Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai terbitnya Perpu Cipta Kerja, terutama menyangkut investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada 2023, itu bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penambahan lapangan kerja.
“Tentu, yang namanya job market itu ada supply dan demand. Demand side-nya itu dari investasi,” kata Airlangga, dikutip Tempo dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Kamis, 12 Januari 2023
Menurut Airlangga, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini memberikan kepastian hukum bagi investor. “Tentu investor itu butuh kepastian hukum. Kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see,” ujar Ailangga.
Padahal, lanjut Airlangga, wait and see tidak diperlukan. "Karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah ini kita mau mencocokkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak normal, diperlukan kemudahan berusaha dan iklim usaha yang lebih baik. Melalui Perpu Cipta Kerja, dia pun berharap investor domestik mampu melakukan ekspansi usaha. Begitu pula dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang diharapkan bisa melanjutkan usaha, apalagi telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga Maret 2024.
Menurut Airlangga, gejolak ekonomi global di tahun ini tetap tidak mudah akibat konflik Ukraina dan Rusia serta konflik lainnya yang masih terjadi menyebabkan berbagai negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim sehingga kondisi krisis untuk emerging/developing country sangat nyata.
Bahkan beberapa negara berkembang tengah meminta bantuan pendanaan kepada International Monetary Fund (IMF) untuk menghadapi tekanan global saat ini.
“IMF sampaikan sepertiga dunia masuk resesi, 19 negara jadi pasien IMF, lebih dari 30 sedang antre dan tentu di tengah ketidakpastian perlu kepastian salah satunya kepastian reformasi. Restrukturisasi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk revisi 79 Perundang undangan situasi ketidakpastian dan tahun ini masuk dalam APBN normal,”tegasnya.
Lebih lanjut, Airlangga optimistis bahwa kinerja ekonomi domestik di tahun ini akan tetap kuat seiring proses pemulihan ekonomi yang terus terakselerasi di tahun ini. Terlebih dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit sudah dipatok dibawah 3%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nasib perekonomian Indonesia pada tahun ini seutuhnya bergantung pada investasi. Menurutnya, inilah yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para investor.
"Nah kalau di tahun ini sepenuhnya tergantung daripada investasi, artinya kalau investasi berarti harus ada iklim yang baik dan iklim yang baik tentu salah satunya kepastian hukum, nah salah satu itulah yang kemarin pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja sehingga kepastian di sektor investasi itu jelas dan kepastian ini akan mendukung penciptaan lapangan kerja," jelasnya, pada hari Selasa, 10/01/2023.
Untuk itu lanjut Airlangga dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem investasi yang dapat mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia. "Kembali yang namanya investasi itu butuh ekosistem, ekosistem daripada investasi mulai dari perpajakan, perizinan, amdal, kemudian juga tata ruang dan berbagai ekosistem yang memudahkan orang melakukan investasi. Itu ada 79 UU yang direvisi dengan UU cipta kerja," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan di tahun politik ini pemerintah memiliki target investasi sebesar Rp 1.400 triliun. Menurutnya Perpu ini akan dapat membantu mencapai target tersebut mengingat pemerintah sudah tidak lagi menerapkan program pemulihan ekonomi nasional dan menetapkan angka maksimum defisit di 3% PDB.
"Nah tahun ini pemerintah tidak bisa memainkan anggaran dibandingkan 2-3 tahun lalu, karena pemerintah sudah mematok anggaran itu maksimum budget defisit adalah 3% dan Perpu terkait dengan anggaran yang fleksibel, penanganan Covid dan pemulihan ekonomi sudah selesai di 31 Desember 2022, sehingga ini menjadi jalur kembali mekanisme APBN dengan DPR. Berarti hanya ada kemungkinan 2, APBN yang sudah diketok dan revisi APBN melalui DPR, jadi tidak ada fleksibilitas lagi," jelasnya.
"Nah oleh karena itu, satu-satunya cara investasi yang Rp 1.400 triliun, yang ini diperlukan di tahun politik, sehingga betul-betul kita harus ada kepastian hukum dan betul-betul pemerintah ini harus prudent untuk menjalankan kebijakan perekonomian karena investasi tidak juga perlu dibatasi oleh tahun politik," pungkasnya.
Dia juga mengatakan, Perpu Cipta Kerja akan menjamin kesejahteraan para pekerja. Terlebih para pekerja yang terkena PHK bakal diberi jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45 persen dari gaji, serta mendapat pelatihan berupa retraining dan reskilling. Kedua pelatihan itu, kata dia, diberikan selama 6 bulan.
Adapun ihwal penetapan Perpu Cipta Kerja ini, Airlangga menyampaikan bahwa Perpu tersebut merupakan kelanjutan dari UU Cipta Kerja yang diamanatkan MK untuk dilakukan perbaikan hingga November 2023. Perpu Cipta Kerja, kata dia, diterbikan sebagai langkah antisipatis di tengah ketidakpastian situasi global.
“Kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” ujar Airlangga.
No comments:
Post a Comment