Dua orang warga berjalan di pinggir kolam retensi tempat bocah perempuan tenggelam di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kamis (30/9/2021). Foto: MPI/Putra Ramadhani
Satu dari dua anak perempuan yang merupakan warga Kampung Neglasari, RT 02/4, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dikabarkan meninggal dunia usai tenggelam di kolam retensi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, hari Kamis, 30/09/2021.
Berdasarkan keterangan saksi, Hadi (60), peristiwa itu berawal dari laporan seorang anak kecil yang meminta pertolongan kepadanya bahwa ada yang tenggelam saat berenang di lokasi tersebut.
“Diperkirakan berumur 13 tahun. Jadi main berdua di situ. Tapi saya juga enggak lihat,” katanya kepada wartawan.
“Sebenarnya memang dilarang ada yang mandi di situ, Cuma karena belum ada papan imbauan, jadi mereka enggak tahu,” ungkapnya.
Sementara itu, Komandan Regu (Danru) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Maruli Sinambela menyebut timnya langsung bergerak untuk melakukan evakuasi mencari korban.
Evakuasi berjalan sekitar 15 menitan. Alhamdulillah korban berhasil ditemukan oleh tim bersama warga. Korban langsung dibawa ke rumah sakit,” ucapnya.
Menurut Maruli, korban masih dalam pemeriksaan dokter, karena dokter yang lebih tahu kondisi korban. “Korban sudah berada dalam air sekitar 30 menit,” singkat Maruli
Ilustrasi -- Para anggota DPRD Kabupaten Bandung ini minta naik gaji berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan kenaikan mencapai dua kali lipat. (Pixabay/Mohamad Trilaksono )
Pemkab Bandung merespons permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung untuk naik gaji. Para anggota DPRD Kabupaten Bandung ini minta naik gaji berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan kenaikan mencapai dua kali lipat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, permintaan naik gaji yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Bandung merupakan hak anggota dewan. Namun pihaknya belum memutuskan akan mengabulkan permintaan tersebut.
"Semua ada mekanismenya. Nanti dilihat dulu apakah rasional atau tidak," ujar Dadang, Kamis 30 September 2021.
"Dilihat dulu perbandingan di wilayah sekitar, yaitu Bandung raya, ada Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat," katanya.
Selain melihat perbandingan gaji anggota anggota DPRD di Bandung raya, akan juga dilihat situasi saat ini, baik kemampuan APBD maupun paparan rasionalisasi dari permintaan kenaikan gaji anggota dewan tersebut.
"Itukan baru usulan belum finalisasi,jadi silakan paparkan hasil kajiannya, jika sesuai dengan regulasi itu tidak ada masalah," ujarnya.
Namun demikian, Dadang berharap agar permintaan naik gaji anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut bisa ditunda dulu. Terlebih saat ini ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan Pemkab Bandung.
"Dalam kondisi pandemi seperti sekarang yang bersabar sebentar," ujarnya.
Selain itu, Kabupaten Bandung juga memiliki beban berat dalam memerangi angka kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung masuk dalam dua besar di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Bupati Bandung mengentaskan kemiskinan dalam dua tahun kedepan.
Abdul Halim mengatakan, Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat, bahkan kedua terbesar setelah Kabupaten Cianjur.
"Kabupaten Bandung itu merupakan daerah padat penduduk. Dengan 3,7 juta penduduk, tentu masyarakat miskinnya juga banyak," ujar Abdul Halim saat mengunjungi Rumah Dinas Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kamis 30 September 2021.
Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung mencapai 2,6% atau 93.480 jiwa. Dia berharap masalah tersebut bisa diselesaikan dalam beberapa tahun kedepan.
"Saya berharap Kabupaten Bandung menjadi kabupaten utama yang menopang kesuksesan target presiden 2024 bisa terbebas dari miskin ekstrem," ujarnya.
Untuk menyelesaikan kemiskinan lanjut Abdul Halim, harus dilakukan sedetail mungkin dengan cara mencatat masyarakt miskin sampai ke daerah terjauh.
"Menyelesaikan masalah kemniskinan harus jelas orangnya. Bagaimana rumahnya, lingkungannya, sanitasinya. Harus selesai by name by adress," katanya.
Pihaknya kata Abdul Halim memberikan dukungan kepada Kabupaten Bandung dengan menjadikannya prioritas pengentasan kemiskinan ektrem.
Abdul Halim melanjutkan, pihaknya juga berharap Bupati Bandung turut andil dalam menyongsong pembangunan desa 2022. Salah satunya adalah turut andil dan terlibat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa di Kabupaten Bandung.
"Kalau bisa Bupati Bandung menambah alokasi dana desa menjadi lebih sinkron dengan dana desa," tutupnya.
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat menjelaskan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka pihaknya mencabut Tazkirah nomor 12 terkait anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki.(dok DPR RI)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut program Solidaritas Tiga Pihak, yang salah satu poinnya adalah menganjurkan kader berlogo bulan sabit kembar untuk bisa melakukan poligami dengan janda atau aromil.
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat menjelaskan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka pihaknya mencabut Tazkirah nomor 12 terkait anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki.
"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," ujar Surahman kepada wartawan, hari Kamis, 30/09/2021.
Menurut anggota Komisi II DPR ini, bagi PKS, fokus saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terutama bagi anak-anak yatim.
"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," katanya.
Surahman menuturkan, PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat. Karena tidak mau ada polemik yang terjadi di publik.
Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018476 di Dusun 3 Desa Goting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. (CNN Indonesia/Farida)
Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018476 di Dusun 3 Desa Goting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terancam longsor. Bangunan berada di atas tanah rawan longsor tersebut sudah terjadi sejak 2017.
Meski longsor telah menyentuh pondasi bangunan sekolah, semangat siswa untuk belajar tidak surut. Pihak sekolah pun selalu mengingatkan anak-anak didiknya agar tidak mendekati lokasi longsor yang diperkirakan sedalam 10 hingga 12 meter.
Guru SD Negeri 018476, Sabaria Tanjung mengatakan saat ini pihaknya telah memasang pagar kawat agar para pelajar tidak mendekati areal longsoran.
"Peringatan serta pembatasan pagar duri dipasang untuk mengantisipasi anak-anak tidak mendekat ke lokasi longsor," kata Sabaria, hari Kamis, 30/09/2021.
Menurutnya tanah sekitar bangunan sekolah itu terancam longsor akibat terkikis air. Selama ini irigasi warga dialirkan ke samping bangunan sekolah.
"Sehingga tebing yang berada di belakang sekolah terkikis oleh air. Kami berharap kepada pemerintah agar segeralah memperbaiki, minimal menimbun. Supaya kami tidak khawatir lagi terhadap keselamatan anak-anak siswa ini," urainya.
Camat Bandar Pasir Mandoge, Muliadong membenarkan kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2017. Selain itu juga sudah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan instansi terkait mengenai lokasi bangunan sekolah.
"Saya baru satu bulan menjabat. Tapi dari informasi yang saya ketahui, kondisi itu sudah sejak 2017. Awalnya kecil memang," terang Muliadong.
Menurutnya BPBD Kabupaten Asahan juga sempat meninjau lokasi bangunan. Saat ini tiga ruangan kelas sekolah tersebut tidak lagi digunakan. Sebab posisinya berada cukup berdekatan di atas tanah longsor.
"BPBD Kabupaten Asahan juga sudah beberapa kali meninjau. Untuk langkah yang dilakukan, saat ini tiga ruangan kelas tidak lagi digunakan," ucapnya.
Muliadong menambahkan belum ada penyelesaian terkait kondisi tersebut. Namun begitu nantinya akan dibangun pagar supaya para pelajar tidak bermain mendekati areal longsoran.
"Langkah yang diambil, kita sarankan pihak sekolah buat pagar supaya anak-anak itu tidak main-main ke areal longsoran," paparnya.
Muliadong beberapa titik di wilayah Bandar Pasir Mandoge rawan longsor. Masyarakat pun diminta bersabar terkait penyelesaian masalah itu.
"Sekarang anggaran di refocusing untuk penanganan covid 19 dan bukan tidak diusulkan dan dibahas. Memang butuh waktu untuk menyelesaikannya. Harus diajukan, harus disetujui DPRD lagi dan lainnya," kata dia.
[NFA] Perpecahan di antara Demokrat kongres mengancam akan menggagalkan agenda Presiden Joe Biden pada hari Rabu, karena kaum moderat menyuarakan kemarahan atas gagasan menunda RUU infrastruktur senilai $1 triliun menjelang pemungutan suara kritis untuk mencegah penutupan pemerintah. Laporan ini diproduksi oleh Chris Dignam.
