Demo Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat, 'Serbu' Kantor Polisi di Tangsel dan Kota Bogor
Demo Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat, 'Serbu' Kantor Polisi di Tangsel dan Kota Bogor
Pencinta Habib Rizieq demo di depan Polres Tangerang Selatan dan Mapolresta Kota Bogor, pada hari Selasa, 15/12/2020.
berunjuk rasa di depan Mapolresta Bogor Kota. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan memberi dukungan kepada Imam Besar FPI dan Polsek Bogor Tengah di depan Taman Topi
Visi kita semua sama, bebaskan Habib Rizieq tanpa syarat!," ucap salah satu orator di lokasi, hari Selasa, 15/12/2020.
Tak lama, massa diperkenankan masuk ke halaman Mapolresta Bogor Kota untuk berorasi. Perlahan, mereka pun masuk dengan mengangkat kedua tangan sembari mengancungkan jempol seperti Habib Rizeq ketika berada di Polda Metro Jaya.
Kemudian, beberapa perwakilan dari massa masuk ke dalam untuk menyampaikan surat pernyataan ke pihak polisi. Sambil menunggu perwakilan mereka keluar, massa terus melantunkan solawat.
Massa aksi damai pecinta Habib Rizieq Shihab mulai bergerak menuju Polres Tangsel, Selasa (15/12/2020). [Suara.com/Wivy]
Tangerang Selatan, 70 orang yang berdemo. Mereka dijaga oleh petugas gabungang sebanyak 400 anggota. Baik dari Polres, Polda Metro Jaya, Satpol PP dan TNI.
Aksi tersebut, hanya berjalan 5 menit. Selesai perwakilan massa melakukan orasi, kemudian langsung dibubarkan oleh petugas. Mereka pun berorasi, sekitar 300 meter dari pintu masuk Polres Tangsel, ditahan barikade kepolisian.
Salah satu orator dari pecinta Habib Rizieq Shihab, Iswandi mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi moral atas keprihatinannya yang menimpa Habib Rizieq Shihab.
"Kami atas nama umat Islam Tangsel menuntut keadilan terhadap enam laskar yang terbunuh tanpa ada bukti atau perlawanan. Saya menuntut keadilan supaya Kapolri dan Kapolda bebaskan Habib Rizieq," tuntutnya.
Dia mengancam, jika tuntutannya itu tidak direspon dan disampaikan ke Polda dan Polri, akal mengerahkan banyak massa.
"Jika ini tidak di response polisi, maka kami Tangsel akan mengerahkan massa sebanyak banyaknya. Allahu Akbar," pungkasnya seraya menyerukan takbir dan diikuti massa lainnya.
Pengunjung Transmart Cilegon membludaknya di tengah pandemi dan mengabaikan protokol kesehatan, Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi mengancam menutup sementara mal yang baru beberapa hari diresmikan tersebut.
"Nanti akan kita cek lagi kalau masih begitu, tanggung jawab siapa dan sebagainya jika perlu tutup dulu sementara kalau memang nggak beraturan," tegas Edi Ariadi yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Cilegon, Selasa, 15/12/2020.
Edi mengatakan, pihaknya sudah meminta Polres Cilegon dan Kodim Kota Cilegon untuk mengecek langsung situasi di lapangan.
"Tapi saya sudah minta Pak Dandim dan Pak Kapolres untuk turun, Satpol PP juga tadi malam sudah turun untuk ngecek itu," katanya.
Sementara itu, manajemen Trans Retail Indonesia (Transmart) buka suara terkait hal tersebut. Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi atas tingginya animo masyarakat terhadap keberadaan Transmart di Kota baja tersebut.
"Kita juga mengimbau masyarakat yang mau datang ke tempat kita agar menerapkan disiplin dan mau diarahkan oleh petugas di lapangan, karena terkendala yang kita lihat penuh tantangan untuk mengatur mereka (pengunjung)," katanya saat dihubungi.
Pihak manajemen juga menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh pengunjung di atas 37 maka tidak bisa masuk.
