Masa Aksi HRS di Gedung DPRD Sebut Bima Arya Budak Aseng
Masa Aksi HRS di Gedung DPRD Sebut Bima Arya Budak Aseng
Masa Aksi HRS di Gedung DPRD Sebut Bima Arya Budak Aseng (Yogi Faisal)
Kota Bogor - Sambil menunggu proses mediasi antara perwakilan masa aksi gema pembebasan Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, di Ruang Rapat Serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor, ribuan masa aksi pendukung HRS mulai menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk utama Gedung DPRD Kota Bogor.
Ratusan pamflet bertuliskan dukungan untuk pembebasan HRS, turut dibawa masa aksi dalam unjuk rasa. Tak hanya dukungan, pamflet bertuliskan hinaan dan hujatan untuk Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, tak ketinggalan dibawa masa aksi.
Pamflet bertuliskan 'Bima Arya Budak Aseng' dan pamflet hujatan lainnya terus dibawa masa aksi sambil menyuarakan aspirasinya.
Pantauan ayobogor.com di lokasi, secara umum aksi berjalan damai. Namun sesekali masa aksi tersulut emosi dengan menendang pagar gedung DPRD Kota Bogor, hingga menyebabkan salah satu sambungan pagar hampir terlepas. Beruntung hal tersebut segera dapat dikendalikan oleh koordinator masa aksi.
Tak hanya itu, masa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak itu juga sempat melontarkan perkataan kasar, lantaran kecewa dengan sikap dan perilaku Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang sudah membuat HRS tersandung kasus hukum.
Dalam orasinya, Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf meminta kepada masa aksi untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Ia juga meminta kepada masa aksi untuk terus menyampaikan aspirasinya dengan penuh sopan santun layaknya seorang muslim.
Habib Mahdi mengatakan, kedatangan pihaknya ke Gedung DPRD Kota Bogor tak lain untuk menyuarakan tuntutannya, agar HRS yang saat ini tengah tersandung kasus hukum segera dibebaskan.
"Sore ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD, Forkopimda dan kepada Wali Kota Bogor, atas diskriminasi hukum, ketidakadilan dan kriminalisasi ulama terhadap HRS. Intinya kami minta HRS segera dibebaskan," kata Habib Mahdi dalam orasinya, Jumat 11 Juni 2021.
Pihaknya juga meminta kepada Forkopimda Kota Bogor untuk ikut menyuarakan keinginan mereka, agar Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih menjalani proses pengadilan, bisa dibebaskan tanpa syarat berdasarkan fakta persidangan.
"Disini kami hadir untuk menyampaikan suara agar keadilan di Republik Indonesia ini ditegakkan. Karena kami menilai ini diskriminasi hukum dan kriminalisasi terhadap HRS. Oleh karenanya kami minta HRS dibebaskan tanpa syarat," tegasnya.
Pasien Covid-19 Kota Bogor Kabur dari Tempat Isolasi
Pasien Covid-19 Kota Bogor Kabur dari Tempat Isolasi
Salah satu warga Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berinisal B (60) yang terkonfirmasi Covid-19 kabur dari pusat isolasi BPKP Ciawi, pada hari Kamis, 10/06/2021.
Hal itu pun dibenarkan Plt Camat Bogor Barat, Irman Khaerudin. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Lurah Pasirjaya yang bersangkutan benar meninggalkan pusat isolasi BPKP Ciawi dengan keadaan Covid-19.
“Sementara kabur dari BPKP, laporannya hari ini. Pukulnya belum hafal,” kata Irman Khaerudin kepada wartawan, pada hari Kamis malam, 10/06/2021.
“Laporan lurah mencari ke rumahnya segala macam belum kelihatan, ditelpon hpnya tidak aktif, ditanya ke anak-anaknya juga tidak ada,” sambungnya.
Atas persoalan ini, Irman Khaerudin meminta kepada warganya untuk membantu mencari keberadaan B. Apabila, warga ada menemukan Keberadaan B bisa langsung melapor ke pihaknya atau Satgas Covid-19 setempat.
“Anak-anak sudah nyari, seluruh RW siaga nyari harus sampai ketemu,” ujar Irman Khaerudin.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku sudah mendapatkan laporan terkait warganya yang melarikan diri dari pusat Isolasi BPKP Ciawi. Saat ini, tim Satgas Covid-19 Kota Bogor tengah menelusuri keberadaan yang bersangkutan.
Olahraga harus di luar politik, Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan pada hari Kamis mengomentari keputusan Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa sehubungan dengan seragam tim nasional Ukraina untuk Piala Euro UEFA 2020.
Sebelumnya pada hari itu, Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) telah mewajibkan tim nasional Ukraina untuk menghapus slogan yang menghasut politik dari seragamnya menjelang Piala Euro 2020.
"Ini adalah hak prerogatif UEFA. Olahraga harus di luar politik," kata Peskov kepada wartawan menanggapi pertanyaan apakah Kremlin puas dengan keputusan UEFA.
