Pasar Cileungsi Bogor ditutup sementara setelah jadi klaster COVID-19
Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menutup sementara Pasar Cileungsi mulai hari Minggu, 31 Mei 2020 setelah menjadi klaster baru penularan virus corona dengan jumlah total tujuh penderita.
"Sesuai perintah Bupati Bogor, Ade Yasin serta hasil keputusan direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Pasar Cileungsi akan ditutup untuk disterilkan," kata Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan, di Bogor, Sabtu.
Pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor itu akan ditutup untuk umum mulai Minggu, 31 Mei 2020. Menurut Haris, penutupan itu belum diketahui akan berlangsung hingga kapan.
Ia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Pasar Cileungsi harus menjadi pembelajaran bagi pedagang maupun pengunjung pasar lainnya di Kabupaten Bogor. Ia meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara maksimal di seluruh pasar demi mencegah penularan COVID-19.
"Tohaga akan terus bekerjasama dengan aparat untuk memperketat protokol kesehatan dan juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk menyisir area terdampak di wilayah Cileungsi khususnya di Pasar Cileungsi," kata Haris.
Di samping itu, ia mengimbau agar pembeli memanfaatkan layanan PD Pasar Tohaga secara daring, sehingga tidak perlu berbelanja dengan cara tatap muka. Seluruh pasar tradisional di bawah pengelolaan PD Pasar Tohaga kini bisa diakses secara daring melalui mitoha.id.
"PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor menginisiasi implementasi e-commerce dengan menghadirkan mitoha.id," tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan ada penambahan pasien virus corona COVID-19 dari klaster penularan Pasar Cileungsi sebanyak tiga orang, sehingga jumlahnya menjadi tujuh orang.
"Bertambah tiga, pemeriksaan swab-nya berbarengan dengan yang sebelumnya, tapi yang ini hasilnya baru keluar," ujar Bupati Bogor Ade Yasin saat dihubungi Antara, Sabtu (30/5).
Menurutnya, dari tiga pasien baru COVID-19 itu satu di antaranya merupakan pedagang daging yaitu laki-laki usia 30 tahun dan telah meninggal dunia. Sedangkan dua lainnya merupakan istri dan keluarga dari pedagang daging tersebut, yaitu perempuan usia 23 tahun dan laki-laki usia 17 tahun. Ketiganya sama-sama berdomisili di Kecamatan Cileungsi.
Dokter minta ibu hamil tidak khawatir melahirkan saat pandemi
Jakarta - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr Aripin Syarifudin SpOG meminta ibu hamil tidak khawatir melahirkan saat pandemi Covid-19.
"Tidak perlu khawatir namun tetap patut waspada agar menjelang proses persalinan tidak ada paparan virus mengenai ibu hamil," ujar Aripin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari Sabtu, 30 Mei 2020.
Ahli kandungan dari Siloam Hospitals Silampari menambahkan ada empat hal utama yang patut diperhatikan saat melahirkan di rumah sakit, yaitu konsisten dalam pemeriksaan umum, memberlakukan zonasi, penggunaan Alat Pelindung Diri yang tepat dan pascapersalinan.
"Persalinan nonCOVID-19 itu wajib dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai aturan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi. Ibu hamil tidak perlu khawatir saat persalinan karena petugas medis memberlakukan secara konsisten zonasi nonCOVID-19 dan COVID-19, serta penggunaan APD dalam proses kelahiran," tambah dia.
Pihaknya senantiasa memberikan rasa aman untuk masyarakat yang akan melakukan persalinan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan saat melahirkan. Intinya, proses persalinan akan kami kawal sejak tahap pertama yaitu pemeriksaan sistem peringatan dini dan melalui tes rapid kemudian penempatan ruangan khusus pada proses persalinan. Tujuannya adalah memutus transmisi virus," imbuh Aripin.
Dia juuga menambahkan usai persalinan, bayi tetap diberikan Air Susu Ibu (ASI) namun dengan menggunakan masker dan pelindung muka. Kemudian, selama perawatan, bayi diisolasi untuk sementara waktu hingga sang bayi diberikan tes swab dari lendir tenggorokannya.
Pada bulan April, pemimpin AS mengumumkan pembekuan sementara dari dana sementara bagi siapa dan memperingatkan bahwa pembekuan akan menjadi permanen kecuali jika organisasi tersebut berkomitmen terhadap perubahan besar dalam 30 hari.
"Kami tetap memonitor kesehatan ibu dan bayi hingga pascapersalinan. Satu hal yang bisa dilihat adalah dari internal medis persalinan, yaitu tim medis persalinan berjumlah efisien agar transisi virus ditekan seminimal mungkin. Jadi sekali lagi ibu hamil tidak perlu khawatir saat memasuki proses persalinan," imbuh dia.
"Tindakan yang tidak masuk akal ini akan memiliki dampak yang signifikan dan berbahaya sekarang dan jauh melampaui momen berbahaya ini, terutama karena siapa yang mengembangkan pengembangan vaksin dan percobaan obat-obatan di seluruh dunia untuk memerangi pandemi," kata American Medical Association yang mengatakan dalam sebuah pernyataan Jumat.
Trump dan sekutu republikasinya di Kongres telah menuduh agen kesehatan internasional "juga cina-centric" pada saat kedua negara tersebut saling mengolah melawan penanganan pandemi virus corona mereka. Trump mengatakan bahwa dia akan "mengalihkan" dana yang sebelumnya dialokasikan untuk siapa yang untuk membantu inisiatif kesehatan global lainnya.
UE Menghubungi AS Untuk Meninjau Kembali Penarikan dari WHO
Brussels - Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Sabtu meminta Amerika Serikat untuk meninjau kembali keputusannya untuk menarik diri dari the World Health Organisation (WHO / Organisasi Kesehatan Dunia).
"Tindakan yang melemahkan hasil internasional harus dihindari. Dalam konteks ini, kami mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diumumkan," kata pernyataan tersebut.
Menurut UE, tugas utama masyarakat internasional yang menghadapi pandemi adalah menyelamatkan nyawa dan mengekang penyebaran virus lebih lanjut. Oleh karena itu, blok akan mendukung lebih lanjut dan siapa yang menyediakan dana tambahan.
Kerjasama global dan solidaritas melalui upaya multilateral adalah satu-satunya jalan yang efektif dan layak untuk memenangkan pertempuran ini dunia yang dihadapi.
Siapa yang harus terus dapat menimbulkan respon internasional terhadap pandemi, arus dan masa depan. Untuk ini, partisipasi dan dukungan semua dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, "pernyataan tersebut baca.
Pada awal hari, Menteri Kesehatan Jerman JEN SPAHNN mengkritik keputusan Trump, menyebutkannya. Mengecewakan, dan mendesak Uni Eropa untuk memimpin reformasi Eropa.
Pada hari Jumat, 29 Mei 2020, Presiden AS Donald Trump mengumumkan selama sebuah konferensi pers bahwa Washington menghentikan hubungannya dengan dana pengelolaan dan pengalihan kesehatan kepada kesehatan lainnya. Presiden mendesain bahwa China menyumbang sejumlah kecil uang kepada WHO dibandingkan dengan Amerika Serikat dan namun melakukan kontrol penuh atas organisasi tersebut.
Trump telah berulang kali menuduh orang-orang yang bias mendukung China dan telah segera menanggapi untuk menahan penyebaran novel Coronavirus.
Pada bulan April, pemimpin AS mengumumkan pembekuan sementara dari dana sementara bagi siapa dan memperingatkan bahwa pembekuan akan menjadi permanen kecuali jika organisasi tersebut berkomitmen terhadap perubahan besar dalam 30 hari.
Amerika Serikat memberikan kontribusi hampir $ 400 juta per tahun kepada siapa, menjadikannya penyangkalan terbesar organisasi tersebut. Pakar kesehatan masyarakat telah memperingatkan bahwa penangguhan dana akan merusak organisasi tersebut.
"Tindakan yang tidak masuk akal ini akan memiliki dampak yang signifikan dan berbahaya sekarang dan jauh melampaui momen berbahaya ini, terutama karena siapa yang mengembangkan pengembangan vaksin dan percobaan obat-obatan di seluruh dunia untuk memerangi pandemi," kata American Medical Association yang mengatakan dalam sebuah pernyataan Jumat.
Trump dan sekutu republikasinya di Kongres telah menuduh agen kesehatan internasional "juga cina-centric" pada saat kedua negara tersebut saling mengolah melawan penanganan pandemi virus corona mereka. Trump mengatakan bahwa dia akan "mengalihkan" dana yang sebelumnya dialokasikan untuk siapa yang untuk membantu inisiatif kesehatan global lainnya.
"Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan"
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Polri siap mengusut peristiwa teror kegiatan diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM).
"Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan," kata Argo melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2020.
Meski hingga saat ini belum ada laporan, Argo menegaskan, Polri telah memulai langkah penyelidikan untuk mengungkap tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dijamin undang-undang tersebut.
Sebelumnya, pelaksana kegiatan diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) mendapatkan ancaman teror akan dibunuh oleh orang tak dikenal.
Dekan Fakultas Hukum UGM Prof. Sigit Riyanto menjelaskan secara rinci ancaman pembunuhan yang disampaikan orang tak dikenal terhadap pelaksanaan kegiatan hingga kepada keluarganya.
Menurut Sigit, ancaman itu muncul satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi, yang rencananya digelar pada 29 Mei 2020.
"Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, pembicara, moderator, serta narahubung. Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas CLS," ungkap Sigit Riyanto dalam keterangan tertulisnya.
Bentuk ancaman yang diterima beragam, mulai dari pengiriman pemesanan ojek daring ke kediaman penerima teror, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.
Seorang Remaja 19 Tertembak Saat Kerusuhan di Detroit AS
Detroit police during protests on Friday night. Photo: Matthew Hatcher/Getty Images
Detroit - Satu orang terbunuh di pusat kota Detroit setelah seseorang di SUV menembakkan tembakan ke dalam kerumunan orang yang memprotes kematian George Floyd di tahanan Minneapolis, seorang juru bicara kepolisian Detroit mengatakan pada hari Sabtu.
Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 11.30. P.M. Jumat di dekat Distrik Great Downroit Great Downroit karena petugas dihadapkan pada puluhan pemrotes, kata SGT.
Nicole Kirkwood, seorang juru bicara Departemen Kepolisian. Dia mengatakan seorang perwira tidak terlibat dalam penembakan tersebut. Kirkwood mengatakan korban adalah seorang pria berusia 19 tahun, yang diucapkan mati di rumah sakit.
"Tersangka ditarik di Dodge Durango dan melepaskan tembakan ke dalam keramaian, dia berkata, tidak ada rincian tentang korban atau orang yang melepaskan tembakan atau tembakan segera," jelas Kirkwood.
Sebelumnya di malam hari seorang komandan polisi Detroit diserang dengan batu dan dirawat di rumah sakit.
Banyak polisi di pusat kerusuhan, menghadapi para pemrotes dan membentuk garis di jalanan.
Puluhan penrotes ditangkap dan dibahwa. Polisi mengatakan bahwa banyak yang bukan Detroit warga, WJBK-TV melaporkan.
Polisi mengatakan bahwa tembakan tersebut ditembakan oleh tersangka yang tidak dikenal dalam dodge Dorge yang abu-abu. Kemudian Korban meninggal di rumah sakit.
Detroit adalah salah satu kota yang seluruh warga AS melihat demonstrasi atas kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam, di tahanan polisi Minneapolis. Polisi membuat puluhan penangkapan selama semalam.
Polisi Detroit tidak dapat memastikan apakah korban tersebut merupakan bagian dari pemrotes, namun penembakan tersebut terjadi di pusat kota tempat protes tersebut berlangsung. Detroit Polisi sedang menyelidiki
Sebelumnya, polisi Detroit, James Craig mengatakan seseorang telah ditangkap setelah mencoba melempari Polisi batu dan polisi tersebut dibawa ke rumah sakit.
Banyak dari mereka yang ditangkap bukanlah penduduk kota Detroit, Craig mengatakan.
"Saya tidak akan berdiri dan membiarkan minoritas kecil, penjahat, masuk ke sini, menyerang perwira kami dan membuat komunitas kami tidak aman. Asal tahu saja, kita tidak akan mentolerirnya," kata Craig.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten Abdul Rodhi mengaku nama organisasinya dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan teror terhadap diskusi mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM tentang pemberhentian presiden dari sistem ketatanegaraan.
Sejumlah tempat peribadatan yang berada di Kota Rodhi meyakini pihaknya tidak terkait dengan tindakan yang telah meresahkan civitas akademika UGM tersebut.
"Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mengecam pencatutan nama ormas Muhammadiyah Klaten dalam tindakan teror pelaksanaan diskusi ilmiah tersebut," kata Rodhi melalui keterangan tertulis, hari Sabtu, 30 Mei 2020.
