Bupati Ade Yasin Luncurkan Sekolah Pemerintahan Desa

Bupati Ade Yasin, meluncurkan Sekolah Pemerintahan Desa dan Desa Presisi di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (13/9).

Bupati Ade Yasin, meluncurkan Sekolah Pemerintahan Desa dan Desa Presisi di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, hari Senin, 13/09/2021.

Ade Yasin menjelaskan, program yang terselenggarabatas kerja sama dengan IPB University itu, untuk meningkatkan pengethauan dan keterampilan aparatur desa.

“Terutama tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif dan spasial yang didampingi tenaga pengajar profesional serta kompeten dari IPB University,” kata Ade.

Ade mengakui, permasalahan pembangunan di desa selama ini, karena terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi dan kapasitas SDM.

“Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan belum banyak memanfaatkan teknologi. Jadi penyusunan perencanaan masih menggunakan kira-kira. Bukan berdasarkan data yang akurat presisi. Jadi banyak program tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Artikel lain:

	Tak Bisa Ikut Sekolah Daring Karena Orang Tua Tak Punya Ponsel, Siswa SD Lupa Cara Baca
	Siswa SMK Meninggal Usai Divaksin, Legislator: Jangan Buru-buru Demi Kejar PTM

Dengan segala keterbatasan itu, di sisi lain desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa dari berbagai sumber, seperti dana desa, bantuan keuangan provinsi Jawa Barat hingga Samisade dari Pemkab Bogor.

Menurut Ade, dengan kewenangan begitu besar, perlu ada peningkatan kapasitas aparatur desa, agar pembangunan desa berjalan lancar, tepat tujuan dan sasaran.

Ade mengungkapkan, sekolah pemerintahan desa didasari Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Undang-undang itu mengamanatkan pemerintah deaa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif, efisien, kearifan lokal, keberagaman dan partsipatif,” katanya.

Diikuti 40 Kepala Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Reynaldi Yushab menjelaskan, Sekolah Pemerintahan Desa 2021 ini diikuti 120 peserta, terdiri dari 40 kepala desa dari 39 kecamatan dan masing-masing didampingi dua orang operator.

“Operator itu terdiri dari operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa,” jelas Reynaldi.

Diharapkan, program ini akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum yang dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentukk data citra deaa dengan resolusi tinggi.

“Dalam data itu terdapat jumlah vegetasi, jumlah biodiversity, konsumsi pangan per bulan, uang berputar per bulan, sebaran rumah tidak layak huni, peta infrastruktur yang akan menjadi tolok ukur perencanaan program pembangunan di desa,” katanya.