Friday 26 February 2021

Diplomat Rusia : Twitter menjadi alat kediktatoran Barat

Diplomat Rusia : Twitter menjadi alat kediktatoran Barat

Diplomat Rusia : Twitter menjadi alat kediktatoran Barat











©Sergei Konkov/TASS











Jejaring sosial Twitter dengan cepat berubah dari platform independen menjadi alat kediktatoran negara-negara Barat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Jumat.




"Kami harus sekali lagi mencatat bahwa Twitter dengan cepat merosot dari platform diskusi independen menjadi alat kediktatoran digital global di tangan negara-negara Barat," katanya, mengomentari pemblokiran 100 akun Twitter, yang diduga terkait dengan Rusia.


Dia mencatat bahwa ini bukan gelombang pertama larangan yang menargetkan akun yang diduga berasal dari Rusia. "Perlu dicatat bahwa akun Twitter negara-negara Barat tidak menjadi sasaran operasi hukuman semacam itu, meskipun fakta bahwa informasi yang dipublikasikan di sana terkadang sengaja dibuat palsu," kata diplomat itu.


"Kami sekali lagi dihadapkan pada spekulasi dan sindiran yang tidak terbukti sebagai pembenaran. Bagian motivasi dari laporan Twitter sendiri pada prinsipnya tidak masuk akal: diduga, poin-poin yang disampaikan akun, terhubung dengan pemerintah Rusia, merusak kepercayaan pada NATO dan memengaruhi AS dan EU, "kata Zakharova.


Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.


Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova ©Kementerian Luar Negeri Rusia/TASS


Menurut juru bicara itu, "praktik pemblokiran non-hukum atas kriteria yang sepenuhnya tidak jelas sama sekali tidak dapat diterima."


"Ini merusak kepercayaan di jejaring sosial sebagai ruang kebebasan berekspresi dan pertukaran pendapat," tambah Zakharova.


Pada hari Selasa, Twitter mengumumkan pemblokiran 100 akun, yang diduga terkait dengan Rusia. Menurut informasi yang dipublikasikan, akun tersebut mewakili dua kelompok yang berbeda. Yang pertama terdiri dari 69 akun yang diduga terkait dengan pemerintah Rusia, yang digunakan untuk "melemahkan stabilitas dan keandalan NATO." Kelompok kedua termasuk 31 akun, terhubung ke Badan Riset Internet Rusia, yang diduga bertindak "melawan AS dan Uni Eropa."

No comments: