Friday, 7 July 2023

170 Jendral TNI POLRI, 50ribu Pengusaha Warteg dan Ribuan Driver Ojol Dukung Anies Baswedan Presiden 2024

170 Jendral TNI POLRI, 50ribu Pengusaha Warteg dan Ribuan Driver Ojol Dukung Anies Baswedan Presiden 2024

170 Jendral TNI POLRI, 50ribu Pengusaha Warteg dan Ribuan Driver Ojol Dukung Anies Baswedan Presiden 2024










Relawan Driver Ojol for Anies atau DOA, menggelar deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 di pintu air Banjir Kanal Timur Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur pada minggu siang. Mereka pun berharap ada perlindungan hukum yang jelas untuk driver ojek online jika terpilih.







Ribuan driver ojol yang bernama Relawan Driver Ojol for Anies (DOA) ini berkumpul di Pintu Air Kanal Banjir Timur (KBT) Malaka Sari, Jakarta Timur, hari Minggu siang, 02/07.


Ketua Relawan DOA, Welly Akhsa mengatakan, sekitar seribuan orang driver ojol se-Jabodetabek hadir di tempat ini untuk mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan, yang kini telah menjadi bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).


"Harapan kami jelas, perubahan dan payung hukum legalitas ojol," ujar Welly kepada wartawan, Minggu siang (2/7).


Welly meminta, ojol diakui dan ada perlindungan hukum. Karena selama 10 tahun terakhir ini, nasib ojol terlunta-lunta dari perhatian negara.


"NKRI harga mati, Anies presiden harga mati, itu prinsip kami," tegas Welly.


Sementara itu para pelaku usaha warung tegal atau yang biasa disebut Warteg yang berjumlah 50.000 di seluruh Indonesia telah sepakat bahwa figur calon presiden yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024 nanti adalah sosok pemimpin yang dapat berkeadilan dan dapat mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia.


Hal itu diungkapkan oleh Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni, pada hari Rabu, 05/07/2023.


"Seperti diketahui ketimpangan ekonomi di negeri ini sangat lumayan tinggi, 5% populasi penduduk Indonesia menguasai 50% pergerakan ekonomi, ini kan jumlah yang sangat timpang sekali. Ini yang diharapkan kedepan (calon presiden) mengatasi kesenjangan, dan distribusi kekayaan supaya rakyat semakin banyak untuk mendapatkan akses ekonomi yang baik, terutama UMKM," ujarnya.




Mukroni menyebut kesenjangan atau ketimpangan ekonomi telah banyak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, karena adanya ketidakadilan, kemudian terjadi kerusuhan dan segala macamnya, sehingga masyarakat akan dirugikan.


"(Untuk itu) ke depannya, pemerintah harus melihat keadilan, kesetaraan, dan pemerataan pembangunan. Sebenarnya itu saja yang dituntut oleh rakyat kecil, gak banyak," tutur dia.


"Artinya, ekonomi ini jangan dikuasai oleh hanya segelintir orang, oligarki lah istilahnya, tapi harus dikuasai oleh semua komponen bangsa atau usaha kecil menengah, kalau sinergi kan enak," imbuhnya.


Mukroni juga berharap agar nantinya pemerintah atau calon Presiden 2024 dapat dengan tegas memberantas korupsi. Sebab, adanya tindakan korupsi telah mencerminkan pemerintahan yang tidak berkeadilan.


"Bangsa terpuruk karena korupsi. Nah ini korupsi harus tegas diberantas, itu yang penting. Kan gak adil, sementara kita bekerja di bawah dengan keringat berdarah-darah, yang di atas dia menikmati hanya dengan kekuasaan terus berkorupsi, ini kan gak adil," ujar Mukroni.


Selain itu, Mukroni bersama anggota Kowantara mengharapkan agar situasi ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik, harga-harga pangan tidak mengalami lonjakan drastis atau harga stabil, kemudian pemimpin yang merakyat dan tidak hanya memberikan janji-janji kosong, serta visi pembangunannya yang harus dikaji dengan benar, seperti misalnya fokus pada kebutuhan rakyat.


"Jadi presiden jangan berfantasi diri, apa yang dia mau terus rakyat harus dukung semua. Kan itu tidak istilahnya tidak fokus kepada kebutuhan rakyat," ujarnya.


"Itu kriteria-kriteria yang kita inginkan dan perlu diwujudkan, yang mengedepankan visi misi dan track record yang bagus ya, mungkin banyak teman-teman (anggota Kowantara) dari kita akan melihat," lanjut dia.


Lebih lanjut, Mukroni menyebut jargon bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dari partai Nasdem lah yang untuk saat ini mewakili apa yang diinginkan oleh para pelaku usaha warteg, yaitu perubahan. Namun, dia masih belum ingin berpendapat, sebab dirinya bersama anggota Kowantara masih akan melihat terlebih dahulu jargon-jargon dari bacapres lainnya.


"Kita masih melihat-lihat, karena mereka masing-masing masih berkampanye, dan sistem atau jargon yang akan dia terapkan masih belum dikemukakan (seluruhnya). Sementara yang banyak melontarkan keadilan kan (baru) Anies yah, karena jargon dia kan perubahan. Memang kita inginkan perubahan, karena bangsa ini bagaimana agar tidak 5% yang menguasai ekonomi, tapi paling gak 30%-40% menguasai ekonomi, jadi memang teman-teman pengen perubahan yang lebih baik maksudnya, gitu kan.. Siapapun (pemimpinnya nanti)," jelasnya.


Ditambah, lanjutnya, saat ini masih belum diumumkan secara gamblang siapa bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang akan mendampingi para kandidat capres yang sudah ada saat ini. Sehingga, Mukroni mengaku masih belum bisa menilai kandidat mana yang akan lebih unggul dipilih oleh para pelaku usaha Warteg.


"Cuma kan kita belum tahu apakah nanti pendamping nya itu akan sepaham dengan dia. Nah ini persoalannya kan di situ. Jadi kita akan menunggu. Mungkin setelah mereka mendapatkan pendamping yang tadi mendukung proses itu, baru nanti kita tahu siapa yang akan dipilih," ujarnya.


Karena, lanjut dia, tidak hanya dengan kampanye para calon presiden itu bisa mendapatkan hati rakyat, tetapi dengan membuktikan benar atau tidak dia memiliki kemauan untuk memberantas korupsi dan berkeadilan, dengan memilih wakil atau pendampingnya yang benar-benar sepaham dengan visi misi yang diusung oleh para calon presiden.


"Teman-teman (anggota Kowantara) saat ini masih melihat, karena ini kan masih baru bacapres belum bacawapres nya, wapres nya itu harus saling meliputi, semacam saling melengkapi antara capres dan cawapres. Ini kan masih belum ketara, karena bacapresnya masih belum mengumumkan siapa pendampingnya," tutur Mukroni.


Mukroni menilai Presiden itu tidak bisa hegemoni dalam kebijakan, sementara wakil presidennya hanya dijadikan cadangan. Presiden dan Wakil Presiden harus saling melengkapi.


"Karena kan Presiden dan Wakil Presiden itu saling melengkapi, dan tidak bisa Presiden hegemoni dalam kebijakan, sementara Wapresnya hanya ban serep, itu gak bisa, jadi harus ada saling melengkapi. Kayak dulu bung karno dan bung hatta," ujarnya.




Untuk itu, saat ini pihaknya mengaku masih melihat-lihat kandidat mana yang paling cocok untuk dijadikan pemimpin negara, belum memutuskan siapa yang akan didukung nanti.


"Sekarang ini masih istilahnya melihat-lihat, masih meneropong belum melihat kesana siapa yang akan dipilih para pelaku usaha warteg," tuturnya.


Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari ratusan purnawirawan TNI-Polri.


Para purnawirawan membentuk Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri untuk Perubahan (FP3). Tercatat ada 170 purnawirawan yang tergabung.


Deklarasi dukungan untuk Anies dipimpin oleh Koordinator FP3 Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo, digelar Yuan Garden, Jakarta Pusat.


"Sebanyak 170-an Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Untuk Perubahan (FP3) mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (NasDem, Demokrat, PKS) dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan," kata Ediwan, hari Selasa, 06/07/2023.


Selain tertarik dengan visi perubahan yang dicanangkan oleh Anies, FP3 pun berharap Anies dan ketiga partai segera mengumumkan bakal calon wakil presiden.


"FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya," tuturnya.





















































































No comments: