Pemerintah telah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis, 21/01/2021.
Perpanjangan dilakukan hasil dari evaluasi penerapan PPKM sejak tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
"Berdasarkan evaluasi tersebut, Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan 8 (Februari)," kata Airlangga dalam jumpa pers daring via kanal Youtube Sekretariat Presiden, pada hari Kamis, 21/01/2021.
"Hasil monitoringnya, beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko rendah. Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi dan yang mengalami penurunan Banten dan Yogyakarta," ujar Airlangga
Untuk menekan penularan Covid-19, pemerintah telah memberlakukan PPKM di 7 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali) meliputi 77 kabupaten/kota. Semua itu diatur dengan regulasi persyaratan yang telah ditetapkan.
"Dan nanti pak mendagri akan mengeluarkan instruksi mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, kemudian yang berikut adalah tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional dan bed occupancy ratio (BOR) di atas nasional. Nah ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan," lanjutnya.
Guru sedang mengantar siswa sekolah di lokasi bencana. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Presiden Joe Biden telah berusaha untuk membalikkan kebijakan imigrasi tanda tangan pendahulunya. Ini dimulai dengan mencabut larangan perjalanan bagi orang-orang dari banyak negara yang sebagian besar Muslim.
Presiden Joe Biden menggunakan hari pertamanya di kantor untuk membalikkan berbagai kebijakan imigrasi yang menjadi landasan pendahulunya di Gedung Putih, termasuk larangan perjalanan tahun 2017 terhadap orang-orang dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Dari 17 perintah, memorandum dan proklamasi yang diungkap pada hari Rabu, enam berurusan dengan imigrasi - sebagian besar merupakan upaya untuk membatalkan beberapa kebijakan era Trump yang kontroversial.
Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri larangan perjalanan bagi warga dari lebih dari selusin negara, termasuk Eritrea, Yaman, Nigeria dan Sudan. Batasan tersebut diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump ketika dia pertama kali masuk kantor. Dikritik sebagai "larangan Muslim" ketika pertama kali diungkapkan, hal itu akhirnya mencakup beberapa negara non-mayoritas-Muslim.
Presiden yang akan datang menyebut kebijakan itu diskriminatif.
AS mengusir ribuan anak migran karena virus corona
Langkah untuk mencabut larangan tersebut dipuji oleh beberapa organisasi hak-hak sipil, termasuk American Civil Liberties Union, yang menyebut kebijakan itu sebagai "larangan Muslim yang kejam yang menargetkan orang Afrika."
Biden juga memerintahkan agar pembangunan tembok perbatasan dekat Meksiko dihentikan, sebuah langkah yang disambut baik oleh negara tetangga. Dinding itu adalah salah satu proyek hewan peliharaan Trump selama kampanye kepresidenan 2016.
Perintah imigrasi besar lainnya yang disahkan oleh presiden yang akan datang termasuk membatalkan rencana untuk mengecualikan orang-orang yang berada di negara itu secara ilegal dari sensus tahun 2020, dan mempertahankan Tindakan Yang Ditangguhkan untuk Kedatangan Anak (DACA). Program ini telah melindungi ratusan ribu orang yang datang ke negara itu sebagai anak-anak dari deportasi.
Namun, reformasi imigrasi paling ambisius yang akan dilakukan oleh Biden adalah RUU yang memberikan status hukum dan memberikan jalan bagi kewarganegaraan bagi siapa pun di negara itu sebelum 1 Januari. RUU itu mencapai sekitar 11 juta orang. RUU itu juga bertujuan untuk mengurangi waktu anggota keluarga harus menunggu di luar AS untuk mendapatkan kartu hijau.
Suara Hati Guru soal Subsidi Kuota Internet Menteri Nadiem
Suara Hati Guru soal Subsidi Kuota Internet Menteri Nadiem
Guru sedang mengantar siswa sekolah di lokasi bencana. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memukul rata pembagian subsidi kuota internet seperti yang dilakukan tahun lalu.
"Hendaknya kategori penerima adalah yang tidak mampu saja. Ukurannya, misalnya, merujuk data laporan dari sekolah saja," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada awak media CNN Indonesia.
