Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Keputusan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di selama 30 hari (Antara)
Keputusan pemberlakuan tanggap darurat bencana alam gempa bumi dikeluarkan oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman. Selama 30 hari, wilayah Kabupaten Cianjur akan berstatus darurat tanggap bencana gempa bumi.
Surat pernyataan tanggap darurat bernomor 360/8717/BPBD/2022 dan berlaku sejak gempa terjadi Senin 21 November 2022 hingga jangka waktu 30 hari ke depan.
Penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan informasi BMKG tanggal 21 November 2022 pukul 13.21 WIB.
Gempa bumi berkekuatan 5,6 SR dengan pusat gempa berada di 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Lintang : 6.84 LS Bujur : 107.05 BT Kedalaman 10 km, Lokasi : 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, 15 km Timur Laut Kota Sukabumi, 39 km Tenggara Kota Bogor, 63 km Barat Laut Bandung, 78 km Tenggara Jakarta dan tidak berpotensi Tsunami.
"Melihat kepada hal-hal tersebut di atas dengan ini menyatakan jika status tanggap darurat ini berlaku di Kabupaten Cianjur. Berlaku selama tiga puluh hari, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2022," ujar Herman Suherman,.
Namun jika diperlukan, status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa bumi Cianjur yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Pendopo Cianjur, Selasa 22 November 2022.
Rakor juga dihadiri Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Bupati Cianjur, dan pihak terkait lainnya.
Menko PMK dalam keterangan persnya mengatakan, di masa tanggap darurat pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun bangunan akan dipercepat.
"Mengenai masa darurat itu akan ditangani secepat mungkin karena semakin cepat, semakin baik, sehingga memperpendek penderitaan para korban," ujarnya.
"Yaitu penanganan tanggap bencana yang mengutamakan pada korban, baik korban hidup, korban meninggal, maupun korban luka-luka, baik ringan maupun berat," kata dia.
Pada saat yang bersamaan, kata Muhadjir, akan dilakukan pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang mengalami kerusakan ringan, berat, maupun fatal.
Setelah itu pemerintah akan membangun kembali rumah warga yang rusak. "Nanti begitu selesai tahap tanggap darurat kita langsung bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ucapnya.
Sementara terkait jalan yang tak bisa dilewati karena terimbun material longsor, pemerintah menargetkan hari ini juga akan diselesaikan agar lalu lintas kembali normal.
"Dari Pak Kapolda sudah janji untuk jalan nasional itu tiga setengah jam mulai dari jam sekarang termasuk jalur kabupaten nanti kita usahakan juga ditangani secara simultan," ujarnya.
Kemudian untuk jembatan yang putus, untuk sementara akan dibangun jembatan darurat oleh Kementerian PUPR. Adapun yang menjadi prioritas penanganan adalah membongkar atau menggali timbunan-timbunan yang kemungkinan ada korban.
"Tadi dari Pak Basarnas sudah menyanggupi hari ini nanti timbunan-timbunan yang diduga kuat ada korban, terutama korban hidup, itu akan diselesaikan hari ini," kata Muhadjir.
Usai Rakor, Menko PMK, Gubernur Jabar dan pihak terkait lainnya langsung meninjau proses evakuasi korban di Kecamatan Cugenang yang merupakan wilayah terparah terdampak gempa bumi.
The outgoing Brazilian President Jair Bolsonaro filed a complaint Tuesday with the electoral court claiming that the result of the recent presidential election was invalid on account of "malfunctioning" ballot boxes
President Jair Bolsonaro’s party is questioning the result of Brazil’s runoff election, seeking to annul votes that gave leftist leader Luiz Inacio Lula da Silva a tight victory on Oct. 30.
The outgoing Brazilian President Jair Bolsonaro filed a complaint Tuesday with the electoral court claiming the result of the recent presidential election was invalid on account of "malfunctioning" ballot boxes.
The filing claimed that ballot box models UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 and UE2015 were reported to have been "malfunctioning" during Election Day. In total, the claim alleges that over 350,000 votes registered by the specified ballot boxes were invalid.
It's worth noting that the amount of ballots being refuted by the Bolsonaro camp would effectively give him the winning ticket for the October runoff election.
Bolsonaro’s Liberal Party claimed on Tuesday that older models of Brazil’s electronic ballots had problems that make it impossible to properly identify the machines, and requested that votes cast through them be annulled. If only new models of the machines are deemed reliable, the conservative president would be reelected with 51.05% of the votes, the party said.
Alexandre de Moraes, the lead justice of the electoral court, has ordered Bolsonaro and company to submit its full account for both election rounds within the next 24 hours, noting that the complaint would be vacated if the deadline was not met.
Bolsonaro, 67, was first elected as president of Brazil in 2019 after leaving the Social Liberal Party of Brazil but not before he converted it into a nationalist, economically liberal, and socially conservative party. His second presidential bid came to an end after being bested by President-elect Luiz Inácio Lula da Silva, 76, who was president of Brazil from 2003 until 2010, and is a member of, as well as the former president of the Worker's Party (PT).
Lula's win against Bolsonaro was slim, with Bolsonaro winning 49% of the votes (58.2 million) compared to Lula's 50.9% (60.3 million).
The electoral court replied by saying that the same machines were used in both rounds of election. Therefore, the allegations will only be considered if the first round of the vote is also reviewed, the court’s president, Justice Alexandre de Moraes, wrote in his decision.
He gave 24 hours for the Liberal Party to decide how to proceed. His ruling puts the Liberal Party in a tough spot because a move to question first-round results would likely affect the election of many of its members in congress.
Brazilian assets extended losses after the announcement, hitting daily lows. The real fell as much as 1.6%, while stocks dropped 1.4% as of 4:37 p.m. in Sao Paulo.
“The biggest post-election risk was that results would be contested,” Tiago Cunha, a money manager at Ace Capital, said. “That had faded, but it’s now back.”
Pembangunan Jembatan Otista Bogor di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor akan dilakukan awal 2023.
Pembangunan Jembatan Otista Bogor di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor akan dilakukan awal 2023.
Selama sembilan ke depan pembangunan Jembatan Otista Bogor, jalan sekitanya terpaksa ditutup.
Rencananya penutupan sendiri akan dilakukan selama 9 bulan, dimulai April sampai akhir Desember 2023.
“Jadi Insya Allah Desember ini kita akan mulai proses pembangunan Jembatan Otista Bogor. Desember akan dibuka lelang untuk MK, konsultan manajemen konstruksi selama dua bulan sampai Januari,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya usai meninjau Jembatan Otista Bogor, pada hari Selasa, 22/11/2022.
“Setelah itu akan dilakukan review untuk desain selama satu bulan, sampai Februari. Baru kemudian Februari akhir kita akan mulai lelang untuk konstruksinya. Selama satu bulan targetnya. Jadi ditargetkan April idealnya, awal, untuk groundbreaking Jembatan Otista ini,” sambungnya.
Menurut Bima Arya, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian hingga Dishub Kota Bogor, untuk melakukan mengkondisikan lalu lintas yang biasa melintas jalur itu.
Mengingat, imbas pembangunan Jembatan Otista Bogor yang menelan anggaran Rp52 miliar dari bantuan Pemprov Jabar ini, Jalan Otista kemungkinan besar akan ditutup total selama pengerjaan, dengan tujuan mengejar waktu pembangunan selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
“Karena ini bukan multi years atau tahun jamak, ini tahun anggaran di 2023 harus selesai. Artinya kita perhitungkan, kalau April sudah bisa groundbreaking, maka dalam waktu 9 bulan ini akan targetnya selesai di Desember 2023,” ucap Bima Arya.
“Prosesnya semua sudah siap, lahan sudah dibebaskan, sudah juga tercatat di aset kita, dan proses pemberkasan untuk lelang manajemen konstruksinya juga sudah siap oleh PUPR. Saya akan betul-betul awasi, pelototi semua tahapannya, supaya tepat waktu dan tidak gagal lelang,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Bima Arya juga mengimbau untuk warga Bogor termasuk warga Jakarta dan sekitarnya yang hendak mengunjungi dan berkegiatan di Bogor, bahwa akan ada rekayasa lalulintas selama sekitar 9-10 bulan imbas pembangunan Jembatan Otista Bogor.
“Jadi jalur ini tidak akan bisa dilewati total. Dan ini imbauan untuk warga Bogor, sudah pasti akan ada dampaknya bagi aktivitas warga,” imbuh Bima Arya.
“Saya minta camat lurah untuk melakukan sosialisasi kepada warga dari sekarang. Karena akan ada penyesuaian aktivitas selama 9-10 bulan. Termasuk tentunya akan ada aktivitas ekonomi yang terdampak di Jalan Otista dan Suryakencana ini,” lanjutnya.
Disinggung apakah rencana penutupan Jalan Otista ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Istana Kepresidenan Bogor, Bima Arya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak Istana Kepresidenan Bogor untuk jalur keluar masuk bagi Presiden.
“Segera dalam beberapa hari ke depan kita akan koordinasi intens dengan kepolisian dan pihak Istana Kepresidenan Bogor terkait rekayasa lalu lintas rencana pembangunan Jembatan Otista Bogor,” tandasnya.
The British government is failing Ukrainian refugees with the Homes for Ukraine scheme now risking collapse, according to the UK press. However, the UK is not the only western country that has failed to deliver on its generous promises to Ukrainian asylum seekers while flooding Kiev with weapons.
The UK's 'Homes for Ukraine' scheme was drawn up with a six-month time limit, meaning that many Ukrainians who flee their country amid the Russian special military operation will be left without any support soon.
British media has revealed that by mid-October, roughly a third of the displaced Ukrainian families in the country saw their hosting arrangements collapsing. Even though some British local authorities recognized the problem and provided deposits and the first month’s rent for displaced Ukrainians, others offered no assistance of any kind.
The program – which housed over 100,000 Ukrainian nationals in the UK so far – has hit several bumps since it was inaugurated on March 14. UK-based refugee charity Positive Action in Housing raised the alarm as early as March 27, arguing that the government's guidelines were confusing and provided Ukrainians with "false hope."
The newcomers had problems getting visas, while hundreds of families were left homeless in England after arriving despite being promised a place to live. With Ukrainian children being promised school places in the UK, many Ukrainian families waited for months for this to come through, being time and again denied entry to local educational institutions.
The Ukraine Family scheme, kicked off by the British government for Ukrainian refugees and their families who have a family connection in the UK, could not boast much success either: a total of 1,915 Ukrainian households from both programs have become homeless between February and September 2022.
The British media blames the hurdles on inadequate government funding, an inconsistent approach to accommodate Ukrainians at local levels, bureaucratic red tape, and the unfolding cost-of-living crisis in the UK.
In August 2022, the Office for National Statistics (ONS) revealed that 21% of sponsors of the Homes for Ukraine program had complained that soaring inflation and the rising cost of living affected their ability to provide support for the scheme "quite a lot."
Meanwhile, the UK press reported in mid-November that Chancellor Jeremy Hunt is considering reducing funding for the Homes for Ukraine scheme as inflation increases. The Consumer Prices Index - including owner occupiers' housing costs (CPIH) - jumped by 9.6% in the 12 months to October 2022, up from 8.8% in September 2022.
European Union
Not everything is rosy in the garden of the EU's Ukraine refugee programs either.
As of November 15, roughly 7.8 million Ukrainian refugees have been recorded across Europe with 4.7 million registering for EU Temporary Protection or similar national schemes, according to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
The EU’s Temporary Protection program for Ukrainian refugees ensures the right to work, health, education, shelter, and financial support for up to three years. However, the western mainstream press acknowledges that the scheme has been far from a "golden ticket": many Ukrainian refugees had to move from place to place to secure employment, often to no avail.