Ia pun lantas meminta pihak kepolisian agar dapat mengusut oknum yang telah mencatut organisasi Muhammadiyah untuk diproses hukum.
"Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mendesak kepada pihak Kepolisian RI untuk mengusut tuntas tindakan tindak pidana pencatutan nama, fitnah, ancaman, teror dan intimidasi terhadap penyelenggaraan diskusi tersebut," kata dia.
Sebelumnya, agenda diskusi mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM pada 29 Mei 2020 bertema 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' terpaksa dibatalkan.
Dekan Fakultas UGM Sigit Riyanto dalam keterangan tertulis mengatakan pembatalan itu lantaran pembicara, moderator dan nara hubung agenda diskusi, serta ketua CLS mendapat teror dan ancaman pembunuhan sejak malam sebelumnya.
"Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yg beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah klaten. Jangan main main pakk. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo gabisa bilangin anaknya," demikian ancaman yang dikirimkan oleh salah satu nomor telepon pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.17-13.19 WIB.
"Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam macam. Saya akan cari *****. ***** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga *****," bunyi ancaman lain pada 29 Mei 2020 pukul 13.24-13.27 WIB.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mendorong agar tindakan intimidatif dan ancaman pembunuhan terkait diskusi tersebut dibawa ke ranah hukum.
"Laporkan ke polisi, siapa yang mengancam, apa motifnya," kata Donny.
Donny mengatakan panitia pelaksana diskusi dan pihak UGM harus membuktikan dengan benar mengenai ancaman atau tekanan yang didapat akibat dari rencana agenda diskusi pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan.
Inggris berencana tawarkan kewarganegaraan bagi warga Hong Kong
Beijing's proposed security law has sparked protests in Hong Kong
"Jika China memberlakukan undang-undang ini, kami akan mengeksplorasi opsi untuk mengizinkan warga negara Inggris di Luar Negeri untuk mengajukan izin untuk tinggal di Inggris"
London - Inggris siap menawarkan perpanjangan hak visa dan jalur menuju kewarganegaraan bagi hampir tiga juta penduduk Hong Kong sebagai tanggapan atas desakan China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di bekas jajahan Inggris itu.
Parlemen China telah menyetujui keputusan untuk melanjutkan penerapan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong. Para pegiat demokrasi, diplomat, dan sebagian orang di dunia bisnis khawatir bahwa UU itu akan membahayakan status semiotonom dan peran kota itu sebagai pusat keuangan global.
Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Uni Eropa semuanya mengkritik keras langkah tersebut.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan pada hari Kamis, 28 Mei 2020 bahwa jika Beijing melanjutkan upayanya, Inggris akan memperpanjang hak-hak 350.000 pemegang paspor "Warga Inggris di Luar Negeri" (BNO).
Pada Jumat, 29 Mei 2020, kementerian dalam negeri mengatakan bahwa kebijakan itu akan berlaku untuk semua BNO saat ini di Hong Kong, kelompok yang jauh lebih besar dengan sekitar 2,9 juta orang, menurut data pemerintah Inggris.
Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan dia "sangat prihatin" pada proposal China untuk undang-undang yang terkait dengan keamanan nasional di Hong Kong.
"Jika China memberlakukan undang-undang ini, kami akan mengeksplorasi opsi untuk mengizinkan warga negara Inggris di Luar Negeri untuk mengajukan izin untuk tinggal di Inggris, termasuk jalur menuju kewarganegaraan," kata Menteri Dalam Negeri Priti Patel dalam sebuah pernyataan.
"Kami akan terus membela hak dan kebebasan rakyat Hong Kong."
Beijing mengatakan undang-undang baru itu, yang kemungkinan mulai berlaku sebelum September, akan mengatur masalah pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing di kota itu
Otoritas China dan pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang itu tidak mengancam otonomi kota dan bahwa kepentingan investor asing akan dijaga.
Paspor Nasional Inggris (Luar Negeri) dikeluarkan untuk orang-orang di Hong Kong oleh Inggris sebelum pengalihan wilayah ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997.
Mengumumkan kemungkinan perubahan kebijakan, Menlu inggris, Dominic Rennie Raab mengatakan batas enam bulan untuk tinggal di Inggris untuk pemegang BNO akan dihapuskan.
