Thursday 15 October 2020

Buruh Batal Demo Omnibus Law di Istana Khawatir Penyusup

Buruh Batal Demo Omnibus Law di Istana Khawatir Penyusup

Buruh Batal Demo Omnibus Law di Istana Khawatir Penyusup





Ratusan buruh mengikuti demo menolak Omnibus Law Cipta Kerjadi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10). (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)








Jakarta - Hari Kamis ini, 15/10/2020, Buruh Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja, yang sedianya akan dilakukan di sekitar Istana Negara, Jakarta. Namun rencana tersebut dibatal, karena dikhawatirkan akan masuk penyusup.




Koordinator Lapangan Gerakan Buruh Jakarta mengatakan aksi dibatalkan karena pihaknya mendapat informasi ada kelompok yang berusaha menyusup ke barisan buruh.


"Kita juga ada informan-informan yang kita sebar. Ada pihak-pihak yang akan meminjam panggung kita," kata Supardi.


Supardi tak memastikan apakah informasi tersebut ia dapatkan dari kepolisian. Ia juga enggan menyebut siapa yang berusaha menyusup ke demonstrasi buruh. Dia hanya menjelaskan lokasi unjuk rasa hari ini dipindahkan. Gerakan Buruh Jakarta akan berunjuk rasa di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.


Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.


Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.


"Tidak ke Istana karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa bikin image kita jadi buruk, kurang bagus nanti di mata masyarakat," ujarnya.


Sebelumnya, Gerakan Buruh Jakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Rencananya, aksi digelar maraton hari ini hingga hari Kamis,22/10/2020.


Dalam aksi ini, Supardi menyebut ada beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan.


"Tuntutan kita pertama keluarkan Perppu Omnibus Law, pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu," ujarnya.


Kedua, lanjut Supardi, pihaknya mengutuk aksi represif yang dilakukan kepolisian saat mengamankan unjuk rasa. Ketiga, meminta pemerintah agar fokus pada penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.





No comments: