Rusia Black List Para Pemimpin UE

©Sputnik/Anton Denisov/Go to the photo bank

Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Eropa telah bergabung dengan sekutu AS dalam memperkenalkan gelombang demi gelombang sanksi terhadap pejabat Rusia, bisnis, taipan dan sektor ekonomi atas krisis di Ukraina, mengubah Rusia menjadi negara yang paling terkena sanksi di dunia.

Moskow telah memasukkan daftar hitam para pemimpin tinggi Uni Eropa dan pejabat lainnya, anggota parlemen, media dan tokoh masyarakat, melarang mereka memasuki Rusia sebagai tindakan timbal balik atas sanksi blok tersebut, kebijakan dan sentimen anti-Rusia.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis, Kementerian Luar Negeri Rusia menetapkan bahwa daftar hitam itu mencakup perwakilan pemerintah dan parlemen dari beberapa negara anggota Uni Eropa, komisaris Uni Eropa dan kepala struktur militer Uni Eropa, tokoh masyarakat tertentu dan kepala pembicaraan media yang mendorong sanksi dan menghasut sikap Russophobic, dan "sebagian besar anggota Parlemen Eropa yang mempromosikan kebijakan anti-Rusia."

“Kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia telah melampaui batas. Setelah dimulainya operasi militer khusus (Rusia) di Ukraina, Brussel secara sewenang-wenang membuat warga dan perusahaan Rusia melakukan pembatasan sepihak dalam skala luas. Mengabaikan semua hukum internasional yang berlaku, mereka telah memposting data pribadi di domain publik. Dengan cepat mereka menciptakan 'kriteria' ekstra-hukum yang tidak masuk akal untuk mengisi daftar ini," kata kementerian itu.

"Dalam mencoba menggambarkan negara kami sebagai biang keladi krisis keamanan Eropa sistemik, birokrat euro Brussel telah menolak untuk mengakui bahwa selama bertahun-tahun mereka telah memaafkan penguatan sentimen Russophobic dan neo-Nazi di Ukraina, militerisasi dan integrasi negara itu ke NATO untuk tujuan menahan Rusia. Terlepas dari seruan berulang kami, mereka telah memanjakan rezim di Kiev dalam menyabotase Perjanjian Minsk dan mencekik orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina. Mereka menutup mata terhadap pemusnahan sistematis warga sipil di Donbass," tambah kementerian itu.

Kementerian Luar Negeri mengindikasikan bahwa catatan terkait pada daftar hitam telah diserahkan ke kantor Delegasi UE di Moskow. "Kami menegaskan kembali bahwa setiap tindakan bermusuhan di pihak UE dan negara-negara anggotanya akan terus mendapat tanggapan keras," katanya.

Langkah tersebut mengikuti langkah serupa oleh Moskow untuk menempatkan pejabat tinggi AS termasuk Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan lainnya dalam "Stop List" awal bulan ini. Langkah itu juga diambil sebagai pembalasan terhadap sanksi AS, termasuk daftar hitam pejabat Rusia, taipan, dan anggota keluarga mereka.

Dampak dari daftar hitam Rusia terhadap pejabat tinggi Uni Eropa dan AS diperkirakan sebagian besar bersifat simbolis, mengingat setiap perjalanan yang mereka lakukan ke Rusia sebagian besar sebagai bagian dari delegasi resmi. Namun, larangan masuk terpisah terhadap warga negara dari negara-negara "tidak bersahabat", termasuk AS, Uni Eropa, dan Inggris, diperkirakan akan berdampak lebih serius pada pariwisata, bisnis, dan hubungan lainnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menunjukkan Senin bahwa rancangan dekrit tentang "tindakan visa pembalasan" ini sedang dikerjakan.