"Jika China terus menempuh jalan ini dan menerapkan undang-undang keamanan nasional ini, kami akan menghapus batas enam bulan itu dan mengizinkan pemegang paspor BNO untuk datang ke Inggris dan melamar bekerja dan belajar untuk jangka waktu 12 bulan yang diperpanjang dan itu sendiri akan memberikan jalan menuju kewarganegaraan masa depan, "katanya.
Koresponden diplomatik BBC James Landale mengatakan bahwa Beijing mungkin tidak keberatan jika beberapa juru kampanye pro-demokrasi melarikan diri ke Inggris, tetapi pelarian pencipta kekayaan berbakat akan menjadi perhatian.
Beberapa anggota parlemen ingin Inggris melangkah lebih jauh dan menawarkan kewarganegaraan otomatis. Anggota parlemen konservatif Tom Tugendhat, ketua komite pemilihan urusan luar negeri, mengatakan pemegang BNO harus memiliki hak otomatis untuk tinggal dan bekerja di Inggris.
Pemerintah di masa lalu telah menolak panggilan untuk memberikan pemegang BNO di Hong Kong kewarganegaraan penuh.
Tahun lalu, lebih dari 100.000 orang di Hong Kong menandatangani petisi yang menyerukan hak penuh. Pemerintah menanggapi dengan mengatakan bahwa hanya warga negara Inggris dan warga negara Persemakmuran tertentu yang memiliki hak untuk tinggal di Inggris dan mengutip tinjauan tahun 2007 yang mengatakan memberikan pemegang saham penuh kewarganegaraan BNO akan menjadi pelanggaran perjanjian dimana Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China .
Namun pada tahun 1972 Inggris menawarkan suaka kepada sekitar 30.000 orang Uganda Uganda dengan paspor Inggris di Luar Negeri setelah penguasa militer saat itu Idi Amin memerintahkan sekitar 60.000 orang Asia untuk pergi.
Pada saat itu beberapa anggota parlemen mengatakan India harus bertanggung jawab atas para pengungsi, tetapi Perdana Menteri Edward Heath mengatakan Inggris memiliki kewajiban untuk menerima mereka.
Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy sebelumnya mengatakan Inggris harus lebih kuat dengan Beijing.
Mengacu pada undang-undang keamanan, dia mengatakan kepada BBC: "Ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya oleh China untuk mulai mengikis deklarasi bersama yang ditandatangani bersama Inggris dengan pemerintah Cina ketika kami menyerahkan Hong Kong, dan melindungi istimewanya. status."
"Kami ingin melihat pemerintah Inggris benar-benar melangkah sekarang," katanya.
Mantan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt mengatakan Inggris harus menyatukan koalisi negara-negara untuk menghindari tragedi di wilayah tersebut.
Dia mengatakan kepada BBC: "Ini jelas merupakan periode paling berbahaya yang pernah ada dalam hal perjanjian itu.
"Dengan situasi hukum kami yang unik, Inggris kini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan koalisi internasional itu dan melakukan apa yang kami bisa untuk melindungi rakyat Hong Kong."
Pada hari Kamis, juru bicara resmi Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan pada briefing Westminster: "Kami sangat prihatin dengan undang-undang Cina terkait dengan keamanan nasional di Hong Kong.
"Kami sudah sangat jelas bahwa undang-undang keamanan berisiko merusak prinsip satu negara, dua sistem.
"Kami berhubungan erat dengan mitra internasional kami mengenai hal ini dan Menteri Luar Negeri berbicara dengan Sekretaris AS [Mike] Pompeo tadi malam."
Dia menambahkan: "Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Cina menempatkan Deklarasi Bersama di bawah ancaman langsung dan melemahkan otonomi tingkat tinggi Hong Kong."
Pada hari Rabu, Mr Pompeo mengatakan perkembangan di Hong Kong berarti tidak bisa lagi dianggap memiliki "tingkat otonomi yang tinggi" dari Cina daratan.
Ini dapat menyebabkan Hong Kong diperlakukan sama dengan Cina daratan di bawah hukum AS, yang akan memiliki implikasi besar bagi status pusat perdagangannya.
Bandung - Pemerintah Kota Bandung akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional dengan beberapa kelonggaran, seperti pembukaan kembali rumah ibadah dengan kapasitas maksimal 30 persen dan penutupan titik pengecekan perbatasan.