Agenda Presiden Joe Biden berisiko tergelincir oleh perpecahan di antara Demokratnya sendiri, ketika kaum moderat menyuarakan kemarahan pada hari Rabu atas gagasan menunda RUU infrastruktur senilai $1 triliun menjelang pemungutan suara kritis untuk mencegah penutupan pemerintah.
Gedung Putih mengatakan pembicaraan mengenai RUU kembar yang akan merevitalisasi jalan dan bandara negara dan mendanai program sosial dan langkah-langkah perubahan iklim, berada pada titik "genting" karena moderat dan progresif tidak setuju mengenai lingkup pengeluaran sekitar $4 triliun.
Kongres, yang dikendalikan Demokrat dengan selisih tipis, akan memberikan suara pada resolusi bipartisan untuk mendanai operasi federal hingga awal Desember sebelum pendanaan berakhir pada tengah malam pada hari Kamis.
Senator AS Mark Warner (D-VA) menggosok matanya saat mengendarai Senat Subway setelah pemungutan suara di Capitol Hill di Washington, AS, 29 September 2021. REUTERS/Tom Brenner
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer telah menjadwalkan pemungutan suara pada langkah tersebut dimulai pada Kamis pagi, menyisakan banyak waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk bertindak.
Perwakilan Stephanie Murphy, seorang Demokrat moderat yang mendukung RUU infrastruktur, memperingatkan agar tidak kalah atau menunda undang-undang tersebut.
"Jika pemungutan suara gagal besok atau ditunda, akan ada pelanggaran kepercayaan yang signifikan yang akan memperlambat momentum untuk bergerak maju dalam menyampaikan agenda Biden," katanya kepada wartawan, Rabu.
Dengan peringatan progresif DPR bahwa mereka akan memilih menentang RUU infrastruktur sampai kesepakatan tercapai pada rencana multitriliun dolar terpisah yang berfokus pada pengeluaran sosial dan iklim, pemungutan suara tidak dijamin.
"Satu-satunya cara pemungutan suara (Kamis) adalah jika kita memiliki suara untuk meloloskan RUU itu," Perwakilan Dan Kildee, wakil kepala cambuk Demokrat DPR, mengatakan kepada wartawan.
KERUMUNAN WHITE HOUSE
Ketua DPR Nancy Pelosi dan Schumer pergi ke Gedung Putih pada Rabu sore untuk bertemu Biden, mantan senator sendiri, yang membatalkan perjalanan ke Chicago untuk memimpin negosiasi dengan Kongres.
"Kami jelas berada pada waktu yang genting dan penting," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, Rabu.
Seorang staf Gedung Putih bertemu di Capitol dengan Senator Demokrat moderat Kyrsten Sinema, yang telah menyatakan keprihatinan mendalam atas besarnya rencana Biden dan memiliki kekuatan untuk memblokirnya karena kendali sempit Demokrat terhadap Senat.
Jika resolusi untuk mendanai pemerintah lolos di Senat, DPR dapat memilih dengan cepat untuk mengirim tindakan itu ke Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang, mencegah penutupan sebagian pemerintah di tengah krisis kesehatan nasional. Demokrat Biden berkampanye pada platform pemerintahan yang bertanggung jawab setelah empat tahun pemerintahan Donald Trump yang bergejolak.
Senator AS John Cornyn (R-TX) berbicara sebagai Senator Rick Scott (R-FL), Cindy Hyde-Smith (R-MS), Tim Scott (R-SC), John Thune (R-SD), Steve Daines (R -MT) dan Pat Toomey (R-PA) mendengarkan saat konferensi pers mengkritik Demokrat di US Capitol di Washington, AS, 29 September 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz
Senator Republik John Cornyn menyatakan optimisme pada hari Rabu.
"Demokrat tidak ingin menutup pemerintah. Partai Republik tidak ingin menutup pemerintah. Itu akan memberikan hasil yang kita semua harapkan, yaitu menjaga lampu tetap menyala," katanya dalam konferensi pers.
Senat Demokrat telah mencoba meloloskan undang-undang yang mendanai pemerintah dan mencegah default pemerintah federal yang berpotensi menimbulkan bencana dengan menaikkan plafon utang $28.4 triliun. Tapi mereka telah digagalkan oleh Partai Republik yang ingin Demokrat menggunakan manuver parlemen untuk bertindak sendiri dalam masalah batas utang.
