Philadelphia Memberlakukan Jam Malam Malam Ini untuk Mengatasi Protes Kekerasan
Philadelphia Memberlakukan Jam Malam Malam Ini untuk Mengatasi Protes Kekerasan
WASHINGTON - Kota Philadelphia di AS memberlakukan jam malam sebagai sarana untuk menahan kerusuhan sipil yang sedang berlangsung yang dipicu setelah seorang pria kulit hitam ditembak mati oleh polisi, kata kantor Walikota Jim Kenney dalam siaran pers pada hari Rabu.
Pada hari Senin, petugas menembak mati Walter Wallace Jr, yang dilaporkan bersenjata dengan pisau dan mendekati mereka meskipun diperintahkan untuk berhenti dan menjatuhkan senjata.
"Akan ada jam malam di seluruh kota yang akan mulai berlaku pada Rabu, 28 Oktober pukul 9 malam hingga 6.00 pagi pada hari Kamis, 29 Oktober", kata rilis tersebut.
Kantor Walikota menambahkan bahwa dalam semalam petugas polisi Philadelphia menangkap 81 orang, lebih dari setengahnya karena perampokan dan delapan lainnya karena penyerangan terhadap petugas polisi.
Sebanyak 23 petugas polisi terluka dalam semalam dan sembilan kendaraan departemen kepolisian rusak, kata rilis itu.
Hingga Senin, telah ada 172 penangkapan tindak pidana atau pelanggaran ringan sehubungan dengan kerusuhan yang sedang berlangsung dan total 53 petugas polisi terluka dengan satu orang masih di rumah sakit, kata rilis tersebut.
Selasa malam, Gedung Putih mengatakan dalam pernyataannya bahwa protes Black Lives Matter yang dihidupkan kembali di Philadelphia adalah hasil dari "perang Demokrat Liberal melawan polisi".
"Ini hal yang mengerikan. Apa yang saya saksikan sangat buruk. Dan, terus terang, bahwa walikota, atau siapa pun itu, yang membiarkan orang-orang melakukan kerusuhan dan menjarah dan tidak menghentikan mereka juga hanya hal yang mengerikan", kata Presiden Donald Trump pada hari Rabu tentang peristiwa di Philadelphia.
Gedung Putih menambahkan bahwa pemerintahan Trump mendukung polisi dan siap untuk mengerahkan sumber daya federal apa pun untuk memulihkan ketertiban.
Masalah ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi telah memicu protes dan kerusuhan massal di seluruh Amerika Serikat sejak kematian George Floyd pada bulan Mei.
Nitizens Marah Pada Opini Miles Taylor Yang Menyerang Trump
Nitizens Marah Pada Opini Miles Taylor Yang Menyerang Trump
Netizens marah dan tampak tidak terkesan dan kecewa setelah mengungkap yang dilakukan oleh "pejabat senior dalam pemerintahan Trump", mempublikasikan buku "A Warning" di New York Times, yang menyerang Donald Trump.
Mantan Kepala Staf Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tersebut bernama 'Miles Taylor' menulis surat terbuka kepada publik Amerika pada hari Rabu, mengungkapkan dialah yang secara anonim menulis opini di NYT yang menyebut "amoralitas" Presiden AS Donald Trump dan disebut-sebut sebagai aktif Gerakan "perlawanan" dalam pemerintahan.
“Trump telah persis seperti yang kami, kaum konservatif, selalu katakan bahwa pemerintah TIDAK boleh menjadi: ekspansif, boros, sewenang-wenang, tidak dapat diprediksi, dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” bantah Miles Taylor dalam suratnya.
Dia menggambarkan "A Warning" miliknya yang dipublikasikan secara anonim sebagai "studi karakter Panglima Tertinggi saat ini dan peringatan kepada para pemilih bahwa itu tidak seburuk yang terlihat di dalam Pemerintahan Trump - itu lebih buruk."
Sementara seorang membuat retweet menyerang balik Taylor yang juga sebagai koresponden CNN : "tampaknya sekarang menginginkan ketenaran yang menyertai tulisannya, sejumlah besar netizen memiliki kritik mereka sendiri untuk pria yang sebelumnya dikenal sebagai "Anonymous" - terutama setelah penolakan langsungnya terhadap masalah tersebut awal tahun ini.
