Pemkab Bogor dan IPB University Jadi Pelopor Sekolah Pemerintahan Desa di Indonesia

Wisuda Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor angkatan pertama, di Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, Rabu (9/2/2022). IST

Sekolah Pemerintahan Desa yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bersama IPB University merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tak ayal Pemkab Bogor menjadi trendsetter atau pelopor program tersebut.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju.

Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Ade Yasin pun menyatakan lebih efektif dan terukur dengan program ini daripada pelatihan peningkatan kapasitas lebih pada manajerial.

Hal tersebut dikatakan Ade Yasin pada wisuda Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor angkatan pertama, di Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, hari Rabu, 09/02/2022.

Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, Rektor IPB University, Arif Satria, Kepala LPPM IPB University, Ernan Rustiadi, Stafsus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Irjen Pol. Sang Made Mahendra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, para Dekan, para wakil LPPM IPB, dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menyebutkan, hari ini sebanyak 120 aparatur desa di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 operator sosial, menjadi pelopor sebagai wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa angkatan pertama. Setelah selama 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember 2021 mengikuti pembelajaran.

“Rencananya tahun 2022 kita akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti oleh 55 desa terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial,” terang Ade Yasin.

Wakil Ketua Umum APKASI ini menyarankan kepada Kepala Dinas agar ke depan setiap tahunnya dibuat 2 angkatan.

“Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” ujar Ade Yasin.

Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.

“Semoga para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Ade Yasin.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif. Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial.

“Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini, kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB. Akan kami tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ungkap Yusharto.