Pandemi, Vaksin, & Kebijakan Anti-Rusia: Poin Utama Dari Konferensi Pers Tahunan Putin

Konferensi pers tahunan presiden Rusia pada bulan Desember mengalami perubahan signifikan tahun ini karena pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Tahun ini, presiden menjawab pertanyaan melalui konferensi video dengan beberapa pusat pers yang didirikan di seluruh negeri.

Presiden Vladimir Putin telah mengakui bahwa 2020 rumit untuk Rusia dan negara-negara lain, tetapi ada peristiwa positif dan negatif sepanjang tahun, dengan pandemi COVID-19 global menjadi masalah terbesar yang dihadapi Rusia. Pandemi adalah salah satu topik utama yang melampaui sebagian besar konferensi pers tahunan presiden.

Presiden mencatat bahwa ekonomi Rusia, seperti banyak negara lain di seluruh dunia, dipengaruhi oleh pandemi virus corona, tetapi dia berpendapat bahwa rata-rata kinerjanya lebih baik daripada kebanyakan negara, termasuk AS. Dia juga menyatakan bahwa Rusia telah berhasil mempersiapkan wabah COVID-19 di musim semi dengan lebih baik daripada negara lain dan sekarang berada di urutan ketiga dalam hal volume pengujian virus corona harian.

Secara terpisah, presiden Rusia memuji Institut Penelitian Gamaleya di negara itu karena menjadi yang pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin melawan virus corona, tetapi mengakui bahwa dia sendiri belum menerima vaksin karena tidak memenuhi batasan usia yang disarankan.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Putin berencana untuk mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin, dengan alasan vaksinasi massal, menurutnya, diperlukan untuk mencapai "kekebalan kelompok" dan dengan demikian mengalahkan pandemi secara global. Ia menambahkan, yang dibutuhkan Rusia saat ini adalah fasilitas produksi untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar untuk kampanye vaksinasi massal yang rencananya akan dimulai.

©SPUTNIK/VLADIMIR PESNYA
Vaksin Virus Corona Rusia

Moskow Berharap Pemerintahan Biden Akan Memperbaiki Hubungan AS-Rusia yang Tegang

Terlepas dari pandemi, Putin mengomentari hasil pemilihan presiden tahun ini di AS, mengungkapkan harapan bahwa Presiden AS yang akan datang Joe Biden dan pemerintahannya dapat mengubah pendekatan mereka terhadap hubungan dengan Moskow dan menyelesaikan masalah yang telah mengganggu hubungan bilateral selama masa lalu beberapa tahun.

Putin secara khusus berharap Biden akan memperpanjang perjanjian pengurangan senjata strategis (New START) dengan Rusia, ketika dia menjabat. Dia memuji presiden terpilih dari Partai Demokrat sebagai "orang yang berpengetahuan" baik dalam hal kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Presiden Rusia, pada gilirannya, menyatakan tidak peduli dengan masa depan Presiden Donald Trump. Dia mencatat bahwa Partai Republik tampaknya tidak berencana untuk meninggalkan politik dan mengingat bahwa meskipun kalah dalam pemilu, Trump telah mengumpulkan hampir 47% suara populer.

Tentang Dugaan 'Peretas Rusia'

Presiden Rusia juga mengomentari tuduhan baru-baru ini yang dibuat di media bahwa peretas yang didukung negara Rusia berada di balik serangan terhadap beberapa departemen pemerintah AS, menunjukkan bahwa sumber anonim di balik laporan ini, pada kenyataannya, adalah Departemen Luar Negeri AS dan badan intelijen. Putin ingat bahwa struktur ini berada di belakang klaim yang sama tidak berdasar terhadap Rusia setelah pemilihan presiden 2016, dan menduga bahwa laporan baru tentang "peretas Rusia" mungkin dibuat atas perintah mereka.

©SPUTNIK/ALEKSEY NIKOLSKYI
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara selama konferensi pers akhir tahun tahunannya, yang diadakan secara online dalam mode konferensi video, di kediaman negara Novo-Ogaryovo di luar Moskow, Rusia.

Putin membantah keras tuduhan bahwa Kremlin atau peretas yang didukung negara ikut campur dalam pemilihan AS apa pun, termasuk pemilihan presiden 2016 dan 2020. Dia berpendapat bahwa publikasi tuduhan semacam itu adalah "balas dendam", upaya untuk mempengaruhi opini publik di Rusia, dan dalih untuk memperburuk hubungan yang sudah rumit antara Moskow dan Washington.

'Trik' Keracunan Navalny untuk Menyerang Kremlin

Putin mengomentari publikasi investigasi baru-baru ini atas dugaan keracunan tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny, di mana yang terakhir menuduh presiden dan kepala FSB mengatur pembunuhan yang diklaim, menyebutnya sebagai "trik" untuk menyerang kepemimpinan negara itu.

Presiden menyatakan keraguan bahwa siapa pun, termasuk Kremlin, menginginkan Navalny tewas dan menyatakan bahwa dugaan keracunan dan apa yang disebut "penyelidikan" memiliki tujuan yang berbeda.

Presiden merujuk pada metode yang digunakan Navalny dan Bellingcat untuk mendukung klaim mereka, khususnya pelacakan lokasi telepon operator FSB. Dia menyarankan bahwa "investigasi" itu dimaksudkan untuk melegalkan metode pengawasan yang digunakan oleh layanan khusus AS. Putin secara terpisah menekankan bahwa Navalny yang memiliki akses ke data tersebut menunjukkan kerja sama eratnya dengan layanan khusus AS, yang memprihatinkan.

Rusia adalah 'Goody-Two-Shoes' Dibandingkan dengan Negara Barat

Menanggapi pertanyaan seorang jurnalis BBC, apakah Rusia adalah negara "goody-two-shoes", presiden mencatat bahwa hal itu pasti terlihat seperti itu jika dibandingkan dengan negara-negara Barat. Putin ingat bahwa anggaran militer Rusia hampir tidak dapat dibandingkan dengan AS atau banyak negara lain, menekankan bahwa negara itu menempati urutan keenam dalam hal dana yang dialokasikan untuk pertahanan. Dia juga menyoroti bahwa tidak seperti AS, Moskow tidak memiliki jaringan pangkalan militer yang luas di seluruh dunia.

Presiden Rusia lebih lanjut mengomentari perkembangan persenjataan baru negara itu, dengan alasan bahwa kebijakan semacam itu dipaksakan pada negara itu oleh ekspansi NATO yang terus berlanjut ke timur, meskipun ada janji yang sebaliknya diberikan kepada kepemimpinan Rusia. Dia menambahkan bahwa pengenalan senjata baru, seperti rudal hipersonik dan glider, diperlukan mengingat AS meninggalkan kewajiban internasionalnya, yaitu Perjanjian Rudal Anti-Balistik pada tahun 2002, dan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah pada tahun 2019.

Putin juga mengecam AS karena meninggalkan Perjanjian Open Skies pada Oktober 2019. Dia mencatat bahwa sekarang negara-negara NATO akan mentransfer data dari penerbangan mereka melalui Rusia ke Washington, sementara Moskow tidak akan dapat melakukan penerbangan observasi di atas AS.

Putin belum memutuskan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan baru

Berbicara tentang perubahan yang dibuat pada Konstitusi Rusia pada tahun 2020 dan kelayakannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi pada tahun 2024, Putin menekankan bahwa dia belum mengambil keputusan tentang apakah dia akan memanfaatkan kesempatan ini atau tidak.

Sebelum 2024, Rusia juga akan mengadakan pemilihan umum pada 2021, yang, seperti yang disarankan Putin, mungkin akan melihat masuknya partai-partai baru yang belum pernah menjadi bagian dari parlemen Rusia. Dia mencatat, bagaimanapun, bahwa pemilu 2021 mungkin juga menghadapi campur tangan asing, tetapi meyakinkan bahwa Moskow akan mampu menahan serangan semacam itu.

Nord Stream 2 Akan Selesai, Akan Menguntungkan UE

Presiden Putin juga mengungkapkan harapan bahwa pemerintahan AS yang baru juga akan mengubah pendekatannya terhadap sekutu Eropa, khususnya dalam hal sanksi atas bantuan dalam pembangunan pipa Nord Stream 2. Dia juga berbagi bahwa pipa hampir selesai, dengan hanya 165 kilometer pipa yang perlu dipasang, mencatat bahwa gas Rusia yang dikirim melalui itu akan lebih menguntungkan UE daripada gas alam cair (LNG) yang dibeli dari AS.