When I was a contributor to @CNN, I felt I was brought in to tell the truth -- not to lie to CNN's audience. Taylor not only lied to @andersoncooper, he elaborated on the lie in this clip. That is, frankly, shocking.
.@PressSec on Miles Taylor revealing himself as "Anonymous:" "This low-level, disgruntled former staffer is a liar and a coward who chose anonymity over action and leaking over leading," calls it "appalling" he was granted anonymity. (Taylor was Sec. Nielsen's Chief of Staff.)
Miles Taylor complained in writing about Trump’s anti-immigrant policies. But he worked as the @DHSgov secretary’s chief of staff as she helped launch family separation. Now, he wants us all to douse him in holy water. Other Trump officials will want the same. Don’t fall for it.
Miles Taylor was a critical part of the team that decided to separated thousands of migrant kids from their parents, resulting in lifelong psychological trauma. He would like you to believe otherwise.
Btw -it’s worth noting that when #MilesTaylor & I traveled to #Mexico with our bosses, he seemed totally on board with the agenda. No sign of frustration, concern, discontent. No wonder Americans don’t trust #Washington
NYT, yang memberi Taylor anonimitas untuk opininya, juga diseret di media sosial karena mencantumkan mantan kepala staf DHS sebagai "pejabat administrasi senior" ketika dia bahkan tidak berhasil masuk ke situs web kepemimpinan DHS dan benar-benar memegang posisi wakil kepala staf pada saat artikel diterbitkan.
Wow. Miles Taylor wasn't even listed on DHS's senior leadership page when NYT published his op-ed because he was just a policy advisor, not even chief of staff.
Here's a snapshot of top leadership at DHS a few weeks after the op-ed was published. (October 2018) pic.twitter.com/3CPzKcdB6N
I also didn’t realize the definition of “senior administration official” could be *this* expansive. Wasn’t even an agency chief of staff at the time the op-ed ran.
Leaving aside how one feels about Taylor's actions, I'm not sure that the NY Times decision to grant a DHS chief of staff anonymity for that op-ed and to describe him as a "senior administration official" holds up especially well.
Presiden AS juga mempertimbangkan masalah tersebut, secara keliru mengklaim untuk kedua kalinya bahwa dia tidak mengenal Taylor dan "bahkan tidak pernah mendengar tentang dia". Namun, dalam tweet yang sama, Trump mencatat mantan pekerjaan Taylor di Google dan pekerjaan saat ini di CNN - membuktikan bahwa dia memang tahu siapa mantan kepala staf DHS itu.
Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him - never even heard of him. Just another @nytimes SCAM - he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody....
Perlu dicatat bahwa Taylor dilaporkan memutuskan untuk mengambil cuti dari Google hingga setelah pemilihan presiden 2020 pada 3 November.
Orang yang ditunjuk Trump, yang bekerja di bawah mantan Sekretaris DHS Kirstjen Nielsen dan penjabat Sekretaris DHS Chad Wolf, dipuji oleh banyak orang setelah ia muncul dalam iklan testimonial untuk kelompok Pemilih Partai Republik Melawan Trump dan mendukung calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden.
NEW: Testimonial ad from Trump's Former DHS Chief of Staff @MilesTaylorUSA, declaring his support for Joe Biden and describing Trump's presidency as "terrifying" and "actively doing damage to our security."
— Republican Voters Against Trump (@RVAT2020) August 17, 2020
Taylor menegaskan bahwa presiden AS "ingin mengeksploitasi Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk tujuan politiknya sendiri dan untuk mendorong agendanya sendiri", yang tidak mengejutkan banyak orang, mengingat retorika kampanye rasis presiden AS tahun 2016 terhadap orang Meksiko dan imigrasi kebijakan pemerintahannya.
Taylor juga menerbitkan op-ed di Washington Post pada bulan Agustus, mengklaim bahwa presiden AS "sering berbicara tentang ide-ide buruk di saat-saat terakhir".