"Kemudian, di internal kita akan melihat kerumunan di dalam toko, sudah dihitung, dengan jarak satu orang satu meter, maksimum di setiap lantai 250 orang. Ketika sudah melebihi batas maksimum maka pintu akan ditutup terlebih dahulu," ujar Satria.
Adapun terkait ancaman Wali Kota Cilegon Edi Ariadi yang akan menutup sementara, Satria berharap opsi tersebut tidak sampai terjadi karena yang akan terkena dampak tak hanya investasi tapi juga masyarakat.
"Tapi mari sama-sama kita terapkan disiplin di lapangan, baik karyawan saya, kita minta bantuan pemerintah, kepolisian, intinya kita jaga bersama-sama, karena ini jatuhnya aset Cilegon," ujarnya.
Tolak Reka Ulang Versi Polri, Munarman: Penanganan Pembunuhan 6 Laskar FPI Seperti Drama Komedi Yang Garing
Tolak Reka Ulang Versi Polri, Munarman: Penanganan Pembunuhan 6 Laskar FPI Seperti Drama Komedi Yang Garing
Kuasa hukum enam laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) yang ditembak mati oleh Polisi menolak hasil rekonstruksi yang dilakukan Polri.
Hal itu disampaikan oleh Kuasa hukum enam korban, Munarman menanggapi perkembangan penanganan kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam.
“Perkembangan penanganan kasus pembantaian 6 syuhada warga negara Indonesia yang menunjukkan rangkaian drama komedi yang garing,” ujar Munarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada hari Selasa, 15/12/2020.
Sehingga kata Munarman, tidak menolak penanganan perkara dan rekonstruksi atau reka ulang adegan versi Polri.
"Kami menolak penangangan perkara dan rekonstruksi atau rekonstruksi atas tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI dilakukan oleh pihak Kepolisian," katanya.
Sehingga, Munarman meminta-minta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan tersebut.
"Tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI karena merupakan peristiwa yang dapat HAM berat," pungkasnya.
Sekum FPI Munarman meminta agar Komnas HAM menjadi leading sektor alias memimpin pengungkapan peristiwa penembakan 6 anggota FPI di Tol Cikampek.
Sebagai Kuasa Hukum enam laskar FPI yang tewas, pihaknya menolak rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri.
“Kami meminta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota laskar FPI karena merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat,” kata Munarman dalam keteranganya, hari Selasa, 15/12/2020.
Kemudian, Munarman menilai sangkaan pasal 170 KUHP Jo. Pasal 1 (1) dan (2) UU Darurat 12/1951 atau pasal 214 KUHP dan atau pasal 216 KUHP tidak tepat.
ASOG audit mesin pemungutan suara dominion diduga membuat penipuan sistemik dan memengaruhi hasil pemilu
ASOG audit mesin pemungutan suara dominion diduga membuat penipuan sistemik dan memengaruhi hasil pemilu
Pada hari Senin, Electoral College berkumpul di seluruh 50 negara bagian AS untuk secara resmi memberikan suara setelah pemilihan presiden 2020, memberikan 302 suara elektoral untuk kandidat Demokrat Joe Biden dan secara efektif mengkonfirmasi kemenangannya. Presiden Donald Trump terus menolak untuk menyerah, menuduh lawan-lawannya melakukan penipuan pemilih skala besar.
Audit forensik yang diperintahkan pengadilan terhadap mesin pemungutan suara Dominion yang digunakan di negara bagian Michigan yang medan pertempuran telah menemukan bahwa mesin tersebut tidak hanya rentan terhadap kesalahan tabulasi yang fantastis, tetapi juga tampaknya sengaja dirancang untuk melakukannya.
Allied Security Operations Group (ASOG), firma keamanan siber yang berbasis di Texas yang disewa untuk melaksanakan audit, menunjukkan dalam laporannya bahwa mesin Dominion di Antrim County di Michigan menunjukkan tingkat kesalahan 68 persen dalam tabulasi suara, jauh, jauh melampaui 0,0008 persen tunjangan yang digariskan oleh Komisi Pemilihan Federal.
Laporan yang sebagian disunting lebih lanjut mengklaim bahwa tingkat kesalahan adalah "fitur", dan bahwa mesin Dominion tampak "sengaja dan sengaja dirancang dengan kesalahan yang melekat untuk membuat penipuan sistemik dan mempengaruhi hasil pemilihan."
Menurut ASOG, "sistem sengaja menghasilkan jumlah kesalahan surat suara yang sangat tinggi," dengan surat suara elektronik "kemudian ditransfer untuk ajudikasi," memungkinkan untuk "keputusan pengadilan massal tanpa pengawasan, tanpa transparansi, dan tanpa jejak audit".
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa perangkat lunak pemilu telah diubah setelah pemilu 3 November untuk "mengaburkan bukti penipuan dan atau untuk memperbaiki kesalahan program yang akan membatalkan sertifikasi pemilu".
Berdasarkan temuannya, ASOG merekomendasikan agar mesin pemungutan suara Dominion tidak lagi digunakan dalam pemilu mendatang, dan menyarankan bahwa hasil pemilu 2020 di Negara Antrim "seharusnya tidak disertifikasi."
Otoritas Negara Menolak Laporan Setelah Memperjuangkan Pembebasannya di Pengadilan
Direktur Pemilu Michigan Jonathan Brater menolak audit tersebut, dengan mengatakan bahwa audit itu "membuat serangkaian kesimpulan yang tidak didukung, menganggap motif penipuan dan kebingungan proses yang dengan mudah dijelaskan sebagai prosedur pemilihan rutin atau koreksi kesalahan, dan menyarankan tanpa penjelasan bahwa elemen perangkat lunak pemilu tidak digunakan di Michigan entah bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan tabulasi atau pelaporan yang tidak ada atau dengan mudah dijelaskan.”
Brater menambahkan bahwa penghitungan suara di Antrim County akan dilakukan untuk "memberikan verifikasi lebih lanjut bahwa hasil Antrim County akurat." Audit itu diharapkan dimulai Kamis.
Sistem Voting Dominion menolak tuduhan melakukan kesalahan, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu telah menjadi subjek "kampanye disinformasi yang berbahaya dan terus berlanjut" sejak pemungutan suara 3 November, dan bahwa sistemnya "telah melewati pengujian ketat negara bagian dan federal serta protokol sertifikasi dan sertifikasi "Mendemonstrasikan mereka untuk menjadi" akurat dan dapat diandalkan."
Menteri Luar Negeri Jocelyn Benson dan Jaksa Agung Dana Nessel juga menolak kesimpulan laporan tersebut, mengeluarkan pernyataan bersama di mana mereka menyebut audit tersebut sebagai “pernyataan lain dalam aliran panjang pernyataan yang salah arah, kabur dan meragukan yang dirancang untuk mengikis kepercayaan publik pada pemilihan presiden November.” Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa ASOG "tidak memiliki keahlian yang jelas dalam administrasi dan teknologi pemilu".
Hakim Kevin Elsenheimer dari Pengadilan Sirkuit ke-13 Michigan memerintahkan agar laporan ASOG dirilis ke publik pada hari Senin dalam bentuk yang disunting. Pejabat negara bagian dan kabupaten awalnya keberatan dengan pembebasan tersebut, tetapi kemudian mundur.
Menurut The Detroit News, Antrim Country, kubu kuat Partai Republik dalam pemilihan sebelumnya, terperosok dalam kontroversi setelah hasil malam pemilihan menunjukkan Biden secara misterius memimpin Trump dengan ribuan suara. Pejabat daerah kemudian menyatakan bahwa hasil yang dipublikasikan keliru, dan merupakan akibat dari masalah dalam pelaporan. Trump kemudian memenangkan county dengan lebih dari 3.700 suara.
Trump kehilangan negara bagian Michigan ke Biden dengan sekitar 154.000 suara, namun, menjaring 16 suara Electoral College di negara bagian itu untuk kandidat Demokrat. Presiden sejak itu menuduh pejabat pemilu di negara bagian itu dan lainnya mencuri pemilu.
Trump men-tweet tentang laporan Allied Security Operations Group pada Senin malam, menyebutnya "BERITA BESAR" dan mengatakan bahwa mesin pemungutan suara Dominion adalah "bencana di seluruh Negara" yang "mengubah hasil pemilihan umum."
This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg
Presiden menuduh lawan-lawannya menggunakan berbagai teknik untuk merampas kemenangannya, menuduh para pejabat di daerah perkotaan yang dikelola Demokrat di negara bagian medan pertempuran atas berbagai kesalahan, dari tumpukan surat suara yang dikirim secara massal di tengah malam, hingga menendang pemantau pemilu keluar dari ruang hitungan, menggunakan mesin Dominion untuk memanipulasi hasil. Trump juga bersikeras bahwa kampanyenya memiliki "ratusan dan ratusan" surat pernyataan tersumpah untuk mendukung tuduhan tersebut.
Tim hukum Trump mengajukan lusinan tuntutan hukum di negara bagian yang diperebutkan. Tuntutan hukum ini telah ditolak secara luas, dengan negara bagian Texas kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung yang menuduh pejabat di Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan Wisconsin melanggar patung badan legislatif mereka sendiri melalui perubahan menit terakhir pada aturan pemilihan untuk memungkinkan sejumlah besar surat suara masuk yang tidak aman.
Mahkamah Agung membatalkan kasus Texas pada hari Jumat, menyatakan bahwa negara bagian telah gagal untuk menunjukkan "kepentingan yang dapat diketahui secara hukum tentang cara negara bagian lain melakukan pemilihannya".
Presiden AS Trump Mengatakan Mahkamah Agung 'Chickened Out' Setelah Itu Memblokir Gugatan Texas
Presiden AS Trump Mengatakan Mahkamah Agung 'Chickened Out' Setelah Itu Memblokir Gugatan Texas
Gugatan tersebut menantang hasil pemilu di empat negara bagian medan pertempuran - Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin - di mana pejabat negara bagian telah mengesahkan Partai Demokrat Biden sebagai pemenangnya.
Presiden Donald Trump mengecam Mahkamah Agung AS pada hari Minggu karena menghalangi upaya hukum untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020.
Trump menyebutnya "tidak masuk akal", menambahkan bahwa Mahkamah Agung hanya "ketakutan".
Kicauannya datang dengan kurang dari 24 jam tersisa sebelum Electoral College berkumpul untuk memberikan suara mereka untuk presiden Amerika Serikat berikutnya.
The fact that the Supreme Court wouldn’t find standing in an original jurisdiction matter between multiple states, and including the President of the States, is absurd. It is enumerated in the Constitution...
Pada hari Sabtu, Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, yang menantang 62 suara Electoral College yang diperoleh Joe Biden di Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin. Gugatan itu menuduh pejabat negara melanggar undang-undang mereka sendiri dengan dalih pandemi. Yakni, mengacu pada surat suara yang telah dikirim ke setiap pemilih terdaftar dan penundaan tenggat waktu penghitungan suara.
Sementara Joe Biden diproyeksikan menjadi presiden terpilih berikutnya, Trump telah berusaha untuk membatalkan hasil pemilu, bersikeras kemenangannya "dicuri" melalui penipuan massal dan penyimpangan. Tim hukumnya telah mengajukan berbagai tuntutan hukum, yang sejauh ini gagal mencapai hasil yang signifikan.
Sebelum Hari Pemilihan, Presiden Trump berulang kali menyatakan keprihatinannya tentang sistem pemungutan suara melalui surat. Demokrat telah mengadvokasi itu sebagai alternatif pemungutan suara yang aman di tengah pandemi COVID-19. Namun, Trump menyarankan bahwa hal itu berpotensi menyebabkan kecurangan dalam pemilu.
Trump telah menolak untuk menyerah, tetapi mengatakan sebelumnya bahwa jika Electoral College memilih Biden, dia "pasti" akan mengosongkan Gedung Putih, dan menambahkan, bahwa itu akan menjadi "kesalahan" di pihak mereka.
Dua hari yang lalu pada hari Jumat, Mahkamah Agung menolak gugatan oleh Texas yang telah meminta pengadilan untuk membatalkan hasil pemilu di empat negara bagian medan pertempuran yang kalah pada November, mengakhiri setiap prospek bahwa upaya berani untuk menggunakan pengadilan untuk membalikkan kekalahannya dalam pemungutan suara. akan berhasil.
Pengadilan, dalam perintah singkat yang tidak ditandatangani, mengatakan Texas tidak memiliki hak untuk mengejar kasus tersebut, dengan mengatakan "belum menunjukkan kepentingan yudisial yang dapat dikenali dalam cara di mana negara bagian lain melakukan pemilihannya."
Perintah itu, ditambah dengan yang lain pada hari Selasa menolak permintaan serupa dari Partai Republik Pennsylvania, mengisyaratkan bahwa pengadilan konservatif dengan tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump menolak untuk ditarik ke dalam upaya luar biasa oleh presiden dan banyak anggota terkemuka partainya untuk menyangkal lawan Demokratnya, mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr., atas kemenangannya.
Itu adalah kemunduran terbaru dan paling signifikan bagi Trump dalam kampanye litigasi yang ditolak oleh pengadilan di setiap kesempatan.
Hasil Observasi Yasir Batalvi Setelah Divaksin Moderna
Hasil Observasi Yasir Batalvi Setelah Divaksin Moderna
Pada awal Desember 2020, salah satu warga Boston bernama Yasir Batalvi menjad relawan vaksin. Kemudian Dr. Sanjay Gupta dari CNN berbicara dengan peserta uji coba vaksin Moderna Covid-19 tersebut tentang efek samping yang dia alami.
Yasir Batalvi, seorang relawan vaksin Covid Moderna, menjelaskan efek samping yang dialaminya selama masa uji coba. Ia mengaku mengalami demam ringan, kelelahan, dan menggigil.
Tak hanya itu, dia juga mengaku mengalami kaku otot. Lengan kirinya terasa seperti dipukul.
Penduduk Boston yang menjadi peserta uji coba vaksin virus corona Moderna:"Saya melihatnya sebagai kewajiban warga negara".
Para pejabat telah mulai memeriksa kumpulan vaksin virus corona yang tiba di Rumah Sakit London Selatan hari Minggu, beberapa hari setelah negara itu mengesahkan vaksin Pfizer dan BioNTech untuk penggunaan darurat.
Di sini, di rumah, kami bisa mendapatkan persetujuan dalam beberapa hari dan salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi efek samping yang terkait dengan vaksin, menurut 38% penduduk Massachusetts yang mungkin tidak ingin mengambil vaksin bahkan ketika sudah siap.
“Tiga puluh menit ganjil setelah saya mendapat suntikan itu berlangsung selama sisa hari itu,” kata peserta uji coba Moderna Yasir Batalvi. “Tapi mereka pergi pada malam hari. Sebaliknya, dosis kedua sedikit lebih signifikan. Timbulnya gejala sedikit lebih cepat. Saya mengalami demam ringan, menggigil, dan kelelahan.
“Sepuluh hingga 20% mungkin memiliki reaksi, jadi itu terlihat tetapi itu berumur pendek [dan] sementara dan, dalam pandangan saya sendiri, jauh lebih baik daripada tertular COVID-19, kata Dr. Lindsey Baden yang membantu menyelidiki uji coba tersebut. Dalam kebanyakan kasus, efek samping yang jarang terjadi, jauh lebih sulit untuk dinilai karena jarang terjadi."
Baden, Direktur, Riset Klinis, Divisi Penyakit Menular di Brigham and Women’s Hospital, mengatakan risiko yang tidak diketahui dari vaksin tidak lebih besar daripada risiko yang kita ketahui tentang COVID-19.
“Saya pikir ketidakpastian kemungkinan efek samping satu dari sejuta di masa mendatang tidak dapat diabaikan dan perlu dipikirkan dengan hati-hati tetapi harus sebanding dengan penyakit medis yang luar biasa saat ini,” kata Baden. “Pada vaksin lain yang kami kembangkan, hampir semua efek samping terjadi pada satu atau dua bulan pertama setelah vaksinasi.
Baden mengatakan mereka akan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di Inggris Raya.
Baden mengatakan mereka akan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di Inggris Raya.
“Intinya adalah masyarakat harus divaksinasi,” kata Baden. “Saya percaya kemanjurannya tinggi dan risiko keamanannya sangat rendah dan kita berada di tengah pandemi penularan tinggi di sekitar kita. Jadi, dalam pandangan saya, vaksin ini sangat disukai dan banyak dari kita - termasuk saya sendiri - akan antre untuk divaksinasi jika diberi kesempatan. ”
“Kami tidak perlu membiarkan pandemi ini berlanjut jika Anda divaksinasi saat giliran Anda antre, Anda akan membantu menyelamatkan nyawa,” kata Batalvi.
Baden mengatakan hal penting yang perlu diingat dengan vaksin ini adalah, meskipun vaksin itu datang, itu tidak berarti masyarakat kembali terbuka. Vaksin akan memakan waktu berbulan-bulan sementara kami masih mempraktikkan semua prosedur virus corona untuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Semua itu bersama-sama adalah apa yang seharusnya membuat kita kembali normal, membuat sekolah kita terbuka untuk menggerakkan ekonomi kembali.
Boston 25 bertanya kepada Baden apakah orang-orang dengan efek samping bahkan bersedia melakukan tembakan kedua dan apakah satu tembakan sudah cukup.
Boston 25 bertanya kepada Baden apakah orang-orang dengan efek samping bahkan bersedia melakukan tembakan kedua dan apakah satu tembakan sudah cukup.
Bukan itu yang dipelajari, katanya. “Yang kami tahu adalah bahwa dua dosis memberi Anda perlindungan 95%. Kami tidak tahu seberapa besar perlindungan yang diberikan satu dosis kepada Anda, tetapi [satu] itu jauh lebih dari nol. "
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah
Syarifah Sofiah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, mengumumkan dirinya terkonfirmasi positif Covid19 pada hari Minggu,13/12/2020, setelah melakukan Swab Test.
"Swab saya tadi malam menunjukkan hasil yang positif, mohon doa dan dukungannya semoga saya cepat pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa," ujar Syarifah melalui keterangan resmi.
Dia mengatakan saat ini dirinya melakukan isolasi mandiri di rumah.
"Karena tidak bergejala dan kondisi rumah saya memungkinkan untuk isolasi mandiri, sambil terus meningkatkan imunitas melalui konsumsi vitamin dan pangan bergizi, serta berjemur," kata Syarifah.
Dia mengatakan bahwa dirinya telah meminta Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk segera melakukan tracing.
"Saya turut mendoakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT terhindar dari virus Covid19. Dan tetap berikhtiar dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta meningkatkan imunitas diri," kata Syarifah.
Berikut isi pernyataan yang disampaikan Syarifah mengenai kondisinya:
"Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,
Bapak/ibu yang saya hormati, bersama ini saya informasikan bahwa Swab saya tadi malam menunjukkan hasil yang positif.
Mohon doa dan dukungannya semoga saya cepat pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa. Saat ini saya melakukan isolasi mandiri dirumah, karena tidak bergejala dan kondisi rumah saya memungkinkan untuk isolasi mandiri, sambil terus meningkatkan imunitas melalui konsumsi vitamin dan pangan bergizi, serta berjemur.
Saya telah minta Dinkes untuk segera melakukan tracing.
Saya turut mendoakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT terhindar dari virus Covid19. Dan tetap berikhtiar dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta meningkatkan imunitas diri.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.
Tetap semangat."
Warga Mapolres Ciamis Minta Rizieq Shihab Dikeluarkan Dari Tahanan
Warga Mapolres Ciamis Minta Rizieq Shihab Dikeluarkan Dari Tahanan
Sekelompok Massa terekam video mendatangi Mapolres Ciamis, Minggu (13/12/2020). Tersiar kabar mereka beramai-ramai minta ditahan oleh kepolisian setempat. Foto : istimewa
Ratusan orang berkopiah dan bersarung mendadak mendatangi Polres Ciamis, hari Minggu, 13/12/2020. Mereka diduga merupakan pendukung Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (RHS) yang diperiksa dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya, tadi malam hingga dini hari.
