Saturday, 1 August 2026

PTUN Tolak Banding UGM, Menetapkan Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai Jokowi Tetap Informasi Terbuka

PTUN Tolak Banding UGM, Menetapkan Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai Jokowi Tetap Informasi Terbuka

PTUN Tolak Banding UGM, Menetapkan Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai Jokowi Tetap Informasi Terbuka




Majelis hakim PTUN Jakarta menyidangkan gugatan keberatan UGM dengan Termohon Bonjowi. Foto: Harum/Rohman






PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menolak banding yang diajukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM atas Putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 055/X/KIP-PSI/2025.







Putusan KIP tersebut menyatakan salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka untuk publik.


"Mengadili: menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya," tulis amar putusan yang termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang dilihat pada hari Sabtu, 01/08/2026.


Dalam putusan tersebut, PTUN menguatkan apa yang termuat dalam putusan KIP tersebut.


"Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia nотог: 055/X/KIP-PSI-A/2025, tanggal 10 Maret 2026," tulis amar putusan.


Diketahui, perkara ini teregister dengan nomor perkara 126/G/KI/2026/PTUN.JKT yang putusannya dibacakan pada 30 Juli 2026 melalui ecourt.


Diberitakan sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) terseret sebagai termohon.


"Sejumlah ciri negara demokrasi antara lain yakni tegaknya hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana salah satunya hak untuk mengetahui ijazah siapa pun yang ingin menjadi pejabat publik," kata Tim Kuasa Hukum Bonjowi melalui siaran persnya, pada hari Jumat, 31/07/226.


Tim ini terdiri dari Petrus Selestinus, Siprianus Edi Hardum, Muhammad Syamsir Jalil, dan PS Jemmy Mokolensang.


Seperti diketahui, Bonjowi adalah principal yang mengajukan permohonan informasi ke KIP, dan melahirkan putusan yang digugat UGM ke PTUN.


Dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi Jokowi, majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.






Sementara ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu, salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.


"Merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.


Majelis juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi menempuh studi adalah informasi terbuka.


Setelah adanya putusan ini, KIP memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

























Pemprov DKI minta mal cabut pagar pastikan Jakarta aman

Pemprov DKI minta mal cabut pagar pastikan Jakarta aman

Pemprov DKI minta mal cabut pagar pastikan Jakarta aman




Pusat perbelanjaan Kota Kasablanka (Kokas) memasang pagar dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Casablanca, Jakarta, Jumat (31/7/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.






Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kondisi ibu kota aman. Gubermur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta pengelola mal dan perkantoran agar segera melepas pagar yang baru terpasang karena tidak perlu merasa khawatir.







"Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali," kata Gubernur DKI Pramono Anung di Blok M Hub Jakarta, Jumat, 31/07/2026.


Pramono Anung menyoroti peristiwa tersebut dan mengingatkannya pada unjuk rasa serta kerusuhan pada Agustus 2025.


Beliau mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta.


"Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapa pun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M," ucapnya.


Sementara, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan pemasangan pagar di pusat perbelanjaan termasuk di wilayah Jakarta sebagai upaya menciptakan ketertiban umum.


Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pemasangan pagar bukan hal baru dan banyak pusat perbelanjaan yang sejak dibangun telah dilengkapi dengan pagar.


Oleh karena itu, ia menegaskan pemasangan pagar juga dimaksudkan sebagai pembatas antara area pusat perbelanjaan dan ranah publik, termasuk sebagai lokasi penyampaian pendapat di muka umum.






Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat pagar yang baru terpasang sepanjang 100 meter dengan tinggi 2,5 meter membentang di depan pusat perbelanjaan Kota Kasablanka (Kokas) di Jakarta Selatan.


Pagar berwarna abu-abu itu dipasang di dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Casablanca.


Sebelumnya, ramai di media sosial sejumlah pusat perbelanjaan di berbagai daerah, seperti Surabaya dan Jakarta serentak memasang pagar.

