Polisi sudah siap alihkan tiga titik Lokasi Demo Omnibus Law
Polisi sudah siap alihkan tiga titik Lokasi Demo Omnibus Law
@TMCPoldaMetro
Akun twitter @TMCPoldaMetro mengunggah brosur spanduk himbauan, tanggal 28/10/2020, agar masyarakat yang menjalankan aktivitasnya hari ini, untuk menghindari kawasan Istana Merdeka dan Jalan M.H. Thamrin, Tugu Proklamasi, dan Gedung DPR/MPR.
Dalam brosur spanduk yang diunggah ada Selasa malam, 27 Oktober 2020, terdapat rencana pengalihan arus di tiga titik lokasi, yaitu di kawasan Tugu Proklamasi, polisi menutup akses ke Jalan Proklamasi dan Jalan Penataran.
Di kawasan Istana merdeka dan Jalan M.H. Thamrin, polisi akan menutup akses ke Jalan Veteran Raya, termasuk Veteran II dan III, Jalan Merdeka Utara, dan Merdeka Selatan.
Kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Timur-Merdeka Utara akan dialihkan ke Jalan Perwira. Akses menuju Jalan Majapahit juga akan ditutup. Kendaraan dari arah Jalan Hayam Wuruk-Majapahit akan dialihkan ke Jalan IR. H. Juanda. Kendaraan dari Jalan Suryapranoto akan dialihkan ke Jalan Gajah Mada.
penutupan juga terjadi di Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Museum, dan Jalan Abdul Muis menuju Jalan Majapahit. Kendaraan dari Jalan Abdul Muis akan dialihkan ke Jalan Tanah Abang II. Kendaraan dari arah Kebon Sirih-Patung Kuda akan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih menuju Medan Merdeka Timur.
Di kawasan DPR/MPR, polisi akan menutup akses ke Jalan Gelora, dan Jalan Gerbang Pemuda menuju Gatot Subroto. Kendaraan dari Jalan Gerbang Pemuda putar balik menuju Jalan Asia Afrika. Sedangkan kendaraan dari Jalan Palmerah Timur menuju Gelora akan dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar.
Informasi dari @TMCPoldaMetro ini sebagai kabar bahwa hari ini bakal ada aksi unjuk rasa omnibuslaw UU ciptakerja.
Dikabarkan aksi yang akan digelar hari iji berasal dari berbagai elemen. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI memastikan akan tetap berdemonstrasi ke Istana bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, besok. Tuntutan mereka masih sama, yakni meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja, dalam perjuangan yang akan kami teruskan dengan momentum 28 Oktober, bertepatan dengan Sumpah Pemuda," demikian keterangan resmi Koordinator Pusat BEM SI, Remy Hastian, Selasa, 27 Oktober 2020.
Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK dan Fraksi Rakyat Indonesia akan menggelar demo mimbar rakyat di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, esok hari, saat hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2020.
Ryabkov : Rusia Menolak Proposal AS tentang Verifikasi THE NEW START
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan untuk memperpanjang perjanjian kendali senjata terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia selama satu tahun lagi tanpa syarat apa pun, menekankan bahwa dunia tanpa START Baru akan sangat rentan.
Moskow mempertahankan dialog aktif tentang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START), tetapi tidak akan membuat konsesi lain, kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov.
Ryabkov lebih lanjut menjelaskan bahwa Moskow tidak menerima proposal AS untuk verifikasi dalam kerangka START Baru.
"Kami memiliki kesan penuh bahwa Amerika tidak memerlukan perjanjian apa pun, mereka hanya perlu verifikasi. Dan verifikasi, dengan cara yang mereka usulkan, pada dasarnya, untuk menetapkan kontrol eksternal atas elemen paling sensitif untuk memastikan seluruh sistem kami keamanan nasional. Ini tidak bisa kami terima, "kata wakil menteri.
Menurut Ryabkov, Rusia "tidak dapat menyetujui proposal semacam itu karena alasan yang lebih tinggi".
"Kami mengatakan dan terus mengatakan bahwa kesepakatan apa pun di bidang ini hanya mungkin jika kedua kepentingan seimbang, sebagai kompromi tertentu. Kami siap untuk ini tetapi tidak melihat indikasi bahwa pihak AS siap untuk berkompromi. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa pencapaian Kesepakatan dasar di segmen ini, secara halus, diragukan, "kata diplomat itu.
Dia menambahkan bahwa Moskow kecewa dengan tanda-tanda yang dilihatnya dari AS mengenai perpanjangan New START.
"Kami sedang melakukan pembicaraan sengit dengan AS tentang masalah ini. Tanda-tanda yang kami dapat dari mereka mengecewakan kami. Amerika tampaknya tidak memahami bahwa kami tidak dapat menerapkan proposal, ketika AS, alih-alih mengajukan permintaan, terus menumpuk sesuai permintaan setelahnya. permintaan ", kata Ryabkov.
Pernyataan itu muncul setelah Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan bahwa Rusia mendesak AS untuk berhenti mencoba tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan di hari-hari terakhir New START. Antonov juga menunjukkan bahwa Washington secara blak-blakan menolak untuk memperpanjang perjanjian karena ditandatangani tanpa persyaratan apa pun.
Amerika Serikat sebelumnya menyarankan perpanjangan perjanjian selama satu tahun jika Moskow dan Washington membekukan jumlah hulu ledak nuklir mereka selama periode itu.
START Baru yang akan berakhir pada Februari 2021, adalah perjanjian kontrol senjata terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia.
Beberapa tewas dalam ledakan di sekolah agama di Peshawar Pakistan
Beberapa tewas dalam ledakan di sekolah agama di Peshawar Pakistan
Petugas penyelamat mengumpulkan sisa-sisa korban setelah ledakan di sebuah sekolah agama di Peshawar (Abdul Majeed / AFP)
Ledakan di masjid kota barat laut yang juga berfungsi sebagai sekolah agama tersebut menewaskan tujuh orang dan melukai sedikitnya 109 lainnya.
Islamabad - Sebuah ledakan di sebuah sekolah agama di kota Peshawar, Pakistan barat laut, telah menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai 109 lainnya, kata polisi dan pejabat kesehatan.
Ledakan itu terjadi di masjid Speen Jamaat, yang juga berfungsi sebagai sekolah agama bagi komunitas lokal di daerah Koloni Dir kota itu, pada pukul 8:30 waktu setempat (3:30 GMT) pada hari Selasa, seorang pejabat polisi mengatakan kepada Al Jazeera tak lama setelah itu. ledakan itu.
"(Siswa) sedang membaca Alquran di sini, saat itulah ledakan terjadi," kata kepala polisi Peshawar Muhammad Ali Khan kepada wartawan di dekat tempat kejadian.
"Penyelidikan awal menunjukkan(...) bahwa lima hingga enam kilogram [11-13 pon] bahan peledak digunakan [dan] bahwa seseorang datang ke sini dan meninggalkan sekantong bahan peledak."
Seorang petugas penyelamat memeriksa jenazah di lokasi ledakan di sekolah agama di Peshawar (Abdul Majeed/AFP)
Tidak segera jelas berapa banyak anak di antara mereka yang tewas atau terluka, karena siswa yang berkumpul di sekolah termasuk banyak yang sudah dewasa.
Berbicara kepada stasiun televisi lokal Geo News, kepala unit penjinak bom dari kepolisian provinsi Shafqat Malik mengatakan perangkat itu canggih dalam desain dan melibatkan ledakan berjangka waktu.
“Bukti forensik yang kami ambil, menunjukkan bahwa itu sekitar 5kg [11 pon] bahan peledak dan itu adalah alat yang diatur waktunya,” kata Malik.
“Tampaknya ini adalah perangkat berkualitas tinggi, yang tampaknya menggunakan TNT. Ada banyak kerusakan, dan (serangan) ini telah direncanakan dengan sangat matang. ”
Rekaman televisi dari lokasi ledakan menunjukkan kerusakan signifikan pada interior aula utama masjid (Abdul Majeed/AFP)
Rekaman televisi dari lokasi ledakan menunjukkan kerusakan signifikan pada interior ruang sholat utama masjid, dengan bopeng menghiasi langit-langit dan puing-puing berserakan di lantai.
Setidaknya 83 dari mereka yang terluka dirawat di Rumah Sakit Lady Reading (LRH), rumah sakit pemerintah utama kota, sementara 26 lainnya dibawa ke rumah sakit Naseerullah Khan Babar.
