Puluhan Rumah di Leuwiliang Bogor Hancur Diterjang Puting Beliung

Puluhan rumah di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor rusak karena hancur di terjang angin puting beliung yang terjadi pada hari Senin sore kemarin, 01/03/2021.

80 rumah di enam kampung di tiga desa yang hancur diterjang angin puting beliung.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko mengatakan bahwa keenam kampung tersebut berada di tiga desa yakni Desa Leuwimekar, Cibeber dan Leuwiliang.

Baca juga: Rapid Tes Antigen - Issue Varian Corona disengaja untuk Pandemi bisa diperpanjang.

Baca juga: Peneliti virus corona terbunuh.

“Data sementara di Kampung Sawah, Kampung Sawah Kulon, Kampung Sukadamai, Kampung Kaum, Desa Leuwiliang yang mengakibatkan sekitar 80 rumah mengalami kerusakan,” kata Aris Nurjatmiko kepada wartawan, pada hari Selasa, 02/03/2021.

Sementara di dua kampung lain yakni Kampung Mekarsari, Desa Leuwimekar dan Kampung Hegarsari II, Desa Cibeber kerusakannya masih didata tim BPBD.

Sementara di dua kampung lain yakni Kampung Mekarsari, Desa Leuwimekar dan Kampung Hegarsari II, Desa Cibeber kerusakannya masih didata tim BPBD.

“Kampung Mekarsari dan Hegarsari II data sedang di-assesment,” katanya.

Sebelumnya, hujan disertai angin kencang pada Senin, 01/03/2021, merusak atap bangunan RSUD Leuwiliang.

Sebanyak 12 pasien dari salah satu ruangan yang terdampak pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Selain itu, tepat di samping RSUD pohon tumbang menimpa rumah warga.

“Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa,” kata Aris.

Ganjil-Ganjil Genap Bogor Dihentikan Selama 2 Pekan

Pemkot Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) menyepakati beberapa kebijakan baru saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Covid-19 di Posko Satgas Covid-19, Gedung Eks DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, pada hari Selasa, 02/03/2021.

Kebijakan yang disepakati diantaranya dua Minggu tidak ada Ganjil Genap (Gage) dan memperkuat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, setelah mengevaluasi data seminggu terakhir, yang mana dari semua indikator, data-data menunjukkan tren baik. Mulai dari angka kasus aktif Covid-19 turun dari 1.339 (11,7 persen) menjadi 1.181 (9,8 persen).

Angka kesembuhan naik dari 9.932 (86,7 persen) menjadi 10.698 (88,6 persen). Angka kematian turun menjadi 1,6 persen dari sebelumnya 1,7 persen dan angka ketersediaan tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit juga turun dari 48,5 persen menjadi 44,2 persen.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

"Dari semua indikator semakin membaik, ini tidak saja dampak dari vaksin yang mungkin sudah mulai bekerja, tetapi juga dampak dari berbagai macam kebijakan Pemkot dan Forkompinda, seperti PPKM Mikro dan Ganjil Genap," ujar Bima Arya.

Wali Kota menuturkan, karena langkah-langkah kebijakan Pemkot selalu terukur berdasarkan data-data, maka pihaknya selama dua Minggu kedepan meniadakan Ganjil Genap sembari mengevaluasi. Hal ini agar rem dan gas dilakukan tepat sesuai data-data.

"Jadi ada sedikit relaksasi kedepan untuk mendorong ekonomi. Di bulan Februari Rata-rata occupancy hotel 54,87 persen, omset restoran rata-rata menurun 65 persen, kunjungan ke pasar mulai membaik, jadi dua minggu kedepan tidak ada Ganjil Genap," jelasnya.

Bima Arya menambahkan, pihaknya juga sepakat untuk lebih memperkuat lagi PPKM Mikro. Mulai dari posko, memperkuat koordinasi di lapangan serta akan ada simulasi khusus dengan 36 lurah baru bersama Satgas Covid-19 Kota Bogor.

"Setiap dua minggu semua dievaluasi. Jam operasional tetap tidak berubah, karena instruksi menteri jam 21.00 WIB restoran tutup," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Ganjil Genap, karena sudah ada tren penurunan dan juga perlu relaksasi ekonomi untuk semua pelaku usaha di Kota Bogor.

Sehingga dua Minggu kedepan tidak ada Ganjil Genap dengan catatan relaksasi ini tidak membuat masyarakat Kota Bogor menjadi tidak disiplin.

"Kalau angka (kasus Covid-1)) naik lagi, maka dua minggu kedepan akan kembali kami laksanakan Ganjil Genap," tegasnya.

Baca juga: Rapid Tes Antigen - Issue Varian Corona disengaja untuk Pandemi bisa diperpanjang.

Baca juga: Peneliti virus corona terbunuh.

Kapolresta menuturkan, dalam memperkuat PPKM Mikro akan semakin dilibatkan Polisi RW dan ASN pendamping RW. Hal ini agar pada tingkat RT dan RW semakin berdaya dengan dukungan dinas, TNI dan Polri untuk bisa menekan penyebaran Covid-19 di tingkat lingkungan.

Ia menambahkan, meski tidak ada Ganjip Genap, pihaknya masih melakukan pemantauan dengan tetap memberlakukan Crowd Free Road. Pasalnya, jika ada ruas jalan yang padat akan dilakukan penutupan sementara ataupun cara lain untuk mengurangi kepadatan.

"Terbukti setiap pelaksanaan Ganjil Genap, ada penurunan tempat kerumunan," pungkasnya

Kementerian Luar Negeri Rusia: Sanksi Baru AS Mewakili Serangan Anti-Rusia Menunjukkan permusuhan

Sebelumnya, Amerika Serikat memberlakukan sanksi individu, serta pembatasan perdagangan dan visa, yang menargetkan pejabat senior Rusia, atas dugaan keracunan vlogger Rusia Alexei Navalny yang dipenjara.

Tanggapan Rusia terhadap sanksi baru AS tidak akan selalu simetris, keputusan Washington adalah kemenangan yang absurd dan serangan bermusuhan yang tidak akan mempengaruhi kebijakan Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada hari Selasa.

AS mengikuti tuntutan UE pada hari sebelumnya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas dugaan produksi senjata biologi dan kimia. Daftar tersebut mencakup 14 organisasi dan sejumlah individu. Rusia telah berulang kali membantah semua tuduhan AS terkait dengan kasus Navalny, dengan mengatakan negara-negara Barat mengabaikan permintaan Moskow untuk materi pendukung.

Kemenangan yang absurd ketika alasan pengenaan sanksi dinyatakan sebagai provokasi yang sengaja diatur dengan dugaan 'meracuni' Navalny dengan beberapa 'senjata kimia'. Semua ini hanyalah alasan untuk melanjutkan campur tangan terbuka dalam urusan internal kami. Kami tidak berniat untuk menerima ini. Kami akan bereaksi atas dasar prinsip timbal balik, tidak harus simetris, "kata Zakharova dalam sebuah komentar.

Baca juga: Rapid Tes Antigen - Issue Varian Corona disengaja untuk Pandemi bisa diperpanjang.

Baca juga: Peneliti virus corona terbunuh.

"Pemerintah AS telah melakukan serangan anti-Rusia yang bermusuhan, mengumumkan, dalam duet dengan Uni Eropa, sanksi berikutnya untuk 'menghukum Moskow'," katanya.

©SPUTNIK/NATALIA SELIVERSTOVA
Kremlin dalam Kasus Fitnah Navalny: Tidak Dapat Diterima untuk Menghina Veteran Perang di Rusia

"Mungkin sulit bagi kolega di Amerika Serikat untuk memahami klaim ilusi atas eksklusivitas mereka sendiri dan menerimanya. Perhitungan untuk menjatuhkan sesuatu pada Rusia melalui sanksi atau tekanan lain telah gagal di masa lalu, dan gagal sekarang. Jika Amerika Serikat tidak siap untuk dialog yang setara secara wajar, ini adalah pilihan mereka. Terlepas dari 'bias sanksi' AS, kami akan terus secara konsisten dan tegas membela kepentingan nasional kami, menampik setiap agresi. Kami meminta kolega kami untuk tidak bermain api, "kata Zakharova.

"Washington, sebagai pelanggar serial perjanjian dan perjanjian internasional di bidang kontrol senjata dan non-proliferasi, menurut definisi dirampas hak moral untuk 'menguliahi' orang lain," tegasnya.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS bergabung dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan AS pada hari Selasa dalam memberikan sanksi kepada tujuh pejabat senior Rusia, termasuk Direktur Layanan Keamanan Federal (FSB) Aleksandr Bortnikov dan Jaksa Agung Igor Krasnov, atas Navalny. kasus.

Selain Bortnikov dan Krasnov, OFAC juga menunjuk Kepala Direktorat Kebijakan Kepresidenan Andrei Yarin, Wakil Kepala Staf Kantor Eksekutif Presiden Sergei Kiriyenko, Wakil Menteri Pertahanan Aleksey Krivoruchko, Wakil Menteri Pertahanan Pavel Popov dan Direktur Pelayanan Penjara Federal Alexander Kalashnikov .

©SPUTNIK
Alexey Navalny berbicara dengan wartawan sebelum kembali ke Moskow dari Berlin, 17 Januari 2020

Reuters melaporkan sebelumnya bahwa Washington akan memberlakukan pembatasan terhadap pejabat Rusia di bawah dua perintah eksekutif - 13661, dikeluarkan setelah reunifikasi Krimea dengan Rusia pada 2014, dan 13382, yang dikeluarkan pada 2005 untuk melawan proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menghentikan semua bantuan ke Rusia di bawah Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tidak termasuk bantuan kemanusiaan yang mendesak. Washington juga memberikan sanksi kepada tiga institusi ilmiah Rusia dan menjatuhkan hukuman tambahan pada dua layanan keamanan negara itu.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Itu juga membatasi ekspor untuk 14 entitas yang berlokasi di Rusia, Jerman, dan Swiss atas dugaan peran mereka dalam meracuni Navalny, meskipun tidak ada bukti kuat yang diberikan untuk mendukung tuduhan tersebut.

Pada 20 Agustus, Navalny jatuh sakit dalam penerbangan domestik di Rusia. Dia awalnya dirawat di kota Omsk di Siberia, tempat pesawat melakukan pendaratan darurat. Dua hari kemudian, ketika para dokter memutuskan bahwa dia cocok untuk transportasi udara lintas batas, politisi itu dibawa ke rumah sakit Charite yang berbasis di Berlin untuk perawatan lebih lanjut. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa dokter menemukan jejak agen saraf dari kelompok Novichok di sistemnya. Moskow menanggapi dengan menunjukkan kurangnya bukti dalam klaim Berlin dan mencatat bahwa dokter Rusia tidak menemukan zat beracun di Navalny.

Rapid Tes Antigen - Issue Varian Corona disengaja untuk Pandemi bisa diperpanjang

Ketika WHO meliris gejala virus corona per bulan November 2020 mulai ada pergeseran (tambahan) dari gejala virus corona yang terjadi di China dan di Italia, tambahannya batuk. Ini mengindikasikan ada kesengajaan pergeseran dengan tujuan agar vaksinasi menjadi satu - satu solusi untuk menghentikan pandemi.

Disaat bersamaan mulai digunakan rapid antigent test. Dimana alat ini, sejak tahun 2003 sudah digunakan untuk mendetekti influenza A dan B. Bahkan CDC sendiri mengklaim efektif hanya untuk influenza B, arti hanya efektif untuk mendeteksi flu pada manusia.

Antigen untuk mendeteksi virus influenza yang ada di saluran pernapasan. Jadi bukan hal yang aneh ketika alat ini dipergunakan secara formal dan masal maka akan banyak terdeteksi positif. Apa positif virus corona?

Belum tentu, namun akan tetap dianggap sebagai penyandang positif, sekalipun bukan virus corona. Namun mereka yang positif palsu diklasterkan sebagai positif corona. Ini adalah bentuk kesengajaan oleh WHO - BARAT - Bill Gates - Faucy agar pandemi yang dimaksud dapat diperpanjang, dengan tujuan tercapai ketakutan yang membuat semua mau di vaksin, vaksinasi sebagai satu - satunya solusi yang mengabaikan tingkat kesembuhan.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Kenyataannya, tiba - tiba saja antigen test diformalkan sebagai alat untuk mendeteksi virus corona. Ajaib. RT PCR juga bahkan sudah seperti diidentikan hanya sebagai alat untuk mendeteksi virus corona, ajaib. Perlu diketahui belum ada satu pun alat yang bisa mengenali gen patogen corona apalagi variannya.

Dalam laporan bulan jurnal virology 20 September 2010 pada penggunaan rapid tes antigen, sensitivitas pengujian dan tingkat deteksi positif menggunakan rapid tes antigen. Faktanya dalam studi yang disebutkan sebelumnya, yang dipresentasikan di ESCV, Flocked Swab meningkatkan batas deteksi semua tes antigen cepat Influenza A dan B dibandingkan dengan penyeka busa dan intensitas garis reaksi dilaporkan lebih baik dan lebih mudah dibaca dengan Copan. Sampel swab. Pada presentasi berbeda di ESCV, Copan Flocked Swab dan open cell foam swab diberi dosis virus Influenza A dan B, ditahan selama 2 jam, kemudian diolah dengan kultur jaringan dan PCR. Dengan sampel Flocked Swab, lebih banyak sel yang terinfeksi dapat dilihat dengan pewarnaan antibodi fluoresen dan deteksi PCR ditingkatkan dengan 5 siklus dibandingkan dengan sampel foam swab....

Kemudian di tahun yang sama, tahun 2010 di Korea Selatan, Studi mengevaluasi akurasi klinis dan sensitivitas analitik kit antigen NanoSign® Influenza A / B dalam mendeteksi virus pandemi influenza A / H1N1 2009. Alat ini adalah salah satu tes diagnostik cepat yang paling populer untuk mendeteksi influenza di Republik Korea.

Jadi sangat terang benderang jika Rusia dan China pernah mengklaim virus corona itu buatan AS. Kenyataannya indikasi ke arah itu sangat nyata. Dimana akhir - akhir ini tekanan AS dan sekutunya kepada Rusia dan China sangat tinggi dengan mengeluarkan sanksi dari masalah yang terlalu absurd dengan dalih HAM.