Pemerintah akan mencapai langit-langit sekitar 18 Oktober, sebuah peristiwa yang dapat menyebabkan default bersejarah dengan dampak ekonomi jangka panjang dan implikasi untuk pasar keuangan.
Schumer has demanded bipartisan cooperation on the issue, arguing that it addresses debts racked up during both Democratic and Republican administrations.
The House passed a bill on Wednesday suspending the limit through December 2022, by a mostly partisan vote. It now goes to the Senate, where it is expected to be blocked by Republicans again.
Investment bank Goldman Sachs (GS.N) this month described the standoff as "the riskiest debt-limit deadline in a decade."
RECONCILIATION
Several senior Democrats have said the $3.5 trillion "reconciliation" bill - so-called because it is being drawn up under a budgetary procedure to avoid Senate rules requiring 60 votes out of 100 members for passage - will need to be scaled back to pass.
Moderate Democratic Senator Joe Manchin said he believed it would take weeks to reach agreement.
"I cannot – and will not - support trillions in spending or an all-or-nothing approach that ignores the brutal fiscal reality our nation faces," he said in a lengthy statement late on Wednesday afternoon.
"There is a better way and I believe we can find it if we are willing to continue to negotiate in good faith."
He did not say, however, what he could support
House Democrats urged Manchin and Sinema to say publicly what they want.
"Mereka perlu mengajukan tawaran balasan mereka dan kemudian kita duduk dan bernegosiasi dari sana," kata Perwakilan Pramila Jayapal, ketua Kaukus Progresif DPR.
Sjam Kamaruzaman adalah salah satu otak di balik peristiwa 30 September 1965 atau disebut G30SPKI. Ia adalah Biro Chusus Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak sejumlah perwira TNI dibunuh secara keji.
Meski begitu, gerakan untuk mengkudeta itupun gagal total. Rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Mayor Jenderal Soeharto pun diperintahkan untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
Salah satu target yang diburu untuk dibersihkan adalah Sjam Kamaruzaman. Ia pun kabur bersamaan dengan para tokoh PKI lainnya seperti Letkol Untung dan Brigjen Soepardjo dan DN Aidit.
Sjam disebut sebagai sosok yang sempat hilang usai peristiwa G30SPKI. Ia baru ditangkap pada Maret 1967.
Ketua Comite Central PKI DN Aidit ketika itu banyak berkoordinasi dengan Sjam saat persiapan G30SPKI. Sjam pula yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap.
"Di PKI-nya kan sampai kepala biro. Orang-orang yang jadi otak di belakang PKI tahun 1965," kata pegiat sejarah, Machmud Mubarok kepada Suara.com.
Perannya dalam Biro Chusus (BC) PKI membuat Sjam memiliki kekuasaan yang sangat luas dan besar. Pembentukan BC PKI ini sangat rahasia.
Di kalangan anggota PKI dan simpatisan PKI sendiri tidak banyak yang mengetahui keberadaannya. Dalam biro ini, Sjam hanya berhubungan dengan DN Aidit.
Sjam memiliki kartu identifikasi resmi intelijen militer yang membuatnya bisa dengan leluasa keluar masuk fasilitas kemiliteran di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian.
Dengan akses tersebut, Sjam merekrut para perwira militer. Tujuan dari perekrutan itu bukan untuk menjadikannya sebagai anggota PKI, tetapi untuk membuat mereka bertindak atas nama PKI.
"Sjam ini sebagai otak yang menyusup dan mempengaruhi orang-orang militer. Dia jago mendoktrin," sebut Machmud.
Dengan peran dan pengaruh itulah Sjam memanas-manasi agar DN Aidit segera begerak pada "malam kelam" 30 September 1965 hingga siang 1 Oktober 1965. Sjam memberi jaminan pasukan pendukung telah siap.
Padahal kenyataannya, hanya beberapa gelintir pasukan yang siap mendukung gerakan itu. Aidit terlalu percaya pada Sjam.
Singkat cerita terjadilah peristiwa kelam G30SPKI. Dalam 24 jam, gerakannya layu dan langsung dihajar Kubu Letjen Soeharto. Brigjen Soepardjo mencoba meminta kendali pasukan dari Sjam, namun tak diberikan.