©SPUTNIK/NORD STREAM 2
Instalasi pipa gas Nord Stream 2

'Pompa Bensin' Dunia Bukan Lagi Rusia

Terus membahas masalah ekonomi, Putin mengatakan bahwa Rusia telah mengurangi ketergantungannya pada penjualan gas dan minyak, membatasi bagiannya dalam anggaran negara hingga 30%. Dia memuji berita itu sebagai langkah lain dalam "keluar dari jarum minyak", membuat negara itu kurang bergantung pada harga minyak mentah global, meskipun dia mengakui bahwa Rusia masih harus banyak mencapai hal ini.

"Jika dulu seseorang melihat Rusia sebagai semacam 'pom bensin', dia tidak lagi memiliki dasar untuk visi seperti itu. Namun, ketergantungan masih tinggi dan kita harus mempertimbangkannya," kata Presiden.

Pendukung Habib Rizieq di Palembang Sampaikan 2 Tuntutan ke Polda Sumsel

Pendukung Habib Rizieq di Palembang Sampaikan 2 Tuntutan ke Polda Sumsel. Foto/SINDOnews/Dede Feb

Simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menamakan kelompok Umat Muslim Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi di Kawasan Jalan Basuki Rahmat Palembang.

Simpatisan HRS meminta imam besar Front Pembela Islam (FPI) dibebaskan dan mengusut tuntas kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM50 beberapa waktu lalu.

Koordinator Lapangan Umat Muslim Sumsel, Gasim Alkaf mengatakan, pihaknya meminta agar pihak kepolisian segera membebaskan Habib Rizieq Shihab, serta mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan enam anggota FPI.

"Kami sampaikan kepada polisi untuk membebaskan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat. Serta mengadili seadil-adilnya kasus penembakan terhadap enam orang syuhada," ujar Gasim, hari Kamis, 17/12/2020.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Ratusan simpatisan HRS beruunjuk terlihat sambil mengacukan kedua tangannya menirukan tangan Rizieq Shihab yang diangkat ke atas sebelum masuk ke mobil tahanan.

"Jika tuntutan kami ini tidak dipenuhi, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang jauh lebih banyak," lanjutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan yang disampaikan Umat Muslim Sumsel tersebut ke Mabes Polri.

"Tadi sudah kita dengar tuntutan dari massa. Secara garia besar yakni meminta dibebaskannya HRS tanpa syarat dan mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan enam orang pengawal HRS. Tentunya aspirasi ini akan segera kita sampaikan ke Mabes Polri," ucapnya.

Amien Rais Surati Kapolri, Minta Rizieq Shihab Dibebaskan

Amien Rais (tengah) dinyatakan telah ke luar dan meninggalkan PAN. Foto Antara/Reno Esnir

Sejumlah tokoh nasional menyatakan siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan imam besar FPI Rizieq Shihab. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Ansufri Idrus Sambo, Neno Warisman, Tengku Zulkarnain, Nurdiati Akma, Muhyiddin Junaidi, dan Bukhori Muslim.

Surat pernyataan kesiapan menjadi penjamin Rizieq ditujukan kepada Kapolri Jenderal idham Azis dan diserahkan langsung oleh Amien Rais ke Mabes Polri, Jakarta, haei Kamis, 17/12/2020.

Amien tiba di gedung Mabes Polri didampingi dengan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara sekitar pukul 11.30 WIB.

Namun, kata Amien, pihaknya tak bisa menemui sejumlah pejabat kepolisian untuk memberikan surat tersebut.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

"Kami ingin ketemu Kapolri tapi beliau ada di luar kantor, kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya, kemudian dibawa ke Divisi Humas, Kepala Divisi Humas pun tadi sedang pergi, jadi tadi kami diterima di stafnya. Yang akan kita sampaikan tuh apa, silakan dibaca," kata Amien sambil menunjukkan surat kepada wartawan.

Dalam surat tertanggal 17 Desember 2020, Amien Rais Cs, mendesak kepolisian agar segera melepaskan Rizieq dari tahanan.

"Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Menurut para tokoh itu, sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.

Sesungguhnya, masih dalam pernyataan tertulis para tokoh itu, jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik.

"Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional," demikian pernyataan para tokoh.

Mereka juga meminta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.

"Perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas," demikian pernyataan Amien Rais Cs.

Erdogan : Aliansi macam apa ini ?

Pada hari Senin, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada empat pejabat Turki dan Kepresidenan Industri Pertahanan, sebuah kantor federal yang bertanggung jawab untuk mengelola industri pertahanan Turki. Pembatasan tersebut terkait dengan pembelian S-400 oleh Ankara, sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengecam Washington atas pembatasan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diberlakukan di negaranya, menunjukkan bahwa tidak ada negara lain kecuali Turki, sekutu NATO, yang menjadi sasaran pembatasan tersebut.

"Aliansi macam apa ini? Berdasarkan apa ini?" Erdogan mengomel dalam pidato yang disiarkan televisi dari Ankara pada hari Rabu, menyebut pembatasan itu sebagai "serangan terbuka terhadap kedaulatan Turki".

"Menolak persyaratan kami untuk pembelian sistem pertahanan udara (Patriot) mereka, Amerika Serikat menggunakan senjata sanksi karena kami membelinya di tempat lain," tambahnya.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Peringatan bahwa sanksi itu 'tidak sesuai' dengan status AS-Turki sebagai sekutu, Erdogan mengumumkan bahwa sektor pertahanan Turki akan "bekerja dua kali lebih keras" di tengah pembatasan, dan menekankan bahwa Washington 'tidak akan menghentikan' upaya Turki.

Erdogan salah dalam menyatakan bahwa CAATSA tidak pernah digunakan untuk menyerang negara mana pun kecuali Turki. Pada tahun 2018, pemerintah AS menggunakan undang-undang tersebut untuk menargetkan kantor pengadaan pertahanan China dan direkturnya untuk "terlibat dalam transaksi signifikan" dengan Rusia atas transfer jet tempur Su-35 dan peralatan terkait S-400 ke Republik Rakyat. Pejabat AS juga mengancam akan menggunakan CAATSA terhadap proyek pipa Nord Stream 2, dan melawan India di tengah rencana negara itu untuk membeli S-400. Washington belum menindaklanjuti dua ancaman terakhir.

Sanksi Spat

Pernyataan presiden Turki itu menyusul pengumuman Senin oleh Departemen Keuangan bahwa empat pejabat Turki dan Kepresidenan Industri Pertahanan telah dikenai sanksi, dengan pembatasan termasuk "larangan pemberian lisensi ekspor AS tertentu dan otorisasi untuk barang atau teknologi apa pun yang ditransfer" ke badan pemerintah.

Belakangan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Turki tetap menjadi "sekutu yang berharga dan mitra keamanan regional yang penting," dan harus "segera menyelesaikan masalah S-400" jika ingin sanksi dicabut.

Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengumumkan bahwa sanksi tersebut telah "mengguncang semua nilai" aliansi Turki-AS, mengatakan pembatasan "tidak hanya akan merusak semangat aliansi," tetapi "merusak kepercayaan di antara sekutu."

Sebelumnya, Ankara menolak pembenaran AS atas sanksi, bahwa S-400 merupakan ancaman bagi pesawat dan sistem pertahanan AS dan NATO, dengan mengatakan klaim itu tidak didasarkan pada kenyataan. Turki, kata Ankara, telah berulang kali mengusulkan pembentukan kelompok kerja teknis dengan partisipasi NATO untuk menyelidiki masalah tersebut, tetapi proposal itu tidak didengarkan.

Turki dan Rusia menandatangani kontrak senilai $ 2,5 miliar untuk pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Rusia pada akhir 2017, dengan Moskow menawarkan perjanjian kredit yang murah hati kepada Ankara untuk pembelian tersebut. Langkah itu akhirnya membuat AS mengeluarkan negara itu dari program jet tempur Lockheed Martin F-35, mengatur kembali jadwal produksi ketika raksasa pertahanan AS itu bergegas mencari pemasok lain untuk sekitar 1.000 suku cadang yang diproduksi oleh industri pertahanan Turki pada saat itu. Turki sejak itu mengindikasikan bahwa mereka akan beralih ke tempat lain untuk jet tempurnya.

Seperti di Palembang, Angkat Tangan Simbol Diborgol, Massa Pendukung Habib Rizieq Datangi 3 Polsek kota Bogor

Kembali Aksi bebaskan HRS digelar, sejumlah Polsek di kota Bogor, terus didatangi massa pendukung Imam Besar FPI Muhammad Habib Rizieq Shihab. Aksi itu dimulai dari Polsek Caringin pada hari Senin, 14/12/2020.

Ratusan massa mendatangi Polsek Caringin. Mereka menyampaikan aspirasi. Isinya sama, meminta imam besar mereka dibebaskan. Juga soal kasus enam pengawal Imam besar FPI Muhammad Rizieq Shihab.

Selang sehari, hari Rabu, 16/12/202, aksi unjuk rasa massa pendukung Rizieq Shihab mendatangai Polsek Megamendung, Polres Bogor. Mereka datang dengan mengangkat kedua tangan.

Sebuah aksi tangan terborgol massa Rizieq Shihab. Simbol jamaah yang mengikuti terakhir Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab sebelum ditahan Polda Metro Jaya. Aksi yang sama yang dilakukan masa di Palembang.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Masifnya gelombang unjukrasa pendukung Rizieq Shihab inipun ditanggapi Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy. Ditemui awak media, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy tidak bisa melarang aksi unjuk rasa yang dilakukan massa pendukung Rizieq Shihab.

Kapolres mengatakan, unjuk rasa jika bisa hanya dilakukan perwakilan saja. Tidak dengan junmlah massa yang besar. Sebab, jika banyak massa dan berkerumunan dalam jumlah besar ada konsekuensinya. “Apalagi kalau mengakibatkan jumlah pasien Covid-19 bertambah,” pintanya.

Aksi tangan terborgol Jamaah Habib Muhammad Rizieq Shihab itu tidak saja terjadi di kantor polsek-polsek yang ada di Polres Bogor, Polda Jabar.

Mapolres Bogor Kota juga tidak luput dari aksi unjuk rasa massa pendukung Rizieq Shihab. Aksi tangan terborgol terjadi pada hari Selasa, 15/12/2020. Usai solat zuhur, jamaah mendatangi Mapolres Bogor Kota.

Disana mereka menyampaikan aspirasi yang sama. Aksi mereka berjalan sekitar dua jam. Hingga Kapolres Bogor Kota, Kombes Hendri Fiuser menerima aspirasi mereka untuk disampaikan ke Polda Jabar.

Hendri Fiuser menuturkan pihaknya sudah menerima aspirasi yang disampaikan oleh jamaah Habib Rizieq Shihab. “Kita sudah buat laporan kita akan sampaikan ke pimpinan. Mereka hanya menyampaikan aspirasi. Kita juga sampaikan ke Polda Jawa barat. Kita tekankan pada mereka untuk menjaga keamanan dan kondusifitas,” katanya saat konferensi pers hari Selasa, 15/12/2020.

Begitu juga aksi yang simpatsan HRS di tiga kantor Polisi Palembang. Simpatisan Habib Rizieq Shihab mendatangi Polsek Seberang Ulu I, Polsek Seberang Ulu II dan Polsek Ilir Timur II.

Ketua FPI Sumsel, Habib Mahdi Muhammad Syahab mengatakan, bahwa aksi protes tersebut ditunjukkan dengan mengangkat tangan seperti sedang dikat ataupun diborgol.

"Aksi simbolis tangan terikat itu untuk memprotes penangkapan HRS dan ini dilakukan oleh warga dan pecinta HRS," ujar Mahdi saat dihubungi, pada hari Senin, 14/12/2020.

Fadli Zon: Polisi Sebaiknya Jujur, Siapa Eksekutor 6 Laskar FPI yang Tewas Ditembak

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai narasi pihak kepolisian kini berubah-ubah setelah adanya rekonstruksi penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di tol Jakarta-Cikampek.

Dari narasi yang cenderung berubah-ubah itu, semakin jelas kejanggalan yang nampak. “Dari narasi yang berubah-ubah, jelas sekali kejanggalan pembunuhan 6 anggota FPI itu,” ujar Fadli Zon di twitternya, Selasa (15/12).

Fadli Zon: Polisi Sebaiknya Jujur, Siapa Eksekutor 6 Laskar FPI yang Tewas Ditembak - Berita Jambi Ekspres - https://t.co/Zkk4szSBkI https://t.co/2jPyIzNwVo

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 16, 2020

Fadli meminta sebaiknya kepolisian membuka semua siapa eksekutor pembunuhan itu.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

“Sekarang sebaiknya dibuka siapa pelaku atau eksekutor penembakan. Jangan disembunyikan!” katanya.

Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras juga menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar Front Pembela Islam

Kejanggalan itu ditemukan Kontras dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar.

“Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan pernyataan kontradiktif,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, hari Senin, 14/12/2020.

Kejanggalan lainnya, polisi tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini FPI, untuk mengawal kasus tersebut.

Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM.

Kontras berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif.

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Habib Rizieq

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, polemik rentetan mengenai kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab salah satunya dimulai karena pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Hal ini ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar mengenai kasus kerumunan acara Megamendung. Beberapa waktu sebelumnya, ia pun menjalani pemeriksaan serupa di Bareskrim Polri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan mengejutkan menyikapi kegaduhan yang dipicu oleh peristiwa kerumunan massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Rizieq Syihab) itu diizinkan," kata dia, pada hari Rabu, 16/12/2020.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Hal tersebut kemudian ditafsirkan oleh ribuan orang datang menjemput Rizieq Syihab ke bandara ketika pulang dari Arab Saudi. Kerumunan yang terjadi saat itu seolah ada diskresi Menko Polhukam mengenai PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," terang dia.

Polemik kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta berlanjut dengan berbagai kasus hukum. Di antaranya kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Tanah Abang. Rizieq Syihab sendiri belakangan ditetapkan sebagai tersangka.

Singgung Keadilan

Selain itu, ada pula kasus hukum yang juga menyangkut Rizieq Syihab berkaitan dengan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah di tingkat penyidikan, beberapa pejabat hingga kepala daerah dimintai keterangan oleh polisi.

“Kalau gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik.

Sebagai negara hukum, menurut dia, semuanya harus mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum. Kemudian ia menyinggung mengenai pemerintahan di Jabar sebagai daerah yang otonom.

"Berbeda dengan Jakarta yang merupakan daerah khusus. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur dan diberhentikan oleh gubernur, kalau Jabar dan provinsi di luar Jakarta itu bupati dan wali kotanya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dikenakan sanksi atau diberhentikan oleh gubernur," ucap dia.

"Dengan sistem otonomi daerah ini maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal, ada ribuan acara tiap tahun di Jabar itu tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Itu di Megamendung dalam opini saya adalah acara lokal, jadi tanggung jawab secara teknis adalah kabupaten Bogor dan satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi jika satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk," pungkasnya.

Erick Thohir Sentil Monopoli PLN

Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung monopoli PT PLN (Persero) terhadap kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).

Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung monopoli PT PLN (Persero) terhadap kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Meskipun PLN melakukan monopoli listrik, Erick menegaskan perseroan tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Permintaan tersebut telah disampaikan langsung kepada manajemen PLN.

"Karena itu saya tekankan kemarin, salah satunya kami bicarakan saat Microsoft datang ke Indonesia, kami bilang ayo dong, PLN harus ada perubahan mentality (mental) dari segi pelayanan. Jangan gara-gara monopoli maunya dilayani, harus kebalik," ujarnya dalam acara Digitalisasi BUMN, hari Rabu, 16/12/2020.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Erik jugq menjelaskan bahwa, upaya peningkatan layanan kepada pelanggan tersebut salah satunya dilakukan dengan penunjukan direktur yang menangani pelanggan ritel yakni Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril. Harapannya, keberadaan direktur ritel tersebut bisa meningkatkan kualitas pelayanan di PLN.

"Sekarang ada direktur ritel, yang tadinya PLN mungkin karena monopoli listrik, ayo datang ke sini, kalau tidak datang ke sini saya tidak layani, sekarang bukan era seperti itu," tuturnya.

Namun, Erick menilai upaya itu belum cukup. Perusahaan pelat merah itu didorong untuk meningkatkan digitalisasi agar pelayanan kepada pelanggan terus bertambah. Meliputi, digitalisasi smart grid, smart meter, dan sebagainya.

Selain itu, ia menilai digitalisasi PLN bisa mencegah tindakan moral hazard.

"Ini juga untuk menekan daripada subsidi yang salah sasaran, atau komplain daripada customer, atau tadi mohon maaf bukan saya suudzon, listrik yang tadi dicolong. Hal-hal ini dengan smart grid, smart meter semua terukur," ucapnya.

Ridwan Kamil Berharap Bogor Barat Bisa Jadi Kabupaten pada Maret 2021

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Islamic Center, Jasinga, Kabupaten Bogor pada hari Selasa ,15/12/2020.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada putusan yang jelas pada Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) mengenai usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

"Semoga bulan Maret 2021 ada sebuah keputusan yang jelas bagaimana DOB Kabupaten Bogor bisa disetujui," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam keterangannya pada hari Rabu, 16/12/2020.

Hal itu disampaikan Emil, sapaan Ridwan Kamil, setelah menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Islamic Center Jasinga Kabupaten Bogor, pada hari Selasa, 15/12/2020. Dari Kemendagri dokumen diterima Kasubdit Penataan Wilayah II Dirjen Otonomi Daerah.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

"Alhamdulillah, hari ini peristiwa baik sudah berlangsung yaitu penyerahan usulan untuk calon daerah otonomi baru kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus persyaratan dasar dan administrasi, juga sudah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jabar dan sekarang ada di pemerintah pusat," ujarnya.

Gubernur Jabar memaparkan, ada 20 calon DOB di Jabar yang diusulkan elemen masyarakat, tetapi dari deretan daerah tersebut baru tiga daerah yang dinyatakan siap dan memenuhi syarat. Yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara an Kabupaten Garut Selatan.

Pemekaran ini, ujarnya, menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, masih ada warga yang harus menempuh waktu delapan jam untuk mengurus administrasi. Tak hanya itu, Bupati Bogor pun harus mengurusi 6 juta warga, sementara di Provinsi Sumatera Barat jumlah masyarakat yang sama diurus oleh 17 bupati dan walikota.

"Sementara di Kabupaten Bogor 6 juta warga hanya diurus oleh satu bupati, 50 anggota DPRD, satu polres dan sebagainya. Pastilah kualitas pelayanan akan sangat terkendala," ujarnya.

Menurut RK, secara teori Jawa Barat yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara 40 juta penduduk Jawa Timur punya 38 daerah.

Akibatnya, selain pelayanan publik yang kurang maksimal, dana transfer ke daerah juga berpengaruh. Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp. 10 triliun dalam setahun. Maka, kata Kang Emil, Jabar idealnya memiliki minimal 40 kabupaten/ kota.

Hasil evaluasi, Kang Emil melihat pemekaran daerah di Jabar dinilai berhasil seperti Kota Banjar yang sudah banyak prestasinya. Kemudian Kabupaten Pangandaran dan Bandung Barat yang kini jadi primadona karena pariwisatanya.

"Itu contoh-contoh daerah pemekaran yang berhasil," ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin yang mewakili Bupati Bogor mengatakan, Pemkab Bogor menyambut baik penyerahan dokumen usulan pembentukan calon daerah otonomi baru ini.

Bupati Bogor Ade Yasin Dicecar 50 Pertanyaan Soal Kerumunan Rizieq Shihab

Bupati Bogor, Ade Yasin. ©2020 Merdeka.com/Aksara Bebey

Bupati Bogor Ade Yasin memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Irwan Purnawan menyebut bahwa dirinya turut mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin mendatangi penyidik di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Selasa pagi, 15/12/2020.

Iya, betul, tadi ibu Bupati (Ade Yasin) dimintai keterangan soal kerumunan oleh Polda Jabar," kata Irwan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Dia mengatakan bahwa pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Irwan mengaku bahwa bupati telah dicecar 50 pertanyaan oleh tim penyidik selama 7 jam lamanya.

Bupati Bogor, Ade Yasin dimintai keterangan selama enam jam dicecar 50 pertanyaan oleh penyidik mengenai kasus kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor, di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, hari Selasa, 15/12/2020.

"Tadi dimintai keterangan (mulai) sekitar pukul 10.00 WIB, selesai jam 4 (pukul 16.00 WIB) tentang kasus kerumunan di Megamendung. Ada sekitar 50 pertanyaan dan saya sudah jawab semua," kata Ade Yassin usai menjalani pemeriksaan.

Bupati Bogor memastikan, tidak mengetahui ada acara peletakan batu pertama yang menyebabkan kerumunan itu. Menurut dia, pihak panitia tidak mengajukan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Informasi yang diketahuinya hanya sebatas kunjungan Rizieq Syihab ke lokasi acara setelah pulang Arab Saudi ke Indonesia.

"Pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa memberikan izin, apapun surat yang secara resmi kita balas itu tidak ada. Yang kami tahu ada kepulangan (Rizieq Syihab) saja,” ujar Ade Yasin.

Di singgung mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Megamendung setelah peristiwa kerumunan, Ade menyatakan belum menemukan korelasi yang signifikan. Sebab menurut dia, kasus Covid-19 fluktuatif.

"Biasa sih, karena tiap hari (kasus Covid-19) fluktuatif. Saya belum melihat ada korelasinya dengan kasus (kerumunan) tersebut,” ucap dia singkat sambil berlalu menuju mobilnya.

DIY Himbau ASN dan Keluarga Selama Libur Tahun Baru 2021

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaui Sekretaris DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji meeminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara atau ASN dan keluarganya tak berlibur keluar daerah pada libur Tahun Baru 2021. Himbauan itu terkait masih tingginya kasus Covid-19 di DIY.

"Sebenarnya tidak ada larangan berpergian, namun karena kasus Covid-19 saat ini masih tinggi, kami minta ASN bersama keluarganya menghabiskan libur akhir tahun di Yogyakarta saja," ujar Kadarmanta Baskara Aji pada Selasa, 15 Desember 2020.

Data kasus Covid-19 baru di DI Yogyakarta selalu di atas 100 kasus baru setiap hari dengan total 8.418 kasus Covid-19. Pertumbuhan kasus ini termasuk tinggi bagi wilayah seluas Yogyakarta.

Aji berharap para ASN beserta keluarga dan penduduk Yogyakarta memanfaatkan destinasi wisata di dalam wilayah Yogyakarta saja. "Tidak usah bepergian jauh-jauh, di sini (Yogyakarta) juga banyak tempat wisata," ujar Aji.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di destinasi wisata oleh Pemda DIY, Aji menyampaikan bahwa, Pemerintah memastikan akan menindak tegas siapapun yang nekat menggelar acara atau event saat menjelang pergantian tahun yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Gugus Tugas Covid-19 pasti membubarkan acara yang memicu keramaian, tak peduli siapa penyelenggaranya, apakah pengelola destinasi wisata, hotel, atau biro perjalanan," katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DI Yogyakarta, Deddy Pranowo mengatakan ada beberapa hotel yang akan menggelar acara terbatas dengan paket menginap dan makan malam saat malam pergantian tahun. "Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," katanya.

Mengenai pelarangan kegiatan saat malam Tahun Baru 2021, menurut Deddy, berlaku untuk kegiatan di luar ruangan, seperti objek wisata. Sementara di hotel dan restoran, dia melanjutkan, akan lebih mudah memantau dan mengawasi demi mematuhi ketentuan pembatasan kapasitas.

Deddy setuju pemerintah mengambil tindakan tegas jika ada hotel atau restoran yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab, menurut dia, sudah ada kesepakatan bersama agar selama momentum liburan tidak muncul klaster baru di hotel serta restoran di DI Yogyakarta. "Kami juga memohon Satgas Covid-19 di Kota Yogyakarta maupun kabupaten turut memantau," katanya.

Selama pandemi Covid-19, Deddy menambahkan, terdapat tiga hotel yang mendapatkan peringatan keras dari Gugus Tugas Covid-19 karena melanggar protokol kesehatan. Bila pengelola hotel tidak memperbaiki kesalahannya, maka usahanya akan ditutup.