Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional menggerakkan Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dapat naik kelas. Di antaranya melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tahun 2023, Pemerintah telah meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp450 triliun. Seluruh stakeholder digerakkan agar target penyaluran KUR dapat tercapai seiring dengan manfaat yang diterima oleh para pelaku UMKM.
Menutup agenda kunjungan kerja di Kota Cirebon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga berkesempatan menghadiri Pameran Produk Unggulan UMKM Debitur KUR yang dikemas dalam acara UMKM Bersukur (Bercerita Sukses KUR) dan kegiatan produksi di sebuah kabin pesawat yang telah dirombak untuk tempat pameran cara produksi UMKM
”Barusan ada akad kredit dari dua peserta prakerja yang tadi dalam acara sebelumnya meminta modal kerja, dan alhamdulillah hari ini sudah diadopsi oleh BNI dan BSI. Jadi ini membuktikan bahwa kredit KUR itu mudah untuk didapat dan prosesnya juga mudah, apalagi kalau sudah punya referensi, salah satunya adalah lulusan-lulusan dari Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga dalam Pameran yang bertajuk "UMKM Maju dan Terbang Tinggi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto".
Secara nasional, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 12 Juni 2023 telah mencapai Rp87,48 triliun dan diberikan kepada 1,6 juta debitur. Khusus di Kota Cirebon, KUR telah terealisasi sebesar Rp63 miliar untuk 942 debitur.
Pemerintah juga terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan Pemerintah, agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas
”Sektornya terbuka luas, seperti tadi UMKM diberikan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. NPL relatif kecil, satu koma sekian persen,” pungkas Menko Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyaksikan penyaluran KUR Super Mikro, penyerahan secara simbolis penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan, dan penyerahan santunan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.
”Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong semangat UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, untuk terus meningkatkan kelas usahanya melalui KUR dan ’terbang tinggi’ maju menjadi pengusaha yang hebat di masa yang akan datang. Kemenko Perekonomian sebagai fasilitator dan katalisator berkomitmen untuk senantiasa mendorong terwujudnya cita-cita UMKM untuk semakin maju dan sejahtera,” kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan.
Turut hadir pada kegiatan ini, Gubernur Jawa Barat, Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Tim Ahli dan Asistensi Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Direksi atau Perwakilan Direksi dari BRI, BNI, BPD Jabar dan Banten, BSI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Syariah Indonesia, Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Airlangga: Realisasi KUR capai Rp87,48 triliun per 12 Juni 2023
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp87,48 triliun per 12 Juni 2023.
“Realisasi KUR tahun 2023 sampai dengan 12 Juni sebesar Rp87,48 triliun atau 21,07 persen dari target yang diberikan pada 1,60 juta debitur,” kata Menko Airlangga di Cirebon, Jumat.
Total outstanding KUR tercatat sebesar Rp449 triliun yang disalurkan kepada 41,37 juta debitur, dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performed Loan (NPL) sebesar 1,61 persen. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan target tahun ini yang telah ditetapkan pemerintah untuk penyaluran pembiayaan KUR secara keseluruhan yakni sebesar Rp450 triliun.
“Target KUR keseluruhan Rp450 triliun, kalau KUR Super Mikro ya tergantung di mananya kita berikan. Pokoknya di bawah Rp10 juta, berapa pun bisa diserap,” ujarnya.
Pemerintah mempunyai mekanisme khusus KUR Super Mikro yang saat ini telah diperluas bagi para alumni program Kartu Prakerja. KUR Super Mikro tersebut dimaksudkan untuk mendorong tingkat kewirausahaan nasional.
Pemerintah telah menurunkan suku bunga pada KUR Super Mikro yang sebelumnya 6 persen, menjadi sebesar 3 persen pada 2023. Perubahan tersebut direalisasi guna memperluas akses pembiayaan bagi usaha Super Mikro.
KUR Super Mikro tidak mensyaratkan lama minimal usaha 6 bulan seperti KUR pada umumnya, namun debitur perlu menyertakan bukti mengikuti pelatihan atau adanya pendampingan dari keluarga yang telah memiliki usaha. Batas plafon pinjaman KUR Super Mikro ditetapkan maksimal Rp10 juta
Genjot tingkat kewirausahaan
Di sisi lain, Airlangga menyampaikan pemerintah mempunyai mekanisme khusus KUR Super Mikro yang saat ini telah diperluas bagi para alumni program Kartu Prakerja. KUR Super Mikro tersebut dimaksudkan untuk mendorong tingkat kewirausahaan nasional.
Pemerintah telah menurunkan suku bunga pada KUR Super Mikro yang sebelumnya enam persen, menjadi sebesar tiga persen pada 2023. Perubahan tersebut direalisasi guna memperluas akses pembiayaan bagi usaha Super Mikro.
KUR Super Mikro tidak mensyaratkan lama minimal usaha enam bulan seperti KUR pada umumnya, namun debitur perlu menyertakan bukti mengikuti pelatihan atau adanya pendampingan dari keluarga yang telah memiliki usaha.
"Batas plafon pinjaman KUR Super Mikro ditetapkan maksimal Rp10 juta," jelas Airlangga.
No comments:
Post a Comment