Para tokoh-tokoh PKI itupun kabur ke berbagai daerah. Sjam sendiri kabur ke wilayah Bandung dan Cimahi.
"PKI gagal kan melarikan diri, Aidit, Untung termasuk Sjam Kamaruzaman," ucap Machmud.
Ketika itu menurut Machmud, Sjam lebih banyak bersembunyi di Cimahi yang dikenal sebagai kota hijau atau sarangnya TNI AD.
Di Kota Cimahi, banya terdapat pusat pendidikan TNI AD dan juga markas pasukan tempur.
"Aman juga dia bisa sembunyi di daerah militer," katanya.
Namun setelah setahun lebih bersembunyi, keberadaan Sjam akhirnya terendus juga. Dia akhirnya ditangkap pada Maret 1967. Sjam dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968, tetapi terus muncul sebagai saksi dalam berbagai masalah terkait, di mana ia terus mengungkapkan rincian lebih lanjut untuk menunda eksekusi.
"Sjam ini dia dijatuhi hukuman mati tapi tidak langsung. Ada kecurigaan dari luar yang menyebutkan Sjam ini intel yang disusupkan sehingga dipelihara supaya keluar informasinya. Ketika ditahan dia mengeluarkan informasi. Dikorek keterangannya," ungkap Machmud.
Dia akhirnya dieksekusi pada bulan September 1986.
Aksi bersih-bersih pun berlanjut di era pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu tokoh yang terlibat bersih-bersih PKI yang dicap sebagai "penghianat bangsa" ketika itu adalah Kolonel Masturi yang menjabat Bupati Bandung tahun 1967-1969.
"Latar belakang beliau sebagai militer sebetulnya jadi salah satu alasan pengangkatan sebagai bupati. Salah satu yang diberantas adalah Tentara Pembebas Republik Indonesia (TPRI), semacam ormas bersenjata yang berafiliasi ke PKI di Lembang," pungkas Machmud.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jakarta tetap dilanjutkan meski Senin (4/10) mendatang akan dilaksanakan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) tingkat SMP. Foto: ANTARA FOTO/RAHMAD
Kebijakan itu berbeda ketika pelaksanaan ANBK tingkat SMA pada 27-30 September, dimana PTM semua jenjang pendidikan sempat dihentikan dan akan dilanjutkan pada 1 Oktober 2021.
"Setelah kita kaji, tanggal 1 ini kan pelaksanaan PTM yang 1.509 sekolah. Hari Senin (4 Oktober) kan ANBK SMP tuh, yang tidak PTM yang ANBK aja. Jadi yang SD, SMA, PAUD, SMK, SLB, PKBM, RA, MTS, MA itu PTM seperti sedia kala," kata Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radjagah saat dikonfirmasi, hari Kamis, 30/09/2021.
Ia mengatakan kebijakan itu diambil pihaknya lantaran tidak banyak siswa dalam satu sekolah yang melaksanakan ANBK. Selain itu, para guru dan orang tua juga meminta PTM dilanjutkan.
"Yang ikut enggak terlalu banyak. Kedua, keinginan dari orang tua yang sudah lulus pelatihan, guru-guru, kepala sekolah. Kita kan membuka diri untuk menerima masukan dari segala unsur. Makanya untuk Senin besok walaupun jadwal ANBK SMP, yang enggak PTM hanya ANBK saja," katanya.
Ia mengatakan, jadwal ANBK SMP hanya berlangsung 4 hari. Setelahnya tingkat SMP bisa kembali melakukan PTM.
"Nanti kembali ketemu ANBK bulan November, itu SD. Jadi ANBK SD, hanya SD saja yang tidak PTM," katanya.
Diketahui, sebelumnya Disdik Jakarta menambah jumlah sekolah yang diizinkan untuk menggelar PTM terbatas.
Penambahan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 984 Tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM Terbatas tahap II pada masa PPKM.
"Menetapkan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM campuran tahap II pada masa PPKM," dikutip dari SK, hari Sabtu, 25/09/2021.
Dalam SK, ada 899 sekolah yang terdiri dari 809 sekolah umum dari tingkat TK hingga SMA dan SMK, serta 90 madrasah mulai tingkat RA sampai MA, yang diizinkan untuk PTM.