Seragam tim nasional Ukraina untuk kejuaraan mendatang menampilkan slogan-slogan yang diteriakkan oleh nasionalis Ukraina yaitu: 'Glory to Ukraine! Kemuliaan bagi para pahlawan!’, "Glory to the Heroes!" Seragam juga menunjukkan gambar kabur yang menguraikan perbatasan negara Ukraina, yang meliputi wilayah di Donbass dan juga wilayah Krimea Rusia.
Media India tidak mengesampingkan bahwa negara bagian lain sekarang akan merevisi angka mereka.
UEFA mengatakan dalam pernyataannya pada hari Kamis bahwa setelah analisis menyeluruh "kombinasi spesifik dari dua slogan ini dianggap jelas bersifat politis, memiliki signifikansi historis dan militeristik."
"Slogan khusus di bagian dalam kaus ini oleh karena itu harus dihapus untuk digunakan dalam pertandingan kompetisi UEFA, sesuai dengan pasal 5 Peraturan Peralatan UEFA," menurut pernyataan tersebut.
Reaksi RFU
Persatuan Sepak Bola Rusia (RFU) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka mengajukan surat resmi kepada Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa yang meminta badan sepak bola Eropa mempelajari slogan yang diduga bermotif politik pada seragam tim nasional Ukraina menjelang Piala Eropa UEFA 2020.
Dalam suratnya kepada UEFA, RFU meminta organisasi tersebut untuk "fokus pada penggunaan slogan politik yang ditampilkan pada seragam tim nasional Ukraina. Slogan yang ditampilkan bertentangan dengan prinsip dasar peraturan UEFA mengenai larangan semua manifestasi politik".
Pada hari Selasa, badan sepak bola dunia, FIFA, mengumumkan kepada TASS bahwa terserah kepada Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa untuk memutuskan desain seragam tim nasional untuk Piala Euro UEFA 2020.
Piala Eropa UEFA 2020
Rusia akan memulai perjalanannya untuk Piala Euro UEFA dengan memainkan pertandingan penyisihan grup melawan tim nasional Belgia (kandang pada 12 Juni), Finlandia (kandang pada 16 Juni) dan Denmark (tandang pada 21 Juni).
Pada 17 Maret 2020, UEFA mengumumkan penundaan Piala Euro UEFA 2020 selama tepat satu tahun sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran global virus corona baru yang sedang berlangsung.
Ungkapan "Glory to the Heroes" dianggap militeristik dan politis atas permintaan Federasi Rusia. Foto: Facebook Andriy Pavelko
Kejuaraan itu dijadwalkan ulang untuk diadakan antara 11 Juni dan 11 Juli 2021 dan kota terbesar kedua di Rusia, St. Petersburg dipilih. Itu adalah di antara 12 kota yang awalnya diusulkan di Eropa untuk menjadi tuan rumah pertandingan kejuaraan Eropa. Sankt Peterburg diberikan hak untuk menjadi tuan rumah tiga pertandingan penyisihan grup dan satu dari perempat final Piala Eropa UEFA 2020.
Namun, pada 23 April, St. Petersburg diberikan hak untuk menjadi tuan rumah tiga pertandingan tambahan Piala Eropa UEFA setelah Dublin dari Irlandia dan Bilbao dari Spanyol menarik diri dari organisasi pertandingan kejuaraan sepak bola Eropa dengan alasan tindakan anti-COVID-19.
Menyusul keluarnya Bilbao dan Dublin dari daftar kota penyelenggara kejuaraan, Piala Eropa UEFA 2020 yang dijadwalkan ulang kini akan digelar di 11 kota, yaitu di London, Inggris; Munich, Jerman; Roma, Italia; Baku, Azerbaijan; Sankt Peterburg, Rusia; Bukares, Rumania; Amsterdam, Belanda; Budapest, Hungaria; Glasgow, Skotlandia; Kopenhagen, Denmark; dan Sevilla, Spanyol.
UEFA Wajibkan Tim Nasional Sepak Bola Ukraina Hapus Slogan "Glory to the Heroes!" Dari Seragam Untuk Kejuaraan Sepak Bola Eropa
Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mewajibkan Tim Sepak Bola Nasional Ukraina untuk menghapus slogan "Glory to the Heroes!" dari seragam untuk Kejuaraan Sepak Bola Eropa karena makna politik dalam kombinasi dengan slogan "Glory to Ukraine!".
Seorang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Ukraina (UAF) mengumumkan hal ini kepada Kantor Berita Ukraina.
"Kami sedang memikirkan masalah ini," kata sumber tersebut.
Dia membenarkan banding ini dari UEFA.
Asosiasi Ukraina percaya bahwa permintaan seperti itu disebabkan oleh pengaruh Gazprom Rusia, yang merupakan sponsor umum UEFA.
Keputusan akhir tentang slogan belum dibuat.
Menurut laporan media, UEFA menuntut agar Tim Nasional Ukraina menghapus slogan "Glory to the Heroes!" dari seragam karena makna politiknya dalam kombinasi dengan slogan pertama "Kemuliaan untuk Ukraina!"
Seperti yang dilaporkan Kantor Berita Ukraina sebelumnya, UAF sedang mendiskusikan dengan UEFA masalah slogan "Glory to Heroes" pada seragam Tim Nasional Ukraina.
India dan negara-negara Amerika Selatan melaporkan tingkat kematian virus corona tertinggi
India dan negara-negara Amerika Selatan melaporkan tingkat kematian virus corona tertinggi
@EPA-EFE/JAGADEESH NV
India dan Brasil baru-baru ini melaporkan tingkat kematian akibat virus corona tertinggi, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tingkat kematian COVID-19 telah mencapai angka tertinggi sepanjang masa di Kolombia dan Argentina. Sementara itu, Amerika Utara dan Eropa melaporkan tren penurunan kematian akibat virus corona. Menurut data terbaru, lebih dari 3,75 juta orang di dunia telah meninggal karena virus corona sejak awal pandemi.
Jumlah kematian harian India mencapai 2.200-2.500 dalam beberapa hari terakhir tetapi pada hari Kamis, Kementerian Kesehatan melaporkan angka tertinggi baru 6.148 setelah pihak berwenang di negara bagian Bihar mengoreksi jumlah kematian setelah penyelidikan.
Media India tidak mengesampingkan bahwa negara bagian lain sekarang akan merevisi angka mereka.
Brasil melaporkan lebih dari 2.300 kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir, sementara pada bulan April, jumlah rata-rata harian melebihi 4.000.
“Sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia,” kata Habib Rizieq dalam nota pembelaannya pada sidang dengan agenda Pledoi di PN Jakarta Timur, hari Kamis, 10/06/2021.
Tingkat kematian virus corona Kolombia tetap tinggi dengan 550 kematian dikonfirmasi dalam sehari terakhir.
Di Argentina, 722 kematian tercatat dalam satu hari terakhir, jumlah tertinggi kedua sejak awal pandemi.
Angka kematian virus corona harian Amerika Serikat tidak melewati 400 dalam beberapa hari terakhir, sementara sepuluh kali lebih banyak pasien meninggal setiap hari di bulan Januari. Di Eropa, angka kematian telah turun tajam dari level tertinggi yang tercatat di awal tahun. Jumlah kematian harian saat ini berada di bawah sepuluh di Inggris, di bawah 20 di Spanyol, di bawah 100 di Italia, Prancis, dan Polandia.
Adapun angka perbandingan, Peru memiliki tingkat kematian virus corona tertinggi dengan 561 kematian per 100,00 penduduk. Peru diikuti oleh Hongaria (310), Bosnia dan Herzegovina (290), Republik Ceko (281) dan Makedonia Utara. Ada kurang dari 200 kematian per 100.000 penduduk di Brasil, Belgia, Bulgaria, Italia, Slovakia, Slovenia dan Montenegro, 184 di AS, 176 di Meksiko, 182 di Kolombia dan Argentina, 187 di Inggris, 168 di Prancis, 171 di Spanyol, 107 di Jerman. Di India, ada 26 kematian per 100.000 penduduk.
Brasil memberi kesempatan pada vaksin COVID-19 Rusia, menyetujui impor dosis terbatas
Sejumlah negara bagian Brasil sekarang dapat mengimpor dan menggunakan Sputnik V, vaksin Rusia untuk COVID-19, meskipun badan pengatur utama di negara itu masih memiliki masalah keamanan. AP FOTO/ANDRE PENNER
Terlepas dari masalah keamanan, Badan Pengatur Kesehatan Brasil (Anvisa) mundur minggu lalu dan memilih untuk mengizinkan tetesan Sputnik V, vaksin COVID-19 buatan Rusia, ke negara itu. Hanya 928.000 dosis yang akan diimpor — hanya sebagian kecil dari total yang diminta oleh sekelompok gubernur negara bagian — dan badan tersebut memberlakukan langkah-langkah ketat untuk mengurangi risiko kesehatan yang diduga dan memantau keamanan dan kemanjuran vaksin.
Pada bulan April, dengan Brasil menghadapi lonjakan besar-besaran COVID-19 dan kelangkaan vaksin, Anvisa memveto permintaan impor sebelumnya, dengan alasan kekhawatiran bahwa vaksin tersebut mengandung adenovirus yang dapat mereplikasi dan membahayakan orang yang divaksinasi.
Keputusan tersebut memicu ancaman gugatan oleh produsen Sputnik V, Institut Penelitian Epidemiologi dan Mikrobiologi Gamaleya, dan menuai kritik dari beberapa ilmuwan. Tetapi pada tanggal 4 Juni, empat dari lima direktur Anvisa memutuskan untuk mengizinkan impor Sputnik V, yang dipengaruhi oleh undang-undang baru dan krisis yang terus berlanjut di Brasil.
“Konteks kesehatan yang sedang dialami negara kita membuat kita menghadapi kebutuhan untuk menyediakan vaksin dan obat-obatan dalam jumlah terbesar,” kata Alex Machado, salah satu dari empat direktur. Brasil memiliki salah satu beban COVID-19 tertinggi di dunia, tetapi hanya memvaksinasi sekitar 15% penduduknya dengan dosis pertama.
Dua dosis Sputnik V menggunakan dua adenovirus berbeda untuk mengirimkan gen yang mengkode protein lonjakan dalam pandemi virus corona SARS-CoV-2. Adenovirus seharusnya tidak dapat membuat salinan dirinya sendiri. Tetapi manajer umum obat-obatan dan produk biologis Anvisa, Gustavo Mendes, mengatakan dokumen terbaru yang diterima badan tersebut, menjelaskan analisis yang dilakukan oleh menteri kesehatan Rusia, menyebutkan jumlah adenovirus kompeten replikasi pada "tidak lebih dari 50 per dosis." Itu lebih sedikit dari yang disarankan dokumentasi sebelumnya, tetapi masih "tidak dapat diterima," tambahnya. “Tidak jelas bagi kami apa alasan yang digunakan untuk menyetujui spesifikasi ini atau bagaimana keberadaan virus ini dapat aman.”
Beberapa ilmuwan di luar keributan sebelumnya mengatakan Anvisa salah membaca dokumentasi Rusia tersebut. Mereka berpendapat itu tidak menunjukkan adanya virus hidup, melainkan batas deteksi tes untuk virus tersebut.
Menurut undang-undang Brasil yang diberlakukan pada bulan Maret, negara tersebut dapat secara selektif mengimpor vaksin yang telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh negara-negara tertentu—termasuk Rusia. Jadi staf Anvisa dan gubernur mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas cara-cara untuk keluar dari masalah dan, pada saat yang sama, "meminimalkan risiko" yang terkait dengan vaksin, kata Mendes.
Anvisa untuk saat ini membatasi impor Sputnik V ke jumlah yang cukup untuk menutupi hanya 1% dari populasi enam negara bagian utara yang mengajukan permintaan vaksin asli, yang menyerukan 67 juta dosis. Batch harus menjalani analisis oleh laboratorium milik negara untuk menunjukkan bahwa mereka aman dan tidak mengandung adenovirus replika, dan hanya orang dewasa yang sehat yang memenuhi syarat untuk disuntik.
Selain itu, negara bagian yang memberikan vaksin harus mengungkapkan kepada penduduk bahwa badan pengawas tidak menetapkan produk untuk kualitas, keamanan, atau kemanjuran. Dan dalam langkah yang diusulkan oleh gubernur Brasil, negara bagian harus melakukan studi kemanjuran Sputnik V di bawah pengawasan Anvisa.
“Itu adalah kemenangan bagi kami, dan kami akan bekerja sama untuk mengikuti semua persyaratan,” kata Sergio Rezende, mantan menteri sains Brasil, yang merupakan bagian dari dewan ilmiah yang mendukung para gubernur yang meminta vaksin. Rezende menyatakan bahwa Anvisa awalnya memveto impor karena alasan politik, karena Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengkritik vaksin COVID-19, terutama yang diproduksi oleh “negara komunis”, seperti China dan Rusia.
Izin penggunaan sementara Sputnik V dapat ditangguhkan kapan saja jika Anvisa atau Organisasi Kesehatan Dunia menolaknya sebagai izin penggunaan darurat resmi (masih dalam evaluasi di Brasil), atau jika ada masalah yang muncul selama tes laboratorium atau vaksinasi. Tidak ada prediksi kapan dosis yang disetujui akan tiba, tetapi gubernur Brasil, Anvisa, dan produsen sudah mendiskusikan peluncuran vaksinasi.
Bagi ahli imunologi Jorge Kalil, seorang ahli vaksin di kampus utama Universitas Federal São Paulo, kompromi Anvisa adalah strategi yang cerdas. “Kami tidak dalam posisi untuk membuang vaksin, dan itu adalah solusi yang baik untuk melihat apakah, secara efektif, di bawah pengawasan Brasil, vaksin ini bekerja dengan baik dan dapat didistribusikan ke seluruh populasi.”
Saat di Arab Saudi, HRS Ungkap Pertemuannya Dengan Kepala BIN dan Kapolri
Saat di Arab Saudi, HRS Ungkap Pertemuannya Dengan Kepala BIN dan Kapolri
Terdakwa kasus hasil swab test (tes usap) Covid-19 di RS Ummi Bogor, Habib Rizieq Syihab (HRS) mengungkapkan blak-blakan menceritakan pertemuan rahasia antara dirinya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri saat itu, Tito Karnavian, saat dirinya tertahan di Arab Saudi. Pertemuan rahasia itu terjadi di sebuah hotel mewah di Kota Jeddah, Arab Saudi pada medio 2017-2018.
Menurut HRS, pertemuan pertama terjadi pada awal Juni 2017 antara dirinya dengan kepala BIN Budi Gunawan. Dalam pertemuan itu berlangsung di hotel Bintang Lima di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu, kata dia, menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah janji BG untuk menyetop semua kasus hukum yang menjerat HRS bersama rekan-rekannya yang lain.
“Sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia,” kata Habib Rizieq dalam nota pembelaannya pada sidang dengan agenda Pledoi di PN Jakarta Timur, hari Kamis, 10/06/2021.
Kesepakatan itu dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian antara dirinya dengan Komandan Operasional BIN kala itu, Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto dan disaksikan langsung oleh Kepala BIN, Budi Gunawan. “Kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan disaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Ma`ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI,” umbar HRS.
Waktu berlalu. Ia tetap tertahan di Arab Saudi. Lalu, pada 2018, ia juga sempat bertemu dengan Tito Karnavian sebanyak dua kali saat di Mekkah pada tahun 2018. Pertemuan itu sempat digelar di salah satu Hotel di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah. “Dalam dua kali pertemuan tersebut saya menekankan bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019,” kata Rizieq.
Meski demikian, Habib Rizieq mengajukan tiga syarat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut. Permintaan pertama, Habib Rizieq meminta agar para penista agama seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua yang menista agama untuk diproses hukum. “Mereka yang sering menodai Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana dimanatkan UUD 1945,” kata dia .
Permintaan kedua, yakni untuk menyetop kebangkitan PKI di Indonesia. Ia meminta kepada Tito agar Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI harus dijalankan dengan tegas. Permintaan terakhir, Habib Rizieq meminta agar menghentikan penjualan aset negara ke asing. Ia meminta agar semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Lalu khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan Asing mau pun aseng agar bisa jadi tuan di negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi,” kata dia
Meski demikian, Habib Rizieq mengatakan kesepakatan tersebut semua kandas. Hal itu diakibatkan adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi. Hal itu lantas membuat dirinya dicekal dan tidak bisa pulang ke Indonesia. “Saya tidak tahu apakah eks Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam operasi intelijen hitam berskala besar tersebut,” kata Habib Rizieq.
Thailand Selidiki Penyebab Kematian Seorang Perempuan Penerima Vaksin AstraZeneca
Thailand Selidiki Penyebab Kematian Seorang Perempuan Penerima Vaksin AstraZeneca
Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul/Net
Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul memastikan akan melakukan penyelidikan kematian seorang perempuan berusia 46 tahun usai menerima vaksin AstraZeneca.
Ha itu disampaikannya saat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga perempuan bernama Panyapat Itthithanawong tersebut, yang tinggal di distrik Bang Khen di Bangkok.
Bangkok Post melaporkan pada Kamis (10/6), bahwa Panyapat menerima dosis vaksin AstraZeneca pada Selasa (8/6) pagi dan mulai merasa sakit beberapa jam setelah dia kembali ke rumah. Dia kemudian mengalami demam tinggi dan sakit kepala, serta mengeluh merasa lelah. Dia kemudian minum 2 tablet obat penghilang rasa sakit dan gejalanya tampak mereda, kecuali sakit kepala yang semakin parah.
Keponakannya, yang merawatnya, mengatakan perempuan itu kemudian meminum obat yang diresepkan untuk migrain. Sekitar 15 menit kemudian, dia berjuang untuk bernapas dan mengalami kejang, sebelum akhirnya jatuh pingsan. Keponakannya lalu menelepon tetangga dan paramedis, tetapi sayang nyawanya tidak tertolong.
Atthapol Meeseang dari polisi Bang Khen membenarkan keterangan yang mengatakan perempuan tersebut sedang menjalani pengobatan untuk meredakan migrain. Dapat dipahami bahwa beberapa dokter telah memperingatkan agar tidak menggunakan obat penghilang rasa sakit untuk mengobati efek samping vaksin.
Pemeriksaan awal menunjukkan wanita itu menderita sirkulasi darah tidak teratur dan masalah jantung.
Menkes Anutin mengatakan penyelidikan kematiannya akan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang mendasari wanita itu sebelum divaksinasi, serta menentukan apakah dia menderita efek samping yang parah atau alergi terhadap vaksin.
Dia mengatakan sementara pejabat kesehatan mengakui bahwa beberapa orang mungkin mengalami efek samping setelah vaksinasi terhadap Covid-19, itu jarang terjadi.
Tim kepolisian Thailand telah mengkonfirmasi otopsi telah dilakukan dan mereka mengharapkan hasilnya dalam waktu 45 hari.
Anggota Parlemen Partai Republik AS Tekan CEO Facebook Zuckerberg tentang Komunikasi Dengan Dr. Fauci yang disensor
Anggota Parlemen Partai Republik AS Tekan CEO Facebook Zuckerberg tentang Komunikasi Dengan Dr. Fauci yang disensor
Pekan lalu, ribuan email era pandemi yang ditulis oleh Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka AS, dirilis melalui permintaan Freedom of Information Act. Satu utas email dengan bagian yang disunting menunjukkan bahwa Fauci dihubungi oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg, yang keduanya berterima kasih kepada pakar tersebut, dan meminta bantuannya untuk sebuah acara.
Perwakilan Jim Jordan (R-OH) dan James Comer (R-KY) pada hari Rabu menulis surat bersama kepada Zuckerberg, menuduh CEO Facebook dan platformnya menyensor pidato dan topik konservatif mengenai COVID-19, termasuk percakapan tentang asal penyakit menular.
"Dokumen yang baru dirilis menunjukkan bahwa Anda, secara pribadi berkomunikasi dengan Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular tentang pandemi COVID-19," tulis anggota parlemen, merujuk pada email yang sekarang telah disunting antara Zuckerberg dan Fauci. .
Email yang dimaksud menunjukkan Zuckerberg berterima kasih kepada Fauci, memperpanjang permintaan untuk penampilan Facebook dan membuat semacam permintaan.
