Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengomentari pernyataan baru-baru ini oleh Jaksa Agung AS William Barr, yang sebelumnya menuduh Apple bekerja sama dengan Moskow dan Beijing.
Kementerian itu menyarankan bahwa sentimen anti-Rusia di AS telah sejauh ini sehingga sekarang pemerintah AS telah mulai menyerang salah satu bisnisnya sendiri.
Sebelumnya, Apple menolak untuk membantu penegakan hukum Amerika membuka data pada smartphone-nya, yaitu yang dimiliki oleh seorang kadet Saudi yang bertanggung jawab atas penembakan massal di pangkalan militer Pensacola pada tahun 2019.
Namun, tidak ada bukti bahwa raksasa teknologi itu pernah menyediakan layanan seperti itu ke Moskow atau Beijing.
Jaksa Agung AS William Barr mengecam Apple dalam pernyataannya karena membantu pemerintah "otoriter" Rusia dan China, sementara menolak untuk memberikan bantuan kepada pihak berwenang AS.
Barr merujuk keputusan perusahaan untuk mematuhi hukum kedua negara, seperti yang menuntut relokasi pusat data yang berisi informasi tentang warga mereka ke negara masing-masing untuk mencegahnya digunakan oleh negara ketiga.
"Jika perusahaan teknologi bersedia untuk memenuhi tuntutan rezim otoriter, mereka tidak memiliki alasan untuk bekerja sama dengan negara hukum dengan hak privasi", kata Barr.
Kritik jaksa agung terhadap Apple datang ketika FBI akhirnya berhasil mendekripsi data pada iPhone yang digunakan oleh penembak Pensacola, seorang kadet Saudi yang bertanggung jawab untuk membunuh tiga dan melukai delapan di pangkalan militer AS.
FBI meminta bantuan Apple dalam membuka kembali perangkat itu pada tahun 2019, tetapi raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino menolak untuk melakukannya, dengan alasan kerahasiaan data klien mereka.
Setelah menghabiskan ratusan ribu dolar, pihak berwenang akhirnya berhasil mengakses file di telepon, membangun koneksi antara penembak dan Al-Qaeda *. William Barr mencatat, bagaimanapun, bahwa penundaan selama setahun telah "secara serius menghambat penyelidikan" dan menambahkan bahwa kebijakan Apple membawa "konsekuensi berbahaya bagi keselamatan publik dan keamanan nasional".
No comments:
Post a Comment