Turki Bagian Dari Sindikat Drama Di Bucha

Drama di Bucha terjadi setelah Rusia menyetujui usulan Erdogan untuk melakukan gencatan senjata dan menarik pasukan Rusia dari Kiev Mmnjelang perundingan di Turki. Namun yang terjadi, perwalilan perunfingan Ukrania mengajukan proposal yang tidak seirama dengan perundingan sebelumnya di Belarusia. Lalu muncul drama Bucha.

Erdogan adalah Presiden Turki keturunan Yahudi. Ia adalah pion AS untuk membangun pengaruh ke dalam dunia Islam. Dan dalam kurun lima tahun sejak kepemimpinannya, Erdogan berhasil merebut sebagian besar umat Islam.

Keterlibatan Turki dalam menghancurkan Presiden Bashar Al Shaad tidak dapat dipungkiri lagi. Sejak Rusia mulai terlibat dalam memerangi kejahatan barat, di Suriah, dimana pada saat AS dan sekutunya menghancurkan pemerintah yang diklaim sepihak oleh media arus barat sebagai negara otoriter, di mulai di Tunisia, Libya, Mesir, Maroko kemudian terakhir di Suriah.

Rusia mulai turun membantu Suriah dari serbuan AS dan sekutunya, hasilnya semua misi AS dan sekutunya gagal. Namun mereka tidak berhenti sampai di situ, Tahun 2011 dilakukan persiapan pembentukan ISIS di DenHaag, yang dilakukan Mossad Israel.

Lalu melalukan pengkaderan dengan merekrut umat Islam yang ada di setiap negara dunia ketiga sebagai serdadunya. Penggalangan dilakukan oleh Turki. Mereka yang berminat oleh Turki saat ditawarkan tidak diajak sebagai serdadu, mereka itu diiming - imingi kuliah bea siswa di Turki, namun sampai di Turki dijadikan sebagai ISIS.

Erdogan adalah orang yang lihai memainkan peran. Begitu ketika perang Rusia dan Ukrania. Sebelumnya sudah jelas, Ukrania menggunakan drone dari Turki, kemudian untuk menutupi ini diklaim oleh Turki itu adalah senjata lama yang dibeli Ukrania sebelum perang.

Disaat Kiev sudah dua pertiga akan dikuasai Rusia, Erdogan menawarkan diri sebagai penengah. Untuk dapat dipercaya Rusia dibuat drama terlebih dahulu, yaitu seolah AS dan Turki berseteru masalah permintaan AS untuk mengirim Rudal K-400 ke Ukrania yang dibikin drama Turki menolak dengan tegas.

Drama ini berhasil, akhirnya Turki dipercaya sebagai penengah dalam perundingan lanjutan Ukrania dengan Rusia.

Dari dua kali perundingan sebelumnya di Belarusia berjalan mulus walaupun tidak tercapai kesepakatn diantara kedua kubu yang bertikai. Setelah itu tidak ada drama apa pun.

Hasil berbeda ketika Turki bersiasat tampil sebagai penengah. Rusia berhasil disudutkan drama yang dimainkan oleh Erdogan dan Blinken. Semua media arus utama mulai BBC, CNN, Reuters, Aljaazera dan lain - lain, di waktu yang hampir bersamaan membuat artikel dengan judul dan konten yang sama, Rusia melakukan genosida di Bucha.

Itu adalah hasil siasat Turki, AS dan Inggris. Sama halnya ketika ketiganya mengklaim Rusia menggunakan senjata Kimia di Suriah. Dan yang paling lantang bicara keras tentang hal itu adalah Emanuel Macron.

Semoga Ummat Islam Disadarkan atas tipu daya Yahudi yang hampir- hampir tak terlihat nyata dalam melakukan tipu daya.

Soal Premanisme di Pasar Bogor, Polisi Tegaskan Kasus Ujang Sarjana Sesuai Prosedur dan Transparan

Pihak kepolisian membantah pernyataan dua pedagang buah di Pasar Bogor yang mengadu ke Joko Widodo soal pamannya yang di tahan karena menolak pungli.

