Sejarah - Punya Kartu Intelijen, Gembong PKI Dalang G30SPKI Bebas Bersembunyi di Sarang Tentara

Film G30SPKI (Youtube)

Sjam Kamaruzaman adalah salah satu otak di balik peristiwa 30 September 1965 atau disebut G30SPKI. Ia adalah Biro Chusus Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak sejumlah perwira TNI dibunuh secara keji.

Meski begitu, gerakan untuk mengkudeta itupun gagal total. Rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Mayor Jenderal Soeharto pun diperintahkan untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.

Salah satu target yang diburu untuk dibersihkan adalah Sjam Kamaruzaman. Ia pun kabur bersamaan dengan para tokoh PKI lainnya seperti Letkol Untung dan Brigjen Soepardjo dan DN Aidit.

Sjam disebut sebagai sosok yang sempat hilang usai peristiwa G30SPKI. Ia baru ditangkap pada Maret 1967.

Artikel lain:

	G30S PKI Sejarah Kelam Bangsa Indonesia
	menghayati 'Merdeka' dalam pola pikir keramat

Ketua Comite Central PKI DN Aidit ketika itu banyak berkoordinasi dengan Sjam saat persiapan G30SPKI. Sjam pula yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap.

"Di PKI-nya kan sampai kepala biro. Orang-orang yang jadi otak di belakang PKI tahun 1965," kata pegiat sejarah, Machmud Mubarok kepada Suara.com.

Perannya dalam Biro Chusus (BC) PKI membuat Sjam memiliki kekuasaan yang sangat luas dan besar. Pembentukan BC PKI ini sangat rahasia.

Di kalangan anggota PKI dan simpatisan PKI sendiri tidak banyak yang mengetahui keberadaannya. Dalam biro ini, Sjam hanya berhubungan dengan DN Aidit.

Sjam memiliki kartu identifikasi resmi intelijen militer yang membuatnya bisa dengan leluasa keluar masuk fasilitas kemiliteran di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian.

Dengan akses tersebut, Sjam merekrut para perwira militer. Tujuan dari perekrutan itu bukan untuk menjadikannya sebagai anggota PKI, tetapi untuk membuat mereka bertindak atas nama PKI.

"Sjam ini sebagai otak yang menyusup dan mempengaruhi orang-orang militer. Dia jago mendoktrin," sebut Machmud.

Dengan peran dan pengaruh itulah Sjam memanas-manasi agar DN Aidit segera begerak pada "malam kelam" 30 September 1965 hingga siang 1 Oktober 1965. Sjam memberi jaminan pasukan pendukung telah siap.

Padahal kenyataannya, hanya beberapa gelintir pasukan yang siap mendukung gerakan itu. Aidit terlalu percaya pada Sjam.

Singkat cerita terjadilah peristiwa kelam G30SPKI. Dalam 24 jam, gerakannya layu dan langsung dihajar Kubu Letjen Soeharto. Brigjen Soepardjo mencoba meminta kendali pasukan dari Sjam, namun tak diberikan.

Para tokoh-tokoh PKI itupun kabur ke berbagai daerah. Sjam sendiri kabur ke wilayah Bandung dan Cimahi. "PKI gagal kan melarikan diri, Aidit, Untung termasuk Sjam Kamaruzaman," ucap Machmud.

Ketika itu menurut Machmud, Sjam lebih banyak bersembunyi di Cimahi yang dikenal sebagai kota hijau atau sarangnya TNI AD.

Di Kota Cimahi, banya terdapat pusat pendidikan TNI AD dan juga markas pasukan tempur.

"Aman juga dia bisa sembunyi di daerah militer," katanya.

Namun setelah setahun lebih bersembunyi, keberadaan Sjam akhirnya terendus juga. Dia akhirnya ditangkap pada Maret 1967. Sjam dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968, tetapi terus muncul sebagai saksi dalam berbagai masalah terkait, di mana ia terus mengungkapkan rincian lebih lanjut untuk menunda eksekusi.

