Dampak Pandemi 8.309 Siswa di Surabaya Masuk Daftar MBR

PANTAU KONDISI: Petugas Kelurahan Ploso mengecek warga yang terdampak pandemi virus korona. (Robertus Risky/Jawa Pos)

Dampak pandemi virus corona tidak hanya menyerang kesehatan serta ekonomi, juga sektor pendidikan pun dibuat limbung. Hal itu terlihat dari data siswa yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejak bulan lalu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melakukan pendataan. Sejumlah informasi dikumpulkan. Mulai data pagu rombongan belajar hingga data siswa yang tidak mampu.

Dari telaah, jumlah siswa yang ekonomi orang tuanya lemah pada masa pandemi bertambah.

Tahun lalu totalnya mencapai 1.174 pelajar. Seluruhnya sudah mendapatkan penanganan lewat BOS dan bopda. Ditambah lagi, program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

Nah, tahun ini total siswa yang masuk data MBR itu kian melonjak. Jumlahnya mencapai 8.309 pelajar. Tingginya data tersebut disebabkan dua faktor. Pertama, pandemi virus corona. Warga yang semula memiliki penghasilan tetap seketika menganggur lantaran diberhentikan dari pekerjaan.

Penyebab kedua, penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum berjalan. Dengan begitu, pemkot belum mengetahui pelajar yang diterima di jalur prestasi, pindah tugas orang tua, afirmasi, serta zonasi.

Pada hari Selasa, 13/04/2021, Pemkot langsung bergerak cepat. Sebanyak 65 pengusaha dikumpulkan. Tujuannya, mengajak pemilik perusahaan itu ikut membantu pendidikan.

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penanganan siswa MBR terus berjalan. Pemkot bertugas memastikan seluruh pelajar mendapatkan bantuan. "Target kami, tidak ada siswa yang tak bisa bersekolah," paparnya.

Tingginya jumlah pelajar yang masuk MBR itu tentu harus menjadi perhatian. Tidak seluruhnya bisa mendapatkan BOS dan bopda. Salah satu jalan adalah menggelorakan CSR.

Pria 43 tahun tersebut berharap pengusaha mengambil peran lewat program CSR. Dana dari perusahaan itu digunakan sebagai bantuan biaya pendidikan. Teknisnya, pengusaha menyalurkan dana tersebut. Kemudian, dana itu langsung diberikan ke sekolah. "Pengusaha menjadi orang tua asuh bagi siswa yang tidak mampu," paparnya.

Pemkot telah menghitung kebutuhan biaya pendidikan. Untuk satu siswa, dalam tiga tahun dibutuhkan dana yang tidak besar. Totalnya Rp 4,5 juta. Diperkirakan, pengusaha mampu mencukupi besaran itu.

Suami Rini Indriyani tersebut menuturkan, pengusaha tidak sebatas menjadi orang tua asuh. Pihaknya meminta dispendik memberikan laporan berkala. Isinya, prestasi anak asuh. Hasil evaluasi itu diserahkan kepada pengusaha. "Kami akan kenalkan siswa kepada orang tua asuh. Tujuannya, bantuan tepat sasaran," terangnya.

Lebih lanjut, mantan kepala bappeko itu mengungkapkan, pemkot membutuhkan bantuan dari sejumlah pihak. Dengan bantuan tersebut, pemkot mampu menyejahterakan warga. Lewat pembangunan yang merata serta penanganan pendidikan. "Surabaya tidak akan menjadi hebat tanpa bantuan panjenengan semua," katanya.

Kepala Dispendik Supomo mengatakan, setelah pertemuan itu, pihaknya bakal melakukan tindak lanjut. Yaitu, merancang nota kesepakatan. Kebijakan CSR nanti tertuang dalam memorandum of understanding (MoU).

Dispendik juga merancang sebuah aplikasi. Fungsinya, memberikan informasi terkait capaian prestasi siswa MBR itu. "Pengusaha yang jadi orang tua asuh mendapatkan laporan prestasi anak yang dibantu," terangnya.