Pihak kepolisian menyebut bahwa kasus Ujang Sarjana merupakan kasus pengeroyokan.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan untuk penyidikan terhadap Ujang Sarjana dengan prosedural, dan transparan. Sejauh ini sudah ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa.

“Tentunya hak-hak dari para tersangka untuk menyampaikan saksi-saksi yang meringankan bisa kami pertimbangkan, bahkan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh tersangka kami juga telah memberikan ruang yaitu melalui sidang praperadilan,” ujarnya kepada pojokbogor saat menggelar konferensi pers di Mako Muslihat, pada hari Jumat, 22/04/2022.

Namun dalam sidang tersebut, lanjut Susatyo, telah dilakukan dan diputuskan, artinya sudah diuji penetapan tersangkanya yaitu pada tanggal 9 maret 2022, dimana semua yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini Ujang Sarjana dan mengabulkan apa yang dilakukan oleh Polsek Bogor Tengah, dan saat ini prosesnya dalam persidangan.

“Tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya, sehingga kami melakukan penyidikan berdasarkan fakta dan laporan. Di sini tidak mungkin tidak ada kriminalisasi, karena ada korbannya,” ungkapnya.

Masih kata Susatyo, dalam kasus ini yang ditetapkan tersangka baru satu orang yaitu Ujang Sarjana. Sementara yang lainnya masih di cari dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Sampai saat ini kami belum menerima mediasi surat pernyataan dari kedua belah pihak. Namun pada saat itu berbondong-bondong ke Polsek Bogor Tengah sehingga kami tidak bisa memaksakan perdamaian dengan korban,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Seperti diketahui, Video pedagang buah di Pasar Bogor menangis histeris saat mengadu kepada Presiden Joko Widodo karena keluarganya ditahan akibat menolak pungli.

Dalam video tersebut, terlihat seorang laki-laki dan perempuan menangis histeris di depan Presiden Jokowi yang saat itu tengah melakukan kunjungan di Pasar Boro.

“Bapak…tolong kami, bapak. Om kami…,” ucap sang perempuan dengan histeris.

“Disini banyak pungli, pak,” timpal sang laki-laki menambahi.

“Bapak, tolong kami. Masalah pungli, ditangkap polisi. Ditangkap polisi, om kami,” sambung sang perempuan.

“Tenang, tenang, tenang,” ujar Jokowi berusaha menenangkan keduanya.

Setelah sedikit lebih tenang, laki-laki dan perempuan itu lantas menjelaskan duduk perkara yang menimpa salah seorang keluarganya.

Kedua mengadu ke Jokowi bahwa bahwa pamannya ditahan polisi karena menolak pungli di Pasar Bogor.

“Pak, disini banyak pungli. Om saya ditahan karena menolak pungli. Bapak bisa tolong kami,” ujar perempuan itu.

“Kami bingung. Udah tiga bulan di tahan,” sambungnya.

“Om kami menolak pungli ditangkap polisi,” jelas perempuan itu.

Selanjutnya terlihat seorang pria berkacamata diminta Jokowi untuk mencatat keterangan laki-laki dan perempuan itu.

“Siapa yang dipenjara” tanya pria berkacamata dan berkemeja putih.

“Om saya,” jawabnya.

“Namanya siapa?”

“Ujang Sarjana, bapak,” timpal keduanya.

China memihak Rusia dalam sikap tegas terhadap politisasi olahraga, kata duta besar China

Duta Besar China untuk Rusia Zhang Hanhui
©Sergei Bobylev/TASS

China dengan tegas menentang setiap diskriminasi dan politisasi olahraga dan bersama-sama dengan Rusia akan berdiri memikul semangat olahraga yang sebenarnya, serta saling mendukung, Duta Besar China untuk Rusia Zhang Hanhui mengatakan pada hari Jumat.

Menteri Olahraga Rusia Oleg Matytsin mengadakan pertemuan pada hari Jumat dengan para duta besar untuk Rusia yang mewakili negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), yang terdiri dari China, India, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

"Kami dengan tegas menentang politisasi olahraga, melawan diskriminasi dan tekanan dari luar," kata Duta Besar China untuk Rusia Zhang Hanhui pada pertemuan dengan Matytsin.

"Bersama dengan Rusia, kami akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi semangat olahraga dan Olimpiade yang sebenarnya, dan tentu saja akan saling mendukung berdasarkan semangat kerja sama kami di arena internasional," katanya.

Duta Besar China menekankan bahwa China akan mempertahankan kontak dekat dengan Rusia mengenai kerja samanya dalam organisasi internasional. Dia juga menunjukkan perlunya memperkuat hubungan kemitraan dengan kerangka SCO.

Menurutnya, organisasi internasional (SCO) telah menyediakan semua syarat yang diperlukan untuk kerjasama ini.

“China siap berperan aktif dalam berbagai event dan kami siap menyalurkan upaya kerjasama bersama dengan semua negara yang tergabung dalam SCO, dalam rangka memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut kerjasama olahraga kita,” katanya.

"Dalam kerangka SCO, kita harus menunjukkan solidaritas; menunjukkan posisi kita bersama untuk melawan politisasi olahraga, dan akan terus berdiri bersama melawan segala bentuk diskriminasi dan tekanan dari luar," tambah Zhang Hanhui.

Pada 28 Februari, Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengeluarkan rekomendasi kepada federasi olahraga internasional untuk melarang atlet dari Rusia dan Belarus mengambil bagian dalam turnamen internasional yang mengacu pada operasi militer khusus di Ukraina.

Mengikuti rekomendasi IOC pada akhir Februari, mayoritas federasi olahraga global memutuskan untuk melarang atlet dari Rusia dan Belarusia dari semua turnamen olahraga internasional.

Putin: Rezim Kiev Mencegah Pasukan Ukraina Terkepung di Pabrik Azovstal Dari Menyerah

©Sputnik/Ilya Pitalev/Go to the photo bank

Pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan bahwa Mariupol telah dibebaskan dari pasukan Ukraina, menambahkan bahwa pasukan yang tersisa masih terkepung di pabrik baja Azovstal.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan kepada Presiden Dewan Eropa Charles Michel bahwa rezim Kiev mencegah pasukan Ukraina yang terkepung di pabrik baja Azovstal di Mariupol untuk menyerah.

Layanan pers Kremlin mengatakan Putin mengadakan percakapan telepon "berlarut-larut" dengan Michel pada hari Jumat, di mana presiden Rusia mencatat bahwa dia memerintahkan serangan terhadap zona industri pabrik Azovstal dibatalkan karena alasan kemanusiaan.

“Semua prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, serta militan dari batalyon nasional dan tentara bayaran asing, yang meletakkan senjata mereka, dijamin kehidupan, perawatan yang layak sesuai dengan hukum internasional dan penyediaan perawatan medis yang berkualitas. Tetapi rezim Kiev tidak membiarkan kesempatan ini direbut”, tekan layanan pers Kremlin.

Selama percakapannya dengan Michel, presiden Rusia “berbicara tentang langkah-langkah yang terkait dengan perlindungan penduduk sipil, pembukaan harian koridor kemanusiaan dan pengumuman gencatan senjata untuk memberikan evakuasi warga sipil yang aman dari zona pertempuran”, menurut layanan pers. .

Ia menambahkan bahwa Putin juga “telah menarik perhatian pada pernyataan yang tidak bertanggung jawab oleh perwakilan UE tentang perlunya menyelesaikan situasi di Ukraina dengan cara militer, serta blok yang mengabaikan banyak kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina”.

Presiden Rusia juga mencatat bahwa “Brussels dapat mempengaruhi otoritas Kiev untuk memaksa mereka berhenti melakukan penembakan besar-besaran terhadap pemukiman Donbass dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum humaniter internasional”.

Kementerian Pertahanan Rusia: Moskow Siap Mengumumkan Gencatan Senjata Kapan Saja untuk Mengevakuasi Warga Sipil Dari Azovstal

Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia (MoD) menunjukkan kesiapannya untuk mengumumkan gencatan senjata setiap saat untuk mengevakuasi kemungkinan warga sipil dari pabrik baja Azovstal di Mariupol.

Mikhail Mizintsev, kepala pusat kendali pertahanan nasional Kementerian Pertahanan Rusia, mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa dimulainya gencatan senjata di sekitar pabrik Azovstal akan dipertimbangkan saat militer Ukraina, yang saat ini dikepung di pabrik, mengibarkan bendera putih.

“Awal sebenarnya dari jeda kemanusiaan adalah ketika bendera putih dikibarkan oleh formasi bersenjata Ukraina di seluruh perimeter atau ke arah tertentu dari Azovstal. Jika tanda-tanda seperti itu ditemukan di salah satu arah pabrik metalurgi Azovstal, angkatan bersenjata Rusia dan Republik Rakyat Donetsk akan segera menghentikan permusuhan dan menyediakan akses aman ke tempat berkumpulnya konvoi kemanusiaan,” kata Mizintsev.

Dia menambahkan bahwa sejak awal permusuhan, 1.844 tentara Ukraina telah menyerah di Mariupol, dan lebih dari 143.000 warga sipil, termasuk 341 orang asing, telah dievakuasi dari kota.

Dia menambahkan bahwa sejak awal permusuhan, 1.844 tentara Ukraina telah menyerah di Mariupol, dan lebih dari 143.000 warga sipil, termasuk 341 orang asing, telah dievakuasi dari kota.

Kepala pusat kendali pertahanan nasional Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa semuanya aman dan sehat, dan bahwa mereka menerima “perawatan medis yang memenuhi syarat” jika diperlukan.

Pernyataan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan selama pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis bahwa Mariupol telah dibebaskan dari pasukan Ukraina, dan ketertiban itu sekarang dapat dipulihkan di kota Ukraina. Pada saat yang sama, Shoigu mencatat bahwa pasukan Ukraina yang tersisa masih terkepung di pabrik baja Azovstal.

“Selama pembebasan kota, lebih dari 4.000 [militan] tersingkir, 1.478 menyerah. Dari kelompok yang tersisa, lebih dari 2.000 diblokade di zona industri pabrik Azovstal,” kata Menteri Pertahanan Rusia.

Presiden Putin, pada bagiannya, menekankan bahwa menyerbu pabrik Azovstal dan memasuki katakombenya tidak bijaksana. Dia menyarankan bahwa pasukan Rusia harus mengatur blokade kedap udara dari zona industri sebagai gantinya.

Perkembangan itu terjadi di tengah operasi berkelanjutan Rusia untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina yang diumumkan oleh Presiden Putin pada 24 Februari, menyusul permintaan bantuan dari DPR dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) di tengah peningkatan penembakan oleh pasukan Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dan warga sipil tidak dalam bahaya.

Organisasi Masyarakat Sipil Somasi Presiden dan Sejumlah Pejabat Negara Terkait Minyak Goreng

ILUSTRASI- Distributor minyak goreng curah subsidi di Jalan Bantul, Pugeran, Mantrijeron, Kota Jogja, Kamis, 07/04/2022.
(SuaraJogja.id/Rahmat Jiwandono)

Organisasi masyarakat sipil ini terdiri dari Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, Eksekutif Nasional WALHI, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET mengirim surat somasi pada sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah organisasi masyarakat sipil itu juga melayangkan somasi pada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mereka menilai kondisi mahal dan langkanya minyak goreng ini sebagai ironi mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, tapi mengakibatkan rakyat meregang jiwa karena mengantri minyak goreng.

"Sampai saat ini kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng ini belum selesai diatasi. Dalam hal ini pemerintah patut diduga mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," kata Achmad Surambo dari Sawit Watch, pada hari Jumat, 22/04/2022.

Mahal dan langkanya minyak goreng ini membuat masyarakat berpenghasilan menengah kebawah semakin terjepit, sementara tidak ada peningkatan penghasilan.

"Maka dengan ini kami menyampaikan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk segera melakukan penanggulangan atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," tegasnya.