While Germany accommodated nearly one million Ukrainians between February and September, less than 10% of them have found jobs, according to the Federal Employment Agency. Likewise, Spain has taken in 142,000 Ukrainians under temporary protection, according to official figures, but only 13% of 90,000 Ukrainian refugees of working age have got jobs so far. The latest UNHCR survey conducted in 43 host nations, most of which are in Europe, indicated that just 28% of refugees were employed or self-employed. It has turned out that the fit between skill levels and jobs is highly problematic, while language requirements often become the major barrier.
Schooling, child care and jobs for caretakers, as well as missing documents, housing, and human trafficking, are among other challenges faced by newcomers, according to observers.
To cap it off, refugee fatigue has slowly started to engulf European populations amid galloping inflation and looming recession: volunteer help and donations have been on decline in Poland, Germany, the UK and elsewhere in Europe over the past months, western mainstream press admits.
Canada
Meanwhile, across the pond in Canada, Ukrainians have also found themselves on the horns of a dilemma. In March, the Canadian federal government unveiled a special program called Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET), which fast-tracks immigration for Ukrainians.
However, Ottawa made it clear that the newcomers are not "refugees." Ukrainians coming in through the Canadian scheme are considered "temporary residents" who may work and study in the country for three years. However, unlike people with refugee status, they are neither offered permanent residency when they land nor social assistance (in some provinces). Moreover, Ukrainian "temporary residents" would have to pay international students fees if they want to get a higher education in Canada.
Initially, Ukrainian newcomers did not even have any settlement support, which is typically provided to refugees by Ottawa. However, the program was later adjusted to provide a one-time package of $3,000 for adults and $1,500 per child under 18.
According to the Canadian media, the scheme has prompted confusion. However, Aidan Strickland, press secretary for the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, told press that it was the Ukrainian community who wanted "a temporary solution." Meanwhile, Ukrainians are complaining to the Canadian local press that they cannot make ends meet in the country: the cost of housing is proving to be one of the top issues for the newcomers, and it's very hard to get a job.
The Canadian government website says that 689,854 CUAET applications were received between March 17 and November 15 with 420,196 applications being approved.
United States
The US has taken fewer Ukrainian refugees (100,000) than any of the aforementioned blocs and – like its western peers – Washington is inclined to provide shelter to the newcomers from the Eastern European state on a temporary basis with no path for future citizenship.
Earlier this year, the US federal government opened the Temporary Protected Status (TPS) program to Ukrainian nationals, which is valid for 18 months. According to the US government website, TPS is "a temporary benefit" that "does not lead to lawful permanent resident status or give any other immigration status."
In addition, the Biden administration kicked off the Uniting for Ukraine (U4U) program on April 21, allowing Ukrainian nationals and their family members to come to the US via "private sponsorship" for an initial but renewable period of two years.
The program requires a US-based sponsor to provide them with financial support during their stay in the country. Moreover, unlike the US Department of State’s Refugee Admissions Program (USRAP), the U4U does not provide Ukrainians with a pathway to citizenship, work authorization, or any possibility to reunite family members who remain abroad, let alone access to healthcare or other access to safety net programs.
Judging from the small number of Ukrainian refugees who have been accommodated in the US so far, it's not an easy task for them to settle in the country. Indeed, some US immigration attorneys complain that the programs announced by the Biden administration have not provided any efficient solutions for Ukrainian refugees and keep them under stress that they will have nowhere to go once their temporary status expires.
Nevertheless, the US and allies appear to be more than eager to provide Ukrainians with billions worth of lethal weapons rather than shelter, jobs and social benefits.
The US, EU, UK and several other countries have generously committed a total of €41.5 billion in weapons to Kiev – which includes artillery, anti-aircraft and anti-tank arms, armored vehicles, reconnaissance and attack drones, helicopters, etc. – between January and October 2022, according to the Germany-based Kiel Institute for the World Economy.
Given this, one might wonder whether the collective West is more interested in turning Ukrainians into cannon fodder than potential citizens.
In June-July 2022, the ports of the United Kingdom received Russian oil worth $94 million.
