Anggota DPR RI Fadli Zon menilai narasi pihak kepolisian kini berubah-ubah setelah adanya rekonstruksi penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di tol Jakarta-Cikampek.
Dari narasi yang cenderung berubah-ubah itu, semakin jelas kejanggalan yang nampak. “Dari narasi yang berubah-ubah, jelas sekali kejanggalan pembunuhan 6 anggota FPI itu,” ujar Fadli Zon di twitternya, Selasa (15/12).
“Sekarang sebaiknya dibuka siapa pelaku atau eksekutor penembakan. Jangan disembunyikan!” katanya.
Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras juga menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar Front Pembela Islam
Kejanggalan itu ditemukan Kontras dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar.
“Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan pernyataan kontradiktif,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, hari Senin, 14/12/2020.
Kejanggalan lainnya, polisi tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini FPI, untuk mengawal kasus tersebut.
Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM.
Kontras berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif.
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Habib Rizieq
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Habib Rizieq
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, polemik rentetan mengenai kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab salah satunya dimulai karena pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Hal ini ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar mengenai kasus kerumunan acara Megamendung. Beberapa waktu sebelumnya, ia pun menjalani pemeriksaan serupa di Bareskrim Polri.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan mengejutkan menyikapi kegaduhan yang dipicu oleh peristiwa kerumunan massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Rizieq Syihab) itu diizinkan," kata dia, pada hari Rabu, 16/12/2020.
Hal tersebut kemudian ditafsirkan oleh ribuan orang datang menjemput Rizieq Syihab ke bandara ketika pulang dari Arab Saudi. Kerumunan yang terjadi saat itu seolah ada diskresi Menko Polhukam mengenai PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar.
"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," terang dia.
Polemik kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta berlanjut dengan berbagai kasus hukum. Di antaranya kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Tanah Abang. Rizieq Syihab sendiri belakangan ditetapkan sebagai tersangka.
Singgung Keadilan
Selain itu, ada pula kasus hukum yang juga menyangkut Rizieq Syihab berkaitan dengan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah di tingkat penyidikan, beberapa pejabat hingga kepala daerah dimintai keterangan oleh polisi.
“Kalau gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik.
Sebagai negara hukum, menurut dia, semuanya harus mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum. Kemudian ia menyinggung mengenai pemerintahan di Jabar sebagai daerah yang otonom.
"Berbeda dengan Jakarta yang merupakan daerah khusus. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur dan diberhentikan oleh gubernur, kalau Jabar dan provinsi di luar Jakarta itu bupati dan wali kotanya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dikenakan sanksi atau diberhentikan oleh gubernur," ucap dia.
"Dengan sistem otonomi daerah ini maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal, ada ribuan acara tiap tahun di Jabar itu tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Itu di Megamendung dalam opini saya adalah acara lokal, jadi tanggung jawab secara teknis adalah kabupaten Bogor dan satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi jika satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk," pungkasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung monopoli PT PLN (Persero) terhadap kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung monopoli PT PLN (Persero) terhadap kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Meskipun PLN melakukan monopoli listrik, Erick menegaskan perseroan tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Permintaan tersebut telah disampaikan langsung kepada manajemen PLN.
"Karena itu saya tekankan kemarin, salah satunya kami bicarakan saat Microsoft datang ke Indonesia, kami bilang ayo dong, PLN harus ada perubahan mentality (mental) dari segi pelayanan. Jangan gara-gara monopoli maunya dilayani, harus kebalik," ujarnya dalam acara Digitalisasi BUMN, hari Rabu, 16/12/2020.
Erik jugq menjelaskan bahwa, upaya peningkatan layanan kepada pelanggan tersebut salah satunya dilakukan dengan penunjukan direktur yang menangani pelanggan ritel yakni Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril. Harapannya, keberadaan direktur ritel tersebut bisa meningkatkan kualitas pelayanan di PLN.
"Sekarang ada direktur ritel, yang tadinya PLN mungkin karena monopoli listrik, ayo datang ke sini, kalau tidak datang ke sini saya tidak layani, sekarang bukan era seperti itu," tuturnya.
Namun, Erick menilai upaya itu belum cukup. Perusahaan pelat merah itu didorong untuk meningkatkan digitalisasi agar pelayanan kepada pelanggan terus bertambah. Meliputi, digitalisasi smart grid, smart meter, dan sebagainya.
Selain itu, ia menilai digitalisasi PLN bisa mencegah tindakan moral hazard.
"Ini juga untuk menekan daripada subsidi yang salah sasaran, atau komplain daripada customer, atau tadi mohon maaf bukan saya suudzon, listrik yang tadi dicolong. Hal-hal ini dengan smart grid, smart meter semua terukur," ucapnya.
Ridwan Kamil Berharap Bogor Barat Bisa Jadi Kabupaten pada Maret 2021
Ridwan Kamil Berharap Bogor Barat Bisa Jadi Kabupaten pada Maret 2021
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Islamic Center, Jasinga, Kabupaten Bogor pada hari Selasa ,15/12/2020.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada putusan yang jelas pada Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) mengenai usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat.
"Semoga bulan Maret 2021 ada sebuah keputusan yang jelas bagaimana DOB Kabupaten Bogor bisa disetujui," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam keterangannya pada hari Rabu, 16/12/2020.
Hal itu disampaikan Emil, sapaan Ridwan Kamil, setelah menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Islamic Center Jasinga Kabupaten Bogor, pada hari Selasa, 15/12/2020. Dari Kemendagri dokumen diterima Kasubdit Penataan Wilayah II Dirjen Otonomi Daerah.
"Alhamdulillah, hari ini peristiwa baik sudah berlangsung yaitu penyerahan usulan untuk calon daerah otonomi baru kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus persyaratan dasar dan administrasi, juga sudah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jabar dan sekarang ada di pemerintah pusat," ujarnya.
Gubernur Jabar memaparkan, ada 20 calon DOB di Jabar yang diusulkan elemen masyarakat, tetapi dari deretan daerah tersebut baru tiga daerah yang dinyatakan siap dan memenuhi syarat. Yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara an Kabupaten Garut Selatan.
Pemekaran ini, ujarnya, menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, masih ada warga yang harus menempuh waktu delapan jam untuk mengurus administrasi. Tak hanya itu, Bupati Bogor pun harus mengurusi 6 juta warga, sementara di Provinsi Sumatera Barat jumlah masyarakat yang sama diurus oleh 17 bupati dan walikota.
"Sementara di Kabupaten Bogor 6 juta warga hanya diurus oleh satu bupati, 50 anggota DPRD, satu polres dan sebagainya. Pastilah kualitas pelayanan akan sangat terkendala," ujarnya.
Menurut RK, secara teori Jawa Barat yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara 40 juta penduduk Jawa Timur punya 38 daerah.
Akibatnya, selain pelayanan publik yang kurang maksimal, dana transfer ke daerah juga berpengaruh. Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp. 10 triliun dalam setahun. Maka, kata Kang Emil, Jabar idealnya memiliki minimal 40 kabupaten/ kota.
Hasil evaluasi, Kang Emil melihat pemekaran daerah di Jabar dinilai berhasil seperti Kota Banjar yang sudah banyak prestasinya. Kemudian Kabupaten Pangandaran dan Bandung Barat yang kini jadi primadona karena pariwisatanya.
"Itu contoh-contoh daerah pemekaran yang berhasil," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin yang mewakili Bupati Bogor mengatakan, Pemkab Bogor menyambut baik penyerahan dokumen usulan pembentukan calon daerah otonomi baru ini.
Bupati Bogor Ade Yasin memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Irwan Purnawan menyebut bahwa dirinya turut mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin mendatangi penyidik di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Selasa pagi, 15/12/2020.
Iya, betul, tadi ibu Bupati (Ade Yasin) dimintai keterangan soal kerumunan oleh Polda Jabar," kata Irwan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
Dia mengatakan bahwa pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.
Irwan mengaku bahwa bupati telah dicecar 50 pertanyaan oleh tim penyidik selama 7 jam lamanya.
Bupati Bogor, Ade Yasin dimintai keterangan selama enam jam dicecar 50 pertanyaan oleh penyidik mengenai kasus kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor, di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, hari Selasa, 15/12/2020.
"Tadi dimintai keterangan (mulai) sekitar pukul 10.00 WIB, selesai jam 4 (pukul 16.00 WIB) tentang kasus kerumunan di Megamendung. Ada sekitar 50 pertanyaan dan saya sudah jawab semua," kata Ade Yassin usai menjalani pemeriksaan.