Salah satunya dengan serius mengimplementasikan amanat dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dengan memprioritaskan pemenuhan minyak goreng dalam negeri dibanding pemenuhan kebutuhan ekspor.

"Kami juga meminta pemerintah menetapkan kembali harga eceran tertinggi terhadap produk minyak goreng di tingkat peritel baik modern maupun tradisional," ujarnya.

Mereka mendesak pemerintah untuk segera memenuhi somasi ini dalam waktu paling lama 14 hari sejak hari ini.

Macron, Scholz Peringatkan Eropa Mungkin Menghadapi Konsekuensi Embargo Gas Rusia Musim Dingin Berikutnya

©AP Photo/Martin Meissner

Negara-negara Eropa telah menyerukan embargo terhadap gas dan minyak Rusia karena mereka terus mengutuk operasi militer Moskow yang sedang berlangsung di Ukraina.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperingatkan bahwa Eropa mungkin menghadapi konsekuensi musim dingin mendatang jika memberlakukan embargo terhadap gas Rusia.

“Kami tidak akan melihat konsekuensi dari (sanksi terhadap sumber energi Rusia) ini pada musim semi dan musim panas 2022 [karena penyimpanan gas telah diisi ulang], tetapi musim dingin berikutnya, kami akan merasakannya jika tidak ada lagi gas Rusia,” Macron kata dalam sebuah wawancara dengan harian Ouest-France.

Sentimen serupa disuarakan oleh Kanselir Jerman Scholz dalam wawancaranya dengan Der Spiegel.

"Saya sama sekali tidak melihat bagaimana embargo gas akan mengakhiri perang. Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin terbuka untuk argumen ekonomi, dia tidak akan pernah memulai perang gila ini," katanya, membela keputusannya untuk tidak mengakhiri impor Jerman. gas Rusia.

Kanselir juga mengatakan bahwa masalahnya bukan tentang uang melainkan tentang "menghindari krisis ekonomi yang dramatis dan hilangnya jutaan pekerjaan dan pabrik yang tidak akan pernah lagi membuka pintu mereka."

Embargo? 'Tidak hari ini'

Presiden Macron sebelumnya mengisyaratkan bahwa masalah sanksi terhadap minyak dan gas Rusia dapat dimasukkan ke dalam agenda, "tetapi tidak hari ini". "Negosiasi tentang batu bara dan minyak sudah berlangsung, tetapi belum tentang gas. Kami menyadari kesulitan besar yang ditimbulkannya. Itulah sebabnya Anda telah mendengar selama bertahun-tahun bahwa saya berbicara tentang kedaulatan energi Eropa," Macron kata surat kabar Italia Corriere della Sera.

Meskipun negara-negara Eropa telah mempertimbangkan gagasan untuk mengakhiri impor gas dan minyak Rusia sebagai cara untuk memberikan sanksi kepada Moskow atas operasi militernya di Ukraina, tampaknya UE tidak melihat persatuan dalam hal inisiatif ini. Misalnya, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengisyaratkan Eropa mungkin menghadapi pilihan antara AC di musim panas dan bantuan untuk Ukraina.

Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia atas operasi militer di Ukraina, mengutuknya sebagai invasi dan meningkatkan militer Ukraina. Moskow, pada gilirannya, berpendapat bahwa tujuan operasi militer adalah untuk "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" negara tetangga.

Senator Rusia Menjelaskan Mengapa Jembatan Krimea 'Paling Dipertahankan' di Dunia

©Photo : Roscosmos/Anton Shkaplerov

Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, sebelumnya mengatakan bahwa jembatan yang menghubungkan Krimea dengan daratan Rusia akan menjadi sasaran pasukan Ukraina segera setelah mereka mendapat kesempatan untuk menabraknya.

Jembatan Krimea yang dibangun Rusia adalah jembatan yang "paling terpelihara" di dunia dan benar-benar tertutup dari serangan oleh berbagai lapisan pertahanan, kata senator Rusia dari Krimea, Olga Kovitidi. Menurutnya, Rusia sejak awal mengetahui bahwa jembatan tersebut bisa menjadi sasaran dan mengambil langkah untuk melindunginya.

Jembatan itu dilindungi dari serangan dari udara oleh dua resimen sistem pertahanan udara S-400 (nama pelaporan NATO: SA-21 Growler) yang dapat menjatuhkan rudal yang datang 400 kilometer jauhnya, kata sang senator. Radium efektif mereka lebih dari menutupi jembatan sepanjang 15 kilometer. Kovitidi mengatakan bahwa sistem tambahan, seperti Pantsir-S1, menutupi jembatan dari serangan jarak pendek.

"Jadi, tidak mungkin menyerang tanpa diketahui lewat udara", kata Kovitidi.

Jembatan Krimea juga tertutup dari air. Selain menggunakan kekuatan Angkatan Laut Rusia, jembatan itu dilengkapi dengan sistem sonar canggih yang dapat mendeteksi ancaman bawah laut yang masuk, seperti kapal selam, kata Kovitidi.

Senator lebih lanjut mengatakan bahwa inspeksi harian elemen kunci jembatan juga dilakukan.

“Oleh karena itu, kami tidak menyarankan siapapun untuk mencoba menyerang jembatan tersebut,” pungkasnya.

Komentarnya muncul setelah ancaman oleh Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov. Dia menyatakan pada 21 April bahwa Jembatan Krimea akan menjadi sasaran pasukan Ukraina sesegera mungkin. Dia tidak menjelaskan apakah Ukraina memiliki sarana untuk menyerangnya.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengutuk pernyataan Danilov dan menggambarkannya sebagai "pengumuman kemungkinan "tindakan teroris" oleh Ukraina. Peskov juga menyarankan bahwa pernyataannya adalah provokasi untuk mendorong tindakan di pihak Rusia. Juru bicara itu mengatakan bahwa tanggapan Moskow terhadap kekerasan akan selalu menjadi "memadai".

Tentara Jerman tidak dapat memasok senjata berat ke Kiev, kata kepala pertahanan Scholz

Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht
©AP Photo/Hannibal Hanschke

Jerman tidak dapat mengirim senjata berat ke Ukraina dari pasokan Bundeswehr sendiri, Menteri Pertahanan Christine Lambrecht mengatakan pada hari Kamis selama siaran langsung oleh saluran RTL dan n-tv.

Lambrecht mengatakan karena itu perlu untuk mengatur apa yang dikenal sebagai pertukaran sirkular dengan mitra UE dan NATO, yang berarti senjata dapat dipasok ke Ukraina dari negara lain, yang nantinya dapat dikompensasi oleh Jerman. Juga, persenjataan buatan Soviet dapat dikirimkan, kata menteri tersebut.

“Ini bisa berarti tank, kendaraan tempur infanteri, dan berbagai alternatif yang dapat diturunkan oleh masing-masing negara. Kami sedang mendiskusikan ini, dan semuanya berjalan sangat cepat,” jelas Lambrecht. Ditanya kapan Ukraina bisa mendapatkan persenjataan berat itu, menteri pertahanan Jerman mengatakan "itu bisa terjadi dalam beberapa hari".

Usulan pertukaran sirkular sebelumnya diajukan oleh Wakil Rektor Jerman Robert Habeck, yang juga bertindak sebagai Menteri Aksi Ekonomi dan Iklim.

Setelah pertemuan yang disiarkan televisi dengan para pemimpin Barat pada hari Selasa, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan angkatan bersenjata negara itu sebagian besar kehabisan pasokan untuk mempersenjatai Ukraina.

Namun, Kiev dapat membeli senjata dari perusahaan pertahanan Jerman, dan pembelian ini selanjutnya akan dilunasi, tambahnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock sebelumnya mengatakan bahwa Kiev membutuhkan persenjataan berat, dan mencari alasan untuk tidak memasok terlalu dini.

