Raja Keraton sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan agar menjaga situasi sosial-politik tetap kondusif di DIY jelang Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Sultan dalam pelantikan Pj Wali Kota Yogyakarta dan Pj Bupati Kulonprogo, pada hari Senin, 22/05/2023.
"Masa jelang pesta demokrasi, penjabat bupati dan wali kota diharapkan dapat mengantisipasi fluktuasi dinamika sosial-politik," kata Sultan di Bangsal Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada hari Senin 22/05/2023.
Pelantikan dilakukan mengingat masa pemerintah dua wilayah tersebut berakhir 22 Mei ini. Singgih Raharjo dilantik sebagai Pt Wali Kota Yogyakarta, dan Ni Made Dwipanti Indrayanti sebagai Pj Bupati Kulonprogo, yang mana keduanya akan bertugas selama setahun ke depan.
"Keduanya harus aktif menjaga kohesi sosial dengan menyemai nilai-nilai budaya dan keistimewaan Yogyakarta untuk menyejukkan suasana," ujar Sultan.
Sultan juga menegaskan agar menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Hal ini, katanya, agar pemilihan serentak nantinya dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan bermartabat.
"Memasuki masa tidak hanya kampanye, tapi juga masa pemilihan anggota DPR, DPRD, maupun DPD, tapi juga masa pemilihan pilpres. Bagaimana mereka harus bisa menjaga kondisi tetap kondusif untuk di Yogya, khususnya di dua tempat itu (Kota Yogyakarta dan Kulonprogo)," jelasnya.
Seperti diketahui, Singgih Raharjo dilantik menjadi Pj Wali Kota Yogyakarta menggantikan Sumadi yang masa pemerintahannya sudah berjalan selama satu tahun, yakni sejak Mei 2022 lalu. Singgih sendiri merupakan Kepala Dinas Pariwisata DIY.
Adapun Ni Made Dwipanti Indrayanti dilantik sebagai Pj Bupati Kulonprogo, menggantikan Tri Saktiyana. Made sendiri juga menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan DIY.
Meski dilantik sebagai Pj Wali Kota Yogyakarta dan Pj Bupati Kulonprogo, namun Singgih dan Made tetap menjabat di Dinas Pariwisata DIY maupun Dinas Perhubungan DIY. Keduanya akan menjabat selama satu tahun ke depan hingga 2024.
Sultan Hamengku Buwono X Ingatkan ASN, Medsos Buat Layanan Publik, Bukan Flexing
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X pada empat hari yang lalu, meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya bijaksana memakai media sosial atau medsos
Pasca-ramainya sejumlah pejabat publik memanfaatkan medsos untuk flexing atau pamer kekayaan dan gaya hidup mewah, Sultan meminta ASN memakai medsos hanya untuk menyebarkan informasi bermanfaat saja.
"Fenomena flexing dan gaya hidup mewah di media sosial oleh ASN, telah mencederai upaya peningkatan akuntabilitas dan praktik tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Sultan saat berbicara dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 16 Mei 2023.
Rentetan fenomena flexing pejabat negara dan keluarganya di tanah air, kata Sultan, tak dipungkiri membuat kepercayaan publik pada pemerintah ikut menurun.
"Saat ini kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun akibat fenomena perilaku oknum ASN dan keluarganya yang berperilaku tidak patut, melakukan pelanggaran kode etik dan aturan disiplin," ujar Ngarso Dalem.
Sri Sultan pun lantas menginstruksikan seluruh ASN di wilayahnya lebih peka dan melek soal isu pembangunan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penggunaan media sosial.
“Alih-alih menggunakan sosial media untuk mencitrakan kekayaan dan kemewahan gaya hidup pribadi, lebih baik sebarkan informasi yang terang, jujur dan bijak tentang upaya penyediaan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sultan.
Sultan sebut kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta mendesk ditangani masif
Sultan pun memaparkan situasi perekonomian di Yogyakarta secara umum. Ia menuturkan kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta saat ini mendesak ditangani lebih masif. Secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.
Meski di satu sisi ekonomi Yogya menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 5,15 persen, namun di saat bersamaan, capaian DIY pada angka kemiskinan 11,49 dan rasio Gini 0,459 di atas rerata nasional perlu menjadi perhatian publik. "Maka isu hulu dan hilir perlu disinkronkan melalui upaya reformasi birokrasi tematik," kata dia.
Agar reformasi birokrasi berdampak nyata, kata Sultan, perlu perubahan pola pikir terutama di kalangan ASN. Salah satunya dalam membangun praktik good governance.
No comments:
Post a Comment