Menurut dia, distribusi kuota yang diberikan kepada semua peserta di lingkungan pendidikan menjadikan program itu tak efektif.
Ia menyinggung target distribusi subsidi kuota 2020 yang tak tercapai. Kemendikbud menargetkan subsidi diterima 59 juta orang, namun yang mendapat kuota hanya 35,5 juta orang.
Selama penerapan subsidi kuota tahun lalu, kata dia, masih banyak siswa maupun guru yang mengeluh tak dapat kuota. Sementara yang tidak membutuhkan mengaku dapat bantuan, seperti dialami anggota Ombudsman Alvin Lie yang sedang menempuh pendidikan S3.
"Ke depan Kemdikbud mesti benar-benar serius me-manage pendataan sekolah, termasuk jauh-jauh hari koordinasi dengan dinas dan sekolah," tutur Satriwan.
Ia juga berharap pemberian kuota kali ini tak akan dibatasi. Tahun lalu, subsidi kuota dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum yang bisa dipakai sepuasnya hanya dibatasi hingga 5 gigabyte.
Akibatnya, banyak penerima mengeluh kuota umum sudah habis sebelum 30 hari. Padahal, sekolah banyak menggunakan platform yang tak bisa diakses menggunakan kuota belajar.
Menurut Satriwan, perkara optimalisasi pemakaian kuota bisa diatur dengan memastikan kuota yang tersisa setiap bulan tidak langsung hangus. Dengan begitu, pemerintah bisa menghemat anggaran.
Tapi di luar itu, ia menekankan bantuan kuota tak bisa jadi satu-satunya solusi untuk mendorong pembelajaran daring di sekolah. Ia mengatakan pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung bagi siswa dan guru di penjuru daerah.
"Perluas jangkauan internet, perbaiki kualitas jaringan yang buruk di daerah, tambah bangun BTS/tower, perluas hotspot internet. Ini juga akan berdampak ganda di masa mendatang," tambah dia.
Lihat juga: Pembelajaran Jarak Jauh: Anies Pelopori, Nadiem Sudahi
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan subsidi kuota akan dihadirkan lagi mulai Maret-Mei 2021. Ini dilakukan untuk mendorong pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih dilakukan mayoritas sekolah.
Kemendikbud mencatat masih ada 185.552 sekolah yang melakukan PJJ. Meskipun sudah diizinkan membuka sekolah mulai bulan ini, sejumlah daerah banyak yang mengurungkan niat membuka sekolah karena perkembangan pandemi yang masih masif.
Hari Pertama - Biden mengambil tindakan eksekutif Hari Pertama
Hari Pertama - Biden mengambil tindakan eksekutif Hari Pertama
Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, setelah pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 [Tom Brenner/Reuters]
Presiden AS Joe Biden menandatangani 15 tindakan eksekutif tak lama setelah dilantik pada hari Rabu, membatalkan kebijakan yang diberlakukan oleh pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, dan membuat langkah pertamanya pada pandemi dan perubahan iklim.
Presiden Joe Biden, setelah dilantik sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat, telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk membatalkan kebijakan pendahulunya, Donald Trump.
Wakil Presiden terpilih Kamala Harris telah dilantik sebagai wakil presiden, menjadi wanita pertama, dan orang kulit berwarna, yang menjabat sebagai orang kedua dalam komando pemerintah AS.
Presiden Donald Trump meninggalkan Gedung Putih pada Rabu pagi dan menjadi presiden pertama dalam lebih dari 150 tahun yang tidak menghadiri pelantikan penggantinya.
Jumlah kerumunan pelantikan dibatasi sebagai akibat dari masalah keamanan yang dipicu oleh kerusuhan mematikan di Capitol AS pada 6 Januari.
Trump dimakzulkan karena "hasutan untuk memberontak" karena perannya dalam kekacauan Capitol, menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.
Menandatangani beberapa aksi di depan wartawan di Oval Office pada Rabu sore, Biden mengatakan tidak ada waktu yang terbuang dalam mengeluarkan perintah, memorandum dan arahan eksekutif.
“Beberapa tindakan eksekutif yang akan saya tandatangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis COVID, kami akan memerangi perubahan iklim dengan cara yang belum kami lakukan sejauh ini dan memajukan kesetaraan rasial dan dukung komunitas lain yang kurang terlayani ”kata Biden. “Ini semua hanyalah titik awal”
Ditandatangani termasuk mandat masker pada properti federal dan untuk karyawan federal, perintah untuk mendirikan kantor Gedung Putih baru yang mengoordinasikan tanggapan terhadap virus corona, dan menghentikan proses penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia.
Biden menandatangani dokumen untuk memulai proses memasuki kembali kesepakatan iklim Paris dan mengeluarkan perintah menyeluruh untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk mencabut izin presiden yang diberikan untuk pipa minyak Keystone XL yang kontroversial.
Di antara serangkaian perintah yang membahas imigrasi, Biden mencabut deklarasi darurat Trump yang membantu mendanai pembangunan tembok perbatasan dan mengakhiri larangan perjalanan di beberapa negara mayoritas Muslim.
Rencana Hari Pertama hanyalah awal dari serangkaian tindakan eksekutif yang akan diambil Biden segera setelah memasuki kantor, kata sekretaris persnya, Jen Psaki.
"Dalam beberapa hari dan minggu mendatang, kami akan mengumumkan tindakan eksekutif tambahan yang menghadapi tantangan ini dan memenuhi janji presiden terpilih kepada rakyat Amerika," kata Psaki.
Tindakan lebih lanjut akan mencakup pencabutan larangan dinas militer oleh transgender Amerika, dan membalik kebijakan yang memblokir pendanaan AS untuk program di luar negeri yang terkait dengan aborsi.
Ketika Efek Samping Pfizer Muncul, Mengapa Barat Masih Mengabaikan Vaksin Anti-Covid Rusia
Ketika Efek Samping Pfizer Muncul, Mengapa Barat Masih Mengabaikan Vaksin Anti-Covid Rusia
Setelah menjadi vaksin virus corona pertama yang terdaftar di dunia, Sputnik V menghadapi reaksi keras di media barat, yang menyiratkan bahwa obat tersebut tidak memiliki skala dalam uji coba untuk dianggap aman. Namun, meskipun banyak tanda-tanda vaksin Pfizer memiliki efek samping, suntikan Amerika belum mendapat banyak pengawasan di media arus utama.
Komunitas perawatan kesehatan menghadapi paradoks. Di satu sisi, Organisasi Kesehatan Dunia menyebut ketimpangan dalam distribusi vaksin virus corona, menekankan bahwa negara berpenghasilan terendah di dunia hanya mendapat 25 suntikan dibandingkan dengan 39 juta yang dikirim ke 49 negara dengan tingkat pendapatan lebih tinggi.
Di sisi lain, WHO sendiri hanya mengesahkan satu vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer/BioNTech, mengabaikan banyak vaksin lain yang dikembangkan di China, Rusia, Inggris, dan India, sehingga membatasi kemungkinan keberhasilan inisiatif COVAX-nya sendiri - sebuah global akselerator vaksin dan bank untuk pemerataan obat yang diproduksi.
Badan kesehatan global mengatakan vaksin Pfizer lolos validasi darurat karena "keamanan, kemanjuran, dan kualitasnya". WHO bukan satu-satunya yang cepat mengenali vaksin spesifik ini - Uni Eropa, khususnya Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekan agar jab disetujui secepatnya di wilayah blok tersebut.
Menurut laporan Le Monde, mengutip dokumen yang diperoleh, tekanan politik untuk menyetujui vaksin tersebut sangat tinggi sehingga European Medicines Agency (EMA) harus melihat ke arah lain terkait beberapa masalah yang ditemukan dengan obat tersebut. Yakni, EMA dikabarkan harus mengabaikan dugaan inkonsistensi antara isi botol yang dijual Pfizer dengan senyawa yang digunakan dalam uji coba vaksin.
Laporan yang terus-menerus muncul tentang kemungkinan efek samping juga tampaknya tidak dapat mengurangi tempo penyebaran vaksin Pfizer/BioNTech ke seluruh dunia. Setidaknya 13 orang Israel mengalami kelumpuhan wajah ringan sementara segera setelah mendapatkan suntikan pertama dari dua inokulasi Pfizer, mempertanyakan kemungkinan mendapatkan yang kedua.
Norwegia sebelumnya melaporkan bahwa 23 orang tewas beberapa saat setelah mendapatkan suntikan Pfizer, tetapi pihak berwenang belum yakin apakah keduanya terhubung. Meski begitu, negara mengeluarkan peringatan bahwa suntikan itu mungkin memiliki "konsekuensi serius" bagi orang tua dan lemah, sementara WHO berencana mempelajari penyebab kematian dua lusin pasien.
Pada saat yang sama, tidak semua vaksin virus corona dipotong sebanyak yang dilaporkan dilakukan dengan vaksin Pfizer, yang didistribusikan di UE dengan syarat perusahaan yang memproduksi tidak bertanggung jawab atas kemungkinan efek sampingnya. Menurut kepala Institut Penelitian Epidemiologi Gamaleya, Alexander Gintsburg, lembaga yang mengembangkan vaksin virus corona pertama di dunia, Sputnik V, sedang menjalani pemeriksaan yang sangat cermat dari otoritas Eropa.
Alasan mengapa obat dari perusahaan tertentu dilaporkan menikmati preferensi dalam proses otorisasi masih belum jelas. Suntikan Pfizer menunjukkan kemanjuran 90% dalam uji coba, setara dengan beberapa obat lain, seperti Sputnik V, dan lebih rendah dari vaksin kedua yang dikembangkan di Rusia, EpiVacCorona, yang uji coba sejauh ini menunjukkan kemanjuran 100%.
RNA yang Tidak Stabil dalam Vaksin Pfizer Mungkin Bertanggung Jawab atas Dugaan Efek Samping.
Vaksin Rusia dalam Persilangan Perang Info Global
Sementara dua vaksin Amerika yang diproduksi oleh Moderna dan Pfizer didasarkan pada pengiriman RNA yang dimodifikasi, suntikan alternatif lain sering kali menampilkan pengiriman protein lonjakan virus (S) atau antigennya dengan menggunakan vektor adenoviral, seperti suntikan Oxford-AstraZeneca Inggris, atau jab Sputnik V dan EpiVacCorona Rusia. Namun, mereka tampaknya tidak menikmati popularitas yang sama (dan dilaporkan disukai dari pihak berwenang) di dunia.
Sebaliknya, beberapa dari mereka, khususnya vaksin Rusia pertama Sputnik V, menghadapi reaksi media dengan dalih tidak memiliki uji coba yang lebih luas dan kehilangan dokumentasi yang ekstensif pada hari setelah otorisasi daruratnya. Selain itu, vaksin tersebut menghadapi kesengsaraan lain: halaman Twitter-nya untuk sementara dibatasi (meskipun dapat dilihat) karena dugaan "aktivitas tidak biasa", dan otorisasinya di Hongaria mendapat kecaman dari otoritas UE.
Rusia juga berulang kali dituduh mencoba mencuri data negara lain tentang penelitian vaksin virus corona menggunakan "pasukan peretas" yang konon dimiliki Kremlin. Anehnya, laporan ini muncul ketika vaksin pertama yang dikembangkan di negara tersebut telah menjalani uji coba pertama mereka, yang menyimpulkan berhasil menunjukkan lebih dari 90% kemanjuran.
Belum lagi fakta bahwa peneliti Rusia bekerja sama dengan kolega asing selama pengembangan vaksin, khususnya dengan AstraZeneca. Pada saat yang sama, Pfizer, yang telah jatuh ke air panas di masa lalu karena obat-obatannya, tampaknya tidak "menikmati" pemeriksaan seperti itu, meskipun hal itu mungkin berubah karena jumlah bukti yang menunjukkan kemungkinan efek samping dalam vaksinnya bertambah hari ini.
Rusia juga berulang kali dituduh mencoba mencuri data negara lain tentang penelitian vaksin virus corona menggunakan "pasukan peretas" yang konon dimiliki Kremlin. Anehnya, laporan ini muncul ketika vaksin pertama yang dikembangkan di negara tersebut telah menjalani uji coba pertama mereka, yang menyimpulkan berhasil menunjukkan lebih dari 90% kemanjuran.