Otoritas Taiwan Akan Menyediakan Saluran TV Lokal Menyusul Laporan Palsu tentang 'Invasi China'

©AP photo

Taipei telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan invasi dari China, yang melihat Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya dan provinsi yang memisahkan diri. Taiwan memesan peralatan dan senjata militer senilai $17 miliar dari AS pada 2019 untuk kebutuhan pertahanan, meskipun ada keberatan kuat dari Beijing.

Komisi Komunikasi Nasional Taiwan akan menyelidiki saluran TV lokal yang secara keliru menayangkan beberapa ticker berita palsu tentang "invasi China" ke pulau itu pada 20 April.

Komisi tersebut menuduh lembaga penyiaran China Television System (CTS) mengganggu ketertiban umum. Jika terbukti bersalah, perusahaan akan menghadapi denda sekitar $68.530.

Kilatan berita CTS mengklaim rudal China telah menghantam Taipei, beberapa tindakan sabotase telah terjadi di pulau itu, dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah mengeluarkan "perintah darurat".

"Kota New Taipei telah terkena rudal dari militer komunis; Pelabuhan Taipei telah meledak, fasilitas dan kapal telah rusak. Diduga agen musuh telah melakukan pembakaran dan menanam bahan peledak di stasiun kereta Banqiao", beberapa ticker berita CTS fiksi diklaim.

Saluran tersebut mengeluarkan permintaan maaf publik pada hari yang sama, mengatakan bahwa kabel berita palsu awalnya dibuat untuk latihan pemadam kebakaran dan tidak seharusnya ditayangkan. CTS mengatakan bahwa personel, manajer, dan supervisor yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu telah dihukum.

Berita "invasi" palsu itu mengejutkan Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng. Dia meminta warga untuk memverifikasi informasi yang mereka terima saat dia berbicara di parlemen Taiwan.

"Ini adalah pelajaran yang baik untuk teman-teman kita di industri media", kata Chiu Kuo-cheng.

Taiwan telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang Beijing yang diduga berencana untuk menyerang pulau itu karena militer China telah mengintensifkan latihannya di dekat perairan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. China melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang suatu hari harus bersatu kembali dengan negara lain.

Berusaha untuk meningkatkan pertahanannya, Taipei memesan peralatan dan senjata militer senilai $17 miliar dari AS pada 2019, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Washington. Beijing mengecam keras langkah itu sambil memperingatkan AS agar tidak melakukannya.

Namun, menurut laporan terbaru, pada April 2022, AS telah mengirimkan kurang dari 20 persen dari pesanan itu - dengan tumpukan pengiriman yang signifikan karena gangguan pandemi dan AS mengalihkan fokusnya ke Ukraina baru-baru ini.

Praveen/Melati batal tampil di Thailand demi Indonesia Open 2022

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti di Indonesia Open 2021
Sumber : Instagram: badminton.ina

Pelatih ganda campuran PB Djarum, Vita Marissa, memutuskan untuk tidak mengirim Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti ke Thailand Open 2022 demi fokus mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Open 2022.

"Praveen/Melati difokuskan di Indonesia Open 2022 supaya persiapannya matang dan hasilnya bisa lebih maksimal," kata Vita Marissa seperti dilansir laman resmi PB Djarum, Rabu.

Thailand Open 2022 adalah turnamen level Super 500 yang dijadwalkan bergulir di Impact Arena, Bangkok, pada 17-22 Mei. Praveen/Melati pada edisi terakhir yakni pada 2021 secara mengejutkan terhenti pada babak pertama.

Padahal ketika itu, mereka hadir dengan status unggulan kedua. Langkah Praveen/Melati dihentikan wakil Prancis Thom Mark Gicquel/Dephine Auore Delrue dengan skor 21-14, 9-21, 13-21.

Sedangkan Indonesia Open 2022 dijadwalkan bergulir pada 14-19 Juni. Praveen/Melati pada 2021, terhenti pada babak kedua usai kalah dari wakil Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje dengan skor 21-23, 14-21.

Musim ini, Praveen/Melati terakhir kali tampil pada ajang Super 300 Swiss Open pada 22-27 Maret. Mereka harus pulang lebih cepat di babak pertama usai kalah dari sang kompatriot Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso dengan skor 13-21, 26-28.

Adapun di Thailand Open 2022, meski tak menurunkan Praveen/Melati, PB Djarum akan tetap mengirimkan pasangan lain, yaitu Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Duet junior dan senior ini akan bermain dari babak kualifikasi.

Sementara Akbar Bintang Chayono/Marsheilla Gischa Islami masih berada dalam daftar tunggu kedua. "Dejan/Glo tetap pergi bertanding, sementara Akbar/Gischa masih menunggu," pungkas Vita Marissa.

'Apa Cara Terbaik Membawa Perdamaian?' Corbyn Mengatakan NATO Harus 'Pada Akhirnya' Dibubarkan

©AFP 2022/JESSICA TAYLOR

Jeremy Corbyn bergabung dengan sekelompok 11 anggota parlemen Partai Buruh yang menandatangani surat koalisi Hentikan Perang pada bulan Februari, yang mendesak NATO untuk "menghentikan ekspansi ke arah timur" dan menuduh pemerintah Inggris "berdebar-debar" atas Ukraina.

Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn mengatakan kepada Times Radio bahwa aliansi militer seperti NATO dapat menimbulkan ancaman bagi perdamaian dunia, pada akhirnya harus dibubarkan.

“Saya ingin melihat dunia di mana kita mulai pada akhirnya membubarkan semua aliansi militer. Masalahnya harus: apa cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian di masa depan? Apakah dengan lebih banyak aliansi? Apakah dengan lebih banyak pembangunan militer?” dia menekankan.

Anggota parlemen Islington North mengakui bahwa NATO tidak akan segera dihapus, tetapi menambahkan bahwa orang harus "melihat proses yang bisa terjadi pada akhir perang Ukraina".

“... Ajukan pertanyaan pada diri Anda sendiri: apakah aliansi militer membawa perdamaian? Atau apakah mereka benar-benar mendorong satu sama lain dan membangun bahaya yang lebih besar?”, kata Corbyn, menambahkan bahwa dia “tidak menyalahkan NATO atas fakta bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina”, mengacu pada operasi militer khusus Moskow yang sedang berlangsung di negara Ukraina.

Mantan pemimpin Partai Buruh itu juga mengatakan bahwa dia ingin melihat “semacam diskusi keamanan yang jauh lebih dalam, karena memang NATO melakukan diskusi keamanan dengan Rusia sampai tahun lalu”.

Wawancara itu dilakukan setelah pemimpin Partai Buruh Keir Starmer menjelaskan awal bulan ini bahwa Corbyn tidak akan mengembalikan cambuk Partai Buruh sementara dia terus bergabung dengan koalisi Hentikan Perang. Starmer mengatakan bahwa "sangat jelas" mereka yang ingin menjadi anggota parlemen Partai Buruh harus menjadi pendukung NATO dan menolak "kesetaraan palsu" antara aliansi dan "agresi" Rusia.

Gerakan Hentikan Perang menuntut NATO "menghentikan ekspansi ke arah timur" dan mendesak "seluruh gerakan anti-perang untuk bersatu atas dasar menentang sikap agresif pemerintah Inggris dan mengarahkan kampanyenya ke tujuan itu di atas segalanya".

Corbyn kehilangan cambuk Partai Buruh atas tanggapannya terhadap laporan Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia (EHRC) Oktober 2020 atas tuduhan anti-Semitisme di partai tersebut. Sayap kiri veteran menyatakan pada saat itu bahwa "skala masalah juga secara dramatis dibesar-besarkan karena alasan politik oleh lawan kami di dalam dan di luar partai, serta oleh banyak media".

Meskipun mantan pemimpin oposisi diangkat kembali sebagai anggota Partai Buruh setelah diskors, Starmer menolak untuk menerima kembali Corbyn ke partai parlementer.

Operasi militer khusus Rusia untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari, menyusul permintaan bantuan dari republik Donbass di tengah meningkatnya penembakan oleh Angkatan Darat Ukraina. Operasi itu hanya bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi, menurut Kementerian Pertahanan Rusia