Tuesday, 3 August 2021

Perancis mempersulit hidup bagi yang tidak divaksinasi

Perancis mempersulit hidup bagi yang tidak divaksinasi

Perancis mempersulit hidup bagi yang tidak divaksinasi









Dengan Prancis menghadapi gelombang COVID keempat, pemerintah mempersulit orang yang tidak divaksinasi untuk mengakses tempat-tempat umum tertentu. Selama akhir pekan, pengunjuk rasa sekali lagi keluar untuk menunjukkan penentangan mereka.




Bisnis menjadi sulit bagi pemilik restoran Sylvain Belaud sejak awal pandemi COVID-19, dengan omset anjlok hingga 60% tahun lalu.


Dan sekarang direktur Cafe Francoeur di daerah Montmartre di utara Paris harus menghadapi apa yang terasa seperti hambatan lain dalam perjalanan kembali ke bisnis seperti biasa.


"Kartu kesehatan" akan segera diperlukan di kereta api, penerbangan domestik dan bus jarak jauh, serta di restoran dan kafe. Pass tersebut terdiri dari kode QR pada smartphone atau selembar kertas, dan menunjukkan bahwa orang telah divaksinasi lengkap, memegang hasil tes PCR negatif baru-baru ini atau baru saja pulih dari infeksi COVID-19.


Sylvain Belaud mendukung vaksinasi, tetapi dia khawatir aturan baru akan merugikan bisnisnya.


Kode QR sudah wajib di tempat-tempat budaya dan penggunaannya akan diperpanjang pada 9 Agustus, asalkan pengadilan banding tertinggi Prancis memberikan lampu hijau. Undang-undang tersebut juga akan mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi petugas kesehatan dan mereka yang bekerja dengan orang yang rentan. Dalam kasus ketidakpatuhan, staf harus diskors tanpa dibayar.


izin kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan tingkat vaksinasi dan membendung gelombang keempat COVID-19, didorong oleh varian delta yang sangat menular. Tingkat infeksi harian telah meledak dalam beberapa pekan terakhir, meningkat dari sekitar 3.000 pada awal Juli menjadi sekarang lebih dari 20.000.


Pemerintah bertujuan untuk mencapai kekebalan kolektif, yang diyakini ahli virologi dapat dicapai dengan tingkat imunisasi 80% hingga 90% dari seluruh populasi.






Beberapa klien 'tidak akan datang lagi'



Pemilik restoran Belaud setuju bahwa orang-orang harus divaksinasi — dia sendiri diimunisasi penuh dan segera, begitu juga dengan 20 anggota stafnya. Tapi dia khawatir aturan baru akan merugikan bisnisnya.


"Beberapa klien kami mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak akan datang lagi," katanya kepada DW. "Tidak semua dari mereka ingin divaksinasi atau melakukan tes setiap 48 jam. Dan omset kami sudah 30% di bawah apa yang biasanya kita lihat selama musim panas, karena turis lebih sedikit daripada tahun-tahun normal."


Pria berusia 32 tahun itu semakin kecewa karena langkah-langkah itu dimulai hanya dalam dua bulan setelah dia akhirnya diizinkan untuk membuka restorannya setelah berbulan-bulan dikunci. Pada saat itu, rasanya seperti lapisan perak yang telah lama ditunggu-tunggu.


"Kami senang dapat menyambut pelanggan kembali ke dalam dan tidak hanya di teras - ini memberi kami opsi tambahan saat hujan. Dan sangat bagus bahwa jam malam akan dimundurkan dan akhirnya dicabut," katanya saat itu.


Belaud bukan satu-satunya yang kecewa. Puluhan ribu pengunjuk rasa telah turun ke jalan selama tiga akhir pekan terakhir, sejak Presiden Emmanuel Macron mengumumkan aturan baru pada 12 Juli.



Kebanyakan orang Prancis mendukung kartu kesehatan



Para demonstran merasa kebebasan pribadi mereka dalam bahaya, dengan beberapa berbicara tentang masyarakat yang terpisah. Antara lain — seperti melonggarkan persyaratan vaksinasi untuk petugas kesehatan — mereka menuntut agar kartu kesehatan itu ditarik.






Tetapi meskipun jumlah pengunjuk rasa telah meningkat setiap minggu, mereka tampaknya tidak mewakili mayoritas orang Prancis. Hanya antara 35% dan 40% dari populasi mendukung tuntutan mereka, menurut survei baru-baru ini oleh lembaga jajak pendapat Ifop.


Survei lain baru-baru ini oleh lembaga Ipsos dan Sopra Steria atas nama stasiun radio Franceinfo menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang Prancis mendukung izin kesehatan, sementara 74% menyetujui vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan.


Berbicara kepada media Prancis pada akhir Juli, Presiden Macron menolak seruan para pengunjuk rasa untuk lebih banyak kebebasan. "Tidak ada yang namanya kebebasan tanpa imbalan apa pun," katanya.


Sejak Macron mengumumkan aturan baru, jumlah inokulasi harian telah meroket. Sekarang telah mencapai sekitar 650.000 rata-rata mingguan, dibandingkan dengan sekitar 350.000 pada awal Juli, menurut situs web Doctolib.fr, yang menangani sebagian besar janji vaksinasi.


Jumlah itu termasuk banyak anak muda yang sekarang tampak bersemangat untuk mendapatkan suntikan COVID mereka. Pangsa anak berusia 18 hingga 39 tahun yang telah menerima setidaknya satu dosis – yang telah dimungkinkan sejak Mei – telah meningkat dari 48% pada 12 Juli menjadi sekitar 64% hari ini.


Pendekatan pemerintah 'apa pun kecuali lembut' Namun bukan berarti semua anak muda menyukai cara pemerintah menangani berbagai hal. Justru sebaliknya, kata Thomas Grunberg, 30 tahun.


"Saya pikir keputusan ini dramatis dan ide yang sangat buruk," kata manajer acara kepada DW sambil duduk di bangku di sepanjang Kanal Saint-Martin di Paris pada Sabtu sore baru-baru ini.


"Saya diimunisasi, tetapi saya pikir suntikan itu tidak wajib. Beberapa teman saya tidak ingin divaksinasi dan itulah mengapa kami akan terus bertemu di rumah atau di luar."


Thomas dan Camille setuju dengan beberapa tindakan COVID, tetapi tidak menyukai cara penerapannya


Duduk di sebelahnya adalah Camille de Saint Robert yang berusia 29 tahun — juga telah divaksinasi lengkap.


"Saya mengerti bahwa langkah-langkah perlu diambil dan kita harus berdiri bersama," katanya. "Tapi saya tidak merasa pemerintah transparan, dan metode mereka sama sekali tidak lembut."


Tapi dua bangku lebih jauh di sepanjang kanal, Marc Guceski yang berusia 25 tahun tidak setuju.


"Tentu saja, izin kesehatan dikenakan pada kami, tetapi mereka harus bertindak cepat," katanya. "Varian delta mulai berkembang dan vaksinasi dapat membantu melawannya. Pemerintah tidak punya pilihan."

Miris! Calon Bintara Polri dari Keluarga Miskin Dinyatakan Lulus, Tapi Diganti Orang Lain

Miris! Calon Bintara Polri dari Keluarga Miskin Dinyatakan Lulus, Tapi Diganti Orang Lain

Miris! Calon Bintara Polri dari Keluarga Miskin Dinyatakan Lulus, Tapi Diganti Orang Lain


Video permohonan terkait Rafael Malalangi yang namanya dicoret dari daftar calon Bintara Polri 2021. (akun Facebook Christofel Tumalun)







Hancur betul hati Rafael Malalangi, pemuda dan keluarganya yang tinggal di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang gagal menjadi bintara polisi tahun angkatan 2021.




Mirisnya, kegagalan tersebit terjadi setelah menerima surat yang menyatakan dirinya tidak lulus, padahal saat penguman via streaming namanya tertera sebagai calon bintara yang lulus untuk mengikuti pendidikan bintara.


Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Facebook Christofel Tumalun, seorang perwakilan keluarga meminta keadilan terkait persoalan tersebut.


Calon Bintar Polri Rafael Malalangi. (Akun Facebook Christofel Tumalun)


"Kami orang susah, orang tak punya, pak. Kami mohon keadilan, mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri," kata perwakilan keluarga melalui vidoe yang diunggah pada hari Kamis, 29/07/2021.


Diungkapkan dalam video tersebut, keluarga Rafael langsung menggelar ibadah syukur setelah mengetahui putra kebanggaan mereka berhasil lolos dalam penerimaan bintara polisi di Polda Sulut.


"Pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan langsung masyarakat, jadi kebanggaan bagi kami. Keluarga kami langsung buat ibadah syukur," ungkapnya.


Identitas kartu Rafael Malalangi saat mengikuti calon Bintara Polri 2021. (Akun Facebook Christofel Tumalun)


Namun, sepekan berselang pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa nama sang anak dinyatakan tidak lulus dan telah digantikan oleh nama orang lain.






"Tapi hari ini, 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain," tuturnya.


Selain video, akun tersebut juga mengunggah bukti pengumuman Rafael Malalangi yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 asal Polres Minahasa Selatan.


Selain itu, ada pula foto kartu peserta seleksi Bintara Polri atas nama Rafael Malalangi.




Berikut permohonan keluarga Rafael Malalangi kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit


"Kepada yang terhormat bapak Presiden Joko Widodo dan bapak Kapolri kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara polri pada tanggal 22 Juli 2021.


Dan, pada saat pengumuman, yang disiarkan lewat live streaming yang disaksikan seluruh masyarakat Desa Pinapalangkow dan juga menjadi kebanggaan bagi kami keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini, tanggal 29 Juli 2021, kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Apakah ini adil, pak?


Kami orang susah, orang tak punya pak. Kami mohon keadilan, mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri.


Kiranya anak kami bisa mengikuti pendidikan, atas bantuannya, kami keluarga dan seluruh masyarakat Desa Pinapalangkow menyampaikan terimakasih kepada bapak kapolri dan bapak presiden kami di sini minta keadilan untuk anak kami terima kasih."

Curhat Pilu PKL ke Menko PMK Muhadjir Effendy: Saya Baru Terima Bansos Sekali

Curhat Pilu PKL ke Menko PMK Muhadjir Effendy: Saya Baru Terima Bansos Sekali

Curhat Pilu PKL ke Menko PMK Muhadjir Effendy: Saya Baru Terima Bansos Sekali


Menko PMK Muhadjir Effendy berdialog dengan penjual aksesori di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa, 3 Agustus 2021. PKL tersebut mengaku baru sekali menerima bansos Covid-19. (Sukabumiupdate.com)







Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan sidak ke Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/8/2021).




Kedatangan Menko PMK itu tak disia-siakan oleh warga. Salah satunya pedagang kaki lima atau PKL yang langsung curhat pada sang menteri mengenai kondisi yang dialaminya selama pandemi Covid-19.


Seorang pedagang aksesori bernama Hendri misalnya, ia mengaku pada Muhadjir jika dirinya baru sekali menerima bansos selama masa pandemi Covid-19.


Muhadjir lalu mendata identitas Hendri melalui kartu tanda penduduk atau KTP yang dibawanya.


"Hanya pernah mendapat bantuan pas pertama Virus Corona sebesar Rp 150 ribu dari desa," kata Hendri.


Ia diketahui berasal dari Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi.


Sudah sekira empat tahun ia mengaku mengontrak rumah di Desa Sukamantri dengan usaha sehari-hari sebagai pedagang aksesori.


Salah satu penyebab ia belum menerima bantuan pun disebut karena masih ber-KTP di wilayah lain, bukan di Desa Sukamantari, Kecamatan Cisaat. Muhadjir mendatanya agar menerima bantuan Program Keluarga Harapan.


"Aksesori ini juga bukan barang saya, tapi punya bos. Saya hanya kuli, sehari paling dapat Rp 150 ribu dan saya kebagian Rp 50 ribu," pengakuan Hendri.


Dalam kesempatan itu, Muhadjir Effendy turut memberi paket sembako dan membeli dagangan Hendri.


Dalam pantauan, Menko Muhadjir Effendy tampak berdialog dengan Hendri soal dirinya baru menerima satu kali bantuan sosial selama pandemi ini.

Pemprov Jabar Beri Peluang Sektor Wisata untuk Dibuka

Pemprov Jabar Beri Peluang Sektor Wisata untuk Dibuka

Pemprov Jabar Beri Peluang Sektor Wisata untuk Dibuka


Objek wisata The Great Asia Africa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). (Ayobandung.com/Tri Junari)








Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberikan relaksasi (kelonggaran) kepada daerah yang berada pada level 3 maupun 2 dalam penerapan PPKM hingga 9 Agustus 2022 mendatang.




Sinyal pelonggaran kegiatan masyarakat itu ditunjukkan bagi sektor wisata yang selama PPKM level 4 ditutup sepenuhnya.


Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, beberapa kegiatan dapat dilakukan di daerah yang berada pada level 3 maupun 2. Namun demikian, kelonggaran tersebut dibatasi oleh aturan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.


"Misalnya Wisata, yah kalau daerah yang sudah level 3 itu kegiatan-kegiatan bisa dibuka tapi dibatasi. Kuncinya berlomba-lomba supaya tidak bertahan di PPKM level 4. Ini kerja keras semua," katanya, Selasa 3 Agustus 2021.


Emil menilai, beberapa kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM Level 4 dinilai efektif menekan potensi penyebaran Covid-19. Salahnya dengan membatasi waktu makan di restoran yang sudah dapat beroperasi.


"Di sana kan sudah ada kebijakan, di level 4 misalnya pesen makan boleh walaupun hanya 20 menit. Menurut saya pas itu waktunya tidak terlalu ngebut asal jangan sambil banyak bicara," tegasnya.


Ia menegaskan, nantinya kepala daerah bisa mengeluarkan diskresi (pengecualian) dalam upaya membuka kembali kegiatan ekonomi masyarakat secara bertahap.


"Jadi saya kira untuk pariwisata juga sama, nanti ada diskresi dari kepala daerah karena ekonomi dibolehkan buka pelan-pelan," pungkasnya.


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, sejauh ini kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat terutama sektor wisata masih tutup. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemprov Jabar agar pemerintah pusat kembali menerapkan PPKM Mikro.


"Hal itu dilakukan agar desa-desa yang berada di zona hijau pariwisatanya bisa buka. Saat ini kita level 3, cuma karena algomerasi Bandung Raya kita jadi level 4," katanya.


Hengky menegaskan, perkembangan penanganan kasus lonjakan Covid-19 di wilayahnya berjalan maksimal. Hal tersebut terlihat dari jumlah Bed Occupancy Rate (BOR) yang berada di 39 persen.


"Ya kita bingung juga padahal BOR kita sudah mulai turun, vaksinasia juga kita gencar terus dilakukan. Ya mudah-mudahan di level 3 pariwisata bisa buka dengan prokes yang ketat," pungkasnya.

Jeritan Pengusaha Hotel di Bogor Semakin Keras

Jeritan Pengusaha Hotel di Bogor Semakin Keras

Jeritan Pengusaha Hotel di Bogor Semakin Keras










Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor mulai menjerit atas pemberlakuan PPKM belakangan ini.




Pihaknya pun mengaku ke DPRD Kabupaten Bogor agar ada kelonggaran untuk pembatasan pengunjung hotel.


Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo mengungkapkan bahwa pengusaha hotel dan restoran sangat terdampak atas pemberlakukan pembatasan saat ini.


Menurutnya, pengunjung hotel tidak sampai 5 persen dari kapasitas.


“Ya, hotel memang boleh beroperasi. Tapi karyawan jaga aset saja. Pengunjung masih di bawah lima persen. Karyawan pun kita gilir masuknya. Kami berharap hotel boleh beroperasi lebih leluasa,” kata Budi, Senin (2/8).


Dia berharap, DPRD dapat mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Bupati Bogor Ade Yasin, agar memberi kelonggaran pada sektor pariwisata dan perhotelan.


Dia meyakini, jika hotel beroperasi normal tidak akan berdampak besar pada penularan virus.


“Hotel-hotel dan restoran ini kan sudah melakukan protokol kesehatan, CHSE udah dijalani, pegawainya pun sudah divaksin,” ujarnya.


“Jadi, berkunjung harusnya sudah aman. Orang-orang ‘kan gak berani datang kalau hotelnya tidak menerapkan prokes,” jelasnya.


Sementara Wakil Ketua bidang Litbang PHRI Kabupaten Bogor, Sopyan menyampaikan, banyak karyawan hotel yang terpaksa dirumahkan dan dibayar setengah karena pengunjung yang berkurang secara drastis.


“Hampir 200 anggota (PHRI) yang punya karyawan 40-50 orang. Dengan terpukulnya kebijakan ini, ini mungkin akan berdampak ke tindakan lain akibat belum diberikan gaji, ada yang dibayar setengah, ada juga bahkan tidak digaji,” paparnya.


Oleh karenanya, dia meminta pelonggaran khusus terhadap hotel dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan sesuai dengan anjuran pemerintah.


“Salah satu rekomendasi kita yaitu iberikan kelonggaran untuk kegiatan hotel minimal 50 persen. Kami mohon pertimbangankan usulan ini,” pinta dia.


Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi memastikan untuk bersurat ke Bupati Ade Yasin dan menyampaikan keluhan dan aspirasi dari PHRI tersebut.


“Kami akan segera bersurat kepada bupati untuk memberikan pelonggaran bagi sektor perhotelan dan restoran,” kata Wawan.


Dia mengaku, hotel dan restoran memiliki regulasi yang beriringan dengan peraturan pemerintah.


Sehingga, dibutuhkan regulasi khusus untuk pelonggaran di masa pandemi ini.


“Saya sangat sepakat jika peraturan bupati itu dibuat khusus terkait hotel, karena hotel ini punya aturan tersendiri, tidak seperti vila dan lainnya,” ujarnya.(cek/pojokbogor)

Pemerintah Jepang Mengancam Akan MempermalukanYang Melakukan Pelanggaran Pembatasan Covid-19

Pemerintah Jepang Mengancam Akan MempermalukanYang Melakukan Pelanggaran Pembatasan Covid-19

Pemerintah Jepang Mengancam Akan MempermalukanYang Melakukan Pelanggaran Pembatasan Covid-19


Komuter yang mengenakan masker tiba di Stasiun Shinagawa pada awal hari kerja di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 2 Agustus 2021 .REUTERS/Kevin Coombs TPX IMAGES OF THE DAY








Jepang telah melakukan ancaman untuk mempermalukan secara terbuka orang-orang yang tidak mematuhi langkah-langkah pengendalian perbatasan virus corona, merilis nama tiga orang yang melanggar aturan karantina setelah kembali dari luar negeri.




Kementerian kesehatan mengatakan pada Senin malam, tiga warga negara Jepang yang disebutkan namanya jelas telah bertindak untuk menghindari kontak dengan pihak berwenang setelah baru-baru ini kembali dari luar negeri.


Pengumuman tersebut, yang pertama dari jenisnya, memicu spekulasi di antara pengguna Twitter tentang rincian mereka yang diidentifikasi, seperti pekerjaan dan lokasi mereka.


Jepang meminta semua pelancong dari luar negeri, termasuk warganya sendiri, untuk melakukan karantina sendiri selama dua minggu, di mana mereka diminta untuk menggunakan aplikasi ponsel pelacak lokasi dan melaporkan kondisi kesehatan mereka.






Obama undang hampir 500 Orang di pesta ulang tahun di tengah pembatasan Biden tidak bisa hadir

Obama undang hampir 500 Orang di pesta ulang tahun di tengah pembatasan Biden tidak bisa hadir

Obama undang hampir 500 Orang di pesta ulang tahun di tengah pembatasan Biden tidak bisa hadir








Perayaan besar mantan presiden AS telah menyebabkan kegemparan di media sosial, dengan pengguna mengungkapkan ketidakpuasan atas 700 hampir orang yang dilaporkan diharapkan hadir di acara tersebut di tengah penyebaran varian Delta COVID-19.




Presiden AS Joe Biden tidak akan tampil di pesta ulang tahun mantan presiden Barack Obama, yang akan berusia 60 tahun Rabu ini, media AS melaporkan.


"Sementara Presiden Biden tidak dapat hadir akhir pekan ini, dia berharap dapat segera bertemu dengan mantan Presiden Obama dan menyambutnya dengan baik di lebih dari 60 klub", seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada The Hill pada hari Senin.




Biden dilaporkan berencana melakukan perjalanan ke Pantai Rehoboth, Delaware, untuk liburan di rumah.


Axios melaporkan bahwa Obama mengadakan pesta ulang tahun yang mewah di rumah Martha's Vineyard di Massachusetts, dengan selebriti seperti Oprah Winfrey, George Clooney dan bahkan Steven Spielberg diharapkan untuk memberi selamat kepada mantan presiden secara langsung, meskipun daftar lengkap tamu belum dibuat publik. Pearl Jam juga diharapkan bermain di pesta Obama.


Menurut outlet tersebut, sebanyak 475 tamu telah dikonfirmasi untuk menghadiri pesta tersebut. Lebih dari 200 staf akan bekerja di acara tersebut. Para tamu diharuskan untuk dites negatif untuk COVID-19, tetapi tidak jelas apakah mereka akan diminta untuk memakai masker.


Jumlah tamu yang diharapkan di pesta ulang tahun Obama telah membuat banyak netizen marah atas fakta bahwa itu terjadi sebagai varian Delta dari novel coronavirus, yang diyakini sebagai mutasi paling umum dan paling cepat menyebar di dunia meskipun tidak mematikan. terus mengamuk di Amerika Serikat.


Banyak orang Amerika telah kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pesta keluarga besar dan dalam banyak kasus - bahkan menghadiri pemakaman orang yang mereka cintai.








Pada hari Minggu, Direktur Institut Kesehatan Nasional Francis Collins mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memastikan tentang status vaksinasi peserta pada pertemuan besar, mengisyaratkan bahwa acara semacam itu berpotensi menyebarkan virus corona.

Monday, 2 August 2021

AS Serukan Taliban untuk 'Bertanggung Jawab atas Kejahatan Perang' di Kandahars

AS Serukan Taliban untuk 'Bertanggung Jawab atas Kejahatan Perang' di Kandahar

AS Serukan Taliban untuk 'Bertanggung Jawab atas Kejahatan Perang' di Kandahar








Kota Kandahar adalah salah satu dari tiga kota besar Afghanistan yang dikepung oleh Taliban minggu ini. Milisi Islam memulai serangan besar di sebagian besar Afghanistan pada bulan April setelah pengumuman oleh AS dan NATO bahwa pasukan asing akan menarik diri dari negara yang dilanda perang setelah 19+ tahun pendudukan.




Kepemimpinan Taliban "harus bertanggung jawab" atas dugaan kejahatan perang baru-baru ini di provinsi Kandahar, kata Kedutaan Besar AS di Kabul.


"Di Spin Boldak, Kandahar, Taliban membantai puluhan warga sipil dalam pembunuhan balas dendam. Pembunuhan ini bisa merupakan kejahatan perang; mereka harus diselidiki dan para pejuang atau komandan Taliban yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab," kata Kedutaan Besar dalam tweet dua bagian pada hari Senin.


“Kepemimpinan Taliban harus bertanggung jawab atas kejahatan para pejuang mereka. Jika Anda tidak dapat mengendalikan para pejuang Anda sekarang, Anda tidak memiliki urusan dalam pemerintahan nanti,” tambah misi diplomatik itu.


Pekan lalu, Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan menyimpulkan bahwa pengambilalihan oleh Taliban atas distrik Spin Boldak di provinsi Kandahar pada 14 Juli diikuti oleh penyisiran masyarakat lokal yang mencari pegawai negeri dan mantan pegawai negeri dan pendukung pemerintah, dengan sekitar 40 warga sipil dikatakan telah tewas dalam serangan balas dendam.


Pejuang Taliban dilaporkan melarikan diri ke Pakistan setelah pasukan Afghanistan merebut kembali Spin Boldak setelah pembantaian. Pada hari-hari setelah insiden itu, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan kepada Sputnik bahwa lebih dari 100 penduduk kota tewas selama amukan Taliban.


"Sementara kepemimpinan Taliban telah secara resmi menyatakan bahwa militan yang berafiliasi dengannya tidak akan membahayakan warga sipil atau fasilitas sipil... ini dan insiden serupa lainnya menunjukkan bahwa bertentangan dengan apa yang mereka nyatakan, kelompok itu tidak memiliki komitmen praktis terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. hukum," saran komisi itu.


Badan tersebut meminta kedua belah pihak dan Taliban "khususnya" untuk memenuhi kewajiban mereka "untuk melindungi hak warga sipil untuk hidup dan integritas fisik dan untuk menahan diri dari serangan balasan."



Serangan Tiga Kota



Tuduhan kejahatan perang muncul di tengah berlanjutnya pertempuran sengit antara pejuang Taliban dan pasukan pemerintah untuk tiga kota strategis, termasuk Kandahar, Herat dan Lashkar Gah, dengan serangan yang dilaporkan menjadi yang terbesar sejak serangan Kunduz tahun 2017 oleh milisi Islam.


Serangan di Kandahar – kota terbesar kedua Afghanistan, melihat pasukan Taliban menembaki bandara kota dengan setidaknya tiga roket pada Minggu pagi, dengan polisi melaporkan bahwa setidaknya lima warga sipil tewas dalam insiden terpisah di mana mortir menghantam sebuah taksi.


Seorang juru bicara Taliban mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa kelompok itu telah menyerang bandara, mengatakan itu menjadi sasaran "karena musuh menggunakannya sebagai pusat untuk melakukan serangan udara terhadap kami."




Di Herat, ratusan pasukan komando khusus dikerahkan pada hari Minggu untuk menopang posisi pembela lokal dalam pertempuran di pinggiran kota. Pemerintah setempat memperkirakan bahwa sekitar 100 pejuang Taliban tewas, dengan rumah sakit regional Herat melaporkan bahwa setidaknya 16 personel layanan keamanan dan empat lainnya tewas, dengan total 90 orang terluka, dalam empat hari terakhir kekerasan.




Di Lashkar Gah, pertempuran sengit telah menyebabkan pemadaman listrik dan telekomunikasi, dengan laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa Taliban telah menembus kota dan terlibat dalam pertempuran jalanan dengan pasukan komando yang dikirim ke sana untuk mencoba mengusir mereka. Angkatan udara Afghanistan dan sekutunya AS dilaporkan terlibat dalam serangan udara di daerah perkotaan, yang menyebabkan kekhawatiran korban sipil. Media lokal menunjukkan bahwa hingga delapan wanita dan anak-anak tewas dalam serangan udara baru-baru ini.


Foto-foto yang tidak diautentikasi juga menunjukkan para pejuang – beberapa dari mereka tanpa sepatu – berpose dengan senjata di dekat pusat kota.






Kementerian Pertahanan Afghanistan mengumumkan sebelumnya pada hari Senin bahwa sekitar 38 pejuang Taliban telah tewas dan dua terluka ketika mencoba menyerbu sebuah penjara di Lashkar Gah, sebanyak beberapa ribu pejuang ditahan.


Lashkar Gah terletak di provinsi Helmand, daerah yang kaya akan ladang opium di Afghanistan yang menghasilkan banyak opium untuk heroin Afghanistan. Baik pasukan pemerintah Taliban dan Afghanistan saling menuduh memfasilitasi perdagangan opium ilegal. Taliban telah berjanji untuk membasmi perdagangan opium di daerah-daerah di bawah kendalinya.