Belum lagi fakta bahwa peneliti Rusia bekerja sama dengan kolega asing selama pengembangan vaksin, khususnya dengan AstraZeneca. Pada saat yang sama, Pfizer, yang telah jatuh ke air panas di masa lalu karena obat-obatannya, tampaknya tidak "menikmati" pemeriksaan seperti itu, meskipun hal itu mungkin berubah karena jumlah bukti yang menunjukkan kemungkinan efek samping dalam vaksinnya bertambah hari ini.
Para pedagang daging sapi di sejumlah pasar di Jabodetabek akan menggelar aksi mogok jualan. Rencananya akan dimulai pada Rabu ini, 20/01/2021 selama tiga hari sampai dengan hari Jumat, 22/01/2021.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengatakan aksi mogok dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas tingginya harga daging sapi yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Saat ini harga daging sapi mencapai Rp. 130 ribu perkilogram .
"Ada kenaikan harga yang sangat tinggi, yang tidak sesuai logika akal sehat, yang sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin untuk pedagang menaikkan harga sampai Rp130 ribu per kg di tengah kondisi ekonomi seperti ini," ucap Asnawi kepada kru CNNIndonesia, pada hari Selasa, 19/01/2021.
Asnawi mengatakan harga daging sapi di tingkat pedagang eceran naik sampai Rp130 ribu per kg karena harga beli dari distributor meningkat sekitar Rp10 ribu sampai Rp12 ribu per kg dari harga terakhir Rp115 ribu per kg. Artinya, harga pembelian kini berada di kisaran Rp125 ribu sampai Rp127 ribu per kg di tingkat distributor ke eceran.
"Dengan HPP sudah Rp127 ribu, ya seharusnya pedagang jual mulai Rp130 ribu per kg, bahkan lebih sedikit," katanya.
Sayangnya, kenaikan harga daging sapi tidak sejalan dengan nasib para pedagang. Pedagang katanya justru menelan kerugian akibat kondisi itu.
Sebab, tingginya harga daging sapi menurunkan minat beli masyarakat.
"Kalau harga tinggi karena permintaan naik itu untung, tapi ini rugi dan ketika sudah rugi selama ini, apa mungkin mereka harus bertahan lagi sampai dua tiga bulan ke depan? Tentu tidak," ujarnya.
Ia mengaku tidak tahu menahu alasan tingginya kenaikan harga daging sapi belakangan ini. Sebab, dari sisi stok sejatinya masih aman, meski tidak menyebutkan angka pasti.
Dugaannya, ada masalah lain yang memicu kenaikan harga. Salah satunya, ada kenaikan harga daging sapi impor dari negara produsen, Australia, atau mungkin nilai produktivitas mereka berkurang.
Bisa juga katanya, karena faktor persaingan dengan pengimpor lain di Asia. Pasalnya, permintaan sapi asal negara itu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari China, Vietnam, dan Malaysia.
Dari rencana ini, Asnawi meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan intervensi agar stabilisasi harga daging sapi ada di pasar.
"Kemarin saja tahu tempe bisa didengar, ya kami harapannya juga begitu, ada intervensi juga," pungkasnya.
Kembali terjadi gempa, gempa berkekuatan 4.6 pada 117 km dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta diji hari Rabu, 20 Januari 2020 pukul 03:11 WIB.
Gempa yang dirasakan di Pacitan, Purworejo, Sleman, Banyumas, Wonosari. Pusat gempa berada di kedalaman 117km di laut selatan di Gunung Kidul tidak berpotensi tsunami.
#Gempa Mag:5.0, 20-Jan-21 03:10:57 WIB, Lok:9.04 LS,110.51 BT (116 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:17 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKGpic.twitter.com/AWjCm50hbF
Gempa bumi juga terjadi satu bulan sebelumya hari sebelumnya berkekuatan 4,1 mengguncang Pacitan pada hari Jumat, 18/12/2020 malam pukul 22.06 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berpusat di 117 km barat daya Pacitan.
Gempa berpusat di kedalaman 10 km. Gempa dirasakan sampai Bantul.