Walkot Farhan Ngamuk 10 Pohon Besar di Bandung Ditebang Tanpa Izin

Walkot Farhan Ngamuk 10 Pohon Besar di Bandung Ditebang Tanpa Izin

Walkot Farhan Ngamuk 10 Pohon Besar di Bandung Ditebang Tanpa Izin










Wali Kota Bandung Muhammad Farhan arah besar ketika mengetahui terdapat 10 pohon besar di pinggir perempatan Jalan R.E. Martadinata, kawasan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat, ditebang tanpa izin. Farhan menegaskan kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.







Farhan meluapkan kemarahannya saat mengecek langsung ke lokasi penebangan pohon tanpa izin, tepatnya di depan gedung olahraga Padel di kawasan Jalan R.E. Martadinata, Bandung. Farhan pun langsung memerintahkan penyegelan area apabila terbukti ada pihak yang sengaja menyuruh atau membayar orang untuk menebang pohon-pohon tersebut


"Gue serius! Gue segel di tempat! Begitu terbukti di tempat bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya!" seru Farhan, pada hari Jumat, 31/07/2026


Farhan mengatakan penebangan liar ini tidak akan berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah Kota Bandung akan menempuh jalur pidana karena melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung, termasuk Surat Edaran Moratorium Penebangan Pohon dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga ketentuan di bidang lingkungan hidup.


“Saya akan mengangkat masalah ini langsung ke Pak Gubernur untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga,” ujar Farhan.





























Iran Bombardir 2 Kapal Tanker Yang dikawal AS di Selat Hormuz

Iran Bombardir 2 Kapal Tanker Yang dikawal AS di Selat Hormuz

Iran Bombardir 2 Kapal Tanker Yang dikawal AS di Selat Hormuz




IRGC mengatakan bahwa kapal tanker tersebut telah mencoba melewati selat melalui 'jalur yang tidak diumumkan', yaitu jalur alternatif yang didukung AS sebagai pengganti jalur air resmi Teheran.


Iran secara efektif mempertahankan kendali atas navigasi melalui Selat Hormuz.






Garda Revolusi Iran mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyerang dua kapal tanker yang mencoba melewati Selat Hormuz yang strategis di bawah "pengawalan udara" militer AS.







IRGC mengatakan bahwa "kapal tanker minyak yang tidak patuh... telah diserang dan dihentikan, sementara empat kapal tanker minyak lainnya dengan cepat mengubah haluan dan kembali ke posisi semula".


Garda Revolusi mengatakan bahwa kapal-kapal tanker tersebut telah mencoba melewati selat melalui "rute yang tidak diumumkan", alternatif yang didukung AS untuk jalur air yang ditetapkan Teheran yang lebih dekat ke pantainya sendiri.


Iran dan AS telah menyatakan bahwa kapal-kapal harus melewati selat melalui dua jalur yang bersaing, dengan Iran membom kapal-kapal yang mengambil jalur selatan, dekat pantai Oman, dan AS membom kapal-kapal yang melanggar blokade terhadap kapal dan pelabuhan Iran.


Iran secara efektif mempertahankan kendali atas navigasi melalui Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari, dengan mewajibkan kapal untuk mendapatkan izin dan membayar biaya transit sebelum menggunakan jalur air tersebut.


Pada hari Kamis, Garda Revolusi mengatakan dua kapal tanker minyak yang mencoba melintasi Selat Hormuz telah berbalik arah setelah salah satunya terbakar.


Selat tersebut hampir sepenuhnya ditutup untuk lalu lintas sejak Iran dan AS kembali bertempur dua minggu lalu, menyebabkan harga energi melonjak. Pada hari Kamis, harga minyak mentah menembus angka $90 per barel ketika AS menyerang Iran sebagai balasan atas penargetan pangkalan AS di Yordania.































Mengapa hampir 60.000 migran tiba-tiba menyerbu perbatasan menuju Spanyol?

Mengapa hampir 60.000 migran tiba-tiba menyerbu perbatasan menuju Spanyol?

Mengapa hampir 60.000 migran tiba-tiba menyerbu perbatasan menuju Spanyol?




Putusan pengadilan, tekanan Maroko, dan ketegangan dengan Washington semuanya disebut-sebut sebagai kemungkinan pemicu krisis Ceuta.