"Sjam ini dia dijatuhi hukuman mati tapi tidak langsung. Ada kecurigaan dari luar yang menyebutkan Sjam ini intel yang disusupkan sehingga dipelihara supaya keluar informasinya. Ketika ditahan dia mengeluarkan informasi. Dikorek keterangannya," ungkap Machmud.

Artikel lain:

	Politiside Tahun 1965- 1966 di Indonesia Peranan Barat
	Politiside Tahun 1965- 1966 di Indonesia II

Dia akhirnya dieksekusi pada bulan September 1986.

Aksi bersih-bersih pun berlanjut di era pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu tokoh yang terlibat bersih-bersih PKI yang dicap sebagai "penghianat bangsa" ketika itu adalah Kolonel Masturi yang menjabat Bupati Bandung tahun 1967-1969.

"Latar belakang beliau sebagai militer sebetulnya jadi salah satu alasan pengangkatan sebagai bupati. Salah satu yang diberantas adalah Tentara Pembebas Republik Indonesia (TPRI), semacam ormas bersenjata yang berafiliasi ke PKI di Lembang," pungkas Machmud.

Asesmen Nasional SMP, Sekolah Tatap Muka Jakarta Tetap Jalan

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jakarta tetap dilanjutkan meski Senin (4/10) mendatang akan dilaksanakan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) tingkat SMP. Foto: ANTARA FOTO/RAHMAD

Kebijakan itu berbeda ketika pelaksanaan ANBK tingkat SMA pada 27-30 September, dimana PTM semua jenjang pendidikan sempat dihentikan dan akan dilanjutkan pada 1 Oktober 2021.

"Setelah kita kaji, tanggal 1 ini kan pelaksanaan PTM yang 1.509 sekolah. Hari Senin (4 Oktober) kan ANBK SMP tuh, yang tidak PTM yang ANBK aja. Jadi yang SD, SMA, PAUD, SMK, SLB, PKBM, RA, MTS, MA itu PTM seperti sedia kala," kata Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radjagah saat dikonfirmasi, hari Kamis, 30/09/2021.

Ia mengatakan kebijakan itu diambil pihaknya lantaran tidak banyak siswa dalam satu sekolah yang melaksanakan ANBK. Selain itu, para guru dan orang tua juga meminta PTM dilanjutkan.

"Yang ikut enggak terlalu banyak. Kedua, keinginan dari orang tua yang sudah lulus pelatihan, guru-guru, kepala sekolah. Kita kan membuka diri untuk menerima masukan dari segala unsur. Makanya untuk Senin besok walaupun jadwal ANBK SMP, yang enggak PTM hanya ANBK saja," katanya.

Ia mengatakan, jadwal ANBK SMP hanya berlangsung 4 hari. Setelahnya tingkat SMP bisa kembali melakukan PTM.

"Nanti kembali ketemu ANBK bulan November, itu SD. Jadi ANBK SD, hanya SD saja yang tidak PTM," katanya.

Diketahui, sebelumnya Disdik Jakarta menambah jumlah sekolah yang diizinkan untuk menggelar PTM terbatas.

Penambahan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 984 Tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM Terbatas tahap II pada masa PPKM.

"Menetapkan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM campuran tahap II pada masa PPKM," dikutip dari SK, hari Sabtu, 25/09/2021.

Dalam SK, ada 899 sekolah yang terdiri dari 809 sekolah umum dari tingkat TK hingga SMA dan SMK, serta 90 madrasah mulai tingkat RA sampai MA, yang diizinkan untuk PTM.

Dengan tambahan ratusan sekolah itu, maka total ada 1.509 sekolah di Jakarta yang menggelar PTM. Sebelumnya, sudah ada 610 sekolah yang menggelar PTM terbatas tahap 1 sejak akhir Agustus lalu.

Namun sejak hari Senin, 27/09/2021, hingga hari Kamis, 30/09/2021, PTM dihentikan sementara untuk semua jenjang pendidikan karena adanya pelaksanaan ANBK tingkat SMA.

4 Kesalahan Yang Harus Dihindari Bank Saat Memigrasikan Layanan Pembayaran Ke Cloud

4 Kesalahan Langkah yang Harus Dihindari Bank Saat Memigrasikan Layanan Pembayaran ke Cloud COGNIZANT

Daya tarik penyederhanaan cloud (digital IT payment) adalah insentif yang kuat bagi penyedia pembayaran, karena perannya memungkinkan modernisasi dan mematikan aplikasi lama secara permanen. Di mana bank berjuang, bagaimanapun, adalah dalam membentuk strategi untuk mendapatkan layanan pembayaran mereka ke cloud. Dengan memahami kesalahan langkah yang umum, bank dapat membuat rencana migrasi pembayaran yang memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risiko.

Pandemi adalah titik kritis digital bagi bank, memaksa mereka untuk mengimplementasikan kemampuan hanya dalam beberapa bulan yang jika tidak, akan memakan waktu beberapa tahun. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 menemukan bahwa perusahaan jasa keuangan tertinggal dalam adopsi infrastruktur cloud publik sebagai layanan (IaaS), dengan hanya 18% yang secara luas mengimplementasikan IaaS untuk aplikasi produksi, dibandingkan dengan 25% bisnis secara keseluruhan.

Sekarang banyak pemimpin perbankan yang kami ajak bicara memperhatikan secara serius layanan pembayaran berbasis cloud, didorong oleh usia dan kompleksitas aplikasi pembayaran inti mereka serta kepercayaan bisnis mereka yang tumbuh pada keamanan platform cloud seperti Google Cloud, Microsoft Azure dan Amazon Web Services (AWS).

Saat bank mempertimbangkan untuk memigrasikan layanan pembayaran ke cloud, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus dihindari yang akan memastikan perjalanan yang lebih lancar:

1. Dengan asumsi cloud lebih murah

Layanan berbasis cloud memang lebih murah untuk dijalankan, setelah aplikasi dan layanan dimigrasikan. Untuk mengelola migrasi pembayaran yang berhasil, perhatikan biaya di sepanjang perjalanan. Awan bisa menjadi beban berat. Sementara bank dan penyedia layanan keuangan sering menganggap diri mereka mahir dalam konsolidasi dan rasionalisasi, ekstensif yang diperlukan untuk migrasi cloud seringkali jauh melebihi upaya inisiatif sebelumnya. Misalnya, kami membantu bank mengurangi jejak infrastrukturnya sebesar 25% dan menurunkan total biaya kepemilikan dengan memigrasikan aplikasinya ke cloud.

Namun, hasil tersebut memerlukan analisis yang cermat terhadap kode sumber aplikasi bank dan pengembangan strategi migrasi dan arsitektur penerapan cloud, serta penilaian dan migrasi lebih dari 800 aplikasi selama tiga tahun. Layanan berbasis cloud lebih ramping dan lebih murah untuk dioperasikan, tetapi penganggaran yang akurat untuk waktu di muka dan sumber daya dari migrasi pembayaran cloud menantang karena banyak hal yang tidak diketahui. Perhatian yang cermat terhadap perencanaan sangat penting untuk penilaian biaya yang realistis

2. Meremehkan jumlah pekerjaan awal.

Cloud menjanjikan dapat mengurangi kerumitan, tetapi untuk mencapai titik itu diperlukan rencana migrasi yang matang yang lengkap dan tidak berhemat pada detail. Langkah apa yang akan diambil untuk memastikan tidak ada gangguan pada klien?

Aplikasi mana yang masuk akal untuk dipertahankan dan dikelola secara internal, dan aplikasi mana yang dapat dimanfaatkan sebagai pembayaran sebagai layanan ?

Misalnya, pencairan dana untuk bank konsumen ritel yang mengelola 529 paket biasanya merupakan layanan volume rendah yang sangat cocok untuk otomatisasi cloud, menggantikan cek kertas dengan pembayaran berbasis cloud yang jauh lebih murah.

Tetapi ketika menyangkut pembayaran sebagai layanan, mengelola risiko dan memastikan nilai juga ikut berperan. Transfer kawat mungkin tampak sebagai kandidat yang baik untuk migrasi ke pembayaran cloud, tetapi jika sebagian besar transfer bank adalah untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi dengan nilai seumur hidup pelanggan yang sama tinggi, maka transfer tersebut mungkin memerlukan tingkat layanan yang dipersonalisasi yang paling baik ditangani dengan on-premise. platform daripada di cloud. Strategi yang dipikirkan dengan matang yang menangani semua dampak dan peluang nilai membantu para pemimpin bank menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan yang membuat mereka tetap terjaga di malam hari.

3. Kegagalan untuk memprioritaskan

Migrasi pembayaran perlu dilakukan secara bertahap dengan cara yang memberikan keunggulan kompetitif strategis. Menetapkan prioritas adalah kuncinya. Misalnya, bank dapat memilih untuk menyelaraskan migrasi pembayarannya dengan strategi tertentu, seperti de-penekanan yang direncanakan pada kantor cabang. Pendekatan lain adalah memigrasikan aplikasi pembayaran yang paling mahal terlebih dahulu.

Beberapa bank mungkin memesan adopsi cloud ketika mereka siap untuk menambahkan kemampuan pembayaran baru. Jalan setiap bank menuju pembayaran cloud bernuansa, namun sering kali ada perasaan di antara para pemimpin perbankan bahwa pindah ke cloud adalah proposisi semua atau tidak sama sekali. Artinya, pembayaran sepenuhnya berbasis cloud atau semuanya di tempat. Tujuan yang lebih realistis adalah menyusun peta jalan migrasi untuk lingkungan hibrid yang mengakomodasi kedua jenis infrastruktur dalam waktu dekat, dan kemudian memprioritaskan dan mentahapkan migrasi pembayaran dengan cara yang masuk akal secara strategis.

4. Pengujian di lingkungan yang berbeda

Mereplikasi lingkungan operasi lama untuk pengujian itu mahal, jadi tidak jarang bank memilih lingkungan yang serupa tetapi tidak identik, meskipun variasinya sering menyebabkan kesalahan lingkungan produksi yang dapat menggagalkan upaya migrasi cloud.

Kinerja jauh dari harapan, biasanya karena jalinan aplikasi pembayaran akibat merger dan akuisisi selama bertahun-tahun. Misalnya, platform perbankan pasca-merger sering kali menggunakan lebih dari satu pusat pembayaran lama, dan kecil kemungkinannya bahwa staf TI bank saat ini sepenuhnya memahami atau dapat memprediksi konsekuensi yang tidak diinginkan untuk hub saat membuat perubahan pada platform. Jangan khawatir untuk menciptakan lingkungan pengujian yang sempurna. Sebaliknya, bangun lingkungan yang sedekat mungkin.

Dengan menghindari kesalahan langkah yang umum ini, penyedia pembayaran dapat memperoleh manfaat dari lingkungan aplikasi dan infrastruktur modern yang disederhanakan serta meminimalkan risiko.

Beijing mengatakan penciptaan AUKUS menyalahgunakan celah dalam hukum internasional

Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying ©EPA/HOW HWEE YOUNG

BEIJING - Pembentukan AUKUS, pakta keamanan trilateral di Kawasan Indo-Pasifik oleh Australia, Inggris, dan AS, datang sebagai hasil dari upaya yang bertujuan untuk secara sengaja menyalahgunakan celah dalam hukum internasional, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada briefing rutin pada hari Rabu.

"Sederhananya, ini adalah situasi ketika tiga negara bersekongkol untuk menyalahgunakan celah dalam hukum internasional untuk secara terbuka memperbanyak senjata nuklir," katanya. "Jaminan dan pemantauan IAEA atas kapal selam nuklir Australia akan menciptakan preseden yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban semua penandatangan NPT dan menyebabkan konsekuensi luas bagi rezim non-proliferasi internasional," tambah diplomat itu.

"Ini sama sekali bukan masalah yang harus ditangani oleh Sekretariat IAEA dengan Australia, Inggris, dan AS. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh semua negara yang berpartisipasi dalam mekanisme ini," pungkasnya.

Pada 15 September, Australia, Inggris, dan AS mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan baru — AUKUS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Canberra berencana untuk membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir yang dirancang AS. Langkah itu menyebabkan pembatalan kontrak pertahanan dengan Prancis, yang merupakan kontrak terbesar yang pernah ditandatangani Australia.

Romdhane dinobatkan sebagai PM wanita pertama Tunisia oleh Presiden Saied

Perdana Menteri yang baru diangkat Najla Bouden Romdhane berpose untuk foto selama pertemuannya dengan Presiden Tunisia Kais Saied di Tunis (Reuters)

Presiden Tunisia Kais Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane, seorang insinyur universitas yang kurang dikenal yang bekerja dengan Bank Dunia, sebagai perdana menteri wanita pertama negara itu, hampir dua bulan setelah ia merebut sebagian besar kekuasaan dalam sebuah langkah yang disebut musuhnya kudeta.

Romdhane akan menjabat pada saat krisis nasional, dengan kemenangan demokrasi yang dimenangkan dalam revolusi 2011 diragukan dan sebagai ancaman besar membayangi keuangan publik.

Saied memberhentikan perdana menteri sebelumnya, menangguhkan Parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif yang luas pada Juli, dan berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang meningkat untuk membentuk pemerintahan baru.

Pekan lalu dia mengesampingkan sebagian besar konstitusi untuk mengatakan dia bisa memerintah sebagian besar melalui dekrit.

Dia menunjuk Romdhane berdasarkan ketentuan yang dia umumkan minggu lalu dan telah memintanya untuk membentuk pemerintahan baru dengan cepat, kata kepresidenan di media sosial.

Presiden Kais Saied bertemu dengan Perdana Menteri yang baru diangkat Najla Bouden Romdhane di Tunis (Reuters)

Kantor Saied menerbitkan video dia bertemu Romdhane di kantornya dan menuduhnya menghadirkan kabinet "dalam beberapa jam atau hari mendatang".

Dia berulang kali menekankan pencalonan "bersejarah" seorang wanita, menyebutnya "suatu kehormatan bagi Tunisia dan penghormatan kepada wanita Tunisia".

Saied mengatakan misi utama pemerintah baru adalah “mengakhiri korupsi dan kekacauan yang telah menyebar di banyak lembaga negara”.

Pemerintah baru harus menanggapi tuntutan dan martabat rakyat Tunisia di semua bidang, termasuk kesehatan, transportasi dan pendidikan, tambahnya.

Romdhane akan menjadi perdana menteri kesepuluh Tunisia sejak pemberontakan 2011 menggulingkan diktator lama Zine El Abidine Ben Ali, memicu pemberontakan Musim Semi Arab.

Negara ini menghadapi krisis keuangan publik yang membayangi dengan cepat setelah bertahun-tahun stagnasi ekonomi yang diperparah oleh pandemi virus corona dan pertikaian politik.

Ia mendapat pujian internasional untuk transisi demokrasinya, tetapi banyak orang Tunisia hanya melihat sedikit peningkatan dalam kehidupan mereka dan menjadi kecewa dengan proses politik yang disfungsional dan korup.

Pemerintah baru harus bergerak sangat cepat untuk mencari dukungan keuangan untuk anggaran dan pembayaran utang setelah perebutan kekuasaan Saied pada Juli menunda pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Langkah Saied menempatkan kekuasaan eksekutif yang besar di tangan presiden, yang akan mengepalai kabinet.

Bernard Smith dari Al Jazeera, melaporkan dari Tunis, mengatakan Romdhane akan berada di bawah tekanan yang cukup besar karena dia telah “didorong tepat ke jantung sorotan”.

“Biasanya di bawah sistem konstitusional Tunisia, presiden menunjuk seorang perdana menteri, yang kemudian menunjuk anggota kabinetnya dan ini semua harus disetujui oleh Parlemen,” kata Smith.

"Tetapi presiden telah menangguhkan Parlemen - jadi dia menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri, tetapi tidak akan ada persetujuan parlemen untuk ini," katanya.

Mantan pejabat parlemen Cherif El Kadhi mengatakan Romdhane dapat membentuk kabinet yang akan "secara resmi disetujui" melalui upacara pengambilan sumpah di depan presiden.

“Saeed menentang atau menentang banyak bagian dari konstitusi 2014 – dia menginginkan rezim baru dan dia benar-benar bersedia mengubah sistem politik dengan biaya berapa pun,” kata El Kadhi kepada Al Jazeera dari Tunis.

Meskipun banyak partai politik yang menentang langkah terbarunya, Saeed terutama mengandalkan “dukungan rakyat yang sangat besar yang dia miliki hingga hari ini,” tambahnya.

Presiden bergerak maju dengan “mengubah konstitusi, sistem politik, dan filosofi demokrasi dari bawah ke atas,” kata El Kadhi.

Romdhane – yang seusia dengan Saied, 63 tahun – adalah mantan direktur di PromESSE, sebuah proyek reformasi pendidikan tinggi, dan telah memegang posisi senior di kementerian pendidikan tinggi Tunisia.

Berasal dari Kairouan, dia adalah ahli geologi berpendidikan Prancis dengan gelar doktor di bidang teknik geologi dan dosen di sekolah teknik nasional Tunisia.

YouTube Perluas Tindakan Keras Terhadap Misinformasi Covid ke Semua Vaksin

Setelah melarang informasi yang salah menurut YouTube tentang vaksin Covid-19 dari platformnya tahun lalu, YouTube telah memperluas tindakan kerasnya untuk memasukkan teori konspirasi dan kepalsuan virus lainnya pada vaksin apa pun.

Fakta Kunci menurut Youtube

• Video yang mendorong pernyataan tak berdasar dan tidak terbukti—bahwa vaksin menyebabkan kondisi kesehatan kronis seperti kanker dan infertilitas, menyuntikkan penerima dengan alat pelacak, dan tidak mencegah penyebaran penyakit—akan dihapus, kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog yang mengumumkan kebijakan yang diperluas.



• Kebijakan itu diperlukan karena informasi yang salah tentang vaksin Covid-19 semakin “tumpah ke informasi yang salah tentang vaksin secara umum,” kata perusahaan itu.



• Video tentang kebijakan vaksin, uji coba, dan keberhasilan atau kegagalan vaksin sebelumnya akan terus diizinkan, demikian juga dengan “kesaksian pribadi”, kata perusahaan itu, selama konten tersebut tidak melanggar aturan YouTube lain atau milik saluran yang “ menunjukkan [s] pola mempromosikan keragu-raguan vaksin.”



• Sebagai bagian dari kebijakan, YouTube juga menghapus saluran untuk "beberapa penyebar misinformasi vaksin yang terkenal," kata juru bicara Forbes, termasuk beberapa anggota Disinformation Dozen, label yang diberikan oleh Center for Countering Digital Hate ke vektor paling menonjol. dari ketidakbenaran vaksin: Joseph Mercola, Erin Elizabeth dan Sherri Tenpenny, dokter yang mendapat perhatian pada bulan Juni karena mengklaim bahwa vaksin Covid-19 “membuat magnet” tubuh penerimanya.



• Sebagai bagian dari kebijakan, YouTube juga menghapus saluran untuk "beberapa penyebar misinformasi vaksin yang terkenal," kata juru bicara Forbes, termasuk beberapa anggota Disinformation Dozen, label yang diberikan oleh Center for Countering Digital Hate ke vektor paling menonjol. dari ketidakbenaran vaksin: Joseph Mercola, Erin Elizabeth dan Sherri Tenpenny, dokter yang mendapat perhatian pada bulan Juni karena mengklaim bahwa vaksin Covid-19 “membuat magnet” tubuh penerimanya.



• Saluran untuk Dana Pertahanan Kesehatan Anak, yang dewannya diketuai oleh Robert F. Kennedy, Jr.—lain dari Disinformation Dozen—juga akan diturunkan (takedown) di bawah kebijakan baru, kata juru bicara itu.



• Saluran untuk Dana Pertahanan Kesehatan Anak, yang dewannya diketuai oleh Robert F. Kennedy, Jr.—lain dari Disinformation Dozen—juga akan diturunkan di bawah kebijakan baru, kata juru bicara itu.



• Saluran akan dapat mengajukan banding atas penghentiannya, tetapi setelah diputuskan, larangan tersebut bersifat permanen.