Dengan tambahan ratusan sekolah itu, maka total ada 1.509 sekolah di Jakarta yang menggelar PTM. Sebelumnya, sudah ada 610 sekolah yang menggelar PTM terbatas tahap 1 sejak akhir Agustus lalu.
Namun sejak hari Senin, 27/09/2021, hingga hari Kamis, 30/09/2021, PTM dihentikan sementara untuk semua jenjang pendidikan karena adanya pelaksanaan ANBK tingkat SMA.
4 Kesalahan Langkah yang Harus Dihindari Bank Saat Memigrasikan Layanan Pembayaran ke Cloud COGNIZANT
Daya tarik penyederhanaan cloud (digital IT payment) adalah insentif yang kuat bagi penyedia pembayaran, karena perannya memungkinkan modernisasi dan mematikan aplikasi lama secara permanen. Di mana bank berjuang, bagaimanapun, adalah dalam membentuk strategi untuk mendapatkan layanan pembayaran mereka ke cloud. Dengan memahami kesalahan langkah yang umum, bank dapat membuat rencana migrasi pembayaran yang memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risiko.
Pandemi adalah titik kritis digital bagi bank, memaksa mereka untuk mengimplementasikan kemampuan hanya dalam beberapa bulan yang jika tidak, akan memakan waktu beberapa tahun. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 menemukan bahwa perusahaan jasa keuangan tertinggal dalam adopsi infrastruktur cloud publik sebagai layanan (IaaS), dengan hanya 18% yang secara luas mengimplementasikan IaaS untuk aplikasi produksi, dibandingkan dengan 25% bisnis secara keseluruhan.
Sekarang banyak pemimpin perbankan yang kami ajak bicara memperhatikan secara serius layanan pembayaran berbasis cloud, didorong oleh usia dan kompleksitas aplikasi pembayaran inti mereka serta kepercayaan bisnis mereka yang tumbuh pada keamanan platform cloud seperti Google Cloud, Microsoft Azure dan Amazon Web Services (AWS).
Saat bank mempertimbangkan untuk memigrasikan layanan pembayaran ke cloud, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus dihindari yang akan memastikan perjalanan yang lebih lancar:
1. Dengan asumsi cloud lebih murah
Layanan berbasis cloud memang lebih murah untuk dijalankan, setelah aplikasi dan layanan dimigrasikan. Untuk mengelola migrasi pembayaran yang berhasil, perhatikan biaya di sepanjang perjalanan. Awan bisa menjadi beban berat. Sementara bank dan penyedia layanan keuangan sering menganggap diri mereka mahir dalam konsolidasi dan rasionalisasi, ekstensif yang diperlukan untuk migrasi cloud seringkali jauh melebihi upaya inisiatif sebelumnya. Misalnya, kami membantu bank mengurangi jejak infrastrukturnya sebesar 25% dan menurunkan total biaya kepemilikan dengan memigrasikan aplikasinya ke cloud.
Namun, hasil tersebut memerlukan analisis yang cermat terhadap kode sumber aplikasi bank dan pengembangan strategi migrasi dan arsitektur penerapan cloud, serta penilaian dan migrasi lebih dari 800 aplikasi selama tiga tahun. Layanan berbasis cloud lebih ramping dan lebih murah untuk dioperasikan, tetapi penganggaran yang akurat untuk waktu di muka dan sumber daya dari migrasi pembayaran cloud menantang karena banyak hal yang tidak diketahui. Perhatian yang cermat terhadap perencanaan sangat penting untuk penilaian biaya yang realistis
2. Meremehkan jumlah pekerjaan awal.
Cloud menjanjikan dapat mengurangi kerumitan, tetapi untuk mencapai titik itu diperlukan rencana migrasi yang matang yang lengkap dan tidak berhemat pada detail. Langkah apa yang akan diambil untuk memastikan tidak ada gangguan pada klien?
Aplikasi mana yang masuk akal untuk dipertahankan dan dikelola secara internal, dan aplikasi mana yang dapat dimanfaatkan sebagai pembayaran sebagai layanan ?
Misalnya, pencairan dana untuk bank konsumen ritel yang mengelola 529 paket biasanya merupakan layanan volume rendah yang sangat cocok untuk otomatisasi cloud, menggantikan cek kertas dengan pembayaran berbasis cloud yang jauh lebih murah.