Hal lain yang menyedihkan, acuan untuk masalah penanganan penghentian penyebaran virus di Indonesia dan negara - negara berkembang lainnya, adalah apa yang dilakukan oleh Barat yang berdasarkan data memiliki rangking jumlah kasus covid-19 5 terbesar di dunia. Ibarat mau sembuh bertanya sama orang yang sedang mengalami sakit di ruang ICU.

Seharusnya Biden sudah jadi Presiden AS sejak kasus Covid-19 diformalkan di bulan Maret 2020. Tentunya ini akan memberikan harapan Bill Gates cs termasuk WHO akan berjalan mulus dengan misi penjualan vaksinnya sebagai produsen virus corona.

Dan Rapid Tes antigen yang direkomendasikan WHO adalah produksi John Hopkins University yang didanai oleh Bill Gates.

Munculnya varian virus corona hanyalah issue yang digembos Inggris kerjasama dengan Anthony Faucy. Yang melatar belakangi dihembuskannya issue ini, Inggris dan semua negara UE juga AS berhadapan dengan warganya lebih banyak yang tidak mau divaksin. Sehingga dengan issue ini tentunya untuk menciptakan ketakutan baru yang itu digiring ke arah satu pilihan yaitu mau di vaksin.

Sampai dengan hari ini kenyataannya mereka tidak dapat menentukan dengan pasti karakteristik virus corona, diatas landasan itu mereka dengan entengnya adanya varian baru virus corona. Artinya ini hanyalah mengada ada yang diadakan untuk kembali bisa diarahkan ke arah tujuan mereka, yaitu penjualan vaksin covid-19.

Upaya mereka tiada henti untuk menggoalkan pencanangan program mereka, bahwa akhir 2020 adalah batas akhir program vaksinasi yang dibuat WHO. Berhadapan dengan Rusia dan China yang mampu memproduksi vaksin anti covid, dimana ini akan mengakibatkan target penjualan vaksin jauh dari expectacy mereka. Maka dana yang sudah dihabiskan untuk produksi harus kembali dari hasil penjualan. Mereka siasati ini dengan dimotori WHO yang mengatakan pandemi corona bisa jadi endemik.

Jadi sebagai konklusi, untuk keluar dari pandemi yang diciptakan oleh barat, solusinya hanya dengan keluar dari berbagai teori, SOP penanganan virus yang dikeluarkan WHO, Barat dan bill gates.

Menteri Kesehatan Saudi: Vaksin COVID-19 akan menjadi prasyarat untuk haji

Gambar selebaran yang disediakan oleh Saudi Press Agency (SPA) pada 23 Juni 2020, menunjukkan Menteri Kesehatan Saudi Tawfiq Al-Rabiah. (File / AFP)

Dubai - Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa menerima vaksin virus corona akan menjadi prasyarat bagi para peziarah, harian Arab Okaz melaporkan.

Tawfiq Al-Rabiah mengatakan pihak berwenang harus mempersiapkan tenaga yang sesuai di sektor kesehatan di Makkah dan Al-Madinah menjelang ibadah haji atau haji tahunan, tambah laporan itu.

Berdasarkan persiapan tersebut, “jadikan vaksin virus corona sebagai prasyarat bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji,” Okaz mengutip Al-Rabiah.

Persyaratan Kesehatan Haji dan Umrah

Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengunjung untuk mendapatkan Visa Masuk Haji dan Umrah di Kerajaan Arab Saudi untuk musim Haji 1434 H.Peraturan kesehatan tersebut antara lain:

1. Demam Kuning
   
   
   1. Sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, semua pelancong yang datang dari negara atau daerah yang berisiko demam kuning harus menunjukkan sertifikat vaksinasi demam kuning yang valid yang menunjukkan bahwa orang tersebut divaksinasi setidaknya 10 hari dan paling lama 10 tahun sebelum kedatangan di berbatasan. Jika sertifikat tersebut tidak ada, individu tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat selama 6 hari sejak tanggal vaksinasi atau tanggal terakhir potensi pajanan terhadap infeksi, mana saja yang lebih awal. Kantor kesehatan di titik masuk akan bertanggung jawab untuk memberi tahu Direktur Jenderal Kesehatan yang sesuai di wilayah atau gubernur tentang tempat tinggal sementara pengunjung.
      