Bupati Bogor memastikan, tidak mengetahui ada acara peletakan batu pertama yang menyebabkan kerumunan itu. Menurut dia, pihak panitia tidak mengajukan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Informasi yang diketahuinya hanya sebatas kunjungan Rizieq Syihab ke lokasi acara setelah pulang Arab Saudi ke Indonesia.
"Pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa memberikan izin, apapun surat yang secara resmi kita balas itu tidak ada. Yang kami tahu ada kepulangan (Rizieq Syihab) saja,” ujar Ade Yasin.
Di singgung mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Megamendung setelah peristiwa kerumunan, Ade menyatakan belum menemukan korelasi yang signifikan. Sebab menurut dia, kasus Covid-19 fluktuatif.
"Biasa sih, karena tiap hari (kasus Covid-19) fluktuatif. Saya belum melihat ada korelasinya dengan kasus (kerumunan) tersebut,” ucap dia singkat sambil berlalu menuju mobilnya.
DIY Himbau ASN dan Keluarga Selama Libur Tahun Baru 2021
DIY Himbau ASN dan Keluarga Selama Libur Tahun Baru 2021
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaui Sekretaris DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji meeminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara atau ASN dan keluarganya tak berlibur keluar daerah pada libur Tahun Baru 2021. Himbauan itu terkait masih tingginya kasus Covid-19 di DIY.
"Sebenarnya tidak ada larangan berpergian, namun karena kasus Covid-19 saat ini masih tinggi, kami minta ASN bersama keluarganya menghabiskan libur akhir tahun di Yogyakarta saja," ujar Kadarmanta Baskara Aji pada Selasa, 15 Desember 2020.
Data kasus Covid-19 baru di DI Yogyakarta selalu di atas 100 kasus baru setiap hari dengan total 8.418 kasus Covid-19. Pertumbuhan kasus ini termasuk tinggi bagi wilayah seluas Yogyakarta.
Aji berharap para ASN beserta keluarga dan penduduk Yogyakarta memanfaatkan destinasi wisata di dalam wilayah Yogyakarta saja. "Tidak usah bepergian jauh-jauh, di sini (Yogyakarta) juga banyak tempat wisata," ujar Aji.
Tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di destinasi wisata oleh Pemda DIY, Aji menyampaikan bahwa, Pemerintah memastikan akan menindak tegas siapapun yang nekat menggelar acara atau event saat menjelang pergantian tahun yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
"Gugus Tugas Covid-19 pasti membubarkan acara yang memicu keramaian, tak peduli siapa penyelenggaranya, apakah pengelola destinasi wisata, hotel, atau biro perjalanan," katanya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DI Yogyakarta, Deddy Pranowo mengatakan ada beberapa hotel yang akan menggelar acara terbatas dengan paket menginap dan makan malam saat malam pergantian tahun. "Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," katanya.
Mengenai pelarangan kegiatan saat malam Tahun Baru 2021, menurut Deddy, berlaku untuk kegiatan di luar ruangan, seperti objek wisata. Sementara di hotel dan restoran, dia melanjutkan, akan lebih mudah memantau dan mengawasi demi mematuhi ketentuan pembatasan kapasitas.
Deddy setuju pemerintah mengambil tindakan tegas jika ada hotel atau restoran yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab, menurut dia, sudah ada kesepakatan bersama agar selama momentum liburan tidak muncul klaster baru di hotel serta restoran di DI Yogyakarta. "Kami juga memohon Satgas Covid-19 di Kota Yogyakarta maupun kabupaten turut memantau," katanya.
Selama pandemi Covid-19, Deddy menambahkan, terdapat tiga hotel yang mendapatkan peringatan keras dari Gugus Tugas Covid-19 karena melanggar protokol kesehatan. Bila pengelola hotel tidak memperbaiki kesalahannya, maka usahanya akan ditutup.
Demo Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat, 'Serbu' Kantor Polisi di Tangsel dan Kota Bogor
Demo Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat, 'Serbu' Kantor Polisi di Tangsel dan Kota Bogor
Pencinta Habib Rizieq demo di depan Polres Tangerang Selatan dan Mapolresta Kota Bogor, pada hari Selasa, 15/12/2020.
berunjuk rasa di depan Mapolresta Bogor Kota. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan memberi dukungan kepada Imam Besar FPI dan Polsek Bogor Tengah di depan Taman Topi
Visi kita semua sama, bebaskan Habib Rizieq tanpa syarat!," ucap salah satu orator di lokasi, hari Selasa, 15/12/2020.
Tak lama, massa diperkenankan masuk ke halaman Mapolresta Bogor Kota untuk berorasi. Perlahan, mereka pun masuk dengan mengangkat kedua tangan sembari mengancungkan jempol seperti Habib Rizeq ketika berada di Polda Metro Jaya.
Kemudian, beberapa perwakilan dari massa masuk ke dalam untuk menyampaikan surat pernyataan ke pihak polisi. Sambil menunggu perwakilan mereka keluar, massa terus melantunkan solawat.
Massa aksi damai pecinta Habib Rizieq Shihab mulai bergerak menuju Polres Tangsel, Selasa (15/12/2020). [Suara.com/Wivy]
Tangerang Selatan, 70 orang yang berdemo. Mereka dijaga oleh petugas gabungang sebanyak 400 anggota. Baik dari Polres, Polda Metro Jaya, Satpol PP dan TNI.
Aksi tersebut, hanya berjalan 5 menit. Selesai perwakilan massa melakukan orasi, kemudian langsung dibubarkan oleh petugas. Mereka pun berorasi, sekitar 300 meter dari pintu masuk Polres Tangsel, ditahan barikade kepolisian.
Salah satu orator dari pecinta Habib Rizieq Shihab, Iswandi mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi moral atas keprihatinannya yang menimpa Habib Rizieq Shihab.
"Kami atas nama umat Islam Tangsel menuntut keadilan terhadap enam laskar yang terbunuh tanpa ada bukti atau perlawanan. Saya menuntut keadilan supaya Kapolri dan Kapolda bebaskan Habib Rizieq," tuntutnya.
Dia mengancam, jika tuntutannya itu tidak direspon dan disampaikan ke Polda dan Polri, akal mengerahkan banyak massa.
"Jika ini tidak di response polisi, maka kami Tangsel akan mengerahkan massa sebanyak banyaknya. Allahu Akbar," pungkasnya seraya menyerukan takbir dan diikuti massa lainnya.
Pengunjung Transmart Cilegon membludaknya di tengah pandemi dan mengabaikan protokol kesehatan, Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi mengancam menutup sementara mal yang baru beberapa hari diresmikan tersebut.
"Nanti akan kita cek lagi kalau masih begitu, tanggung jawab siapa dan sebagainya jika perlu tutup dulu sementara kalau memang nggak beraturan," tegas Edi Ariadi yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Cilegon, Selasa, 15/12/2020.
Edi mengatakan, pihaknya sudah meminta Polres Cilegon dan Kodim Kota Cilegon untuk mengecek langsung situasi di lapangan.
"Tapi saya sudah minta Pak Dandim dan Pak Kapolres untuk turun, Satpol PP juga tadi malam sudah turun untuk ngecek itu," katanya.
Sementara itu, manajemen Trans Retail Indonesia (Transmart) buka suara terkait hal tersebut. Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi atas tingginya animo masyarakat terhadap keberadaan Transmart di Kota baja tersebut.
"Kita juga mengimbau masyarakat yang mau datang ke tempat kita agar menerapkan disiplin dan mau diarahkan oleh petugas di lapangan, karena terkendala yang kita lihat penuh tantangan untuk mengatur mereka (pengunjung)," katanya saat dihubungi.
Pihak manajemen juga menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh pengunjung di atas 37 maka tidak bisa masuk.
"Kemudian, di internal kita akan melihat kerumunan di dalam toko, sudah dihitung, dengan jarak satu orang satu meter, maksimum di setiap lantai 250 orang. Ketika sudah melebihi batas maksimum maka pintu akan ditutup terlebih dahulu," ujar Satria.
Adapun terkait ancaman Wali Kota Cilegon Edi Ariadi yang akan menutup sementara, Satria berharap opsi tersebut tidak sampai terjadi karena yang akan terkena dampak tak hanya investasi tapi juga masyarakat.
