Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Habib Rizieq

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, polemik rentetan mengenai kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab salah satunya dimulai karena pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Hal ini ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar mengenai kasus kerumunan acara Megamendung. Beberapa waktu sebelumnya, ia pun menjalani pemeriksaan serupa di Bareskrim Polri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan mengejutkan menyikapi kegaduhan yang dipicu oleh peristiwa kerumunan massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Rizieq Syihab) itu diizinkan," kata dia, pada hari Rabu, 16/12/2020.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Hal tersebut kemudian ditafsirkan oleh ribuan orang datang menjemput Rizieq Syihab ke bandara ketika pulang dari Arab Saudi. Kerumunan yang terjadi saat itu seolah ada diskresi Menko Polhukam mengenai PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," terang dia.

Polemik kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta berlanjut dengan berbagai kasus hukum. Di antaranya kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Tanah Abang. Rizieq Syihab sendiri belakangan ditetapkan sebagai tersangka.

Singgung Keadilan

Selain itu, ada pula kasus hukum yang juga menyangkut Rizieq Syihab berkaitan dengan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah di tingkat penyidikan, beberapa pejabat hingga kepala daerah dimintai keterangan oleh polisi.

“Kalau gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik.

Sebagai negara hukum, menurut dia, semuanya harus mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum. Kemudian ia menyinggung mengenai pemerintahan di Jabar sebagai daerah yang otonom.

"Berbeda dengan Jakarta yang merupakan daerah khusus. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur dan diberhentikan oleh gubernur, kalau Jabar dan provinsi di luar Jakarta itu bupati dan wali kotanya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dikenakan sanksi atau diberhentikan oleh gubernur," ucap dia.

"Dengan sistem otonomi daerah ini maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal, ada ribuan acara tiap tahun di Jabar itu tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Itu di Megamendung dalam opini saya adalah acara lokal, jadi tanggung jawab secara teknis adalah kabupaten Bogor dan satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi jika satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk," pungkasnya.