Belum ada laporan mengenai kerusakan dan potensi tsunami akibat gempa tersebut
#Gempa Mag:5, 20/01/2021 03:10:57 (Pusat gempa di laut 116 km BaratDaya Gunung Kidul), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II-III Pacitan, II Trenggalek, #BMKG
Rentetan bencana yang melanda Indonesia di beberapa wilayah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan jabodetabek yang terus diguyur hujan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor ditengah bangsa ini sedang berperang melawan pandemi covid-19 yang sedang berpacu menggalakkan program 3M seperti mendapat tantangan baru, jaga jarak sulit dilakukan, membatasi kerumunan sulit dilakukan.
Ini adalah bencana yang bertubi - tubi yang melanda bangsa ini, dihampir tiap tahunnya. Ditengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan dampak dari penanganan pandemik.
Sekarang ini berhadapan dengan satu tantangan dalam penanggulangan bencana, tanggap bencana, dari evakuasi, kamp pengungsian kesemuanya erat kaitan dengan 'kerumunan' yang selama ini dijadikan ukuran dalam penanganan pandemik. Bergotong - royong bahu membahu membantu evakuasi, mengirim bantuan makanan dan lain - lain ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan terjadinya kerumunan.
Bencana ini harusnya menjadi membuka mata dalam masalah penanganan pandemi yang selama ini jaga jarak dijadikan rules yang terus didengung - dengungkan. Bahkan tidak sedikit yang sudah mendapatkan konsekwensi akibat dianggap melanggar aturan kerumunan.
Hal lain juga bencana ini juga menjadi teguran, bahwa selama ini salah dalam membuat aturan untuk menangani penyebaran virus corona. Kerumunan bukan yang menentukan penyebaran virus. Tanpa masker ini yang sebetulnya menjadi peluang besar penyebaran virus.
Turut berduka atas bencana besar diawal tahun ini. Semoga dapat kembali pulih dari pandemi dari kerusakan akibat bencana dan tidak ada lagi bencana seiring munculnya kesadaran dalam memperlakukan alam yang bersahabat bagi kehidupan semesta alam.
AS dan China bentrok dengan WHO terkait misi ilmiah di Wuhan
California Merekomendasikan untuk Menangguhkan Batch Vaksin Moderna Karena Banyaknya Kejadian Merugikan
FOTO FILE: Pandangan umum menunjukkan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, tempat kelompok pertama kasus penyakit virus corona (COVID-19) muncul, di Wuhan, provinsi Hubei, Cina, 15 Januari 2021. REUTERS/Thomas Peter/
Amerika Serikat meminta China pada hari Senin untuk mengizinkan tim ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mewawancarai "pemberi perawatan, mantan pasien dan pekerja laboratorium" di pusat kota Wuhan, yang mendapat teguran dari Beijing.
Tim ahli independen yang dipimpin WHO mencoba untuk menentukan asal-usul virus corona baru tiba pada 14 Januari di Wuhan di mana mereka mengadakan telekonferensi dengan rekan-rekan China selama karantina dua minggu sebelum mulai bekerja di lapangan.
Amerika Serikat, yang menuduh China menyembunyikan penyebaran awal, telah menyerukan penyelidikan yang dipimpin WHO "transparan" dan mengkritik persyaratan kunjungan, di mana para ahli China telah melakukan penelitian tahap pertama.
Garrett Grigsby dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang memimpin delegasi AS, mengatakan China harus membagikan semua studi ilmiah tentang sampel hewan, manusia, dan lingkungan yang diambil dari pasar di Wuhan, di mana virus SARS-CoV-2 diyakini ada. muncul pada akhir 2019.
Analisis komparatif dari data genetik semacam itu akan membantu untuk "mencari sumber yang tumpang tindih dan potensial" dari wabah yang memicu pandemi COVID-19, katanya kepada Dewan Eksekutif WHO.
“Kami memiliki tugas serius untuk memastikan bahwa penyelidikan kritis ini kredibel dan dilakukan secara objektif dan transparan,” kata Grigsby, yang juga merujuk pada varian virus yang ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil.
Sun Yang, direktur jenderal kantor tanggap darurat kesehatan dari Komisi Kesehatan Nasional China, mengatakan kepada dewan: "Studi asal virus bersifat ilmiah. Perlu koordinasi, kerja sama. Kita harus menghentikan tekanan politik apa pun. "
Delegasi Australia juga meminta tim WHO untuk memiliki akses ke "data, informasi, dan lokasi utama yang relevan".