      Negara / wilayah berikut ini berisiko menularkan demam kuning:
      

      Angola	Equatorial Guinea
      Argentina	Ethiopia
      Benin French	Guyana
      Bolivia	Gabon
      Brazil	Gambia
      Burkina Faso	Ghana
      Burundi	Guinea
      Cameroon	Guinea Bissau
      Central African R	Guyana
      Chad	Kenya
      Colombia	Liberia
      Liberia	Mali
      Cote d’Ivoire	Mauritania
      Congo	Niger
      DR of the Congo	Nigeria
      Ecuador

   
   
   
   2. Pesawat udara, kapal laut, dan alat transportasi lain yang datang dari negara yang terkena demam kuning diminta untuk menyerahkan sertifikat yang menunjukkan bahwa disinfeksi telah diterapkan sesuai dengan metode yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, semua kapal yang tiba akan diminta untuk memberikan kepada pihak yang berwenang Sertifikat Sanitasi Kapal yang valid. Kapal yang tiba dari daerah berisiko penularan demam kuning mungkin juga diharuskan menjalani pemeriksaan untuk memastikan bebas dari vektor demam kuning, atau didesinfeksi, sebagai syarat untuk memberikan pratique gratis (termasuk izin untuk memasuki pelabuhan, untuk naik atau turun dan untuk membongkar atau memuat kargo atau penyimpanan).
   
   
   
2. Meningitis Meningoccocus
   
   
   1. Pengunjung dari semua negara: Pengunjung yang datang untuk tujuan umrah atau haji (haji) atau untuk pekerjaan musiman diharuskan menyerahkan sertifikat vaksinasi dengan vaksin quadrivalent (ACYW135) untuk meningitis yang diterbitkan tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 10 hari sebelum kedatangan di Arab Saudi. Otoritas yang bertanggung jawab di negara asal pengunjung harus memastikan bahwa orang dewasa dan anak-anak di atas usia 2 tahun diberikan 1 dosis vaksin quadrivalent polysaccharide (ACYW135).
   
   
   
   2. Pengunjung dari Negara Afrika: Untuk pengunjung yang datang dari negara-negara di sabuk meningitis Afrika (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Cad, Pantai Gading, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal dan Sudan), selain persyaratan yang disebutkan di atas, tablet ciprofloxacin (500 mg) kemoprofilaksis akan diberikan di pelabuhan masuk untuk menurunkan kecepatan pembawa.
   
   
   
   3. Jemaah Dalam Negeri dan Pekerja Haji: Vaksinasi dengan vaksin quadrivalent (ACYW135) diperlukan untuk:
      
      
      • Seluruh warga dan penduduk Madinah dan Makkah yang belum divaksinasi selama 3 tahun terakhir
      
      
      • Semua warga negara dan penduduk yang melaksanakan haji
      
      
      • Semua pekerja haji yang belum divaksinasi dalam 3 tahun terakhir
      
      
      • Setiap individu yang bekerja di titik masuk atau kontak langsung dengan peziarah di Arab Saudi.
   
   
   
3. Polio
   
   Semua pelancong yang datang dari negara endemik polio dan negara penularan kembali, yaitu Afghanistan, Chad, Nigeria dan Pakistan, tanpa memandang usia dan status vaksinasi, harus menerima 1 dosis vaksin polio oral (OPV). Bukti vaksinasi polio setidaknya 6 minggu sebelum keberangkatan diperlukan bagi pengunjung dari negara endemik polio dan negara penularan kembali untuk mengajukan visa masuk ke Arab Saudi dan pelancong juga akan menerima 1 dosis OPV di titik-titik perbatasan pada saat kedatangan di Saudi. Arab. Persyaratan yang sama berlaku untuk pelancong dari negara endemik baru-baru ini yang berisiko tinggi untuk mengimpor kembali virus polio, yaitu India.
   
   
   
   
   Semua pengunjung di bawah usia 15 yang bepergian ke Arab Saudi dari negara-negara yang melaporkan polio setelah impor atau karena virus polio yang diturunkan dari vaksin yang beredar dalam 12 bulan terakhir (mulai pertengahan Februari 2013, lihat daftar di bawah) harus divaksinasi terhadap poliomyelitis dengan OPV . Bukti vaksinasi OPV atau IPV diperlukan 6 minggu sebelum aplikasi visa masuk. Terlepas dari riwayat imunisasi sebelumnya, semua pengunjung di bawah 15 tahun yang tiba di Arab Saudi juga akan menerima 1 dosis OPV di titik perbatasan.
   
   Kasus polio yang terkait dengan impor virus polio liar atau virus polio yang diturunkan dari vaksin yang bersirkulasi telah terdaftar selama 12 bulan terakhir di negara-negara berikut: Chad, Kenya, Niger, Somalia, dan Yaman.



4. Influenza Musiman :
   
   Kementerian Kesehatan Saudi merekomendasikan agar peziarah internasional divaksinasi terhadap influenza musiman sebelum tiba di Kerajaan Arab Saudi, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit influenza parah, termasuk wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang tua, dan individu dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya. kondisi seperti HIV/AIDS, asma, dan penyakit jantung atau paru kronis. Di Arab Saudi, vaksinasi influenza musiman direkomendasikan untuk jemaah haji internal, terutama mereka yang berisiko seperti yang dijelaskan di atas, dan semua petugas kesehatan di tempat haji.