Serangan-serangan di kota-kota itu terjadi setelah perebutan wilayah pedesaan yang jarang penduduknya oleh Taliban dalam beberapa bulan terakhir, dan klaim oleh para militan bahwa mereka menguasai hingga 85 persen wilayah Afghanistan dan hingga 90 persen wilayahnya. perbatasan dengan negara lain. Kabul dengan keras membantah klaim ini sebagai "propaganda tak berdasar" dan menekankan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas semua "kota utama dan jalan raya" dan semua ibu kota provinsi negara itu.

Pelaku Kekerasan Pada Ibu dan Anak di Cilendek Barat Berhasil ditangkap

Pelaku Kekerasan Pada Ibu dan Anak di Cilendek Barat Berhasil ditangkap

Pelaku Kekerasan Pada Ibu dan Anak di Cilendek Barat Berhasil ditangkap


Jajaran Polresta Bogor Kota saat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan pemilik warung kopi di Cilendek Barat






BOGOR BARAT - Asep Saepuloh alias Epul, berhasil diringkus Jajaran Polresta Bogor Kota di tempat persembunyian di wilayah pedalaman Kabupaten Sukabumi.




Epul dicokok polisi lantaran menjadi pelaku tunggal, atas tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap NL pemilik warung kopi di Jalan Abdullah bin Nuh, RT 04, RW 14, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.


Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku apa yang dilakukan pelaku terhadap NL dan sang anak DF dipicu oleh rasa cemburu. Sebab, antara pelaku dan korban memiliki ikatan cinta.


Baca juga : Ibu dan Anak Korban Kekerasan di Cilendek Barat


"Motifnya karena pelaku cemburu terhadap korban. Ia menduga korban mempunyai hubungan dengan laki-laki lain," katanya, Senin 2 Agustus 2021.


Berdasarkan pengakuan pelaku, NL dihabisinya dengan menggunakan sebilah balok kayu yang diarahkan pelaku tepat ke kepala korban hingga tak sadarkan diri.


Kerasnya hantaman balok ke kepala NL, membuat korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga membuatnya meninggal dunia.


Tak hanya NL, pelaku juga melakukan hal serupa terhadap anak korban yakni DF. Beruntung nyawa DF masih bisa tertolong. "Pelaku juga mengambil kedua handphone milik korban yang membuat korban mengalami kerugian Rp5 juta," ujarnya.


Atas perbuatannya itu, pelaku dikenakan pasal berlapis. Yakni Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP, subsider Pasal 365 KUHP Ayat (1), Ayat (2) ke 1e, 3e, 4e Ayat (3) Subsider Pasal 353 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3) KUHP.


"Atas perbuatannya itu pelaku kami kenakan pasal berlapis. Dengan ancaman hukuman seumur hidup," tutupnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, pemilik warung kopi berinisial NL ditemukan meninggal dunia di warung kopi miliknya di Jalan Abdullah bin Nuh Warga RT 04, RW 14, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.


Suhendar saksi mata di lokasi kejadian bercerita, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu Suhendra yang merupakan salah satu petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, sedang bertugas menyapu jalan di lokasi tersebut.


Saat dirinya asik menyapu jalan, ia mendengar suara teriakan meminta tolong dari arah dalam warung. "Saya lagi nyapu jalan denger suara teriakan meminta tolong. Kejadian pagi pas saya sedang menyapu jalan," katanya.


Saat mendekati warung, ia mendapati pemilik warung yakni NL dan anaknya DF sudah tergeletak bersimbah darah. "Saya langsung minta tolong kepada warga sekitar dan membawa korban ke Rumah Sakit Graha Medika untuk mendapatkan pertolongan," ujarnya.


Untuk diketahui, saat ditemukan di lokasi kejadian NL yang merupakan pemilik warung dan DF sang anak langsung dilarikan ke Rumah Sakit Graha Medika, lantaran keduanya menderita luka di bagian kepala yang serius.


Namun sayangnya nyawa NL sudah tak bisa lagi tertolong, lantaran luka serius di bagian kepala yang dialaminya. Namun saat ini sang anak masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.