Paragraf yang disunting dalam email CEO Facebook kepada Fauci telah diberi label sebagai pengecualian ab(4), yang "mengizinkan agensi, sebagai pertimbangan, untuk menahan rahasia dagang dan informasi komersial atau keuangan yang diperoleh dari seseorang yang memiliki hak istimewa atau rahasia."
The Washington Post, salah satu dari dua outlet yang memperoleh utas email Fauci, mengatakan "reduksi itu dianggap perlu" karena apa yang disebut "rahasia dagang."
Not the usual catchall b(5) deliberative process here.. but a less common b(4) "trade secrets and commercial or financial information obtained from a person [that is] privileged or confidential" on Zuck's offer to Fauci.
“Mengingat penyensoran Facebook berikutnya terhadap konten COVID-19 tertentu—termasuk konten tentang komunikasi-asal pandemi dengan Dr. Fauci ini meningkatkan prospek bahwa pemerintah federal mendorong Facebook untuk menyensor pidato tertentu yang melanggar Amandemen Pertama,” Jordan dan tulis Comer.
Anggota parlemen GOP (The Republican Party) juga mengklaim "Big Tech keluar untuk mendapatkan konservatif," karena "keputusan sensornya tidak terjadi dalam ruang hampa."
Surat bersama itu muncul beberapa minggu setelah Facebook mengumumkan tidak akan lagi menghapus postingan yang mengklaim COVID-19 adalah "buatan manusia atau buatan". Keputusan itu datang sebagai pembalikan kebijakan yang diterapkan kembali pada Februari 2021.
Facebook mengatakan bahwa langkah itu dilakukan "mengingat penyelidikan yang sedang berlangsung tentang asal-usul" penyakit menular itu.
Terkait, Presiden AS Joe Biden telah meminta komunitas intelijen AS untuk "menggandakan" pengumpulan dan analisis informasi mereka yang dapat mengarah pada "kesimpulan definitif" mengenai asal usul COVID-19.
Kritik GOP terhadap Facebook dan platform media sosial lainnya semakin meningkat sejak Dewan Pengawas Facebook mengumumkan bahwa mantan Presiden AS Donald Trump akan tetap dilarang dari platform tersebut hingga 7 Januari 2023.
"Lain kali saya di Gedung Putih, tidak akan ada makan malam lagi, atas permintaannya, dengan Mark Zuckerberg dan istrinya," kata Trump tentang langkah tersebut. "Semuanya akan menjadi bisnis!"
7 Bantuan di Juni 2021: Cek Penerima Kartu Prakerja, BLT UMKM, Bansos Sembako, BST, PKH, Subsidi Listrik & KJP di Link Ini
7 Bantuan di Juni 2021: Cek Penerima Kartu Prakerja, BLT UMKM, Bansos Sembako, BST, PKH, Subsidi Listrik & KJP di Link Ini
7 Bantuan di Juni 2021: Lihat Kartu Prakerja, BLT UMKM, Bansos Sembako, BST, PKH, Subsidi Listrik & KJP Plus (ilustrasi)/republika.co.id
Berapa bantuan dari pemerintah dikabarkan akan cair pada Juni ini. Mulai dari Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau dikenal dengan BLT UMKM, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, bantuan sosial tunai (BST), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), sampai dengan subsidi listrik.
Bantuan yang akan cair pada Juni 2021 tersebut disalurkan pemerintah melalui beberapa kementerian. BPUM atau bantuan langsung tunai usaha mikro kecil menengah (BLT UMKM) dikucurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, lalu BST dan PKH oleh Kementerian Sosial.
Bantuan lainnya adalah bantuan sosial nontunai (BSNT) atau lebih dikenal dengan bansos sembako dan juga bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp300 ribu. Khusus di DKI Jakarta, bantuan KJP Plus disalurkan oleh Pemprov DKI melalui Bank DKI.
Berikut ini beberapa bantuan yang akan cair pada Juni 2021 yang dirangkum Ayojakarta, jaringan Ayo Media Network:
1. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menjanjikan bahwa bantuan sosial tunai atau BST periode Juni 2021 akan dikucurkan. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi kapan bantuan tersebut akan cair.
Perihal BST periode Juni 2021 akan dikucurkan pemerintah juga sempat diungkapkan oleh petinggi di Kementerian Keuangan. Awalnya, program bantuan sosial tunai senilai Rp300 ribu dirancang hanya sampai April 2021.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Kementerian Sosial dan Kemenkeu tentang kapan pencairan BST periode Juni 2021 akan diluncurkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui kapan BST Rp300 ribu untuk periode Juni cair. "Jujur, kami belum mendapatkan informasi kapan BST Rp300 ribu ini bakal cair," kata Fahrudin kepada Ayobogor, Selasa 8 Juni 2021.
Pihaknya juga mengaku tak bisa berbuat banyak mengenai pencarian BST Rp300 ribu tersebut. Sebab kebijakan pencairan bantuan bukanlah wewenangnya.
"Kami di dinas hanya bertugas melakukan pendataan kepada masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima. Kalau soal pencairannya itu wewenang kementrian. Kami juga belum dapat bocoran kapan BST Rp300 ribu untuk Juni ini bakal cair," akunya.
Secara umum, mekanisme pencairan BST Kemensos Rp300 ribu sama dengan sebelumnya. "Secara umum semuanya sama dengan bulan-bulan kemarin tidak ada yang berbeda. Adapun penerima bantuan dapat dicek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id," ujarnya.
2. KJP Plus
Pemprov DKI Jakarta belum memastikan kapan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 periode Juni 2021 akan cair. Pada Mei lalu, dana KJP Plus yang disalurkan melalui Bank DKI mengucur mulai tanggal 11. Apakah KJP periode Juni 2021 juga akan cair tanggal 11?
Pada bulan-bulan sebelum Mei, bantuan amat ditunggu-tunggu warga Jakarta itu diterima mulai tanggal 5 bulan berjalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu memang menjanjikan bahwa KJP Plus dicairkan setiap tanggal 5 bulan berjalan.
Pertanyaan tentang kapan KJP Plus periode Juni 2021 akan cari mulia banyak disampaikan warga melalui media sosial seperti Twitter dan Facebook.
“Selamat siang. Terkait pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2021 bulan Juni, mohon ditunggu pengumuman pencairannya yang akan dipublikasikan melalui akun media sosial P4OP dan Dinas Pendidikan.”
Demikian informasi yang disampaikan akun Twitter Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, @upt_p4op, Senin 7 Juni, menjawab pertanyaan warganet.
Sebelumnya, Kepala UPT P4OP Waluyo Hadi mengaku pencairan KJP Plus Juni 2021 masih menunggu seleksi administrasi. Proses administrasi tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Bank DKI.
“Sedang diproses. Saat ini masih menunggu seleksi administrasi pencairan dengan BPKD dan Bank DKI,” kata Waluyo saat dihubungi Ayojakarta, jaringan Ayo Media Network, Kamis 3 Juni 2021.
Jadi, Waluyo belum dapat memastikan kapan tanggal pencairan KJP Plus untuk bulan ini. Namun, ia memastikan pencairan dana bantuan operasional siswa dan mahasiswa tidak akan lewat dari bulan Juni. "Bulan ini (Juni) cair," ujarnya.
Nah, bagi Anda warga DKI Jakarta juga dapat memeriksa status penerimaan KJP dengan cara sebagai berikut:
Setelah itu, akan terlihat status KJP sesuai dengan tahun dan tahap yang telah dipilih. Jika mengalami kendala terkait KJP Plus, kamu dapat mengakses layanan berikut:
Untuk informasi lebih lanjut tentang pencairan KJP Plus, dapat melihat di media sosial Instagram @disdikdki, @upt.p4op, dan @jakone.mobile.
3. BPUM atau BLT UMKM
Pemerintah masih membuka pendaftaran penerima banpres produktif usaha mikro (BPUM) atau BLT UMKM via BRI dan Bank BNI tahap 2 tahun 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.
Bagi Anda yang pernah mendaftar, silakan cek di laman milik Bank BRI dan Bank BNI apakah termasuk sebagai penerima BPUM atau BLT UMKM untuk periode Mei dan bulan selanjutnya pada 2021. BLT atau banpres produktif usaha mikro akan dilanjutkan sampai dengan kuarta III tahun 2021.
Anda dapat melakukan pengecekan apakan termasuk sebagai penerima BLT UMKM 2021 via BRI atau tidak melalui link eform.bri.co.id melalui ponsel, komputer, atau laptop dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Khusus untuk penerima melalui BNI, Anda bisa mengakses laman https://banpresbpum.id.
4. Bansos Sembako
Bantuan Pangan NonTunai atau lebih dikenal dengan bansos sembako memang sudah dirancang pemerintah berlangsung sampai dengan Desember 2021. Sampai dengan saat ini, sebanyak 18,8 juta orang tercatat sebagai penerima bantuan dengan nilai setara Rp.200.000.
5. Kartu Prakerja
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja telah menutup gelombang 17 pada Senin, 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB. Gelombang 17 hanya akan meloloskan peserta sebesar 44 ribu.
Pasalnya, gelombang 17 merupakan gelombang tambahan dengan kuota yang didapat dari pencabutan kepesertaan gelombang 12 hingga 16. Lantas, kapan pengumuman gelombang 17?
Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menegaskan pihaknya tidak akan merilis hasil pengumuman pada Selasa (8 Juni) maupun hari ini, Rabu (9 Juni). Hal ini karena Manajemen Pelaksana masih melakukan konsolidasi data dari para pendaftar.
"Termasuk melihat apakah mereka termasuk dalam daftar blacklist atau sudah pernah menerima bantuan sosial lainnya," ujar Louisa kepada awak media, Rabu 9 Juni 2021.
Jika bukan kemarin dan hari ini, Ayojakarta memprediksi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 17 akan dirilis pada esok hari, Kamis (10 Juni 2021).
Bagi masyarakat yang mendaftar di gelombang 17, harap mengecek dashboard secara berkala di website resmi prakerja.go.id, untuk mengetahui lolos atau tidak. Selain itu, pengumuman bisa disampaikan melalui SMS ke nomor telepon selular Anda.
