Demo BEM UI Tertahan di Sudirman, Akses ke Bundaran HI Diblokir, Rute Transjakarta dialihkan
Massa BEM UI (Universitas Indonesia) tertahan di kawasan Gedung UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari Selasa sore, 18/08/2026, setelah dilarang melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia).
Polisi dan TNI membuat barikade di ruas jalan tersebut untuk menghentikan pergerakan massa BEM UI yang hendak menuju titik aksi tersebut. Penutupan akses tersebut juga berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman yang mengalami kemacetan parah.
Sementara itu PT Transjakarta (Transportasi Jakarta) melakukan pengalihan sejumlah rute bus akibat adanya aksi demonstrasi di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
UPDATE SITUASI DEMO JAKARTA HARI INI, MULAI ADA GESEKAN!
— Radit Ananta (@serabutannn) August 18, 2026
🚨🚨
Per 15.00, setelah dihalangi oleh barisan aparat lwt jalan utama, massa aksi mecoba masuk lwt jalur busway menuju bundaran HI
Stay safe!
Berangkat utuh, pulang utuh https://t.co/N0rGqwG9qb pic.twitter.com/OWqBiMSLOW
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, penyesuaian layanan dilakukan untuk menjaga keselamatan pelanggan dan pramudi selama aksi berlangsung.
“Menyusul adanya kegiatan unjuk rasa serta penutupan jalan di sekitar kawasan Sudirman–Thamrin dan Bundaran HI pada haribSelasa, 18/08/2026, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian operasional untuk memastikan keselamatan seluruh pelanggan dan pramudi,” ujar Ayu saat dikonfirmasi.
Massa BEM UI sempat terlibat perdebatan dengan aparat, saat mahasiswa mempertanyakan alasan mereka tidak diperbolehkan menuju Bundaran HI. Aparat juga sempat melarang massa untuk menggunakan mobil komando untuk orasi, massa hanya diperbolehlan memakai pengeras suara atau toa.
"Mobil komando putar balik, tidak boleh pakai mobil komando di sini. Kita hargai warga lain di sini," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes, Reynold Elisa Partomun Hutagalung.
Setelah larangan itu, situasi aksi menjadi memanas karena mahasiswa mempertanyakan alasan pelarangan tersebut.
Ketegangan mulai mereda, mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi bergantian meski akses menuju Bundaran HI masih diblokade. Polda Metro Jaya menjelaskan, larangan tersebut berkaitan dengan tingginya aktivitas masyarakat di kawasan Bundaran HI dan sejumlah titik strategis Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman merupakan pusat kegiatan ekonomi, transportasi, perhotelan, serta aktivitas publik.
“Kehadiran petugas TNI dan Polri ini mengawal, menjaga, bukan membatasi ruang-ruang publik,” ujar Budi.
Akibat penutupan akses, kendaraan yang hendak menuju Bundaran HI dialihkan ke arah Tanah Abang dan dapat melanjutkan perjalanan menuju Grand Indonesia atau Menteng.
Sementara itu, arus dari arah sebaliknya menuju Senayan dan Blok M mengalami kepadatan hingga bergerak perlahan. Layanan Transjakarta dari arah Bundaran HI menuju Semanggi dan sebaliknya juga tidak dapat melintas karena ruas jalan dipenuhi massa dan personel pengamanan.
BEM UI mempertanyakan dasar hukum pelarangan aksi di Bundaran HI. Perwakilan BEM UI Namoradiarta Siahaan mengatakan, BEM UI telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Ditintelkam Polda Metro Jaya tiga hari sebelum demonstrasi dan meminta penjelasan mengenai aturan yang menjadi dasar pelarangan lokasi.
“Karena kita adalah negara hukum, maka dasar hukum apa yang melarang kita untuk aksi di Bundaran HI? Itu masih tidak kita dapatkan,” tegas Namoradiarta.
8 Isi Tuntutan Demo BEM UI di Bundaran HI Hari Ini
Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan mengatakan bahwa turunnya mereka ke jalan hari ini bukan untuk merayakan kemerdekaan, tetapi untuk mempertanyakan kemerdekaan apa yang sedang dirayakan. Adapun tajuk unjuk rasa hari ini adalah #MerebutKemerdekaan.
"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" kata Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan.
Menurut Yatalatof, kemerdekaan yang sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.
Mengutip unggahan Instagram @Bemui_official, pada Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat. Permasalahan yang hadir di setiap sektor tersebut merupakan bukti rakyat belum merasa merdeka sepenuhnya.
"Kemerdekaan tidak boleh menjadi suatu hal seremonial. Kemerdekaan harus menjadi ruang untuk terus memperbaiki bangsa," tulis unggahan Instagram @bemui_official, hari Selasa, 18/08/2015.
"Sayangnya, pada tahun ini, kita melihat ketidakbecusan negara dalam memperbaiki hajat rakyat. Kejadian yang terjadi di Aceh, Kalimantan, dan Papua merupakan perwujudan penderitaan rakyat yang selama ini tidak pernah merasa merdeka. Mereka dijajah oleh negara sendiri," lanjutnya.
8 tuntutan dalam agenda aksi unjuk rasa BEM UI hari ini, yakni sebagai berikut:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Wujudkan reforma agraria sejati
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
- Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
- Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP
YON TP itu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan adalah satuan baru di TNI Angkatan Darat yang memiliki peran ganda sebagai pasukan tempur sekaligus pendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pembentukan ratusan batalyon ini di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam aksi demo, Ketua BEM UI pun menyampaikan permintaan maaf apabila demo hari ini akan menimbulkan kemacetan.
"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," ujarnya.
Comments