"Tidak ada jaminan jawaban," kata kepala darurat WHO Mike Ryan kepada wartawan Jumat lalu. “Ini adalah tugas yang sulit untuk menentukan asal-usulnya sepenuhnya dan terkadang perlu dua atau tiga atau empat kali percobaan untuk dapat melakukannya dalam pengaturan yang berbeda.”
California Merekomendasikan untuk Menangguhkan Batch Vaksin Moderna Karena Banyaknya Kejadian Merugikan
California Merekomendasikan untuk Menangguhkan Batch Vaksin Moderna Karena Banyaknya Kejadian Merugikan
Moderna, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) saat ini sedang meninjau bets setelah sekitar 10 orang menderita "kemungkinan reaksi alergi yang parah".
Menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California, dosis dari Moderna Lot 041L20A dicurigai menyebabkan "jumlah kejadian buruk yang lebih tinggi dari biasanya", dan harus dibuang sebelum pemeriksaan selesai.
Insiden tersebut tampaknya terlokalisasi di satu klinik komunitas, yang dilaporkan ditutup selama beberapa jam setelah reaksi merugikan dilaporkan. Secara total, 330.000 dosis telah didistribusikan ke 287 penyedia di seluruh negara bagian, tetapi ini adalah pertama kalinya reaksi alergi dilaporkan, kata ahli epidemiologi negara bagian Dr Erica S. Pan.
Cuitan akun twitter @ShawnaKhalafiTV :"Breaking dari @CAPublicHealth: Penyedia vaksin telah direkomendasikan untuk menghentikan sementara pemberian banyak vaksin #Moderna # COVID19 karena kemungkinan reaksi alergi yang sedang diselidiki."
Reaksi alergi akut sebelumnya dilaporkan di Boston pada bulan Desember setelah seorang dokter menerima vaksin Moderna. Pada saat yang sama, otoritas medis Amerika juga menyelidiki beberapa kasus reaksi parah terhadap obat virus corona Pfizer/BioNTech.
California adalah negara bagian AS yang paling parah terkena, dengan sekitar 3 juta orang terinfeksi (1 juta di antaranya di Los Angeles) dan lebih dari 33.000 kematian, menurut Universitas Johns Hopkins.
Dosis Kedua dalam Keraguan Setelah Vaksin Pfizer Dikabarkan Meninggalkan Lusinan Orang Israel Dengan Kelumpuhan Wajah
Dosis Kedua dalam Keraguan Setelah Vaksin Pfizer Dikabarkan Meninggalkan Lusinan Orang Israel Dengan Kelumpuhan Wajah
Dosis Kedua dalam Keraguan Setelah Vaksin Pfizer Dikabarkan Meninggalkan Lusinan Orang Israel Dengan Kelumpuhan Wajah.
Setidaknya 13 warga Israel menderita kelumpuhan wajah ringan sebagai efek samping setelah mendapatkan vaksin Pfizer, lapor media, mengutip pejabat kementerian kesehatan.
Menurut situs berita Israel Ynet, dokter memperkirakan bahwa jumlah kasus serupa bisa lebih tinggi dan mempertanyakan apakah mereka harus memberikan dosis kedua dari vaksin tersebut kepada mereka yang menderita kelumpuhan wajah.
Pemerintah Israel menandatangani kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech pada November untuk 8 juta dosis vaksin COVID-19 mereka. Lebih dari 20 persen dari 9 juta warga Israel sejauh ini telah menerima dosis vaksin pertama sejak peluncuran dimulai.
Setidaknya dua orang lanjut usia dengan kondisi kronis yang mendasari meninggal setelah diinokulasi.
Sementara itu, pada hari Sabtu, Epoch Times melaporkan, mengutip data dari Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), bahwa 55 orang di Amerika Serikat telah meninggal dunia setelah menerima vaksin Moderna atau Pfizer / BioNTech. Dalam beberapa kasus, pasien meninggal hanya beberapa jam setelah disuntik.
Outlet media melaporkan sekitar 96 kasus yang mengancam jiwa setelah vaksinasi COVID-19, serta 24 cacat permanen, 225 rawat inap, dan 1.388 kunjungan ruang gawat darurat di AS.