6. Program Keluarga Harapan
PKH merupakan bantuan yang menyasar ibu hamil, anak-anak, siswa SD, SMP, hingga SMA, dan penyandang disabilitas serta orang lanjut usia. Bantuan bersyarat ini diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Bantuan disalurkan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap sampai dengan akhir 2021. Penyaluran PKH melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan.
Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH, dapat melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
7. Subsidi Listrik
Pemerintah kembali memperpanjang pemberian subsidi tarif listrik PLN kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Masa perpanjangan itu berlaku sejak April hingga Juni 2021.
Berdasarkan surat dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), besaran subsidi pada periode April hingga Juni 2021 yakni separuh dari periode sebelumnya, sehingga besaran subsidi yang akan diterima adalah sebagai berikut:
Rumah Tangga Daya 450 VA (R1/450 VA) - diskon 50%.
Bisnis Kecil Daya 450 BA (B1/450 VA) - diskon 50%.
Industri Kecil Daya 450 VA (I1/450 VA) - diskon 50%.
Rumah Tangga Daya 450 VA bersubsidi (R1/900 VA) - diskon 25%.
Berbeda denan periode sebelumnya di mana pelanggan harus mengakses token gratis untuk mendapatkan subsidi tarif listrik, maka kali ini hal itu tidak lagi perlu dilakukan. Pelanggan akan menerima subsidi sebesar yang telah ditentukan berdasarkan golongannya, secara otomatis.
Bagi pelanggan yang menggunakan listrik reguler atau pascabayar, maka diskon akan langsung dimasukkan saat melakukan pembayaran rekening listrik. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon akan otomatis diberikan saat melakukan pembelian token.
Belasan Nakes Positif Covid-19, Wali Kota Bogor Akui Vaksin Tidak Menjamin Kekebalan
Belasan Nakes Positif Covid-19, Wali Kota Bogor Akui Vaksin Tidak Menjamin Kekebalan
Sebanyak 11 tenaga kesehatan (nakes) puskesmas di Kota Bogor, terkonfirmasi positif Covid-19. Atas kejadian itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menutup sementara pelayanan di puskesmas tersebut selama lima hari.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, para nakes yang positif Covid-19 sudah mendapat penanganan dan menjalani karantina di pusat isolasi BPKP Ciawi, Bogor.
Bima menyebut, dugaan sementara penularan Covid-19 di puskesmas itu berasal dari seorang dokter gigi yang bertugas di sana.
“Adanya 11 nakes yang positif Covid-19, saat ini dua faskes, yaitu Puskesmas Kayumanis dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kencana Kota Bogor kami tutup sementara,” kata Bima.
Bima menambahkan, petugas telah melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di puskesmas itu.
Satgas Covid-19 Kota Bogor juga melakukan tracing atau penelusuran terhadap kontak erat dari kasus tersebut.
Ia menuturkan, para nakes yang positif Covid-19 sudah menjalani vaksinasi tahap pertama pada Januari lalu.
Bima mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Meskipun telah menjalani vaksinasi, kata Bima, tidak menutup kemungkinan bisa tertular Covid-19.
“Kejadian di Puskesmas Kayumanis ini menjadi contoh bahwa vaksinasi tidak menjamin kita kebal terhadap Covid-19,” pungkas Bima.
Polisi di provinsi Ontario Kanada mengatakan seorang pengemudi dengan sengaja memukul sebuah keluarga karena mereka Muslim, menewaskan empat orang dan melukai serius seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun dalam apa yang telah dikecam sebagai "tindakan kebencian yang tak terbantahkan" dan Islamofobia.
"Dari 500 hingga 600 jurnalis telah menerima akreditasi, peninjauan aplikasi berlanjut," kata perwakilan resmi badan diplomatik Swiss. Dia menegaskan bahwa batas waktu untuk mengajukan permintaan akreditasi adalah 10:00 (11:00 waktu Moskow) pada 11 Juni.
Wartawan yang meminta akreditasi untuk KTT harus mematuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas Swiss. Secara khusus, mereka diminta untuk menunjukkan salah satu dari empat dokumen berikut: bukti vaksinasi lengkap terhadap infeksi virus corona, sertifikat tes PCR negatif, sertifikat keberadaan antibodi atau infeksi virus corona sebelumnya. Di pusat pers di Jenewa, para jurnalis akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tes PCR ekspres gratis. Hanya vaksin yang disertifikasi oleh otoritas Swiss dan Badan Obat Eropa yang diterima, serta yang termasuk dalam daftar persiapan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk penggunaan darurat. Vaksin Rusia saat ini tidak ada dalam daftar ini.
Seperti yang dilaporkan Kremlin dan Gedung Putih sebelumnya, pertemuan Putin dan Biden akan berlangsung pada 16 Juni di Jenewa. Menurut layanan pers kepala negara Rusia, kedua pemimpin berencana untuk membahas kondisi dan prospek untuk lebih membina hubungan Rusia-AS, masalah stabilitas strategis, serta isu-isu mendesak dalam agenda internasional, yang meliputi kerja sama dalam memerangi pandemi virus corona dan mengatur konflik regional. Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara Putin dan Biden sejak presiden AS itu menjabat.