Tariq Burki, seorang pejabat di Rumah Sakit Lady Reading, mengatakan lima korban luka dalam kondisi kritis.
"(Kami) telah merujuk mereka ke pusat luka bakar (untuk perawatan), dan dua orang berada di ruang operasi," katanya kepada Al Jazeera melalui telepon. “Sebagian besar pasien mengalami luka bakar.”
Burki membenarkan bahwa ada empat anak di antara mereka yang terluka, dengan semua yang tewas dan sebagian besar cedera dalam serangan itu berusia antara 20 dan 40 tahun.
Pejabat rumah sakit Naseerullah Khan Babar Shafiq-ur-Rehman mengatakan kepada Al Jazeera melalui telepon bahwa korban luka yang dibawa kepada mereka "hampir semuanya sudah dipulangkan sekarang".
“Mereka semua mengalami luka ringan, patah tulang dan semacamnya,” katanya.
Tidak ada klaim tanggung jawab segera setelah serangan itu.
Pakistan telah memerangi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), atau Taliban Pakistan, sejak 2007, ketika kelompok itu dibentuk dan menguasai beberapa distrik, sering melakukan serangan terhadap sasaran sipil dan keamanan di seluruh negeri.
Kekerasan telah menurun tajam sejak 2014, ketika militer Pakistan melancarkan serangkaian operasi untuk menggusur TTP dari bekas markasnya di barat laut negara itu, memaksa banyak pejuang dan komandan untuk pindah ke negara tetangga Afghanistan.
Sejak 2017, frekuensi ledakan bom seperti serangan Selasa telah berkurang, namun serangan sporadis yang ditujukan pada warga sipil dan pasukan keamanan terus terjadi.
Pada hari Minggu, setidaknya tiga orang tewas setelah bahan peledak yang ditanam di sepeda motor di kota Quetta di barat daya meledak di sebuah pasar.
Serangan itu diklaim oleh Baloch Liberation Army (BLA), kelompok bersenjata separatis etnis Baloch. Ini beroperasi di provinsi Balochistan dan menginginkan kemerdekaan untuk wilayah itu.
Asad Hashim adalah koresponden digital Al Jazeera di Pakistan. Dia tweet @AsadHashim.
Hari ini 15000 Buruh Jawa Timur Demo Tolak Omnibus Law
Hari ini 15000 Buruh Jawa Timur Demo Tolak Omnibus Law
Aji Styawan
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di depan publik melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi terjadi pada kerumunan demonstrasi. ANTARA FOTO
Hari ini, Selasa, 27/10/2020, aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Massa gabungan aliansi buruh se-Jawa Timur yang turun ke jalan diprediksi mencapai 15.000 orang.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi pada 8 Oktober 2020 lalu. Selain itu, aksi ini sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) pada 14 Oktober 2020 di Jakarta.
“Dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apapun, di mana Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam RI tidak dapat menjelaskan substansi dari isi UU Cipta Kerja khususnya mengenai upah minimum, pengurangan pesangon, PKWT, penggunaan tenaga kerja outsourcing, dan lain-lain,” tulis akun Instagram @fspmi_kspi, seperti dikutip Bisnis, hari Selasa, 27/10/2020.
Demonstrasi kali ini dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, tepatnya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Rencananya, massa bergerak secara bergelombang dari kawasan-kawasan industri menuju titik kumpul utama di Bundaran Waru atau Cito Mall, Kebun Binatang Surabaya (KBS), dan Kawasan Industri Margomulyo sekitar pukul 12.00 WIB.
Diperkirakan pukul 14.00 WIB, massa aksi bersama-sama sudah sampai di titik pusat, yakni Kantor Gubernur Jawa Timur.
Adapun lima tuntutan aksi yang didemonstrasikan, antara lain:
massa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
massa menolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Permenaker No.18 Tahun 2020.
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp2,5 juta sesuai dengan nilai rata-rata UMK di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada 2020.
menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 di Jawa Timur sebesar Rp600 ribu dengan memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan.
menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021 di Jawa Timur secara bersamaan dengan penetapan UMK.
Meski demikian, buruh se-Jawa Timur berkomitmen melakukan aksi secara tertib dan damai serta menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
Aksi ini terdiri dari 16 Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Mereka di antaranya KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI.