Tetapi ketika menyangkut pembayaran sebagai layanan, mengelola risiko dan memastikan nilai juga ikut berperan. Transfer kawat mungkin tampak sebagai kandidat yang baik untuk migrasi ke pembayaran cloud, tetapi jika sebagian besar transfer bank adalah untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi dengan nilai seumur hidup pelanggan yang sama tinggi, maka transfer tersebut mungkin memerlukan tingkat layanan yang dipersonalisasi yang paling baik ditangani dengan on-premise. platform daripada di cloud. Strategi yang dipikirkan dengan matang yang menangani semua dampak dan peluang nilai membantu para pemimpin bank menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan yang membuat mereka tetap terjaga di malam hari.
3. Kegagalan untuk memprioritaskan
Migrasi pembayaran perlu dilakukan secara bertahap dengan cara yang memberikan keunggulan kompetitif strategis. Menetapkan prioritas adalah kuncinya. Misalnya, bank dapat memilih untuk menyelaraskan migrasi pembayarannya dengan strategi tertentu, seperti de-penekanan yang direncanakan pada kantor cabang. Pendekatan lain adalah memigrasikan aplikasi pembayaran yang paling mahal terlebih dahulu.
Beberapa bank mungkin memesan adopsi cloud ketika mereka siap untuk menambahkan kemampuan pembayaran baru. Jalan setiap bank menuju pembayaran cloud bernuansa, namun sering kali ada perasaan di antara para pemimpin perbankan bahwa pindah ke cloud adalah proposisi semua atau tidak sama sekali. Artinya, pembayaran sepenuhnya berbasis cloud atau semuanya di tempat. Tujuan yang lebih realistis adalah menyusun peta jalan migrasi untuk lingkungan hibrid yang mengakomodasi kedua jenis infrastruktur dalam waktu dekat, dan kemudian memprioritaskan dan mentahapkan migrasi pembayaran dengan cara yang masuk akal secara strategis.
4. Pengujian di lingkungan yang berbeda
Mereplikasi lingkungan operasi lama untuk pengujian itu mahal, jadi tidak jarang bank memilih lingkungan yang serupa tetapi tidak identik, meskipun variasinya sering menyebabkan kesalahan lingkungan produksi yang dapat menggagalkan upaya migrasi cloud.
Kinerja jauh dari harapan, biasanya karena jalinan aplikasi pembayaran akibat merger dan akuisisi selama bertahun-tahun. Misalnya, platform perbankan pasca-merger sering kali menggunakan lebih dari satu pusat pembayaran lama, dan kecil kemungkinannya bahwa staf TI bank saat ini sepenuhnya memahami atau dapat memprediksi konsekuensi yang tidak diinginkan untuk hub saat membuat perubahan pada platform. Jangan khawatir untuk menciptakan lingkungan pengujian yang sempurna. Sebaliknya, bangun lingkungan yang sedekat mungkin.
Dengan menghindari kesalahan langkah yang umum ini, penyedia pembayaran dapat memperoleh manfaat dari lingkungan aplikasi dan infrastruktur modern yang disederhanakan serta meminimalkan risiko.
BEIJING - Pembentukan AUKUS, pakta keamanan trilateral di Kawasan Indo-Pasifik oleh Australia, Inggris, dan AS, datang sebagai hasil dari upaya yang bertujuan untuk secara sengaja menyalahgunakan celah dalam hukum internasional, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada briefing rutin pada hari Rabu.
"Sederhananya, ini adalah situasi ketika tiga negara bersekongkol untuk menyalahgunakan celah dalam hukum internasional untuk secara terbuka memperbanyak senjata nuklir," katanya. "Jaminan dan pemantauan IAEA atas kapal selam nuklir Australia akan menciptakan preseden yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban semua penandatangan NPT dan menyebabkan konsekuensi luas bagi rezim non-proliferasi internasional," tambah diplomat itu.
"Ini sama sekali bukan masalah yang harus ditangani oleh Sekretariat IAEA dengan Australia, Inggris, dan AS. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh semua negara yang berpartisipasi dalam mekanisme ini," pungkasnya.
Pada 15 September, Australia, Inggris, dan AS mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan baru — AUKUS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Canberra berencana untuk membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir yang dirancang AS. Langkah itu menyebabkan pembatalan kontrak pertahanan dengan Prancis, yang merupakan kontrak terbesar yang pernah ditandatangani Australia.