But according to the publication, officially, this import is not classed as coming from Russia – it came to the country through the use of loopholes in regulations that allow the origin of the oil to be obscured.
About $27 million of Russian oil has been delivered to the UK port of Immingham in Lincolnshire since March. However, the oil was registered as imports from Germany, the Netherlands, and Belgium.
At the same time, since March, 10 British ports have received $919 million’s worth of Russian oil. Approximately $236 million of this amount came in June and July. Yet, according to official data, the United Kingdom did not buy Russian oil during this period.
That’s because the UK Office for National Statistics takes into account the sending country, not the oil producer. If the original producer of the oil is taken into account, UK imports of Russian oil in June and July were worth almost $95 million.
The Times said Russian oil tankers can evade sanctions by pumping their oil onto other ships while on the high seas, often disabling their GPS transponders so that they cannot be tracked while doing so.
In one incident recorded in May, the tanker Mariner III left the southern Russian port of Tuapse with a cargo of 200,000 barrels of oil. After five days at sea, the vessel anchored next to a large tanker owned by Greek company Marinoula. The ships halted near the town of Kalamata, in Greek waters.
Over the next 36 hours, both vessels were connected by large pipes. After taking on oil from Mariner III, the Greek vessel headed to the UK coast, where it moored in Immingham and unloaded about 250,000 barrels of oil on June 6.
In early November, the UK introduced additional restrictions on the purchase of Russian oil.
In early
Meanwhile, the G7 countries and Australia have agreed to set a fixed ceiling for Russian oil prices, instead of the dynamic corridor as proposed earlier.
Have a look at Sputnik's infographic showing what countries continue to trade with Russia despite imposing sanctions.
US & Allies Close to Agreement on Russian Oil Price Cap at $60-$70, Report Suggests
The United States and its G7 and European allies are close to agreeing on a Russian oil price cap at $60-$70 per barrel later on Wednesday, American newspaper reported on Tuesday, citing sources in the know.
Later in the day, ambassadors from all 27 European Union states will meet to decide on the price cap, the report said. The decision to introduce the price cap should result from a unanimous vote by the EU members, while the G7 will vote in parallel to the European bloc.
Meanwhile, White House National Security Council spokesman John Kirby said on Tuesday that the European Union (EU) is still deliberating on what the Russian oil price cap level should be and the United States is in touch with its European allies and partners on the issue.
“I'm not going to get ahead of the EU in terms of what the cap actually is. They are still deliberating on that,” Kirby said during a press briefing. “We are in touch with our EU partners about their progress towards this of course and trying to be as supportive as we can be, particularly in terms of the [price cap] implementation.”
If the countries agree on the terms of the price cap, it will be introduced starting December 5.
Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak stated on November 21 that Russia will not supply oil and petroleum products to countries that will apply the price cap principle, Moscow will redirect supplies to market-oriented partners or reduce production altogether.
"Russia confirms its status as a reliable energy supplier to the world market and the market status of our relations with partners. In this regard, we do not plan to supply oil and petroleum products to countries that will apply the principle of a price cap with the subsequent reorientation of supplies to market-oriented partners or with a production reduction," Novak said.
Western countries have been seeking ways to limit Russia's income from oil and gas exports since the country launched a military operation in Ukraine on February 24. In September, the G7 finance ministers confirmed their intention to impose a price cap on Russian oil and urged all nations to support the initiative. In October, the European Union introduced the eighth package of sanctions against Moscow, which included a legislative basis for setting a price cap for maritime shipments of Russian oil to third countries.
Bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Cugenang rusak berat di Jalan Raya Cugenang, Desa/Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hari Selasa, 22/11/2022
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan data korban gemba Cianjur per hari ini, hari Selasa, 22/11/2022.
Suharyanto mengatakan, hingga Selasa sore, 22/11/2022 pihaknya mendata ada 268 korban jiwa dalam bencana gempa Cianjur. Dari jumlah itu, sebanyak 122 jenazah telah berhasil diidentifikasi.
