Fokus kebijakan yang pertama yaitu peningkatan aturan dan prosedur berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Tiongkok Gao Yunlong untuk membahas kerja sama ekonomi, di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta.
Dalam pembahasan iklim bisnis dan kemudahan berusaha dengan Gao Yunlong yang juga ketua The 14th National Committee of Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Menko Airlangga menyampaikan beberapa fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi dan birokrasi.
“Fokus kebijakan yang pertama yaitu peningkatan aturan dan prosedur berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi terkait pertemuan, Kamis.
Pemerintah Indonesia juga melanjutkan program transformasi ekonomi, melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA), transisi energi, pengembangan sumber daya manusia (Kartu Pra Kerja), dan pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perusahaan Tiongkok telah banyak berpartisipasi dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia, salah satunya dalam program hilirisasi mineral terutama nikel di mana banyak perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di sektor ini.
Menko Airlangga pun mendorong peran lebih besar perusahaan Tiongkok di sektor transformasi ekonomi lainnya, terutama dalam program transisi energi, termasuk pengembangan kendaraan listrik.
“Selain di sektor kendaraan listrik, perusahaan Tiongkok juga dapat berpartisipasi di program transisi energi lainnya, di antaranya pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap secara bertahap, percepatan pengembangan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air,” tuturnya.
Menurutnya, Indonesia tertarik dengan upaya Tiongkok yang juga sedang mengembangkan kendaraan berbahan hidrogen dan meminta dukungan agar pengusaha Tiongkok dapat berinvestasi di Indonesia, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur.
KEK Gresik menyediakan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun, kemudahan pengurusan perizinan, insentif kepabeanan, kemudahan imigrasi, dan insentif penggunaan lahan.
Perusahaan Tiongkok telah banyak berpartisipasi dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Salah satunya dalam program hilirisasi mineral terutama nikel dimana banyak perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di sektor ini. Menko Airlangga mendorong peran lebih besar perusahaan Tiongkok di sektor transformasi ekonomi lainnya, terutama dalam program transisi energi.
“Perusahaan Tiongkok dapat mendorong pengembangan sektor kendaraan listrik yang saat ini populer. Selain di sektor kendaraan listrik, Perusahaan Tiongkok juga dapat berpartisipasi di program transisi energi lainnya, diantaranya yaitu Pengakhiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap Secara Bertahap, Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin, serta Pemanfaatan Teknologi Efisiensi Tinggi seperti tenaga air dan hidrogen,” tutur Menko Airlangga.
Tiongkok saat ini juga sedang mengembangkan kendaraan dengan bahan bakar hydrogen untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon. Indonesia tertarik dengan upaya pengembangan bahan bakar hydrogen yang dilakukan oleh Tiongkok dan meminta dukungan pengusaha Tiongkok untuk dapat berinvestasi di Indonesia.
Melalui KEK JIIPE Gresik, Indonesia siap untuk menampung keinginan berinvestasi dari para pengusaha Tiongkok. KEK JIIPE menyediakan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun, kemudahan pengurusan perizinan, insentif kepabeanan, kemudahan imigrasi, serta insentif lahan.
Selain itu, pengusaha Tiongkok juga berharap agar Indonesia dapat mengekspor lebih banyak produk sawitnya ke Tiongkok. Menko Airlangga menyambut baik harapan Tiongkok ini, namun disisi lain Pemerintah Indonesia juga harus memenuhi standard sustainability yang telah ditetapkan.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah resmi menerapkan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel 35 persen (B35). Penerapan B35 menyusul keberhasilan program B30 dan merupakan langkah Pemerintah untuk mengurangi impor minyak serta menghemat devisa negara.
Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR Republik Indonesia Meutya Viada Hafid juga menyampaikan harapan dan dukungan Tiongkok untuk pengembangan transformasi digital dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM di Indonesia.
Representatif pengusaha Tiongkok yang turut hadir pun menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Delegasi tersebut yakni Chairman Tianjin RockCheck Investment Holding Group, Chairman Chint Goup, Chairman Spring Airlines, Chairman Guangdong Evergreen Conglomerat Co. Ltd., dan Executive President Yili Group.
No comments:
Post a Comment