Kedatangan mereka terekam dalam video berdurasi singkat selama 4 detik. Tersiar kabar kedatangan mereka Mapolres Ciamis di Jalan Jenderal Sudirman, Sindangrasa, agar mereka ikut ditahan. Tindakannya seperti itu sebagai bentuk solidaritas terhadap HRS, imam besar mereka.
Video itu pun sempat viral dan beredar di masyarakat. Tampak, dengan berjalan kaki dan dalam kondisi hujan, mereka yang sebagian bersarung dan berkopiah memasuki halaman mapolres. Namun belum diketahui secara pasti respons kepolisian setempat atas aksinya tersebut.
Begitu pula dari massa yang datang belum diketahui dari kelompok mana. Meskipun sempat beredar spekulasi mereka ada kaitan dengan FPI setempat.
Kepala Kepolisian Resor Ciamis Ajun Komisaris Besar Dony Eka Putra membenarkan peristiwa tersebut. "Ya, menyampaikan aspirasi mereka terkait penahanan Rizieq dan kami jelaskan bahwa itu penanganannya kan di Polda Metro Jaya, namun apa yang mereka sampaikan Insya Allah akan kami teruskan ke pimpinan," ucap dia saat dikonfirmasi pada Ahad, 13 Desember 2020.
Massa yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Islam Ciamis, kata Donny, meminta Rizieq Shihab agar dibebaskan. "Dikeluarkan Rizieq dari tahanan, intinya itu," kata Donny
Sebagaimana diketahui, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI itu langsung ditahan oleh polisi usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada 12 Desember 2020.
Rizieq akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Selain Rizieq, ada lima pentolan FPI lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus.
Mereka dikenakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Polisi pun telah meminta mereka untuk menyerahkan diri seperti Rizieq Shihab
Sputnik V Kemungkinan Memberikan Kekebalan COVID Selama 2 Tahun, Sementara Pfizer Selama Berbulan-bulan, Kata Kepala Gamaleya
Sputnik V Kemungkinan Memberikan Kekebalan COVID Selama 2 Tahun, Sementara Pfizer Selama Berbulan-bulan, Kata Kepala Gamaleya
Vaksin Rusia menunjukkan kemanjuran lebih dari 95 persen selama uji coba Fase III. Menurut Kirill Dmitriev, CEO dari Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), organisasi yang berinvestasi dalam pengembangan inokulasi Rusia, lebih dari 50 negara telah memesan 1,2 miliar dosis Sputnik V.
Vaksin Sputnik V, yang dikembangkan oleh Gamaleya Research Institute Rusia, kemungkinan akan memberikan kekebalan dari COVID-19 selama dua tahun, sementara inokulasi yang dikembangkan oleh Pfizer akan melindungi selama 4-5 bulan, kata direktur lembaga tersebut Alexander Gintsburg. Gintsburg menekankan, bagaimanapun, bahwa data ini perlu diperiksa selama percobaan.
"Metode yang digunakan dalam Sputnik V digunakan dalam vaksin melawan Ebola dan data eksperimental telah membuktikan bahwa metode ini memberikan kekebalan dari penyakit selama minimal dua tahun, tetapi bisa lebih. Saya tidak tahu berapa lama vaksin Pfizer akan melindungi dari infeksi, tapi dilihat dari metode yang digunakan dalam vaksin tersebut, saya kira tidak lebih dari 4 atau 5 bulan ", kata Gintsbur.
Direktur Gamaleya Research Institute juga mengatakan ada 96 persen kemungkinan orang yang telah menerima suntikan Sputnik V tidak akan sakit COVID-19. Hanya 4 persen orang yang mendapat vaksin mungkin sakit, kata Gintsburg, tetapi menekankan bahwa ini akan menjadi kasus penyakit ringan yang tidak akan mempengaruhi paru-paru. Kemungkinan besar seseorang akan mengalami batuk, pilek, dan suhu tubuh ringan.
Baik vaksin Sputnik maupun Pfizer menunjukkan tingkat kemanjuran 95 persen. Namun, dua pekerja Layanan Kesehatan Nasional Inggris yang menerima inokulasi Pfizer mengalami reaksi alergi terhadap suntikan tersebut, yang mendorong departemen kesehatan Inggris untuk mengeluarkan peringatan bahwa orang dengan riwayat reaksi alergi tidak boleh menerima vaksin Pfizer.
Alexander Gintsburg sebelumnya mengatakan bahwa vaksin Sputnik V dapat digunakan oleh penderita alergi.
Sputnik V menjadi inokulasi terdaftar pertama untuk melawan virus corona. Pada bulan Oktober, Rusia mendaftarkan vaksin lain yang dikembangkan oleh Gamaleya Research Institute dan inokulasi ketiga, yang dikembangkan oleh Pusat Ilmiah Federal Chumakov untuk Penelitian dan Pengembangan Produk Kekebalan Tubuh dan Biologi, saat ini sedang menjalani uji klinis.
Moskow: Rusia Memiliki Hak untuk Menanggapi Sanksi Inggris Atas Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Moskow: Rusia Memiliki Hak untuk Menanggapi Sanksi Inggris Atas Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Kementerian Luar Negeri Rusia dibuat bingung atas keputusan pemerintah Inggris yang diumumkan pada 10 Desember tentang menjatuhkan sanksi nasional terhadap tiga warga negara Rusia dan satu unit Garda Nasional karena diduga melanggar hak asasi manusia di Republik Chechnya, kata diplomat itu.
London menambahkan tiga warga Rusia dan satu unit Pengawal Nasional Rusia ke dalam daftar sanksi atas tuduhan "pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan" pada 10 Desember. Inggris menuduh warga negara Rusia terlibat dalam "penyiksaan" dan pelanggaran terhadap komunitas LGBT Chechnya.
Moskow melihat tindakan baru-baru ini oleh Inggris terhadap warga Rusia dan unit tanggapan cepat dari Pengawal Nasional sebagai "demarke" bermotivasi politik dan berhak untuk menanggapi secara timbal balik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
"Kami melihat ini sebagai tanda bahwa pihak berwenang Inggris tidak siap untuk meninggalkan kecenderungan konfrontatif mereka mengenai hubungan dengan Rusia. Secara alami, demarkasi yang bermotif politik ini akan berdampak negatif terhadap hubungan bilateral," tambah Zakharova.
Inggris pada 10 Desember mengumumkan bahwa mereka telah memasukkan tiga warga negara Rusia, Ketua Parlemen Chechnya Magomed Daudov, Kepala Kementerian Dalam Negeri Chechnya Aiub Kataev dan wakilnya Apti Alaudinov, ke dalam daftar sanksi. Selain itu, Satuan Tanggap Cepat Terek setempat juga ditambahkan ke daftar entitas yang terkena sanksi.
London menuduh warga Rusia dan unit respon cepat konon terlibat dalam penyiksaan dan "pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap orang LGBT" yang tinggal di Republik Chechnya Rusia.
Negara-negara Barat telah berulang kali mengutuk Moskow dan pihak berwenang Chechnya karena diduga melanggar hak-hak komunitas LGBT.
Ketua Chechnya, Ramzan Kadyrov, membantah tudingan bahwa kelompok LGBT di republiknya disiksa bahkan meragukan keberadaan mereka di wilayah tersebut. Kremlin mengatakan tidak memiliki informasi tentang penyiksaan atau penganiayaan yang terjadi di Chechnya, tetapi mengirim tim investigasi, yang pada akhirnya tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim tersebut.
Rusia mengatakan mungkin membalas setelah babak baru sanksi Inggris
"Mempertimbangkan prinsip timbal balik, kami berhak untuk mengambil tindakan balas dendam yang memadai, "kata diplomat Rusia itu, TASS melaporkan.
Pembatasan yang menggambarkan larangan masuk ke Inggris dan pembekuan rekening bank diberlakukan terhadap Ketua Parlemen Chechnya Magomed Daudov, Mantan Kepala Polisi kota Argun di Chechnya, Ayub Katayev, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Chechnya Alti Alaudinov. Sanksi juga dijatuhkan terhadap unit respons cepat khusus Chechnya, Terek.
