PM Jepang Kecam Keputusan Rusia yang 'Benar-Benar Tidak Dapat Dibenarkan' untuk Menarik Diri dari Dialog Perjanjian Damai

©Sputnik/Anton Denisov

Keputusan Rusia untuk menarik diri dari dialog dengan Jepang mengenai perjanjian damai tidak dapat diterima, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, selama dengar pendapat di majelis tinggi parlemen negara itu.

"Ini sangat sulit diterima, benar-benar tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima. Kami menyuarakan protes keras," kata Kishida.

Pada saat yang sama, menjawab pertanyaan anggota parlemen mengenai posisi Tokyo dalam masalah wilayah dan perjanjian damai, Kishida mengatakan itu tidak berubah.

"Tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, mengingat peristiwa di Ukraina, dialog dengan Federasi Rusia sekarang tidak mungkin," katanya.

Jepang juga mengirimkan protes ke Rusia sehubungan dengan keputusan Kremlin, kata Sekretaris Jenderal Kabinet Menteri Jepang dalam konferensi pers.

"Kami mengirimkan protes. Keputusan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak dapat diterima," katanya.

Sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa dalam menanggapi apa yang ditandai sebagai langkah tidak bersahabat oleh Tokyo, Moskow akan menolak untuk merundingkan perjanjian damai dengan Jepang, menghentikan perjalanan bebas visa bagi warga negara Jepang ke Kepulauan Kuril selatan, dan menarik diri dari dialog dengan Jepang tentang pembentukan kegiatan ekonomi bersama di Kuril selatan.

Jepang mengklaim pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai di rantai Pulau Kuril, berdasarkan kontrak perdagangan dan perbatasan yang ditandatangani pada tahun 1855. Moskow mengklaim kedaulatan tak terbantahkan atas pulau-pulau itu, yang dianeksasi oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia II.

Sementara negosiasi pasca-Perang Dunia II tidak pernah menghasilkan perjanjian damai, Jepang dan Rusia sepakat untuk mempercepat negosiasi pada 2018.

Namun, ketika Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari, Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menerapkan sanksi terhadap Rusia. Kremlin mengumumkan bahwa operasi militer khusus diluncurkan sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari republik Donetsk dan Lugansk terhadap serangan oleh militer Ukraina.