"Tapi mari sama-sama kita terapkan disiplin di lapangan, baik karyawan saya, kita minta bantuan pemerintah, kepolisian, intinya kita jaga bersama-sama, karena ini jatuhnya aset Cilegon," ujarnya.
Tolak Reka Ulang Versi Polri, Munarman: Penanganan Pembunuhan 6 Laskar FPI Seperti Drama Komedi Yang Garing
Tolak Reka Ulang Versi Polri, Munarman: Penanganan Pembunuhan 6 Laskar FPI Seperti Drama Komedi Yang Garing
Kuasa hukum enam laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) yang ditembak mati oleh Polisi menolak hasil rekonstruksi yang dilakukan Polri.
Hal itu disampaikan oleh Kuasa hukum enam korban, Munarman menanggapi perkembangan penanganan kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam.
“Perkembangan penanganan kasus pembantaian 6 syuhada warga negara Indonesia yang menunjukkan rangkaian drama komedi yang garing,” ujar Munarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada hari Selasa, 15/12/2020.
Sehingga kata Munarman, tidak menolak penanganan perkara dan rekonstruksi atau reka ulang adegan versi Polri.
"Kami menolak penangangan perkara dan rekonstruksi atau rekonstruksi atas tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI dilakukan oleh pihak Kepolisian," katanya.
Sehingga, Munarman meminta-minta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan tersebut.
"Tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI karena merupakan peristiwa yang dapat HAM berat," pungkasnya.
Sekum FPI Munarman meminta agar Komnas HAM menjadi leading sektor alias memimpin pengungkapan peristiwa penembakan 6 anggota FPI di Tol Cikampek.
Sebagai Kuasa Hukum enam laskar FPI yang tewas, pihaknya menolak rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri.
“Kami meminta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota laskar FPI karena merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat,” kata Munarman dalam keteranganya, hari Selasa, 15/12/2020.
Kemudian, Munarman menilai sangkaan pasal 170 KUHP Jo. Pasal 1 (1) dan (2) UU Darurat 12/1951 atau pasal 214 KUHP dan atau pasal 216 KUHP tidak tepat.
ASOG audit mesin pemungutan suara dominion diduga membuat penipuan sistemik dan memengaruhi hasil pemilu
ASOG audit mesin pemungutan suara dominion diduga membuat penipuan sistemik dan memengaruhi hasil pemilu
Pada hari Senin, Electoral College berkumpul di seluruh 50 negara bagian AS untuk secara resmi memberikan suara setelah pemilihan presiden 2020, memberikan 302 suara elektoral untuk kandidat Demokrat Joe Biden dan secara efektif mengkonfirmasi kemenangannya. Presiden Donald Trump terus menolak untuk menyerah, menuduh lawan-lawannya melakukan penipuan pemilih skala besar.
Audit forensik yang diperintahkan pengadilan terhadap mesin pemungutan suara Dominion yang digunakan di negara bagian Michigan yang medan pertempuran telah menemukan bahwa mesin tersebut tidak hanya rentan terhadap kesalahan tabulasi yang fantastis, tetapi juga tampaknya sengaja dirancang untuk melakukannya.
Allied Security Operations Group (ASOG), firma keamanan siber yang berbasis di Texas yang disewa untuk melaksanakan audit, menunjukkan dalam laporannya bahwa mesin Dominion di Antrim County di Michigan menunjukkan tingkat kesalahan 68 persen dalam tabulasi suara, jauh, jauh melampaui 0,0008 persen tunjangan yang digariskan oleh Komisi Pemilihan Federal.
Laporan yang sebagian disunting lebih lanjut mengklaim bahwa tingkat kesalahan adalah "fitur", dan bahwa mesin Dominion tampak "sengaja dan sengaja dirancang dengan kesalahan yang melekat untuk membuat penipuan sistemik dan mempengaruhi hasil pemilihan."
Menurut ASOG, "sistem sengaja menghasilkan jumlah kesalahan surat suara yang sangat tinggi," dengan surat suara elektronik "kemudian ditransfer untuk ajudikasi," memungkinkan untuk "keputusan pengadilan massal tanpa pengawasan, tanpa transparansi, dan tanpa jejak audit".
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa perangkat lunak pemilu telah diubah setelah pemilu 3 November untuk "mengaburkan bukti penipuan dan atau untuk memperbaiki kesalahan program yang akan membatalkan sertifikasi pemilu".
Berdasarkan temuannya, ASOG merekomendasikan agar mesin pemungutan suara Dominion tidak lagi digunakan dalam pemilu mendatang, dan menyarankan bahwa hasil pemilu 2020 di Negara Antrim "seharusnya tidak disertifikasi."
Otoritas Negara Menolak Laporan Setelah Memperjuangkan Pembebasannya di Pengadilan
Direktur Pemilu Michigan Jonathan Brater menolak audit tersebut, dengan mengatakan bahwa audit itu "membuat serangkaian kesimpulan yang tidak didukung, menganggap motif penipuan dan kebingungan proses yang dengan mudah dijelaskan sebagai prosedur pemilihan rutin atau koreksi kesalahan, dan menyarankan tanpa penjelasan bahwa elemen perangkat lunak pemilu tidak digunakan di Michigan entah bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan tabulasi atau pelaporan yang tidak ada atau dengan mudah dijelaskan.”
Brater menambahkan bahwa penghitungan suara di Antrim County akan dilakukan untuk "memberikan verifikasi lebih lanjut bahwa hasil Antrim County akurat." Audit itu diharapkan dimulai Kamis.
Sistem Voting Dominion menolak tuduhan melakukan kesalahan, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu telah menjadi subjek "kampanye disinformasi yang berbahaya dan terus berlanjut" sejak pemungutan suara 3 November, dan bahwa sistemnya "telah melewati pengujian ketat negara bagian dan federal serta protokol sertifikasi dan sertifikasi "Mendemonstrasikan mereka untuk menjadi" akurat dan dapat diandalkan."
Menteri Luar Negeri Jocelyn Benson dan Jaksa Agung Dana Nessel juga menolak kesimpulan laporan tersebut, mengeluarkan pernyataan bersama di mana mereka menyebut audit tersebut sebagai “pernyataan lain dalam aliran panjang pernyataan yang salah arah, kabur dan meragukan yang dirancang untuk mengikis kepercayaan publik pada pemilihan presiden November.” Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa ASOG "tidak memiliki keahlian yang jelas dalam administrasi dan teknologi pemilu".
Hakim Kevin Elsenheimer dari Pengadilan Sirkuit ke-13 Michigan memerintahkan agar laporan ASOG dirilis ke publik pada hari Senin dalam bentuk yang disunting. Pejabat negara bagian dan kabupaten awalnya keberatan dengan pembebasan tersebut, tetapi kemudian mundur.
Menurut The Detroit News, Antrim Country, kubu kuat Partai Republik dalam pemilihan sebelumnya, terperosok dalam kontroversi setelah hasil malam pemilihan menunjukkan Biden secara misterius memimpin Trump dengan ribuan suara. Pejabat daerah kemudian menyatakan bahwa hasil yang dipublikasikan keliru, dan merupakan akibat dari masalah dalam pelaporan. Trump kemudian memenangkan county dengan lebih dari 3.700 suara.
Trump kehilangan negara bagian Michigan ke Biden dengan sekitar 154.000 suara, namun, menjaring 16 suara Electoral College di negara bagian itu untuk kandidat Demokrat. Presiden sejak itu menuduh pejabat pemilu di negara bagian itu dan lainnya mencuri pemilu.
Trump men-tweet tentang laporan Allied Security Operations Group pada Senin malam, menyebutnya "BERITA BESAR" dan mengatakan bahwa mesin pemungutan suara Dominion adalah "bencana di seluruh Negara" yang "mengubah hasil pemilihan umum."
This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg
Presiden menuduh lawan-lawannya menggunakan berbagai teknik untuk merampas kemenangannya, menuduh para pejabat di daerah perkotaan yang dikelola Demokrat di negara bagian medan pertempuran atas berbagai kesalahan, dari tumpukan surat suara yang dikirim secara massal di tengah malam, hingga menendang pemantau pemilu keluar dari ruang hitungan, menggunakan mesin Dominion untuk memanipulasi hasil. Trump juga bersikeras bahwa kampanyenya memiliki "ratusan dan ratusan" surat pernyataan tersumpah untuk mendukung tuduhan tersebut.
Tim hukum Trump mengajukan lusinan tuntutan hukum di negara bagian yang diperebutkan. Tuntutan hukum ini telah ditolak secara luas, dengan negara bagian Texas kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung yang menuduh pejabat di Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan Wisconsin melanggar patung badan legislatif mereka sendiri melalui perubahan menit terakhir pada aturan pemilihan untuk memungkinkan sejumlah besar surat suara masuk yang tidak aman.
Mahkamah Agung membatalkan kasus Texas pada hari Jumat, menyatakan bahwa negara bagian telah gagal untuk menunjukkan "kepentingan yang dapat diketahui secara hukum tentang cara negara bagian lain melakukan pemilihannya".
Presiden AS Trump Mengatakan Mahkamah Agung 'Chickened Out' Setelah Itu Memblokir Gugatan Texas
Presiden AS Trump Mengatakan Mahkamah Agung 'Chickened Out' Setelah Itu Memblokir Gugatan Texas
Gugatan tersebut menantang hasil pemilu di empat negara bagian medan pertempuran - Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin - di mana pejabat negara bagian telah mengesahkan Partai Demokrat Biden sebagai pemenangnya.
Presiden Donald Trump mengecam Mahkamah Agung AS pada hari Minggu karena menghalangi upaya hukum untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020.
Trump menyebutnya "tidak masuk akal", menambahkan bahwa Mahkamah Agung hanya "ketakutan".
Kicauannya datang dengan kurang dari 24 jam tersisa sebelum Electoral College berkumpul untuk memberikan suara mereka untuk presiden Amerika Serikat berikutnya.
The fact that the Supreme Court wouldn’t find standing in an original jurisdiction matter between multiple states, and including the President of the States, is absurd. It is enumerated in the Constitution...
Pada hari Sabtu, Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, yang menantang 62 suara Electoral College yang diperoleh Joe Biden di Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin. Gugatan itu menuduh pejabat negara melanggar undang-undang mereka sendiri dengan dalih pandemi. Yakni, mengacu pada surat suara yang telah dikirim ke setiap pemilih terdaftar dan penundaan tenggat waktu penghitungan suara.
Sementara Joe Biden diproyeksikan menjadi presiden terpilih berikutnya, Trump telah berusaha untuk membatalkan hasil pemilu, bersikeras kemenangannya "dicuri" melalui penipuan massal dan penyimpangan. Tim hukumnya telah mengajukan berbagai tuntutan hukum, yang sejauh ini gagal mencapai hasil yang signifikan.
Sebelum Hari Pemilihan, Presiden Trump berulang kali menyatakan keprihatinannya tentang sistem pemungutan suara melalui surat. Demokrat telah mengadvokasi itu sebagai alternatif pemungutan suara yang aman di tengah pandemi COVID-19. Namun, Trump menyarankan bahwa hal itu berpotensi menyebabkan kecurangan dalam pemilu.
Trump telah menolak untuk menyerah, tetapi mengatakan sebelumnya bahwa jika Electoral College memilih Biden, dia "pasti" akan mengosongkan Gedung Putih, dan menambahkan, bahwa itu akan menjadi "kesalahan" di pihak mereka.
Dua hari yang lalu pada hari Jumat, Mahkamah Agung menolak gugatan oleh Texas yang telah meminta pengadilan untuk membatalkan hasil pemilu di empat negara bagian medan pertempuran yang kalah pada November, mengakhiri setiap prospek bahwa upaya berani untuk menggunakan pengadilan untuk membalikkan kekalahannya dalam pemungutan suara. akan berhasil.
Pengadilan, dalam perintah singkat yang tidak ditandatangani, mengatakan Texas tidak memiliki hak untuk mengejar kasus tersebut, dengan mengatakan "belum menunjukkan kepentingan yudisial yang dapat dikenali dalam cara di mana negara bagian lain melakukan pemilihannya."
Perintah itu, ditambah dengan yang lain pada hari Selasa menolak permintaan serupa dari Partai Republik Pennsylvania, mengisyaratkan bahwa pengadilan konservatif dengan tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump menolak untuk ditarik ke dalam upaya luar biasa oleh presiden dan banyak anggota terkemuka partainya untuk menyangkal lawan Demokratnya, mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr., atas kemenangannya.
Itu adalah kemunduran terbaru dan paling signifikan bagi Trump dalam kampanye litigasi yang ditolak oleh pengadilan di setiap kesempatan.