KUTIPAN PENTING

“Kami ingin memastikan bahwa kami mencakup keseluruhannya,” Matt Halprin, seorang eksekutif senior untuk keamanan di YouTube yang bukan seorang ahli kesehatan, juga bukan dokter, mengatakan kepada Bloomberg.

GARIS SINGGUNG

Pemerintah Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mungkin akan menghapus YouTube di negara itu setelah platform tersebut pada hari Selasa menghapus saluran RT berbahasa Jerman, sebuah penyiar negara Rusia, Politico melaporkan.

LATAR BELAKANG KUNCI

YouTube telah menghapus 130.000 video tentang kesalahan informasi Covid-19 menurut YouTube, sejak larangan itu diterapkan tahun lalu. Awal tahun ini situs tersebut juga menghapus saluran yang terkait dengan Rashid Bhuttar dan Ty dan Charlene Bollinger. Ratusan jam rekaman diunggah di YouTube setiap menit, menurut data yang dikumpulkan oleh Statista.

Ratusan ribu yang dianggap misinformasi Covid-19 sebagian besar adalah ahli kesehatan, ilmuwan dan para dokter dan nakes. Dengan di take down, viewer tidak diberi pilihan sudut pandang lain selain menurut sudut pandang YouTube, juga sudah mengklaim secara tidak langsung, YouTube lebih ahli tentang kesehatan dari pada ilmuwan, dokter dan tenaga kesehatan.

Kasus ini membuat pengguna banyak yang bermigrasi ke provider video dailymotion, rumble dan lain - lain, yang dianggap oleh penggunanya masih berpandangan netral.

Menhan AS : Runtuhnya tentara Afghanistan 'mengejutkan kita semua'

Marinir AS memberikan bantuan selama evakuasi di Bandara Internasional Hamid Karzai, di Kabul, Afghanistan, 20 Agustus 2021. Lance Cpl. Nicholas Guevara/AS Korps Marinir/via REUTERS/File Foto

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada Kongres pada hari Selasa bahwa keruntuhan tiba-tiba tentara Afghanistan membuat Pentagon lengah ketika ia mengakui kesalahan perhitungan dalam perang terpanjang Amerika termasuk korupsi dan moral yang rusak di jajaran Afghanistan.

“Fakta bahwa tentara Afghanistan yang kami dan mitra kami latih begitu saja mencair, dalam banyak kasus tanpa melepaskan tembakan, mengejutkan kami semua,” kata Austin kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat.

“Akan tidak jujur untuk mengklaim sebaliknya.”

Austin berbicara pada awal dua hari tentang apa yang diharapkan menjadi beberapa dengar pendapat yang paling kontroversial untuk mengenang akhir yang kacau dari perang di Afghanistan, yang merenggut nyawa pasukan AS dan warga sipil dan membuat Taliban kembali berkuasa.

Komite Senat dan DPR yang mengawasi militer AS masing-masing mengadakan dengar pendapat pada hari Selasa dan Rabu, dan Partai Republik berharap untuk membidik apa yang mereka lihat sebagai kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joe Biden menjelang akhir perang yang telah berlangsung selama dua dekade.

Audiensi tersebut mengikuti pertanyaan serupa dua minggu lalu yang melihat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan gigih membela pemerintah, bahkan ketika dia menghadapi seruan untuk pengunduran dirinya.

Biden telah menghadapi krisis terbesar kepresidenannya atas kerugian dramatis perang di Afghanistan dan penanganan Amerika atas penarikannya yang bermasalah, menimbulkan pertanyaan tentang penilaiannya dan keahlian kebijakan luar negerinya.

Senator James Inhofe, anggota Partai Republik dari Komite Angkatan Bersenjata Senat, secara terang-terangan menyalahkan pemerintahan Biden. Inhofe mengatakan Biden mengabaikan rekomendasi para pemimpin militernya dan meninggalkan banyak orang Amerika setelah penarikan AS.

