Sejak kudeta militer Februari tahun lalu, Aung San Suu Kyi tetap ditahan dan menghadapi selusin tuntutan pidana, mulai dari penipuan pemilu dan korupsi hingga melanggar protokol COVID-19.
Pengadilan Myanmar pada hari Rabu menyampaikan putusan dalam kasus pertama dari selusin kasus terkait korupsi terhadap pemimpin 76 tahun Aung San Suu Kyi, yang pemerintahannya digulingkan oleh junta militer Februari lalu.
Kasus ini terkait dengan mantan kepala menteri Yangon, Phyo Min Thein, yang mengatakan bahwa dia menyuap Suu Kyi dengan uang tunai dan emas batangan senilai $600.000.
Pengadilan telah menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada pemenang hadiah Nobel perdamaian itu.
Media lokal melaporkan bahwa pengacara tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Suu Kyi, yang tetap ditahan sejak kudeta militer Februari lalu dan menghadapi sekitar selusin dakwaan, yang semuanya dia bantah.
Dia menghadapi tuntutan pidana, termasuk atas dugaan pelanggaran tindakan rahasia resmi, korupsi dan kecurangan pemilu.
Hukuman hari Rabu membuat hukuman penjaranya sejauh ini menjadi 11 tahun. Pengadilan akan membacakan putusan dalam 10 kasus korupsi lagi setelah menyelesaikan persidangan.
Pada bulan Desember, pengadilan memutuskan dia bersalah karena menghasut perbedaan pendapat dan melanggar protokol COVID-19, di mana dia menerima dua tahun penjara. Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengutuk perintah itu sebagai "pengadilan palsu".
Pada bulan Januari, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Pemenang Nobel karena memiliki walkie-talkie secara ilegal.
Militer Myanmar telah menggulingkan Suu Kyi dari kekuasaan setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, meraih kemenangan telak dalam Pemilihan Umum November 2020.
Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 13.000 orang telah ditangkap atau ditahan dengan tuduhan berbeda sejak kudeta militer menggulingkan pemerintah sipil.
No comments:
Post a Comment