri Singapura.

"Kami akan mendengarkan perwakilan dari otoritas militer Myanmar," kata menteri tersebut, Vivian Balakrishnan, kepada parlemen.

Balakrishnan mengatakan bulan lalu seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Dia menyerukan pada hari Senin agar pasukan keamanan menghentikan penggunaan kekuatan mematikan, pembebasan Suu Kyi dan agar partai-partai di Myanmar membahas solusi politik dan jalan kembali ke transisi demokrasi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam apa yang disebutnya "kekerasan menjijikkan" oleh pasukan keamanan, sementara menteri luar negeri Kanada, Marc Garneau, menyebut penggunaan kekuatan mematikan oleh militer "mengerikan".

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan jelas serangan junta akan terus berlanjut sehingga komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya.

Dia mengusulkan embargo senjata global, lebih banyak sanksi dari lebih banyak negara terhadap mereka yang berada di balik kudeta, sanksi terhadap bisnis militer, dan rujukan Dewan Keamanan PBB ke Pengadilan Kriminal Internasional.

“Kata-kata kutukan diterima tetapi tidak cukup. Kita harus bertindak, ”kata Andrews dalam sebuah pernyataan.

Dalam sebuah posting tertanggal 28 Februari, surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah memperingatkan "tindakan keras pasti akan diambil" terhadap "massa anarkis" meskipun militer telah menunjukkan pengekangan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan sedikitnya 270 orang ditahan pada Minggu, dari total 1.132 yang dikatakan telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta.

Ledakan di Aceh Gegerkan Warga, Serpihan Logam Berserakan

@antaranews

Suara ledakan menggegerkan warga di Jalan Tgk Di Lhong I, Desa Peunyerat (kawasan Lhong Raya) Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, hari Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB, 0/03/2021.

Belum diketahui pasti apakah suara ledakan tersebut disebabkan bom atau jenis bahan peledak lainnya. Ledakan itu muncul dari depan rumah salah seorang warga setempat.

Namun, sejauh ini tim penjinak bom (Jibom) Polda Aceh masih melakukan identifikasi lapangan.

Sekitar lokasi ledakan tersebut sudah terpasang garis polisi. Warga juga tidak izinkan untuk mendekat.

Tim Inafis dan Jibom Polda Aceh sejauh ini sudah menemukan kepingan logam bahan peledak yang diduga bom.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, dari ledakan itu satu orang terluka terkena pecahan kaca. Kini korban sudah dilarikan ke rumah sakit.

"Untuk sementara, tadi ada korban satu kakinya terluka, sudah dibawa ke rumah sakit," kata Joko kepada wartawan di lokasi kejadian.

Saat ini kepolisian masih menelusuri sumber ledakan itu. Tim Inafis Polda Aceh juga sudah mengamankan benda berupa logam dan lainnya dibawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui jenis benda yang meledak tersebut.

"Kita temukan seperti logam-logam. Setelah kita lihat di situ memang ada serpihan-serpihan yang kita temukan, tapi kita belum tahu jenisnya. Itu masih di dalam penyelidikan dan kita dalami nanti dari tim labfor," ujarnya.