Peter Gontha Minta Gajinya Sebagai Komisaris Garuda Indonesia Dihentikan ?

Sebelumnya, meskipun peluncuran vaksin berhasil dan penurunan kasus virus corona, pemerintah PM Boris Johnson disarankan oleh para ahli untuk menunggu data terbaru tentang COVID-19 "dipertimbangkan secara ilmiah" sebelum memutuskan apakah akan sepenuhnya mencabut penguncian nasional pada 21 Juni 2021.

“Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka,” kata Peter Gontha dikutip dari akun Instagram @petergontha dalam sebuah caption pada unggahan surat permohonan pemberhentian pembayaran gaji pada hari Rabu, 02/06/2021.

View this post on Instagram

A post shared by Peter Gontha (@petergontha)

Dalam tulisan surat yang diunggah tersebut dijelaskan, bahwa Peter Gontha mengajukan permohonan pemberhentian pembayaran gajinya karena dirinya mengetahui bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini sedang bermasalah.Ada beberapa alasan yang mendasari dirinya mengajukan permohonan tersebut. Pertama, tidak adanya efisiensi terhadap biaya operasional. Kedua, tidak adanya informasi mengenai cara narasi dan negosiasi terhadap lessor.

Ketiga, tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan penerbangan pada rute yang dinilai tidak menguntungkan atau menimbulkan kerugian finansial.Keempat, perputaran cash flow dari pihak manajemen yang cenderung sulit dikendalikan. Kelima, keputusan yang diambil Kementerian BUMN tanpa melibatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyambut baik permintaan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Peter F. Gontha agar gajinya di perusahaan pelat merah itu dihentikan sementara hingga rapat umum pemegang saham atau RUPS. Permintaan itu tetuang dalam surat kepada Dewan Komisaris Garuda tertarikh Rabu, 2 Juni 2021.

"Saya rasa yang diusulkan Pak Peter Gontha sangat bagus, kita harus kunci," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu, 2 Juni 2021. Apalagi, menurut dia, para komisaris lah yang mengetahui keberjalanan perusahaan dalam kesehariannya.

Bahkan, menurut Erick, ke depannya ia mengusulkan jumlah komisaris Garuda dirampingkan menjadi dua sampai tiga orang saja. Saat ini, jumlah anggota dewan komisaris perseroan adalah sebanyak lima orang.

Menurut dia, pengurangan jumlah komisaris itu sejalan dengan program pensiun dini yang dilakukan perusahaan. "Jangan sampai ada pensiun dini tapi komisaris tidak dikurangi. Kita akan kurangi. Saya rasa usulan Pak Peter Gontha bagus jadi nanti jumlah komisaris kita kurangi entah dua, entah tiga."

Erick mengatakan pengurangan jumlah komisaris itu juga bisa mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda dalam melakukan efisiensi. Ia berujar rencana itu pun akan dilakukan sesegera mungkin.

"Kasih waktu dua minggu, tapi harus berdasarkan RUPS. Nanti kita kecilkan jumlah komisaris," tutur Erick.

Sebelumnya, Peter menyebut permintaan itu diajukan di tengah kondisi keuangan Garuda yang kritis. Terakhir, Garuda melaporkan tengah menanggung utang sebesar Rp 70 triliun yang jumlahnya terus bertambah hingga Rp 1 triliun setiap bulan.

Adapun Peter menjelaskan, kondisi Garuda semakin buruk karena beberapa masalah. Misalnya, tidak adanya penghematan dari sisi operasional dan evaluasi terhadap perubahan atau pengurangan rute yang merugi. Komisaris, kata dia, juga tidak memperoleh informasi mengenai proses negosiasi ulang dengan lessor.

Di sisi lain, Peter menyayangkan berbagai keputusan yang diambil Kementerian BUMN dilakukan secara sepihak dan tidak melibatkan Dewan Komisaris Garuda. “Saran komisaris tidak diperlukan. Aktivitas komisaris hanya 5-6 jam per minggu,” ujar Peter.

Peter berharap keputusannya menjadi contoh bagi pihak lain melakukan langkah serupa di Garuda. “Agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan,” ujar Peter.