AS dan UE Memberi Sanksi Rusia Atas Keracunan Alexey Navalny

©AP Photo/Virginia Mayo

Menurut UE, keempat warga Rusia ini bertanggung jawab atas hukuman terhadap Alexey Navalny

Moskow sebelumnya memperingatkan bahwa pihaknya berhak untuk menanggapi sanksi Uni Eropa yang "melanggar hukum dan merugikan diri sendiri" atas kasus Navalny.

Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap individu Rusia "terkenal" sehubungan dengan situasi seputar vlogger Alexei Navalny yang dipenjara, menurut Jurnal Resmi Uni Eropa.

Jaksa Agung Igor Krasnov, Kepala Komite Investigasi Alexander Bastrykin, Kepala Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal Alexander Kalashnikov, dan Direktur Pengawal Nasional Viktor Zolotov termasuk di antara mereka yang terkena tindakan hukuman.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa keempat orang tersebut akan dilarang bepergian ke UE dan aset mereka akan dibekukan. Selain itu, orang dan badan hukum di UE tidak diizinkan untuk mentransfer dana kepada individu yang terkena sanksi.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

AS Mengikuti Pemimpin Uni Eropa

Segera setelah sanksi UE diumumkan, AS memberlakukan sanksi individu, serta pembatasan perdagangan dan visa, terhadap Rusia sehubungan dengan kasus Navalny.

Sanksi Rusia pertama Presiden Joe Biden sejak menjabat pada Januari dikoordinasikan dengan tindakan UE terhadap empat pejabat tinggi penegakan hukum dan keadilan Rusia. Seorang pejabat senior AS mengatakan komunitas intelijennya secara terbuka menilai "dengan keyakinan tinggi" bahwa petugas Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia meracuni Navalny menggunakan agen saraf Novichok yang dirancang Soviet.

"Hari ini, sebagai bagian dari tanggapan antar-lembaga yang kuat terhadap keracunan dan pemenjaraan tokoh oposisi Alexei Navalny, Departemen Keuangan menunjuk tujuh anggota senior pemerintah Rusia," kata perwakilan pemerintahan Biden kepada wartawan.

Dia menambahkan bahwa Departemen Keuangan AS juga telah memasukkan empat belas entitas ke daftar hitam. Tiga belas di antaranya adalah perusahaan swasta, sembilan di antaranya berlokasi di Rusia. Tiga di Jerman dan satu lagi di Swiss. Entitas sanksi yang tersisa adalah lembaga penelitian negara Rusia.

Pejabat tersebut mengklaim bahwa entitas tersebut di atas terlibat dalam produksi senjata biologi dan kimia.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa lebih banyak tindakan terhadap Rusia akan menyusul dalam beberapa minggu mendatang.

Juru bicara Kremlin menyatakan pada hari sebelumnya bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia pasti akan gagal.

Layanan Pers Pengadilan Moskow

Kasus Navalny

Navalny akan menghabiskan lebih dari 2,5 tahun di balik jeruji besi setelah hukuman yang ditangguhkan diganti dengan hukuman penjara yang sebenarnya. Vlogger itu ditangkap di Moskow pada Februari karena beberapa pelanggaran masa percobaan dalam kasus penipuan Yves Rocher 2014.

Pekan lalu, kepala diplomatik Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa menteri luar negeri negara anggota UE telah setuju untuk memperluas sanksi terhadap Rusia atas situasi yang menyangkut Navalny.

Pada 20 Agustus, Alexei Navalny pingsan dalam penerbangan domestik di Rusia. Setelah dirawat di kota Omsk di Siberia, dia dipindahkan ke rumah sakit Charite yang berbasis di Berlin untuk perawatan lebih lanjut. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa dokter menemukan jejak agen saraf dari kelompok Novichok di sistemnya. Moskow menanggapi dengan menunjukkan kurangnya bukti dalam klaim Berlin dan mencatat bahwa dokter Rusia tidak menemukan zat beracun di Navalny.

Bima Arya Beri Jatah Vaksin Miliknya kepada Mahfud

Bima Arya Beri Jatah Vaksin Miliknya kepada Relawan Lalulintas Mahfud

Vaksinasi massal di Kota Bogor sudah memasuki tahap kedua. Setelah sebelumnya menyasar tenaga kesehatan, kali ini target penerima vaksin adalah pelayan publik, pedagang pasar, pengemudi ojek/taksi online, hingga wartawan. Pelaksanaan vaksinasi digelar di Gedung Puri Begawan, Baranangsiang, Bogor Timur, pada hari Senin, 01/03/2021.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang seharusnya menerima vaksin pada tahap kedua ini, secara sukarela memberikan jatah vaksinnya kepada yang lebih memerlukan. Kenapa?

Sebagai penyintas yang sempat terinfeksi Covid-19 setahun yang lalu, Bima Arya rupanya masih memiliki antibodi yang cukup bagus. Angka titer antibodi Bima Arya adalah 197,9.

