Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu.
Manipulasi data itu dilakukan oleh oknum dengan memasukan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) ke dalam data penerima bansos. Dengan demikian, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.
"Pemda akan memilih keluarga 'miskin' yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin," ujar dia dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa, 09/05/2023.
"Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos)," tambahnya.
Apa Itu Praktik Return Fee, Praktik Kotor yang Ditengarai Bikin Banyak Jalan Rusak Hal itu kemudian yang menjadi dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos. Bahkan Sri Mulyani menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks.
Menurut Sri Mulyani, permasalahan itu merupakan bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bansos muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.
"Demokrasi, pemilu memilki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menanti pengumpulan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) lewat program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat, yakni pada pertengahan tahun ini.
"Saat ini penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia," ucap Sri Mulyani.
No comments:
Post a Comment