Guru Butuh Bukti Efektivitas Vaksin, DPR Persilakan Nadiem Vaksinasi
Vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, namun banyak guru yang menolak dan ragu untuk divaksinasi.
Ketua X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Syaiful mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut. Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan bukti vaksinasi dari pejabat publik.
"Boleh (pejabat publik vaksin), saya kira enggak apa-apa (kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada wartawan, pada hari Rabu, 09/12/2020.
Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.
Syaiful menilai bahwa sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem akan menjadi bukti efektivitas vaksin Covid-19. Huda juga meyakini para guru ini pun akan berani untuk divaksinasi.
“Prinsipnya memang dalam suasana begini butuh keteladanan dari elite, dan saya kira enggak ada salahnya setiap kita mengambil peran yang terbaik dalam suasana ini. Termasuk keberanian untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini,” imbuhnya.
Namun, menurut dia bukan guru saja yang ingin melihat bukti dari efektivitas vaksin Covid-19 melalui para pejabat. Oleh karenanya, pejabat publik dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat.
“Dan saya kira tidak ada salahnya misalnya mewakili masing-masing entitas, dan mewakili masing-masing masyarakat, supaya ada trust begitu. Jadi disuntik bareng saja, dalam waktu yang bersamaan mewakili medis, mewakili guru, termasuk pejabat publik, terus termasuk polisi tentara jadi serentak saja, representasi masing-masing,” tutup dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, masih terdapat guru yang enggan untuk dilakukan vaksinasi. “Saya mendapatkan curhat dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada JawaPos.com, Rabu 09/12/2020.
Sementara itu mengenai vaksinasi guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan bahwa, tentu ada kesempatan bagi guru untuk mendapatkan prioritas penerimaan vaksin tersebut. Tapi, hal ini tentunya kembali pada keputusan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi.
“Dalam seluruh kebijakan publik, pemerintah senantiasa menyiapkan dan memikirkan yang terbaik bagi seluruh pihak,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani kepada wartawan, pada hari Rabu, 09/12/2020.
Diketahui bahwa pertimbangan untuk memberikan vaksin kepada para guru adalah karena pembelajaran tatap muka (PTM) akan berlangsung pada Januari 2021. Kemudian juga vaksin ini dapat dijadikan salah satu faktor pertimbangan pemerintah daerah (pemda) dalam mengizinkan pembukaan sekolah.
“Keseluruhan faktor harus dipertimbangkan secara holistik oleh Pemda,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya berharap guru juga menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin tersebut. Sebab, guru sebagai garda terdepan dunia pendidikan dan akan melaksanakan PTM di tengah pandemi.
“Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” jelasnya melalui keterangan tertulis, hari Rabu, 09/12/2020.
Meskipun diminta untuk diprioritaskan, kata dia pemberian vaksin Covid-19 ini juga harus berdasarkan keinginan guru. Sebab, ada yang mau melakukan vaksinasi dan juga tidak.
“Jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” terangnya.
