Beda Sikap Pemerintah Hadapi Kerumunan Rizieq dan Pilkada

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa massa saat tiba di kawasan Petamburan, Jakarta

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut pemerintah diskriminatif dalam menghadapi kerumunan massa Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan Pilkada Serentak 2020.

Trubus menilai pemerintah sibuk mengurusi kerumunan Rizieq di beberapa acara. Namun di saat yang sama, pemerintah juga tetap ngotot menggelar pilkada yang berpotensi membuat kerumunan saat pandemi.

"Menurut saya tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang inkonsisten, diskriminatif, cenderung menempatkan pada kepentingan pemerintah saja. Jadi warna politisnya tinggi," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, hari Senin,30/11/2020.

Trubus tak menampik jika kerumunan di acara-acara Rizieq Shihab melanggar peraturan soal protokol kesehatan. Namun menurutnya, pemerintah bisa memprosesnya secara normal tanpa menyeret persoalan ke masalah politik.

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

Ia menyarankan kasus itu ditindak seperti konser dangdut di Tegal yang terjadi September lalu. Hukum dijalankan secara cepat tanpa mempolitisasi keadaan.

Sementara soal pilkada, Trubus melihat terkesan dipaksakan di saat pandemi. Sehingga penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan tidak maksimal.

"Terjadinya kerumunan bersumber dari pemerintah sendiri. Akhirnya KPU, Bawaslu, pemda keteteran, tidak mampu menangani kerumunan saat pendaftaran pada 4-6 September itu," ujar Trubus.

Rizieq Shihab memicu sejumlah kerumunan massa sejak pulang dari Arab Saudi, hari Selasa, 10/11/2020. Ribuan orang berduyun-duyun mendatangi acara Rizieq meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Salah satu acara yang dihadiri Rizieq, Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada hari Sabtu, 14/11/2020, sedang diusut Polda Metro Jaya. Sejumlah orang diperiksa, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski proses hukum berlangsung, pemerintah tak berhenti menyoroti kasus tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menggelar jumpa pers khusus menanggapi kabar Rizieq menolak penelusuran kontak Covid-19.

"Dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizieq Shihab untuk koperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," kata Mahfud dalam jumpa pers pada hari Minggu, 29/11/2020.

"Lakukan juga testing, tracing dan treatment terhadap kerumunan di Solo, Surabaya, Magelang, Banyumas, Indramayu, Minahasa, dan daerah lainnya," kata Aziz kepada CNNIndonesia.com, pada hari Senin, 30/11/2020.

Aziz menegaskan seharusnya pemerintah berlaku adil memperlakukan penelusuran kontak hingga melakukan tes terhadap tiap kerumunan massa yang terjadi di seluruh Indonesia.

"Kami minta pak Mahfud dan jajarannya untuk konsisten dengan omongannya dan jalankan kebijakan tersebut atas dasar diantaranya dasar keadilan bukan kebencian," kata Aziz.