Para migran kembali ke Maroko dari wilayah kantong Spanyol di Ceuta, Jumat, 31 Juli 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)






Hingga 60.000 migran menyeberang dari Maroko ke wilayah kantong Afrika Utara Spanyol, Ceuta, dalam waktu sekitar 24 jam, membanjiri pasukan perbatasan dan meningkatkan populasi wilayah tersebut hingga 70%.







Masuknya migran dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah memicu krisis politik, menimbulkan pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari insiden tersebut, dan mengungkap perpecahan yang mendalam di Barat.



Apa yang terjadi di perbatasan?



Puluhan ribu migran menyerbu titik lemah di kota Ceuta, di perbatasan Spanyol dengan Maroko pada hari Kamis. Presiden regional Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan pada hari Jumat bahwa sekitar 60.000 orang telah memasuki kota tersebut sejak krisis perbatasan meletus sehari sebelumnya. Besarnya jumlah migran ini merupakan invasi perdagangan manusia terbesar dalam sejarah Uni Eropa.


Bahkan perkiraan yang lebih konservatif dari media Spanyol dan sumber keamanan yang berkisar antara 30.000 hingga 49.000 jiwa pun masih berarti bahwa populasi reguler Ceuta yang berjumlah sekitar 84.000 jiwa telah meningkat sekitar 50% dalam semalam.


©Getty Images/Marcos Moreno/Europa Press



Dilaporkan sedikitnya 41 migran tewas. Banyak yang tenggelam saat mencoba berenang melewati penghalang perbatasan, sementara yang lain diduga tewas dalam insiden saling dorong di dekat pemecah gelombang Tarajal.


Rekaman yang beredar luas menunjukkan sebagian besar pria dewasa muda berenang di sekitar pemecah gelombang, memanjat struktur perbatasan, dan menerobos titik penyeberangan sementara petugas Spanyol berjuang untuk menahan mereka. Beberapa kemudian berbaris melalui Ceuta sambil meneriakkan: “Selamat tinggal Maroko, selamat datang Spanyol.”


Polisi setempat mengatakan mereka telah “benar-benar kewalahan” oleh gelombang migran tersebut, sementara pemerintah daerah memperingatkan bahwa fasilitas penerimaan, rumah sakit, dan layanan publik lainnya hampir runtuh.







Madrid awalnya menolak permintaan Ceuta untuk menyatakan keadaan darurat nasional, tetapi kemudian mengerahkan tentara, polisi khusus, dan unit Garda Sipil tambahan.


Maroko akhirnya memperkuat sisi perbatasannya, mengerahkan meriam air dan gas air mata, melepaskan tembakan peringatan, dan memindahkan migran yang ditahan dari perbatasan. Pada Jumat sore, arus migran besar-besaran tampaknya sebagian besar telah berhenti, meskipun beberapa orang terus mencoba berenang ke wilayah Spanyol.


Ratusan migran juga mulai berjalan kembali ke Maroko melalui jalur pemecah gelombang yang sama yang mereka gunakan untuk memasuki Spanyol.



Mengapa Ceuta?



Ceuta adalah salah satu dari dua wilayah Spanyol di pantai utara Maroko, bersama dengan enklave Melilla. Bersama-sama, keduanya membentuk satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Maroko mengklaim kedua kota tersebut sebagai bagian dari wilayahnya, memandang kendali Spanyol yang berkelanjutan sebagai warisan kolonialisme Eropa, sementara Madrid menganggapnya sebagai bagian integral dari Spanyol sejak tahun 1580.






Enklave-enklave tersebut berulang kali menjadi titik konflik dalam perselisihan diplomatik antara kedua negara. Maroko diyakini sengaja melonggarkan kontrol perbatasan selama perselisihan pada tahun 2021 untuk memicu masuknya migran guna menekan Madrid. Namun, insiden itu hanya melibatkan sekitar 10.000 migran - beberapa kali lebih sedikit daripada krisis terbaru.



Apa yang memicu krisis ini?



Saat ini belum jelas apa sebenarnya yang memicu insiden Kamis lalu, tetapi beberapa kemungkinan telah diajukan. Pejabat Spanyol menyalahkan para penyelundup yang memanfaatkan putusan pengadilan baru-baru ini, sementara yang lain menduga bahwa Maroko sengaja melonggarkan kontrol perbatasan untuk menekan Madrid.