Angka tersebut didapat setelah Bima Arya melakukan tes kuantitatif serologi yang berfungsi sebagai baseline kuantitatif antibodi terhadap SARS COV-2 untuk mengevaluasi respons imun individu terhadap virus SARS-CoV-2, sehingga memungkinkan dokter menilai perubahan relatif respons imun individu terhadap Covid-19 baik pada penyintas COVID-19 maupun pada individu penerima vaksin dari waktu ke waktu.

Baca juga: Walikota Bima Arya Gagal Disuntik Vaksin.

Baca juga: Direktur STIK Tamalatea Meninggal, Sudah 2 Kali Vaksinasi Covid-19.

“Hasil pemeriksaan antibodi saya titernya masih tinggi, di angka 197,9. Saya diberikan saran oleh dokter-dokter spesialis, juga kemarin telepon Menkes Pak Budi Gunadi menyarankan saya untuk ditunda dulu vaksinnya karena titernya masih tinggi,” ungkap Bima Arya di sela memantau pelaksanaan vaksinasi.

Tak mau slot vaksinnya mubazir, Bima Arya kemudian memberikan ‘jatah’ tersebut kepada yang lebih memerlukan. Kemudian, ia ‘menghadiahi’ vaksin tersebut kepada sukarelawan ikonik Kota Bogor, yakni Mahfud (49).

Saya ada jatah (vaksin). Jadi, saya berikan slot atas nama saya ini kepada orang yang lebih memerlukan. Kebetulan tadi siang Kang Mahfud mampir ke Balaikota, silaturahmi. Saya tanya saja mau vaksin tidak, ternyata mau. Kemudian kita cek, di screening dan hasilnya fit untuk di vaksin. Alhamdulillah tadi vaksinnya berjalan dengan lancar,” jelas Bima.

“Dosis vaksin yang dikirim juga masih terbatas. Targetnya kita ada 86.000, tapi slot yang ada hanya 34.000. Masih kurang. Jadi, karena saya hitung-hitungannya masih ada antibodi, diberikan dulu ke yang lebih memerlukan. Kang Mahfud juga masih ingin tugas di lapangan dan berisiko juga,” tambah Bima.

Sementara itu, Mahfud tampak semangat diberi ‘hadiah’ vaksin oleh Bima Arya. Setelah melalui proses pendaftaran hingga screening kesehatan, sukarelawan pengatur lalu lintas di Jalan Sancang, Bogor Tengah ini dinyatakan lolos menerima vaksin.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Tak terlihat wajah tegang pada dirinya saat akan disuntik. Seperti banyak orang Bogor ketahui, Mahfud selalu memancarkan keceriaannya.

“Terima kasih Pak Wali. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi. Biar Allah yang membalas. Alhamdulillah dikasih jatah vaksin Pak Wali ke saya. Terima kasih juga semuanya sudah membantu. Walaupun sudah divaksin, kita harus tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan. Harus dijaga semuanya,” pungkasnya.

Setelah menunggu 30 menit untuk observasi, Mahfud pun diperbolehkan pulang karena tidak ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Dan Mahfud bersama penerima vaksin tahap kedua hari ini akan kembali menerima vaksin kedua di tempat yang sama dua pekan kemudian atau 15 Maret 2021.

Digital Green Pass: Inggris Pertimbangkan Membahas Pengenalan Paspor Vaksin COVID-19 Dengan UE

Pada hari Senin, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengonfirmasi bahwa Brussels akan mengajukan paspor vaksinasi digital di seluruh UE yang akan "memberikan bukti bahwa seseorang telah divaksinasi" terhadap COVID-19.

Inggris dan Uni Eropa berencana untuk membahas proposal blok tersebut untuk membuat paspor vaksin karena pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk membuat sistem yang memungkinkan orang yang memiliki suntikan untuk bepergian lebih bebas ke luar negeri.

Sky News mengutip juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson yang mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah "telah mengatakan" bahwa mereka "melihat masalah paspor vaksin".

"Seperti yang Anda harapkan, DfT (Departemen Transportasi) akan bekerja (dengan) dan berbicara dengan negara-negara di seluruh dunia dalam hal bagaimana mereka akan memperkenalkan paspor," kata juru bicara tersebut.

Mereka tidak merinci kapan tinjauan pemerintah Inggris tentang masalah tersebut akan selesai, tetapi mengatakan bahwa "tentu saja Anda dapat mengharapkan kami [pemerintah] untuk berbicara dengan UE dan negara lain tentang bagaimana mereka dapat menerapkan jenis kebijakan serupa" .

©AFP 2021/VICTORIA JONES
Simon Stevens (kanan), Kepala Eksekutif NHS, mengawasi saat perawat (C) memberikan dosis vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19 kepada Frank Naderer (kiri), 82, di Guy's Hospital di London pada 8 Desember 2020 saat Inggris memulai program vaksinasi terbesarnya.