Hari Ini 3 Ribu Buruh Demo Lagi di Depan Gedung Sate, 2 Hal Ini yang Akan Disuarakan
Hari Ini 3 Ribu Buruh Demo Lagi di Depan Gedung Sate, 2 Hal Ini yang Akan Disuarakan
Aksi buruh di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. /Pikiran-rakyat.com/Novianti Nurulliah/
Hari ini, 27 Oktober 2020, buruh direncakan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro,
Dalam aksi kali ini ada dua tuntutan utama yang buruh suarakan, yaitu menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dan pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Demo hari ini bertepatan dengan Pemprov Jabar yang akan melakukan rapat pleno untuk menentukan UMP. Kurang lebih tiga ribu buruh akan berkumpul dan menyuarakan aspirasinya.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, serikat buruh sangat memahami kondisi negara yang terdampak pandemi Covid-19.
Namun dengan adanya wacana tidak menaikan UMP, tentu akan menurunkan daya beli masyarakat.
"Kita menuntut kenaikan UMP minimal 8 persen dengan pertimbangan rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir ini, sesuai dengan PP 78," ujarnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 26 Oktober 2020.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Taufik Garsadi berharap UMP Jabar tahun 2021 naik.
Meski begitu kenaikan UMP tidak bisa sembarang dilakukan, karena harus mengacu pada regulasi yang ada.
"Kita lihat aturan dulu, pengupahan mengacu pada PP 78 tahun 2015 yang disebutkan ada dua komponen yang harus diacu," tutur Taufik
Erdogan serukan boikot besar-besaran atas barang-barang Perancis
Erdogan serukan boikot besar-besaran atas barang-barang Perancis
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato dalam sebuah pertemuan di Ankara, Turki [Kantor Pers Kepresidenan melalui Reuters]
Erdogan memberikan dukungannya pada seruan yang berkembang untuk memboikot barang-barang Prancis, memperlebar keretakan antara Ankara dan Paris.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan warga Turki agar tidak membeli barang-barang Prancis, di tengah meningkatnya seruan di seluruh dunia Muslim untuk boikot. Pernyataannya pada hari Senin itu semakin memperlebar keretakan antara Turki dan Prancis.
“Saya memanggil orang-orang saya di sini. Jangan pernah memberikan kredit untuk barang-barang berlabel Prancis, jangan membelinya, "kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi di Ankara, TRT melaporkan.
Umat Muslim mengancam memboikot pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron awal bulan ini, di mana dia mengklaim Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Banyak juga yang marah dengan tingkat dukungan di Prancis untuk karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Sementara orang-orang di Prancis mengatakan karikatur harus diizinkan sebagai masalah kebebasan berbicara, umat Islam menganggap gambar-gambar itu sangat ofensif karena mereka menghubungkan Islam dengan "terorisme", dan karena penggambaran nabi dilarang dalam Islam.
Menekan meningkatnya Islamofobia di Eropa, Erdogan mengatakan permusuhan terhadap Islam dan Muslim telah menjadi kebijakan negara di beberapa negara Eropa.
Berbicara kepada para pemimpin dunia, dia berkata: “Jika ada penganiayaan di Prancis, mari lindungi Muslim bersama-sama.
“Politisi Eropa harus mengatakan 'hentikan' kampanye kebencian yang dipimpin oleh Presiden Prancis Macron.”
Perselisihan antara Macron dan dunia Muslim meningkat pada hari Senin, dengan tokoh dan kelompok terkemuka di Asia dan Timur Tengah mengutuk pemimpin Prancis itu.
Di banyak negara mayoritas Muslim, demonstrasi di jalan menyertai kampanye di media sosial yang memprotes Macron dan Prancis.
Erdogan mengatakan pada hari Sabtu Macron memiliki masalah dengan Muslim dan membutuhkan pemeriksaan mental, bersikeras sehari setelah itu dia telah "kehilangan akal sehatnya" - teguran yang menyebabkan Prancis menarik duta besarnya dari Ankara.
Macron dan Erdogan telah berselisih tentang beberapa masalah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ketegangan di Mediterania timur, perang di Libya dan konflik di Nagorno-Karabakh.
Pembunuhan guru Prancis
Hubungan rapuh Prancis dengan minoritas Muslimnya, yang terbesar di Eropa, sedang diuji setelah pembunuhan Samuel Paty. Guru bahasa Prancis telah menunjukkan karikatur nabi - yang sebelumnya diterbitkan oleh majalah satir - di kelas tentang kebebasan berekspresi. Dia dipenggal di siang hari bolong di dekat sekolahnya.
Kejahatan tersebut telah memperbarui perdebatan tentang karikatur dan terjadi di tengah persidangan atas penembakan Charlie Hebdo tahun 2015 yang mematikan.
Pada hari Rabu, Macron mengatakan Prancis akan melanjutkan "perjuangan untuk kebebasan" pada penghormatan nasional di Paris. Karikatur itu diproyeksikan ke gedung-gedung pemerintah beberapa hari kemudian.
Awal bulan ini, ketika Macron mendeskripsikan Islam sebagai agama "dalam krisis" di seluruh dunia, dia berjanji akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.
Demonstran meneriakkan slogan selama protes anti-Prancis di Istanbul, Turki (Emrah Gurel/AP)
Dari Jalur Gaza dan Bangladesh hingga Maroko dan kota Idlib di Suriah, orang-orang turun ke jalan pada hari Minggu untuk memprotes presiden Prancis.
Sejak Jumat, hashtag bahasa Inggris #BoycottFrenchProducts dan #Islam dan #NeverTheProphet dalam bahasa Arab menjadi tren, sementara beberapa asosiasi perdagangan Arab telah mengumumkan boikot produk Prancis.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menulis di Twitter bahwa Muslim adalah "korban utama dari 'kultus kebencian'".
Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan Macron “bisa saja memberikan sentuhan penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut yang pasti mengarah pada radikalisasi.
YLBHI Sebut Aparat Pakai 11 Cara untuk Tekan Pengkritik Pemerintah
YLBHI Sebut Aparat Pakai 11 Cara untuk Tekan Pengkritik Pemerintah
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum untuk Semua (YLBHI) Asfinawati mengatakan tak heran dengan temuan survei Indikator Politik Indonesia, yang menyatakan agak setuju bahwa mayoritas aparat kerap bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat politik dengan pemerintah.
"Ini sesuai dengan pengaduan-pengaduan dan kasus ke LBH-YLBHI," ujar Asfin saat dihubungi Tempo, Senin, 26 Oktober 2020.
Asfinawati mengatakan dari temuan YLBHI, yang paling sering ditemukan adalah saat tindakan dan tindakan kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Kedua cara ini, kata dia, mulai digunakan pertama kali pada 2015. Saat itu, terjadi pada aksi penolakan PP Pengupahan.
"Belasan orang yang dikriminalisasi pakai pasal-pasal yang dipakai polisi sekarang, dan dibebaskan semua oleh pengadilan," kata Asfin.
Hal ini kemudian lebih sering dilakukan. Asfin menyatakan termasuk yang terjadi pada saat aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja kemarin. YLBHI menemukan sejumlah modus yang digunakan aparat untuk mendorong kebebasan berpendapat ini.
Mereka membaginya ke dalam 11 bagian, yakni melalui pendidikan, melalui serangan digital, penghalang-halangan aksi, kriminalisasi, mengubah pemberitahuan menjadi ijin menggunakan alasan Covid-19, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh, penggunaan ormas, intimidasi orang tua, menggunakan SKCK sebagai ancaman Agar orang tidak berdemonstrasi, pembingkaian bahwa yang berhak berhak atas buruh dan mahasiswa tepatnya dan mahasiswa yang menggunakan seragam, dan menggunakan Perusahaan untuk menghalang-halangi aksi.
"Aksi-aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan Surat Telegram Kapolri 2020 benar-benar dijalankan. Tujuan utama adalah menghambat, menghalang-halangi hingga menggagalkan pembangunan," kata Asfin.
Empat puluh persen mengatakan kandidat Partai Demokrat Joe Biden, kiri, akan lebih baik untuk wilayah tersebut. (AFP)
Riyadh - Hampir setengah dari responden dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Arab News/YouGov di 18 negara Timur Tengah dan Afrika (MENA) percaya bahwa, tidak ada kandidat dalam pemilihan AS yang akan datang yang akan baik untuk wilayah tersebut.
Sisanya, 40 persen mengatakan kandidat Partai Demokrat Joe Biden akan lebih baik untuk wilayah tersebut sementara 12 persen mengatakan hal yang sama tentang Presiden Donald Trump yang sedang menjabat.
Tetapi kesimpulan utama dari jajak pendapat tersebut adalah bahwa jika Biden, yang menjabat sebagai wakil presiden untuk Barack Obama hingga 2017, memenangkan pemilihan Gedung Putih, dia akan disarankan untuk melepaskan beban pemerintahan Obama.
Ketika ditanya tentang kebijakan yang diterapkan di Timur Tengah di bawah pemerintahan Obama, tanggapan paling populer (53 persen) adalah bahwa presiden Partai Demokrat membuat kawasan itu lebih buruk, dengan 58 persen lainnya mengatakan Biden harus menjauhkan diri dari kebijakan era Obama.
Berita di Iran ditemukan sebagai salah satu dari empat masalah teratas yang diinginkan responden untuk menjadi fokus presiden AS berikutnya. Disana mayoritas memberikab dukungan kuat untuk Trump baik yang mempertahankan postur perang melawan Iran dan menjatuhkan sanksi ketat terhadap rezim Teheran terlihat di Irak (53 persen), Lebanon (38 persen) dan Yaman (54 persen), tiga negara yang memiliki hubungan regional yang intim dengan Iran. .
Keputusan Presiden Trump tahun 2017 untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem terbukti sangat tidak populer, dengan 89 persen orang Arab menentangnya. Anehnya, berbeda dengan kebanyakan orang Arab lainnya, responden Palestina di Wilayah Palestina menunjukkan keinginan yang lebih besar agar AS memainkan peran yang lebih besar dalam mediasi dengan Israel.
Pendapat Arab sebagian besar terpecah pada penghapusan tahun ini dari "satrap" regional Iran Jenderal Qassem Soleimani, dengan proporsi terbesar responden dari Irak (57 persen) dan Lebanon (41 persen) melihatnya sebagai langkah positif, dibandingkan dengan mereka yang berada di Suriah dan Qatar, di mana sebagian besar responden - masing-masing 57 persen dan 62 persen - menganggapnya negatif untuk wilayah tersebut.
Iran juga masuk dalam daftar yang dianggap mengancam kepentingan AS, meskipun jauh di belakang nasionalisme kulit putih (32 persen) dan China (22 persen). Tantangan kritis lainnya bagi AS seperti yang dipandang oleh orang Arab adalah kejahatan dunia maya, terorisme Islam radikal, dan perubahan iklim.
Untuk negara yang menyebut dirinya sebagai sekutu AS, sikap publik di Qatar ternyata tidak sinkron dengan tujuan AS di Timur Tengah. Persepsi terorisme Islam radikal, Iran dan partai-partai Islam sebagai "tiga ancaman terbesar yang dihadapi kawasan" jauh lebih lembut di Qatar dibandingkan dengan kawasan secara keseluruhan.
Tidak mengherankan jika tiga perempat responden menginginkan pemerintahan AS berikutnya mempermudah orang-orang dari negara-negara Arab untuk bepergian ke AS. Angka Lebanon, misalnya, bahkan lebih tinggi, 79 persen, menggarisbawahi keprihatinan bahwa banyak pemuda Arab yang secara aktif berusaha meninggalkan wilayah tersebut.
Di antara temuan lainnya, orang Arab tetap sangat prihatin tentang tantangan seperti pemerintahan yang gagal (66 persen) dan perlambatan ekonomi (43 persen).
Hampir setengah dari responden (44 persen) ingin melihat presiden AS berikutnya fokus pada pemberdayaan kaum muda di kawasan Arab dan penyelesaian konflik Arab-Israel (44 persen), diikuti dengan penanggulangan COVID-19 (37 persen), mengekang Iran dan Hizbullah (24 persen), memberantas terorisme Islam radikal (24 persen) dan mengatasi perubahan iklim (17 persen)