Beberapa pihak juga mengaitkan waktu kejadian dengan pendekatan Spanyol dengan Aljazair, saingan regional Maroko, dan dengan memburuknya hubungan pemerintah Sanchez dengan Washington.


Bagaimana putusan pengadilan Spanyol meningkatkan risiko invasi migran massal? Putusan Mahkamah Agung pada bulan Juli menegaskan bahwa deportasi langsung hanya dapat diterapkan pada migran yang melintasi perbatasan darat. Sebaliknya, mereka yang dicegat di laut harus melalui prosedur deportasi standar, termasuk bantuan hukum dan kesempatan untuk mengajukan permohonan suaka.


Pemerintah Spanyol mengklaim bahwa putusan ini disalahartikan oleh para penyelundup sebagai mempersulit pembalikan penyeberangan laut. Gagasan tersebut diduga menyebar "seperti api" melalui jaringan penyelundupan manusia dan membantu memicu gelombang migrasi massal, menurut Madrid.


Para kritikus juga mengaitkan masuknya migran dengan regularisasi sekitar 500.000 migran tanpa dokumen oleh Spanyol baru-baru ini, dengan alasan bahwa tindakan tersebut mendorong masuknya migran ilegal lebih lanjut.



Apakah Maroko memberikan tekanan pada Madrid?



Skala masuknya migran dan kurangnya perlawanan dari pihak Maroko telah memicu tuduhan bahwa Rabat sengaja melonggarkan kontrol perbatasan untuk menekan Madrid, dengan menyamakan kejadian tersebut dengan insiden tahun 2021.


Puluhan ribu orang berhasil melakukan perjalanan menuju Ceuta dan berkumpul di dekat perbatasan sebelum pasukan Maroko turun tangan. Sumber-sumber Garda Sipil menggambarkan bantuan awal Rabat sebagai terbatas dan tidak memadai, sementara rekaman menunjukkan para migran memasuki wilayah tersebut melalui laut dan darat sementara pasukan keamanan Maroko sebagian besar tetap tidak terlihat.






Namun, Maroko dengan keras membantah keterlibatannya dalam gelombang migran terbaru ini, dan malah menyalahkan jaringan perdagangan manusia kriminal atas krisis tersebut.


Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Maroko terus berlanjut.



Sengketa Aljazair



Kecurigaan akan keterlibatan Maroko semakin diperkuat oleh waktu terjadinya krisis ini, yang terjadi ketika Spanyol berupaya memulihkan hubungan dengan Aljazair - saingan geopolitik utama Rabat.


Kedua negara Afrika Utara ini telah lama berselisih mengenai Sahara Barat. Maroko mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya, sementara Aljazair mendukung tuntutan Front Polisario untuk negara Sahrawi yang merdeka.


©Getty Images/Marcos Moreno/Europa Press



Spanyol telah mendukung rencana otonomi Maroko pada tahun 2022 dan memperbaiki hubungan dengan Rabat. Namun, hal itu menyebabkan keretakan diplomatik dengan Aljazair, pemasok energi penting bagi Spanyol.


Minggu lalu, Sanchez mengunjungi Aljir untuk pertama kalinya dalam empat tahun karena kedua pemerintah berupaya memulihkan hubungan. Krisis Ceuta meletus sepuluh hari kemudian.


Beberapa pihak menduga bahwa Maroko sengaja membiarkan masuknya migran sebagai pembalasan atas keterlibatan Spanyol yang diperbarui dengan Aljazair dan upaya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Madrid. Maroko telah menolak tuduhan tersebut.



Apakah Washington merupakan bagian dari persamaan ini?



Beberapa pihak juga mengaitkan krisis ini dengan ketegangan antara Washington dan pemerintah Sanchez, yang meningkat setelah Madrid menolak mengizinkan pangkalan militernya digunakan untuk serangan AS terhadap Iran.


Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengkritik Madrid karena menolak mengalokasikan 5% dari PDB untuk pertahanan dan mengancam akan memutus perdagangan dengan Spanyol sepenuhnya.


Setelah insiden penyeberangan ilegal di Ceuta, para pejabat senior Gedung Putih membagikan rekaman penyeberangan tersebut, dan menggambarkan krisis itu sebagai akibat dari kebijakan migrasi sayap kiri Spanyol serta secara langsung menargetkan pemerintahan Sanchez.