"Kemudian masih ada korban hilang dan masih dilakukan pencarian, sejumlah 151 orang. Apakah 151 orang ini masuk ke dalam yang belum teridentifikasi, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kepala BNPB dalam konferensi pers yang diikuti secara daring, pada hari Selasa sore, 22/11/2022.
Suharyanto juga menyampaikan, ada 12 kecamatan yang terdampak gempa Cianjur.
Adapun 12 kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Warungkondang, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Sukaluyu, Pacet, dan Gekbrok.
"Dari 12 kecamatan, masing-masing kecamatan sudah berdiri tempat pengungsian," ujar Suharyanto.
Berikut data dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) Suharyanto saat konferensi pers, Selasa sore, 22/11/2022:
Korban Meninggal Gempa Cianjur Bertambah Jadi 268 Orang, 122 Jenazah Teridentifikasi
151 orang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.
1.083 orang yang mengalami luka
mengungsi 58.362 orang
rumah rusak berat mencapai 6.570 unit
rumah rusak sedang 2.071 unit
rumah rusak ringan 12.641 unit.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman mengatakan jenazah itu ditemukan pada hari Selasa, 22/11/2022. Sebelumnya kata Dudung, jalan tersebut sempat tertutup longsoran saat gempa terjadi pada Senin siang, 21/11/2022.
"Saya sekarang berada di Desa Cijendil Kampung Gasol Kecamatan Cugenang, jalan ini tertutup kemarin. Jenazah ada 14 dan sudah kita evakuasi," kata Dudung dikutip dari Antara.
Dudung mengatakan telah menelusuri jalur Cipanas-Cianjur tersebut, namun hingga saat ini memang belum dibuka untuk publik lantaran masih terjadi proses evakuasi longsor yang rawan.
"Hanya khusus untuk para petugas, karena secara umumnya mereka dialihkan dulu, karena tanah informasinya masih labil, masih rawan untuk dilewati," kata dia.
Dudung mengatakan sesegera mungkin akan membuka jalur Cipanas-Cianjur tersebut, lantaran menjadi jalur perekonomian.
Dalam kesempatan berbeda, Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Rudi Saladin mengatakan korban jiwa akibat longsor di jalur tersebut langsung dibawa ke RSUD Sayang dan sebagian ke RS Cimacan.
Pada proses evakuasi longsor juga ditemukan dua kendaraan tertimbun tanah. Delapan ekskavator dikerahkan untuk mengeruk longsoran tanah sepanjang 200 meter.
"Yang pertama mungkin kita antisipasi gempa susulan termasuk juga tanah, bisa kita lihat tanahnya cukup gembur. Maka dari kita tetap siaga tetap waspada," ujar Rudi.
Dia mengatakan personel yang melakukan evakuasi, termasuk alat berat yang digunakan harus siaga, untuk mengantisipasi terjadinya dampak gempa susulan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memberikan kompensasi perbaikan rumah bagi korban terdampak gempa Cianjur.
Hal ini diungkapkannya saat mengunjungi posko pengungsian di Cianjur pada hari Selasa, 22/11/2022.
Jokowi menjelaskan kompensasi tersebut akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga yang terdampak.
Untuk rumah yang rusak berat akan memperoleh kompensasi sejumlah Rp 50 juta
Sementara rumah rusak sedang diberikan kompensasi perbaikan sebesar Rp 25 juta.
Sedangkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak ringan akan mendapatkan uang Rp 10 juta.
Kepala Negara juga meminta agar pembangunan kembali rumah warga terdampak gempa didesain tahan gempa.
"Rumah-rumah yang kena gempa ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan anti gempa oleh Menteri PUPR. Jadi rumah antigempa," ujarnya dikutip dari Live Facebook Tribun Jabar.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan duka cita bagi korban jiwa akibat gempa tersebut.
"Saya menyampaikan duka cita yang dalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Selain itu Jokowi mengungkapkan telah memerintahkan jajarannya untuk memberikan bantuan kepada korban serta melakukan pemulihan pascagempa.
