Sebanyak 2.536 SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, hari ini (30/8) melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencatat, terdapat 696 ribu siswa yang mengikuti program PTM terbatas
”hari ini (30/8) 2.536 unit pendidikan yang mengikuti PTM. Kemudian ada 696 ribu siswa yang masuk hari ini secara bertahap,” tutur Khofifah pada Senin,30/08/2021.
Sistem PTM terbatas dilakukan dengan membatasi jumlah siswa di sekolah. Per hari, siswa hanya masuk 4 jam. "Maksimal 4 jam pelajaran. Per 1 jam pelajaran, ada 30 menit, berarti dua jam mereka masuk kelas," beber Khofifah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan, syarat sekolah untuk dapat mengadakan PTM adalah adanya Satgas Covid-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, lanjut Wahid, guru dan tenaga pendidik yang harus wajib divaksin.
"Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang belum karena beberapa kendala seperti darah tinggi. Siswa masih relatif sedikit, yang vaksin baru 12 persen," kata dia.
"Karenanya ibu Gubernur memberikan arahan kepada bupati/wali kota se-Jatim agar melaksanakan vaksinasi bagi siswa," tambah Wahid.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menjelaskan, syarat PTM adalah sarana prasarana tiap sekolah harus sudah memenuhi syarat. Selain itu, harus ada satgas Covid-19 mandiri.
"Syarat lain, guru dan tenaga kependidikan harus sudah vaksin. Per hari ini (30/8), guru SMA, SMK, dan SLB, sudah 88 persen vaksinasi Covid-19. Sebanyak 12 persen belum vaksin sebagian ada kendala seperti penyakit dan lainnya,"papar Wahid.
Untuk sekolah primer dan sekunder, Wahid menjelaskan, 90 persen sudah siap untuk PTM. Sisanya masih dikoordinasikan dengan tempat penyimpanan.
Mantan kepala Dinas Perhubungan Jatim itu juga menyampaikan pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulai hari ini. Namun berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kabupaten/kota, untuk jenjang SD dan SMP sekitar 90 persen sudah melakukan PTM.
"Yang 10 persen bupati/wali kota masih melakukan koordinasi dengan Dinkes setempat. PTM akan disesuaikan perkembangan wilayah, yang jika daerah tertentu berubah merah maka dihentikan, begitupun sebaliknya. Harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 setempat dan izin dari orang tua yang utama," tukas dia.
"Tentu saja, itu akan tergantung pada pembangunan wilayah tersebut l. Jika ada kota yang berubah merah, PTM akan dihentikan. Jika ada daerah yang merah pada awalnya dan kemudian turun ke tingkat 2 dan 3, itu akan dibuka. Harus ada rekomendasi dari lokal Covid-19 satuan tugas," Wahid mengatakan.
No comments:
Post a Comment