Sementara itu, Washington tetap menjalin hubungan dekat dengan Rabat, menegaskan kembali pengakuannya atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, dan memuji peran Maroko dalam Kesepakatan Abraham yang didukung AS dengan Israel. Hal ini memicu klaim bahwa Maroko mungkin mengharapkan pemerintahan Trump untuk mentolerir tekanan politik terhadap Sanchez, terutama ketika krisis tersebut juga menguntungkan kampanye Washington sendiri melawan pemerintah Spanyol.



Bagaimana reaksi komunitas internasional terhadap invasi imigran massal?



Gambar-gambar kerumunan padat yang membanjiri Ceuta telah menimbulkan kejutan dan ejekan bahwa Spanyol telah kehilangan kendali atas perbatasannya.


Presiden AS Donald Trump menyebut pemandangan itu "mengerikan" dan menyajikannya sebagai peringatan tentang apa yang bisa terjadi di AS jika Demokrat kembali berkuasa.


Pemimpin Partai Rakyat Eropa, Manfred Weber, menggambarkan situasi tersebut sebagai "mengerikan" dan mengatakan bahwa gambar-gambar tersebut adalah konsekuensi langsung dari "faktor penarik" yang diciptakan oleh program regularisasi massal Spanyol dan "instrumentalisasi migrasi ilegal."






Italia menuduh Spanyol gagal melindungi perbatasan eksternal Uni Eropa dan mendorong migrasi lebih lanjut melalui kebijakan regularisasinya. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengatakan Roma siap mempertimbangkan "langkah-langkah luar biasa," termasuk menangguhkan perjanjian Schengen dengan Spanyol. Finlandia telah mendukung proposal tersebut.


Elon Musk mengejek pemandangan tersebut dengan membandingkannya dengan film zombie World War Z dengan keterangan: "Wow, situasi di Spanyol terlihat gila!"


Utusan investasi presiden Rusia, Kirill Dmitriev, membandingkan kerumunan tersebut dengan penggambaran penjarahan Roma pada tahun 410 M dan menggambarkan Ceuta sebagai ilustrasi nyata dari kebijakan migrasi Uni Eropa dan Inggris yang "bencana". Ia juga menuduh partai-partai sayap kiri Eropa mendukung imigrasi massal dengan harapan bahwa para migran dan keturunan mereka nantinya akan memilih mereka.


Unggahan lain yang banyak dibagikan juga mengejek pembelaan kemanusiaan pemerintah Sanchez yang telah lama ada terhadap migrasi dengan membandingkan retorikanya tentang empati dan pendatang baru yang rentan dengan rekaman dari Ceuta yang menunjukkan kerumunan yang sebagian besar terdiri dari pria muda.



Bisakah para migran dikembalikan?



Spanyol dan Maroko telah sepakat untuk mempercepat pengembalian mereka yang memasuki Ceuta secara ilegal, tetapi Madrid tidak dapat begitu saja mengirim kembali migran yang tiba melalui laut.


Berdasarkan putusan Mahkamah Agung baru-baru ini, prosedur "penolakan perbatasan" yang dipercepat hanya berlaku untuk orang-orang yang melintasi penghalang fisik, seperti pagar. Mereka yang dicegat setelah berenang ke Ceuta harus ditangani berdasarkan prosedur pemulangan biasa, yang memerlukan pemrosesan individual, bantuan hukum, dan akses ke perlindungan suaka.


Anak-anak di bawah umur tanpa pendamping juga tidak dapat dideportasi sebagai orang dewasa dan harus diidentifikasi serta ditempatkan di bawah prosedur perlindungan anak.


Menurut Kementerian Dalam Negeri Spanyol, sekitar 37.500 dari perkiraan 60.000 pendatang telah secara sukarela kembali ke Maroko pada Jumat sore. Otoritas Spanyol belum mengatakan berapa banyak dari mereka yang tersisa akan dideportasi atau berapa lama prosesnya akan berlangsung.


Pemerintah dilaporkan sedang mempertimbangkan penghalang maritim baru dan kemungkinan perubahan hukum untuk memfasilitasi responsnya terhadap penyeberangan di masa mendatang.