“Kita semua menyaksikan kengerian yang dibuat oleh presiden sendiri,” kata Inhofe.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara selama sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat tentang kesimpulan operasi militer di Afghanistan dan rencana operasi kontraterorisme di masa depan, di Capitol Hill di Washington, AS, 28 September 2021. (Reuters)

Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, bersaksi bahwa dia tidak mengantisipasi kecepatan pengambilalihan Taliban. Namun dia mencatat peringatan militer sejak akhir 2020 bahwa penarikan yang dipercepat, tanpa terikat dengan kondisi apa pun, dapat memicu keruntuhan militer dan pemerintah Afghanistan.

“Itu setahun yang lalu. Penilaian saya tetap konsisten,” kata Milley.

DRONE STRIKE, BOM BUNUH DIRI

Austin memuji personel Amerika yang membantu mengangkut 124.000 warga Afghanistan ke luar negeri, sebuah operasi yang juga menelan korban 13 tentara AS dan sejumlah warga Afghanistan dalam sebuah bom bunuh diri di luar bandara Kabul.

“Apakah itu sempurna? Tentu saja tidak,” kata Austin, mencatat warga Afghanistan yang putus asa yang tewas saat mencoba memanjat sisi pesawat militer AS dan warga sipil yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS terakhir dalam perang.

Milley mengatakan Taliban "tetap menjadi organisasi teroris" yang tidak memutuskan hubungan dengan al Qaeda. Dia memperingatkan bahwa pembentukan kembali Al Qaeda di Afghanistan dengan aspirasi untuk menyerang Amerika Serikat adalah “kemungkinan yang sangat nyata”, mungkin hanya dalam waktu satu tahun.

Peringatan itu kemungkinan akan meresahkan anggota parlemen Republik, yang skeptis terhadap kemampuan Pentagon melacak ancaman Al Qaeda dan ISIS, dan bertindak cepat atas informasi apa pun yang didapatnya.

Namun, Austin membela rencana pemerintahan Biden untuk mengatasi ancaman kontra-terorisme di masa depan dari kelompok-kelompok seperti al Qaeda dan ISIS dengan menerbangkan drone atau komando dari luar negeri.

“Operasi over-the-horizon sulit tetapi sangat mungkin. Dan intelijen yang mendukung mereka berasal dari berbagai sumber, bukan hanya sepatu bot AS di lapangan,” kata Austin.

Taliban Peringatkan 'Konsekuensi' Jika Drone AS Terus Melanggar Wilayah Udara Afghanistan

@Photo : US Air Force/Staff Sgt. Brian Ferguson

Akhir bulan lalu, serangan pesawat tak berawak AS yang bermaksud menargetkan militan Daesh-K* yang bertanggung jawab atas serangan 26 Agustus di bandara Kabul akhirnya menewaskan sepuluh warga sipil, termasuk tujuh anak-anak dan seorang pekerja bantuan. Washington telah mencadangkan haknya untuk melanjutkan serangan pesawat tak berawak di seluruh negeri terhadap tersangka teroris.

Taliban memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi "konsekuensi" jika pesawat tak berawaknya terus beroperasi secara ilegal di wilayah udara Afghanistan.

Dalam sebuah pernyataan Selasa, kelompok itu menunjukkan tanggung jawabnya atas wilayah negara itu, termasuk wilayah udaranya, dan mengingat kewajiban Washington berdasarkan perjanjian perdamaian Doha Februari 2020.

"Amerika Serikat baru-baru ini melanggar semua hukum internasional dan komitmennya terhadap Imarah Islam di Doha, Qatar, dan wilayah udara suci Afghanistan diduduki oleh pesawat tak berawak AS. Pelanggaran ini harus diperbaiki dan dicegah," tegas Taliban.

"Kami akan meminta semua negara, terutama Amerika Serikat, untuk mematuhi komitmen dan hukum internasional mereka untuk mencegah konsekuensi negatif," kata Taliban.

Beberapa negara di kawasan itu telah menyatakan keprihatinan atas nasib senjata-senjata ini, dengan Moskow menyatakan harapan bulan lalu bahwa senjata itu tidak akan digunakan dalam potensi perang saudara. Yang lain telah memperingatkan bahwa sebagian dari penangkapan itu mungkin berakhir di pasar senjata internasional, atau di tangan kelompok teroris seperti Daesh* dan al-Qaeda.