Ia juga meminta agar akses jalan yang terdampak gempa agar dapat dibuka kembali.
"Kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, BNPB, Basarnas, dan juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama mengerahkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di kabupaten Cianjur ini utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor," tuturnya.
Peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 21 November 2022, terjadi adu jotos di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Videonya pun beredar di media sosial.
Presiden Jokowi yang hadir di Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-17 di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 21 November 2022.
Dalam sambutannya, Jokowi menyebut puluhan negara diprediksi akan menjadi pasien IMF (dana moneter internasional) atau Bank Dunia akibat kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saat ini
Adu jotos bermula ketika ada perbedaan pendapat dari peserta hingga pimpinan sidang. Situasi sudah larut malam. Satu pihak menginginkan agar sidang dilanjutkan, namun di sisi lain ada yang meminta agar sidang ditunda sampai dengan sekarang.
Para peserta yang ada di bagian depan ruangan rapat nampak saling adu mulut, saling dorong hingga adu jotos. Kebanyakan mereka masih mengenakan seragam batik kebesaran HIPMI. Keributan ini diduga berlangsung malam hari.
Kondisi makin panas karena beberapa peserta memperparah keadaan dengan mencoba melemparkan bangku kepada peserta lain. Ricuh pun tak terhindarkan. Setidaknya ada puluhan hingga ratusan peserta terlihat dari video tersebut
Kapolresta Surakarta Kombes (pol) Iwan Saktiadi mengatakan, kejadian tersebut hanya kesalahpahaman. Panitia kata dia juga akan memediasi keduabelah pihak yang bertikai.
“Pada saat pleno pertama malam, peserta bubar, namun di arena luar, terjadi kesalahpahaman antar beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi kejadian tersebut,”ujarnya.
“Hipmi merupakan suatu keluarga besar, mereka akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami juga telah menerima laporan dan akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Akibat saling tonjok ini, di antara peserta mengalami luka benjol. Diduga, pemicu keributan ini adalah masalah lama. Namun tidak dijelaskan detail masalah apa yang dimaksud. Dalam video tersebut juga nampak lokasi keributan di dalam sebuah ruangan besar yang penuh dengan peserta munas.
Korban berinisial MAA (40) warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami luka lebam dan dibawa ke Rumah Sakit Dr Moewardi, Kota Solo.
Iwan menjelaskan, penyelidikan sementara, kasus ini bermula saat banyak peserta yang melakukan interupsi dalam munas.
"Saling interupsi, panitia tidak memenuhi kesepakatan, ada ada yang minta lanjut dan ada yang ditunda. Akhirnya diputuskan, ditunda. Keluar ruangan, senggol-senggolan salah paham, tiba-tiba bakbuk (adu pukul)," kata Iwan Saktiadi, saat dikonfirmasi, hari Selasa pagi, 22/11/2022.
Setelah adanya peristiwa tersebut, korban melapor ke Polresta Solo. Namun, kemungkinan besar akan ditempuh jalur mediasi antarkedua belah pihak.
"Tetap laporan, tetap terima. Kita konfirmasi ke panitia menyatakan akan mencoba tempuh mediasi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Organizing Committe (OC) Munas Hipmi XVII Muhammad Ali Affandi menyatakan akan melakukan mediasi atas kejadian tersebut.
"Kejadiannya ini sudah selesai sidang pleno ditutup. (Adu jotos) di jalan keluar, kayaknya sih kalau saya lihat, miskomunikasi, salah paham," ucapnya.
"Kita utamakan kekeluargaan, jadi mau dimediasi. Prinsipnya untuk menghindari miskomunikasi dan interprestasi," lanjutnya.
Bangsa yang baru saja membanggakan Pancasila dengan mendung - dengungkan Pancasila di KTT G20, ternyata belum mampu bercermin hidup dengan Pancasila. Pancasila masih menjadi alat belum menjadi aktualisasi ke dalam sendi hidup, institusi, organisasi dan sistim ketatanegaraan.
