Saat di Arab Saudi, HRS Ungkap Pertemuannya Dengan Kepala BIN dan Kapolri

Terdakwa kasus hasil swab test (tes usap) Covid-19 di RS Ummi Bogor, Habib Rizieq Syihab (HRS) mengungkapkan blak-blakan menceritakan pertemuan rahasia antara dirinya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri saat itu, Tito Karnavian, saat dirinya tertahan di Arab Saudi. Pertemuan rahasia itu terjadi di sebuah hotel mewah di Kota Jeddah, Arab Saudi pada medio 2017-2018.

Menurut HRS, pertemuan pertama terjadi pada awal Juni 2017 antara dirinya dengan kepala BIN Budi Gunawan. Dalam pertemuan itu berlangsung di hotel Bintang Lima di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu, kata dia, menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah janji BG untuk menyetop semua kasus hukum yang menjerat HRS bersama rekan-rekannya yang lain.

“Sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia,” kata Habib Rizieq dalam nota pembelaannya pada sidang dengan agenda Pledoi di PN Jakarta Timur, hari Kamis, 10/06/2021.

Kesepakatan itu dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian antara dirinya dengan Komandan Operasional BIN kala itu, Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto dan disaksikan langsung oleh Kepala BIN, Budi Gunawan. “Kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan disaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Ma`ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI,” umbar HRS.

Waktu berlalu. Ia tetap tertahan di Arab Saudi. Lalu, pada 2018, ia juga sempat bertemu dengan Tito Karnavian sebanyak dua kali saat di Mekkah pada tahun 2018. Pertemuan itu sempat digelar di salah satu Hotel di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah. “Dalam dua kali pertemuan tersebut saya menekankan bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019,” kata Rizieq.

Meski demikian, Habib Rizieq mengajukan tiga syarat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut. Permintaan pertama, Habib Rizieq meminta agar para penista agama seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua yang menista agama untuk diproses hukum. “Mereka yang sering menodai Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana dimanatkan UUD 1945,” kata dia .

Permintaan kedua, yakni untuk menyetop kebangkitan PKI di Indonesia. Ia meminta kepada Tito agar Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI harus dijalankan dengan tegas. Permintaan terakhir, Habib Rizieq meminta agar menghentikan penjualan aset negara ke asing. Ia meminta agar semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Lalu khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan Asing mau pun aseng agar bisa jadi tuan di negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi,” kata dia

Meski demikian, Habib Rizieq mengatakan kesepakatan tersebut semua kandas. Hal itu diakibatkan adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi. Hal itu lantas membuat dirinya dicekal dan tidak bisa pulang ke Indonesia. “Saya tidak tahu apakah eks Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam operasi intelijen hitam berskala besar tersebut,” kata Habib Rizieq.