Wednesday, 8 December 2021

Hakim AS Menentang Mandat Vaksin Virus Corona untuk Kontraktor Federal

Hakim AS Menentang Mandat Vaksin Virus Corona untuk Kontraktor Federal

Hakim AS Menentang Mandat Vaksin Virus Corona untuk Kontraktor Federal


LM OTERO/AP






Pada bulan September, Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di mana semua kontraktor dan subkontraktor pemerintah federal harus mematuhi pedoman keselamatan tempat kerja yang dikembangkan oleh gugus tugas federal yang mengharuskan mereka untuk divaksinasi sepenuhnya sebelum 8 Desember, dengan tenggat waktu kemudian dipindahkan ke 18 Januari.







Seorang hakim federal memblokir mandat vaksin COVID-19 administrasi Biden untuk kontraktor dan subkontraktor federal selama proses pengadilan, lapor Reuters, mengutip perintah pengadilan.


Kasus ini dibawa oleh Jaksa Agung Carolina Selatan Alan Wilson dan Gubernur Henry McMaster, bersama dengan jaksa agung dari banyak negara bagian lain.


Setelah putusan itu, kantor Kejaksaan Agung Carolina Selatan mengeluarkan pernyataan menyambut keputusan tersebut.


“Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Biden telah dihentikan lagi. Aturan hukum telah berlaku dan kebebasan dilindungi. Ketika Presiden melampaui kewenangannya, untungnya hukum ada untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaannya,” kata Wilson.


Mandat itu akan mulai berlaku pada 4 Januari. Ini telah menghadapi beberapa tantangan hukum yang diajukan oleh negara bagian seperti Arizona, Florida, Texas, Oklahoma, dan Georgia.







Pada hari Selasa, seorang hakim federal di Kentucky mengeluarkan perintah awal yang melarang penegakan persyaratan vaksin untuk kontraktor di Kentucky, Ohio dan Tennessee setelah gugatan yang diajukan oleh tiga negara bagian.


Perintah eksekutif Biden, yang ditandatangani kembali pada bulan September, mengharuskan kontraktor dan subkontraktor agar pemerintah federal divaksinasi sepenuhnya sesuai dengan pedoman keselamatan tempat kerja yang dikembangkan oleh gugus tugas federal.


Di bawah pedoman ini, karyawan wajib divaksinasi lengkap pada 8 Desember, dengan batas waktu kemudian dipindahkan ke 18 Januari.


Diperkirakan bahwa persyaratan vaksinasi federal akan berlaku untuk sekitar seperempat tenaga kerja Amerika dan mempengaruhi raksasa industri seperti Lockheed Martin Corp, Microsoft Corp, Google Alphabet Inc., dan General Motors Co. saat mereka melakukan bisnis dengan pemerintah federal.


Selain mewajibkan kontraktor federal untuk disuntik terhadap COVID-19, pemerintahan Biden juga berharap untuk mewajibkan perusahaan sektor swasta dan petugas kesehatan untuk divaksinasi.


No comments: