Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Program Sekolah Kembali. Program ini sebagai upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke dunia pendidikan. Program yang dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata.
Pada tahap awal, program tersebut berhasil menjangkau 180 anak yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan. Mereka terdiri atas 26 anak di Kecamatan Tamansari, 59 anak di Kecamatan Tambora, 57 anak di Kecamatan Cengkareng, serta 38 anak di Kecamatan Kalideres.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, Program Sekolah Kembali menjadi langkah konkret pemerintah untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan. Menurutnya, kegiatan MPLS yang ramah anak menjadi momentum untuk menyambut para peserta didik kembali ke lingkungan belajar.
"Program 'Sekolah Kembali' merupakan langkah sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan layanan pendidikan yang inklusif, merata, serta berkualitas. Melalui kegiatan MPLS yang ramah anak, edukatif, dan bebas dari segala bentuk perundungan pada hari ini, kita menyambut hangat anak-anak kita untuk kembali menata masa depan mereka," ujar Nahdiana.
"Pak gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, begitu konsen. Dan, hari ini kita luncurkan dan mulai mengajak untuk mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah," ujarnya.
Ia berharap program yang telah diimplementasikan di Jakarta Barat, diharapkan bisa berjalan dengan baik dan direplikasikan pada wilayah lainnya.
"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan statistik bukan hanya diatas angka, namun secara real bisa kita sampaikan. Insya Allah saya juga sudah mendaftar, saya bersedia sebagai pengajar," jelasnya.
"Saya berterimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajarannya yang telah mengembalikan anak-anak ini kembali belajar," tambahnya.
Mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Barat, Depika Romadi mengatakan bahwa Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang cukup dinasmis tentu memiliki berbagai tantangan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan.
"Salah satu tantangan yang masih kita hadapi adalah keberadaan anak tidak sekolah di tengah masyarakat kita," ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Depika, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
"Kita memahami setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu pun anak di Jakarta Barat yang tertinggal atau putus dari akses pendidikan," jelasnya.
Untuk mewujudkan komitmennya, Pemkot Jakarta Barat mengambil sejumlah langkah dan terintegrasi menjangkau anak-anak putus sekolah.
"Kita menggerakan seluruh jajaran, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT hingga RW untuk melakukan pendataan lansung di lapangan. Pendekatan door-to-door juga dilakukan guna memastikan setiap anak yang belum bersekolah dapat teridentifikasi dan mendapat pendampingan yang tepat," tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Agus Ramdhani mengatakan bahwa Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingginya angka anak putus sekolah.
"Kita ketahui, tantangan di Jakarta Barat, adalah masih tingginya angka anak putus sekolah. Melalui program ini, kita berharap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap," ujarnya.
Ia juga menyampaikan Sudis Pendidikan wilayah 1 Jakarta Barat hanya memiliki dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yakni di wilayah Kalideres dan Cengkareng. Meski begitu, pihaknya telah membuat terobosan membuka pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau anak putus sekolah di wilayah Tambora dan Taman Sari.
“Wilayah Tambora dan Tamansari belum memiliki SKB, padahal jumlah anak putus sekolah di wilayah tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, kami membentuk 'Kelas Jauh',” ujar Agus Ramdhani.
Selain pembelajaran jarak jauh, lanjut Agus, pihaknya juga akan melibatkan para pejabat di lingkungan Sudis Pendidikan Wilayah 1 Jakbar sebagai pengajar.
"Mereka bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengajar. Saya sendiri pun akan mengajar materi Pancasila untuk program Paket C," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menargetkan sebanyak 150 anak di empat wilayah kecamatan, yakni Tambora, Taman Sari, Cengkareng dan Kalideres, untuk ikut program Sekolah Kembali.
"Kami berharap jumlah itu terus bertambah pada periode berikutnya. Saya mengundang lurah, camat, pengurus RT/RW, Dewan Kota serta FKDM untuk bersama-sama mengembalikan anak tidak sekolah kembali ke sekolah, baik jalur formal maupun SKB," pungkasnya
No comments:
Post a Comment