Sejumlah tempat peribadatan yang berada di Kota Bandung diperbolehkan untuk kembali menerima jamaah namun dengan batas 30 persen dari kapasitas daya tampung. Persyaratan itu bakal diberlakukan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proposional di Kota Bandung mulai Sabtu, 30 Mei 2020.
Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan peraturan baru untuk mempertegas keputusan ini.
"Tempat ibadah juga kita batasi 30 persen. Tapi tentu semuanya dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Oded di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Jumat, 29 Mei 2020.
Lalu apabila ada jamaah yang tidak masuk ke dalam batas kapasitas sebesar 30 persen, maka dimohon untuk mengantre dan ikut kepada rombongan selanjutnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan setiap keluar masuk tempat peribadatan, bakal dilakukan sejumlah pemeriksaan yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Pemkot mengambil keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi PSBB Kota Bandung dan hasil rapat terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Adapun PSBB proporsional yang dimaksud adalah menambah sektor-sektor pengecualian dalam pembatasan sosial. Berdasarkan kesepakatan para pimpinan daerah, komunitas yang akan diperbolehkan beroperasi pertama kali adalah rumah ibadah.
"Tempat ibadah (boleh dibuka), namun akan dibatasi 30 persen. Semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan," tutur Oded.
Sektor lain yang akan diperbolehkan adalah perkantoran, baik lembaga milik pemerintah maupun swasta. Pertokoan mandiri pun akan dipersilakan beroperasi. Namun, Pemkot Bandung masih belum mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan beroperasi.
Oded menekankan agar semua pihak tetap mempertahankan jumlah aktivitas di sektor yang dikecualikan maksimal sebesar 30 persen.
Misalnya, jika restoran akan memperbolehkan makan di tempat, maka hanya 30 persen kapasitas tempat duduk yang boleh dibuka.
Selain itu, titik pengecekan di perbatasan juga akan dihilangkan. Petugas kepolisian akan mengalihkan penjagaan untuk memastikan sektor-sektor yang dikecualikan melaksanakan protokol yang ditetapkan.
Sementara itu, sekolah belum akan dibuka selama masa PSBB proporsional ini. Menurut Oded, sekolah justru adalah sektor terakhir yang akan dikecualikan dari PSBB mengingat ada kekhawatiran terjadi penularan di institusi tersebut.
Di sisi lain, Oded menegaskan bahwa meskipun PSBB proporsional ini diberlakukan, Jaring Pengamanan Sosial tetap akan berjalan seperti biasa. Para penerima bantuan akan tetap mendapatkan haknya sampai Juli 2020.
"JPS itu harus terus dilaksanakan. Kalau itu tidak boleh berhenti," katanya
Siap Buka, Restoran dan Hotel di Kota Bogor Siapkan Promo Besar-besaran
ATURAN BARU: Pelayan menggunakan alat pelindung diri wajah, masker dan sarung tangan saat melayani pelanggan di Rumah Makan Bumi Aki, Pajajaran, Kota Bogor, Kamis, 28 Mei 2020. Sofyansyah/RadarBogor
Bogor - Hotel dan restoran di Kota Bogor, kini tengah bersiap-siap untuk kembali membuka usahnya. Para pelaku usaha pun menyambut baik kebijakan Pemkot Bogor yang mengizinkan toko dan kios-kios nonpangan kembali beroperasi.
Bersandar pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 44 Tahun 2020 yang mengubah Perwali 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan virus corona disease (Covid-19) di Kota Bogor mengizinkan toko non-pangan, pasar dan restoran kembali beroperasi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan Standard Operating Procedure (SOP). Dia menjelaskan, restoran tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah.
“Kita udah siap dengan SOP-SOP nya yang menyesuaikan aturan. Cuma sekitar 60-70 persen (restoran) yang buka. Tapi belum valid nih datanya,” jelas Yuno.
Dia menegaskan setiap resto yang buka akan mempromosikan pencegahan Covid-19 dan menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, dia menyatakan, para pelaku usaha juga akan memberikan promo atau diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan.
“Diskon abis, beda sama sebelum-sebelumnya pasti. Hotel yang diskon cukup lumayan, bisa sampai 30 persen. Kalo resto gak terlalu besar, paling dikisaran 10-15 persen,” jelas dia.
Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor terdapat sebanyak 140 hotel dan restoran yang menyumbang pajak daerah. Sementara, data PHRI kurang dari 100 hotel dan restoran yang membayar pajak daerah.
