Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berjalan keluar atau ‘walk out’ saat Duta Besar Israel Gilad Erdan memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, hari Selasa, 23/01/2024. Hal tersebut merupakan debat ke-3 DK PBB untuk konflik Palestina-Israel
Walk out-nya para diplomat dari berbagai negara Arab itu terjadi di tengah meningkatnya kecaman global terhadap Israel dan sekutunya Amerika Serikat (AS). Hal itu dikarenakan jumlah warga Palestina yang dibantai dalam serangan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, telah mencapai 25.700 orang, dengan 63.740 orang terluka.
Indonesia tak pernah absen di ketiga debat tersebut.
“Saya di sini untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan untuk menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia untuk membela Palestina. Menyatakan bahwa Indonesia tak akan berhenti hhingga kita melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina,” ucap Menlu Retno dalam rapat terbuka DK PBB pada Selasa.
Sebagaimana terlihat dalam video yang ditayangkan VOA Indonesia pada hari Rabu, 24/01/2024, Menlu Retno keluar ruang rapat saat Dubes Israel untuk PBB, Gilad Ergan mendapat giliran memberikan pernyataan.
Dalam kesempatan itu, ia menuding Hamas dan Jihad Islam sebagai teroris keji.
“Namun, kekuatan teror ini hanyalah gejala belaka, sebuah gejala untuk ancaman keamanan yang sesungguhnya di wilayah tersebut dan sekitarnya,” ucap Gilad.
Ajukan 3 tuntutan
Dalam debat terbuka DK PBB, Menlu Retno mengajukan tiga tuntutan pada hari Selasa, yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yg adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegasnya di markas PBB.
Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.
“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.
Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang tidak dapat diterima.
“Pendudukan Israel harus berakhir,” ujar Guterres.
“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," jelasnya.
No comments:
Post a Comment