Pernyataan itu menyusul Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang mengatakan pada hari Senin bahwa Brussels akan mengajukan proposal legislatif tentang pengenalan paspor vaksinasi digital di seluruh blok pada bulan Maret nanti.

“Tiket hijau digital [yang disebut] harus memfasilitasi kehidupan orang Eropa. Tujuannya adalah untuk secara bertahap memungkinkan mereka untuk bergerak dengan aman di Uni Eropa atau luar negeri - untuk bekerja atau pariwisata, ”kata von der Leyen dalam tweetnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan pembuatan paspor tersebut adalah untuk memberikan bukti bahwa seseorang telah divaksinasi dan bahwa dokumen digital tersebut akan menghormati “perlindungan data, keamanan dan privasi”.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated
•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet
•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021

Pengumuman itu datang ketika sejumlah negara yang terpukul parah oleh penurunan terkait COVID-19 dalam industri pariwisata, seperti Israel dan Yunani, telah mengadopsi sertifikat vaksin, sementara Swedia dan Denmark telah mengadakan pembicaraan tentang pengembangan langkah-langkah serupa.

Kanselir Austria Sebastian Kurz, pada bagiannya, mendesak izin digital yang mirip dengan Israel dan menjanjikan kunjungan kenegaraan ke Tel Aviv bersama dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen akhir bulan ini.

©REUTERS/POOL
Merkel: Pimpinan Uni Eropa Setuju Memperkenalkan Sertifikat Vaksinasi, Mereka Akan Siap Dalam 3 Bulan

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa sebagian besar negara UE setuju bahwa sertifikat vaksinasi digital mungkin diperlukan pada musim panas, yang diharapkan memungkinkan orang untuk bepergian lebih leluasa pada waktu liburan.

Namun, beberapa negara di blok beranggotakan 27 orang itu menentang langkah-langkah tersebut, dengan Prancis menyatakan terlalu dini untuk mengizinkan paspor vaksinasi karena data yang lemah tentang kemanjuran vaksin.

Public Health England (PHE), sementara itu, melaporkan bahwa setidaknya enam kasus varian COVID-19 Brasil, yang dikenal sebagai P1, telah diidentifikasi di Inggris, karena pemerintah sudah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan perbatasan yang lebih keras untuk menahan ketegangan.

5 Penjelasan Kemenaker Soal Perubahan Rumus Upah Buruh

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang memaparkan lima pokok kebijakan upah buruh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Lima pokok kebijakan pemerintah tersebut sebagai berikut:

• Pertama, upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Di sini, pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.



• Kedua, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.



• Ketiga, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Salah satu ketentuannya, yakni minimal 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.



• Keempat, upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha jika buruh bekerja melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan. Upah kerja lembur juga berlaku jika buruh diminta bekerja pada hari libur resmi.



• Kelima, upah tidak dibayar bila buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Namun, poin ini tak berlaku bagi buruh yang memang berhalangan untuk masuk kerja, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya, dan bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha itu sendiri.

"Lalu nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi," ucap Haiyani dalam Bincang Informatif PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada hari Selasa, 02/03/2021.

Haiyani berharap pengusaha dapat mematuhi seluruh ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, ia juga meminta pengusaha menjadikan buruh sebagai mitra dan aset yang harus dikelola dengan baik.

"Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat," pungkas Haiyani.

Pemerintah Buka Lowongan 1,3 Juta ASN di 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menetapkan jumlah formasi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2021 sebanyak 1,3 juta orang. (CNN Indonesia/ Dhio Faiz)

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah ini berlaku apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat.

"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta seperti dikutip dari Antara News, pada hari Senin, 01/03/2021.

Tjahjo menyebutkan formasi kebutuhan ASN tersebut terdiri atas satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekitar 189 ribu untuk pemerintah daerah, dan kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat.

Ia mengatakan formasi guru itu dilakukan melalui skema yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni PPPK di seluruh daerah. Menurutnya, program itu untuk menyelesaikan kekurangan guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Dia menjelaskan tenaga pendidik yang ingin mengikuti Program Satu Juta Guru PPPK harus sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kemendikbud.

Sementara itu, untuk keperluan instansi pemerintah pusat, Tjahjo menyebutkan terdapat 83 ribu formasi. Perinciannya 50 persen untuk PPPK dan 50 persen lainnya CPNS sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Selain itu, kebutuhan PNS di pemerintah daerah sebanyak 189 ribu formasi itu di luar Program Satu Juta Guru PPPK inisiasi Kemendikbud. Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70 ribu PPPK jabatan fungsional nonguru dan 119 ribu CPNS pegawai teknis.

Persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan tersebut, kata dia, akan ditentukan oleh setiap instansi sesuai dengan kualifikasi lowongan jabatan.

"Mengenai waktu pengumuman, itu akan dilakukan pada bulan Maret setelah pembagian untuk masing-masing instansi selesai," ujarnya.